Dudi Wahyudi

Pernahkah Anda atau kenalan Anda berselisih paham soal pajak dengan otoritas? Jika iya, Pengadilan Pajak adalah gerbang terakhir untuk mencari keadilan. Tapi, seberapa adilkah proses di sana? Apakah setiap Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang semestinya? Yuk, kita bedah bersama!

Keadilan Itu Apa Sih Sebenarnya?

Sebelum jauh melangkah, mari samakan persepsi tentang keadilan. Sederhananya, keadilan berarti semua pihak diperlakukan setara, hak-haknya dilindungi, dan setiap keputusan diambil berdasarkan kebenaran serta fakta yang ada. Dalam sengketa pajak, ini berarti proses peradilannya harus fair, transparan, dan putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan, bukan sekadar memenuhi formalitas hukum. Keadilan ini punya dua sisi penting: keadilan prosedural (prosesnya adil) dan keadilan substantif (hasilnya adil).

Bagaimana Keadilan Diupayakan di Pengadilan Pajak Kita?

Kabar baiknya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebenarnya sudah membekali kita dengan berbagai “senjata” untuk menegakkan keadilan. Beberapa di antaranya:

• Hak untuk Didengar: Ini asas penting! Setiap pihak, baik Wajib Pajak maupun aparat pajak, punya hak yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti.
• Sidang Terbuka untuk Umum: Pada dasarnya, sidang di Pengadilan Pajak itu terbuka. Artinya, publik bisa ikut mengawasi jalannya persidangan, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya rahasia negara atau bisnis.
• Boleh Didampingi Kuasa Hukum: Merasa kurang paham seluk-beluk hukum pajak? Anda berhak didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Ini penting agar posisi Anda lebih seimbang.
• Dasar Putusan Hakim yang Jelas: Hakim tidak boleh asal memutuskan. Putusan harus didasarkan pada penilaian bukti, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang menarik, “keyakinan hakim”. Keyakinan ini memberi ruang bagi hakim untuk menggali keadilan yang lebih dalam.

Terobosan e-Tax Court: Keadilan di Era Digital

Untuk menjawab tantangan zaman, Pengadilan Pajak juga berinovasi dengan meluncurkan e-Tax Court. Bayangkan, mulai dari pendaftaran sengketa, penyampaian dokumen, hingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik! Ini adalah langkah besar untuk mewujudkan peradilan yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien. Harapannya, Wajib Pajak dari berbagai daerah tidak lagi terkendala jarak dan biaya besar untuk mencari keadilan.

Peran Sentral Sang Pengadil: Hakim yang Independen

Ujung tombak keadilan di Pengadilan Pajak tentu saja ada di tangan para hakim. Integritas, kompetensi, independensi (kemandirian), dan imparsialitas (tidak memihak) hakim adalah harga mati. Ada perkembangan positif, di mana kini pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat independensi hakim dari potensi intervensi pihak lain.

Tantangan yang Masih Menghadang Jalan Keadilan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, jalan menuju keadilan pajak yang ideal tidak selalu mulus. Beberapa tantangan masih setia menghadang:

1. Aksesibilitas: Bagi Wajib Pajak yang tinggal di daerah terpencil, menjangkau Pengadilan Pajak yang berpusat di Jakarta masih menjadi kendala biaya dan waktu. Namun kendala ini perlahan bisa diatasi dengan penerapan sidang online dan sistem e-Tax Court.
2. Keseimbangan Kekuatan: Tak bisa dipungkiri, Wajib Pajak (terutama individu atau UMKM) seringkali merasa “kalah start” dari sisi sumber daya jika dibandingkan dengan aparat pajak yang memiliki akses informasi lebih luas. Di sinilah peran hakim mengemuka dengan asas hakim aktif atau dominis litis.
3. Beban Perkara dan Waktu Penyelesaian: Tumpukan perkara yang banyak dan proses yang terkadang berlarut-larut bisa menunda datangnya keadilan. Ingat, justice delayed is justice denied. Masalah ini lebih disebabkan masih tidak seimbangnya jumlah hakim dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Pajak.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Meskipun sudah ada upaya, publikasi putusan dan informasi proses peradilan perlu terus ditingkatkan agar kepercayaan publik semakin kokoh.

Menuju Pengadilan Pajak yang Lebih Berkeadilan: Apa yang Bisa Dilakukan?

Harapan untuk sistem peradilan pajak yang lebih baik selalu ada. Beberapa langkah strategis yang bisa terus didorong antara lain:

• Reformasi Kelembagaan Berkelanjutan: Memastikan independensi Pengadilan Pajak benar-benar terwujud. Salah satu perubahan besarnya adalah paling lambat awal 2027 Pengadilan Pajak berada sepenuhnya di bawah pembinaan Mahkamah Agung sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
• Peningkatan Kualitas Hakim: Rekrutmen dan pelatihan hakim yang lebih baik agar menghasilkan putusan yang semakin berkualitas dan adil.
• Optimalisasi e-Tax Court: Memastikan sistem elektronik ini semakin canggih, aman, dan mudah diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali.
• Memperluas Akses: Mempertimbangkan pembentukan Pengadilan Pajak di lebih banyak daerah atau memaksimalkan sidang di luar Jakarta. Selama ini, Pengadilan Pajak telah membuka sidang di luar tenpat kedudukan di Surabaya dan Jogjakarta. Sidang online dan sestem e-Tax Court sebenarnya juga telah membuka jalan perluasan akses.
• Edukasi dan Bantuan Hukum: Meningkatkan pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya, serta menyediakan mekanisme bantuan hukum bagi yang membutuhkan.

Penutup

Mewujudkan keadilan pajak yang paripurna memang bukan pekerjaan semalam. Butuh komitmen, sinergi, dan kerja keras dari semua pihak – pemerintah, aparat penegak hukum, praktisi, akademisi, dan tentu saja masyarakat Wajib Pajak. Dengan langkah-langkah perbaikan yang terus-menerus, Pengadilan Pajak yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bukanlah sekadar impian. Ini adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, dan pada akhirnya, mendukung pembangunan negeri yang kita cintai ini.