Perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di Indonesia sering memicu sengketa yang dapat diatasi melalui keberatan administratif. Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan syarat ketat, dan prosedurnya diatur undang-undang. Keputusan keberatan berpengaruh finansial, dan Wajib Pajak dapat mengajukan banding jika merasa dirugikan.