CKPN PSAK 71 dihitung dengan model ECL, sedangkan pajak memakai batas PMK 74/2024. Pahami staging, agunan, koreksi fiskal bank, dan contoh hitungnya lengkap.
Bunga kredit non-performing diakui akrual menurut PSAK 109, tetapi cash basis menurut KEP-184/PJ./2002. Simak contoh penyesuaian fiskal dan pelaporan Coretax.
PPh Pasal 15 mengatur pengenaan pajak berdasarkan omzet untuk perusahaan pelayaran dan sektor tertentu lainnya. Ini digunakan karena sulitnya menghitung laba neto di sektor tersebut. Tarifnya berbeda dari PPh Badan biasa, dan meliputi ketentuan masing-masing sektor. Pemotongan dan penyetoran pajak juga diatur secara spesifik.
Tulisan ini menjelaskan tentang sanksi bunga pajak yang muncul akibat keterlambatan pembayaran. Sanksi ini dihitung berdasarkan waktu keterlambatan dan jenis kesalahan, dengan tarif yang ditetapkan setiap bulan. Ada tiga prinsip utama dalam perhitungan sanksi bunga: penggunaan tarif pada tanggal mulai, perhitungan bagian bulan secara penuh, dan batas maksimal 24 bulan. Penting bagi Wajib Pajak untuk memahami peraturan ini guna menghindari sanksi yang lebih besar.
PMK 55 Tahun 2026 mengubah kerangka pengaturan profesi konsultan pajak di Indonesia. Peraturan baru ini mencabut PMK sebelumnya dan memperkenalkan klasifikasi izin serta syarat kompetensi lebih ketat. Kuasa wajib pajak non-konsultan juga harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Peraturan ini bertujuan memastikan semua wakil wajib pajak kompeten dan diawasi.
Artikel ini membahas pentingnya mengetahui saat pembuatan Faktur Pajak dalam transaksi, yang dipicu oleh penyerahan barang atau penerimaan pembayaran. Tanggal tersebut menentukan masa pajak dan ketepatan pembuatan faktur untuk menghindari sanksi. Pembahasan mencakup aturan, jenis transaksi, dan contoh kasus terkait pajak pertambahan nilai.
Tulisan ini menjelaskan pentingnya asas itikad baik dalam konteks perpajakan dan hubungan keperdataan. Asas ini menuntut kejujuran dan kewajaran dalam transaksi, serta memiliki implikasi hukum yang signifikan jika terjadi sengketa. Pemahaman yang tepat tentang itikad baik dapat melindungi pembeli dan mempengaruhi kewajiban pajak mereka.
Konsep beneficial owner dalam pajak internasional menjelaskan bahwa hanya pihak yang benar-benar menikmati penghasilan yang berhak menerima manfaat dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Ini mencegah praktik “treaty shopping”, memastikan penghematan pajak ditujukan kepada entitas yang sesuai, bukan sekadar yang terdaftar secara hukum.
Panduan PBB sektor perhutanan: dasar hukum, enam klasifikasi areal, metode penilaian NJOP, rumus penghitungan, dan contoh simulasi lengkap dengan angka.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dianggap regresif karena beban pajaknya lebih berat bagi penghasilan rendah meskipun tarifnya sama untuk semua kalangan. Pemerintah berusaha mengurangi ketimpangan ini melalui Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang dikenakan khusus pada barang-barang mewah. Meskipun PPnBM membantu, sifat regresif PPN tetap ada karena sebagian besar barang kebutuhan sehari-hari tetap dikenakan tarif seragam tanpa mempertimbangkan penghasilan konsumen.
Penyesuaian fiskal dalam SPT Tahunan PPh adalah perubahan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menyelaraskan laba rugi komersial dengan UU PPh. Terdapat penyesuaian positif dan negatif. Koreksi fiskal terjadi saat pemeriksaan pajak. Meskipun keduanya terkait, penyesuaian dilakukan secara sukarela, sedangkan koreksi merupakan tindakan resmi berdasarkan bukti.
Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu. Beda tetap bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi di masa depan, sedangkan beda waktu bersifat sementara dan akan berbalik. Kesalahan umum dalam pemisahan keduanya sering terjadi, sehingga penting untuk memahami konsep ini untuk penyusunan SPT Tahunan yang benar.
Artikel ini membahas pentingnya cara berpikir hakim dalam konteks pajak, terutama teori Ronald Dworkin yang menekankan pada substansi hukum dan keadilan. Dworkin menolak positivisme hukum yang hanya fokus pada aturan tekstual, dan mendorong hakim untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan, terutama dalam sengketa pajak yang kompleks.
Kenapa tagihan PBB kebun sawit (merupakan contoh PBB sektor perkebunan) bisa menembus miliaran rupiah, padahal harga tanah di daerah itu tidak sampai Rp 50.000 per meter? Pertanyaan semacam ini kerap muncul di benak pengelola kebun saat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang perusahaan pertama kali dibuka. PBB sektor perkebunan memang bekerja dengan logika yang berbeda dari PBB… Read more: Konsep dan Contoh PBB Sektor Perkebunan
Teori argumentasi hukum Robert Alexy mengedepankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. Dengan memisahkan aturan dan prinsip, serta menggunakan Formula Penimbangan, Alexy memberikan kerangka yang membantu para praktisi hukum dalam menyusun argumen yang rasional. Meskipun terdapat kritik terhadap formula ini, pendekatannya tetap relevan untuk meningkatkan kualitas argumentasi dalam konteks perpajakan di Indonesia. Argumentasi harus terstruktur dan didukung bukti yang kuat.
PPN LPG Tertentu, terutama untuk LPG 3 kg, diatur dalam PMK 62/2022 dan disesuaikan dengan PMK 11/2025. Transaksi LPG melibatkan berbagai pihak, dengan PPN dibagi antara pemerintah dan pembeli. Meskipun tarif PPN naik menjadi 12% pada 2025, PMK 11/2025 berupaya agar beban pajak tidak meningkat bagi konsumen.
John Rawls adalah filsuf yang memperkenalkan Difference Principle, prinsip keadilan yang mengizinkan ketimpangan sosial-ekonomi selama memberi manfaat bagi yang paling tidak diuntungkan. Prinsip ini tercermin dalam sistem pajak di Indonesia, seperti PTKP dan tarif progresif. Meskipun ada tantangan, arah kebijakan pajak menuju keadilan substantif sudah ada.
Gustav Radbruch pernah mengagungkan kepastian hukum di atas segalanya—sampai ia menyaksikan Nazi memakai undang-undang yang sah untuk melegitimasi kekejaman. Tulisan ini menelusuri teori kepastian hukum Radbruch, tiga nilai dasar hukum, dan kelahiran Formula Radbruch yang menetapkan batas moral bagi hukum positif, lalu menyoroti gemanya dalam konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan KUHP Nasional Indonesia hari ini.
Penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) diatur dalam PMK 69/PMK.03/2022 terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan. PPN dikenakan pada jasa yang diterima penyelenggara, seperti fee dan komisi, bukan pada dana yang berputar. Pemahaman terhadap dasar pengenaan pajak dan pengecualiannya penting bagi pelaku usaha dan pengguna layanan untuk kepatuhan pajak yang tepat dan transparansi biaya transaksi digital.
Tulisan ini membahas asas lex specialis dalam hukum pajak yang menuntut penggunaan UU KUP ketika ada benturan dengan UU Tipikor. Hukum pajak adalah sistem tertutup yang mengutamakan penyelesaian administratif sebelum pidana. UU baru akan memberikan perlakuan lebih proporsional dalam pidana pajak, menawarkan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Anda bukan konsultan pajak, juga bukan anggota keluarga Wajib Pajak, tapi selama ini biasa dimintai tolong mengurus pajak orang lain — apakah Anda masih boleh melakukannya? Pertanyaan ini menghantui banyak staf keuangan dan praktisi sejak terbitnya PMK 44 Tahun 2026. Jawabannya ada pada dua istilah yang wajib Anda pahami: Pihak Lain dan Surat Keterangan Terdaftar… Read more: Pihak Lain dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT): Jalur Baru Jadi Kuasa Pajak
PMK 44 Tahun 2026 mengubah aturan mengenai kuasa pajak, yang kini hanya bisa diisi oleh konsultan pajak berizin, pihak lain ber-SKT, dan keluarga sampai derajat kedua. Aturan ini menuntut kompetensi yang lebih ketat dan menutup jalur penunjukan berdasarkan brevet atau ijazah. Wajib Pajak harus memperhatikan tenggat 31 Desember 2026 untuk menyesuaikan kuasa pajaknya agar sesuai dengan peraturan baru ini.
