Perpajakan Indonesia tengah mengalami transformasi besar melalui implementasi Coretax, yang menggantikan sistem terfragmentasi sebelumnya. Proses ini tidak hanya berfokus pada teknologi, namun juga melibatkan reformasi di berbagai aspek. Coretax diharapkan…
Pemerintah Indonesia melakukan transformasi digital dalam administrasi pajak melalui implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Perubahan ini bertujuan menciptakan interaksi yang lebih transparan dan efisien antara Wajib Pajak dan otoritas…
SPT adalah kewajiban melapor pajak di Indonesia, berfungsi sebagai kontribusi warga negara untuk pembangunan. Terdiri dari SPT Masa dan Tahunan, setiap jenis memilikinya batas waktu pelaporan. Keterlambatan dapat mengakibatkan sanksi…
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Fungsi utamanya adalah membantu Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Status Wajib Pajak, baik aktif maupun non-efektif,…
Reformasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2025 melibatkan peluncuran sistem Core Tax Administration System (Coretax) serta perubahan signifikan dalam peraturan, termasuk PMK 54/2025 dan PMK 15/2025. Regulasi ini menghilangkan prosedur…
Perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di Indonesia sering memicu sengketa yang dapat diatasi melalui keberatan administratif. Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan syarat ketat, dan…
Penyidikan tindak pidana perpajakan di Indonesia, diatur oleh PMK Nomor 17 Tahun 2025, bertujuan untuk penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Prosesnya meliputi inisiasi penyidikan, perlindungan hak tersangka, dan upaya…
Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari Surat Perintah Pemeriksaan hingga Surat Ketetapan Pajak. Proses ini memastikan kepatuhan perpajakan melalui pengujian dokumen, interaksi…
Rencana redenominasi Rupiah, yang memotong tiga angka nol, muncul kembali dalam kebijakan nasional. Meskipun terlihat efisien, perubahan ini berpotensi menimbulkan kompleksitas perpajakan, terutama tanpa pengaturan yang jelas. Berbagai risiko, termasuk…
Praktisi Hukum, Pajak, dan Akuntansi