Dudi Wahyudi

Pendahuluan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan pilar utama dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Jauh dari sekadar nomor identitas, NPWP berfungsi sebagai sarana fundamental bagi Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara efektif dan terukur. Keberadaannya menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban dan kepatuhan dalam ekosistem perpajakan nasional.

Tulisan singkat ini akan mengulas secara komprehensif konsep-konsep inti yang berkaitan dengan siklus NPWP. Pembahasan akan mencakup definisi dan fungsi NPWP, perbedaan penting antara status Wajib Pajak aktif dan Non-Efektif (WP NE), serta prosedur formal untuk mengakhiri kewajiban perpajakan melalui penghapusan NPWP.

Ulasan ini disusun berdasarkan kerangka hukum yang relevan, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana terbarunya.

Dengan memahami seluk-beluk NPWP dan status yang melekat padanya, Wajib Pajak dapat mengelola administrasi perpajakannya secara lebih efisien dan patuh. Pemahaman mendalam atas topik ini akan diuraikan pada bagian-bagian berikutnya.

Pembahasan

Hakikat, Fungsi, dan Pendaftaran NPWP

Memahami dasar-dasar NPWP adalah fondasi utama untuk mencapai kepatuhan pajak yang efektif. Tanpa pemahaman yang solid mengenai hakikat, fungsi, dan kewajiban pendaftarannya, Wajib Pajak akan kesulitan untuk menavigasi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) didefinisikan sebagai:

“nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Definisi ini menegaskan fungsi utama NPWP sebagai identitas tunggal bagi Wajib Pajak dalam seluruh interaksinya dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sesuai amanat Pasal 2 Ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Sebagai perkembangan penting dalam rangka simplifikasi administrasi, Pasal 2 Ayat (1a) UU KUP menetapkan bahwa bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai NPWP. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan basis data perpajakan secara efisien.

Setelah NPWP diterbitkan, status Wajib Pajak menjadi variabel dinamis yang secara langsung menentukan lingkup kewajiban perpajakannya. Memahami perbedaan fundamental antara status aktif dan non-efektif menjadi krusial dalam manajemen kepatuhan.

Status Wajib Pajak: Aktif versus Non-Efektif (WP NE)

Pemahaman mengenai status Wajib Pajak—apakah aktif atau non-efektif—memiliki signifikansi penting, karena secara langsung menentukan beban kewajiban pelaporan dan potensi sanksi. Setelah NPWP aktif, tidak semua Wajib Pajak yang berhenti beraktivitas dapat atau harus langsung melakukan penghapusan NPWP. Regulasi menyediakan status “Wajib Pajak Non-Efektif” sebagai solusi administratif bagi Wajib Pajak dalam masa transisi, di mana kewajiban subjektif masih ada, namun kewajiban objektif untuk sementara atau permanen telah berhenti.

Wajib Pajak dengan status NPWP aktif memiliki kewajiban utama untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara berkala. Kegagalan memenuhi kewajiban ini akan berimplikasi pada pengenaan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP.

Untuk mengakomodasi situasi di mana Wajib Pajak tidak lagi aktif secara ekonomi, regulasi memperkenalkan konsep Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 54 Tahun 2025 (selanjutnya disebut PMK 81/2024 sebagaimana diubah), yang berlaku efektif pada 1 Agustus 2025, definisi WP NE dalam Pasal 1 Angka 68 adalah:

“Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Meskipun kriteria penetapan WP NE secara detail diatur oleh Direktur Jenderal Pajak, Pasal 179 Ayat (3) PMK 81/2024 sebagaimana diubah memberikan ilustrasi yang jelas mengenai jenis Wajib Pajak yang sejalan dengan kondisi WP NE melalui pengecualian pengenaan sanksi administratif. Beberapa contohnya antara lain:

• Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
• Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai Warga Negara Asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

Implikasi utama dari status WP NE adalah pembebasan dari kewajiban administratif tertentu. Wajib Pajak dengan status ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT (merujuk pada prinsip di Pasal 3 Ayat (8) UU KUP) dan, konsekuensinya, tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda atas tidak disampaikannya SPT (sesuai ketentuan Pasal 7 UU KUP).

Secara strategis, pengajuan permohonan status WP NE secara proaktif merupakan langkah manajemen kepatuhan yang krusial bagi entitas atau individu yang tidak lagi memiliki aktivitas ekonomi. Langkah ini dapat mengurangi biaya administrasi (misalnya, jasa akuntansi untuk penyusunan SPT Nihil), memitigasi risiko sanksi akibat kelalaian pelaporan, dan menjaga rekam jejak kepatuhan yang bersih di hadapan DJP, yang berpotensi memberikan manfaat pada aktivitas ekonomi di masa depan.

Status WP NE berfungsi sebagai jembatan penting. Ini ideal untuk situasi di mana kondisi untuk penghapusan NPWP belum sepenuhnya terpenuhi—seperti badan usaha yang belum secara resmi dibubarkan—namun sudah tidak ada lagi aktivitas ekonomi. Ketika syarat final seperti akta pembubaran telah terbit, barulah proses penghapusan NPWP menjadi langkah logis berikutnya.

Penghapusan NPWP: Pengakhiran Kewajiban Perpajakan

Penghapusan NPWP adalah prosedur yuridis final yang menandai berakhirnya hubungan hukum perpajakan antara Wajib Pajak dan negara. Memahami pemicu dan prosesnya sangat penting untuk memastikan penutupan kewajiban secara tuntas dan menghindari potensi utang pajak di kemudian hari.

Definisi formal Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak tercantum dalam Pasal 1 Angka 70 PMK 81/2024 sebagaimana diubah, yaitu:

“tindakan administrasi Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.”

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (6) UU KUP, penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila Wajib Pajak memenuhi salah satu kondisi berikut:

• Diajukan permohonan penghapusan oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.
• Wajib Pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha.
• Wajib Pajak bentuk usaha tetap (BUT) menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
• Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa penghapusan NPWP dapat diinisiasi melalui dua jalur: atas permohonan Wajib Pajak atau dilakukan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.

UU KUP juga menetapkan jangka waktu yang jelas bagi DJP untuk memproses permohonan. Sesuai Pasal 2 Ayat (7) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam jangka waktu:

• 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi.
• 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan.

Proses ini memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang ingin mengakhiri kewajiban perpajakannya secara definitif.

Penutup

Pembahasan di atas memberikan wawasan penting mengenai peran fundamental NPWP serta pentingnya pengelolaan status Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Pemahaman yang tepat atas siklus hidup NPWP, mulai dari pendaftaran hingga penghapusan, merupakan kunci untuk kepatuhan yang efisien.

Secara ringkas, beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah: (1) NPWP adalah identitas fundamental dalam ekosistem pajak Indonesia yang menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban; (2) Status Wajib Pajak (aktif vs. non-efektif) secara langsung menentukan beban kewajiban pelaporan dan potensi sanksi; dan (3) Penghapusan NPWP adalah prosedur formal untuk mengakhiri kewajiban tersebut secara permanen ketika persyaratan subjektif dan/atau objektif tidak lagi terpenuhi.

Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan Wajib Pajak untuk secara periodik meninjau aktivitas ekonominya. Apabila kondisi non-aktivitas terpenuhi, pengajuan permohonan status Non-Efektif bukanlah sekadar opsi, melainkan sebuah langkah strategis untuk efisiensi administrasi dan mitigasi risiko sanksi di masa mendatang.