Artikel ini membahas pentingnya memahami saat terutang PPN dan penerbitan Faktur Pajak untuk pengusaha kena pajak (PKP) di era Coretax. Peraturan baru, PP 44/2022 dan PER-11/PJ/2025, memperkenalkan perubahan dalam batas waktu pengunggahan e-Faktur hingga tanggal 20 bulan berikutnya. Kesalahan dalam menentukan saat terutang dapat mengakibatkan sanksi administrasi dan kehilangan hak kredit pajak. Penerapan aturan ini juga berlaku untuk jasa dari luar negeri yang dikenakan PPN.
Perlakuan pajak atas iuran pensiun dan JHT di Indonesia mengikuti model EET: dibebaskan di awal, kemudian baru dipajak saat pengambilan manfaat. Selama masa aktif, iuran dikurangi dari penghasilan kena pajak. Pemotongan pajak saat pencairan bergantung pada metode pengambilan dan ketentuan pajak yang berlaku. Ketelitian dalam pencairan penting untuk menghindari pajak tinggi.
Kredit Pajak Luar Negeri penting bagi Wajib Pajak Dalam Negeri untuk meminimalkan beban pajak ganda dengan mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Proses ini melibatkan penggabungan penghasilan global, identifikasi negara sumber penghasilan, dan perhitungan batas maksimum kredit pajak per negara. Dokumen pendukung yang lengkap sangat penting untuk memastikan hak pengkreditan dilindungi. Pemahaman regulasi dan administrasi yang cermat meningkatkan kepatuhan pajak internasional serta menghindari konflik dengan otoritas pajak.
Investor saham perlu memahami pajak terkait investasi. Ada tiga pajak utama: PPh Final 0,1% saat menjual saham, pajak dividen yang bisa 10% atau 0% jika diinvestasikan kembali, dan pajak untuk saham luar negeri yang dikenakan tarif progresif. Kesalahan umum termasuk lupa menyetor pajak dividen dan pelaporan realisasi investasi. Memahami kewajiban pajak ini dapat meringankan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan.
Ringkasan ini menjelaskan perkembangan hukum tertulis di Mesopotamia, dimulai dari tablet tanah liat di Ebla hingga Kode Ur-Nammu dan Kode Hammurabi. Proses ini menunjukkan transisi dari hukum lisan yang bergantung pada elit, menjadi sistem hukum yang publik dan dapat diprediksi. Reformasi Urukagina memperkenalkan konsep kebebasan, sementara Kode Ur-Nammu menetapkan prinsip keadilan restoratif. Dalam perjalanan waktu, hukum bertransformasi dari kompensasi menjadi pembalasan di bawah Hammurabi, menciptakan fondasi legal yang modern dan relevan hingga kini.
Aset biologis mencakup hewan dan tanaman yang terpengaruh oleh akuntansi dan pajak berbeda, sesuai PSAK dan PMK 72/2023. Perbedaan ini mempengaruhi penyusutan dan penghitungan PPh, di mana biaya tenaga kerja tidak dapat dikapitalisasi dan penyusutan dimulai setelah penjualan. Pemahaman dan sistem akuntansi yang baik sangat penting bagi pelaku agrikultur.
Tulisan pertama di dunia, aksara paku, lahir dari kebutuhan mencatat pajak dan utang di Mesopotamia, bukan sebagai seni. Pajak mendorong lahirnya akuntansi dan pemikiran abstrak, serta menghubungkan tulisan dengan identitas. Sistem perpajakan yang baik menjadi fondasi keberlangsungan negara, mengubah catatan pajak menjadi karya sastra.