Dudi Wahyudi

Mengapa “Adil” dalam Pajak Begitu Rumit?

Kita semua pernah merasakannya: pajak itu rumit dan sering kali terasa tidak adil. Tapi, pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya, apa sebenarnya arti “keadilan” dalam konteks pajak? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dan filosofis dari yang kita bayangkan. Legitimasi seluruh sistem perpajakan kita bergantung pada persepsi publik mengenai keadilannya. Artikel ini akan mengupas empat wawasan mengejutkan dari teori keadilan pajak yang akan mengubah cara Anda berpikir tentangnya.

Empat Wawasan Kunci tentang Keadilan Pajak

Berikut adalah empat gagasan utama yang mendasari perdebatan paling fundamental tentang keadilan pajak.

Pajak Progresif Bukan Sekadar ‘Si Kaya Membayar Lebih’, Tapi Upaya Mengoreksi ‘Lotere Kehidupan’

Selama berabad-abad, gagasan keadilan yang diwarisi dari filsuf seperti Aristoteles berpusat pada proporsionalitas: setiap orang mendapat imbalan sesuai jasanya (merit). Namun, pemikir modern John Rawls datang dan membalikkan gagasan ini secara radikal. Ia memperkenalkan Prinsip Perbedaan (Difference Principle), yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial hanya dapat dibenarkan jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung.

Mari kita resapi gagasan ini: dari perspektif Rawls, bakat alami, kecerdasan, dan latar belakang keluarga yang menguntungkan adalah hasil dari “lotere alami” yang “arbitrer secara moral”—Anda tidak berbuat apa-apa untuk layak mendapatkannya. Pendapatan tinggi yang berasal dari bakat bawaan tidak lebih “layak” daripada memenangkan lotere. Ide tunggal yang kuat inilah yang memberikan tulang punggung moral bagi pajak progresif. Pajak progresif bukanlah hukuman bagi mereka yang sukses, melainkan sebuah mekanisme moral untuk menyeimbangkan kembali keuntungan dari lotere kehidupan ini demi kebaikan bersama.

“Karena individu tidak berhak atas semua keuntungan yang mereka peroleh dari ‘lotere alami’ ini, masyarakat yang adil (melalui struktur dasarnya) berhak untuk mengatur distribusi keuntungan tersebut—terutama melalui pajak—untuk kepentingan mereka yang paling tidak beruntung.”

Ada Dua Wajah Keadilan Pajak: Keadilan ‘Hasil Akhir’ vs. Keadilan ‘Proses’

Untuk memahami perdebatan pajak, kita harus membedakan antara tujuan filosofis (mengapa kita memungut pajak) dan mekanisme teknis (bagaimana kita melakukannya).

Keadilan Hasil Akhir (Distributive Justice): Ini adalah tujuan filosofis yang berfokus pada hasil akhir dari sistem perpajakan—yaitu, tercapainya distribusi kekayaan yang lebih adil. Prinsip utamanya, yang diinspirasi oleh Rawls, adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus menanggung beban yang lebih besar untuk kesejahteraan bersama. Mekanisme teknis untuk mencapainya adalah Keadilan Vertikal, yang diwujudkan melalui tarif pajak progresif.

Keadilan Proses (Commutative Justice): Ini adalah tujuan filosofis yang berfokus pada proses yang adil. Prinsipnya adalah perlakuan yang sama harus diberikan kepada mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang setara. Ia menuntut administrasi yang transparan, non-diskriminatif, dan dapat diprediksi. Mekanisme teknis untuk mencapainya adalah Keadilan Horizontal.

Pembedaan ini sangat penting. Anggap saja Keadilan Distributif adalah tujuan perjalanan (mencapai masyarakat yang lebih adil), sementara Keadilan Komutatif adalah kondisi jalan yang kita lalui (apakah jalannya adil dan bisa diakses semua orang?). Sebagian besar diskusi publik hanya terfokus pada tujuan (perdebatan tarif pajak), namun sering melupakan kondisi jalan itu sendiri. Padahal, jalan yang rusak akan membuat kita tidak pernah sampai ke tujuan.

Mengapa Sistem yang Paling Progresif Sekalipun Bisa Gagal Total

Bayangkan sebuah sistem pajak dengan tarif sangat tinggi bagi orang kaya, dirancang untuk mendanai program sosial yang ambisius. Sistem ini bisa gagal total jika mengabaikan keadilan proses. Ada sebuah “lingkaran setan” yang menjelaskannya: kegagalan dimulai ketika Keadilan Proses dilanggar—misalnya, ada banyak celah hukum (loophole) yang hanya bisa dimanfaatkan oleh orang super kaya, atau penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan yang meluas di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya menghancurkan legitimasi sistem dan memicu penggelapan pajak. Akibatnya, pendapatan negara anjlok, negara kehilangan kapasitas untuk mendanai program sosial, dan tujuan mulia Keadilan Hasil Akhir pun gagal tercapai.

Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan moral. Legitimasi sistem runtuh karena melanggar naluri dasar manusia akan keadilan—perasaan bahwa aturan seharusnya berlaku sama untuk semua. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada prosesnya, kepatuhan sukarela yang menjadi tulang punggung sistem pajak modern akan runtuh dan digantikan oleh perlawanan.

“Ketika diskriminasi (pelanggaran Keadilan Horizontal/Komutatif) dirasakan oleh Wajib Pajak, mereka akan cenderung memandang penggelapan pajak sebagai ‘hal yang wajar dilakukan’.”

Fondasi Keadilan Pajak Sebenarnya Bukan Tarif, Tapi Administrasi yang Adil

Implikasi dari semua ini sangat jelas: reformasi pajak yang hanya berfokus pada perubahan tarif (Keadilan Vertikal) tanpa membenahi administrasi dan penegakan hukum (Keadilan Horizontal) hampir pasti akan menemui kegagalan. Untuk membangun sistem yang benar-benar adil, prioritasnya harus dibalik. Langkah konkretnya meliputi menutup celah hukum, memastikan penegakan hukum yang non-diskriminatif bagi semua kalangan, dan menjamin akses administratif yang inklusif agar tidak ada warga negara yang terbebani secara tidak adil oleh prosedur.

Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang kontra-intuitif namun tak terhindarkan: membangun kepercayaan (trust) publik pada proses perpajakan adalah prasyarat mutlak untuk mencapai hasil yang adil. Hal ini secara fundamental mengubah cara kita memandang prioritas dalam setiap upaya reformasi perpajakan.

Kesimpulan: Pertanyaan yang Seharusnya Kita Ajukan

Wawasan utama dari perjalanan filosofis ini adalah bahwa keadilan pajak yang sejati membutuhkan keseimbangan yang rapuh antara dua hal: hasil akhir yang progresif (distributive) dan proses yang adil dan dapat dipercaya (commutative). Argumen sentralnya adalah bahwa keadilan prosedural bukanlah sekadar pelengkap, melainkan landasan yang tak terhindarkan bagi keberhasilan keadilan distributif. Tanpa sistem yang bisa dipercaya, tarif setinggi apa pun tidak akan mampu mencapai tujuannya.

Jadi, saat kita membicarakan reformasi pajak berikutnya, pertanyaan pertama yang mungkin harus kita ajukan bukanlah “Berapa tarifnya?”, melainkan “Apakah sistemnya bisa kita percaya?”