Kategori: Sengketa Pajak
-
Prosedur dan Strategi Pembetulan Ketetapan Perpajakan
Bab II PMK Nomor 118 Tahun 2024 menekankan pentingnya presisi administratif dalam litigasi perpajakan, memberikan instrumen untuk keadilan dan kepastian hukum. Regulasi ini memungkinkan pembetulan dokumen pajak dan menetapkan batasan serta persyaratan formal. Proses pengajuan permohonan harus memenuhi kriteria spesifik, sementara DJP memiliki mandat untuk mengoreksi kesalahan. Pemahaman mendalam terhadap…
-
Upaya Hukum Non Keberatan Berdasarkan PMK 118 Tahun 2024
Penerbitan PMK Nomor 118 Tahun 2024 memperkenalkan tata kelola perpajakan yang lebih baik di Indonesia dengan mengkodifikasi berbagai aturan sebelumnya. Regulasi ini menawarkan jalur alternatif bagi Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan permohonan penghapusan ketetapan pajak tanpa proses litigasi yang rumit. Pengajuan harus memenuhi syarat formal yang ketat, sementara DJP diwajibkan…
-
Pengadilan Pajak dan Denyut Keadilan: Sudahkah Ideal?
Pernahkah Anda atau kenalan Anda berselisih paham soal pajak dengan otoritas? Jika iya, Pengadilan Pajak adalah gerbang terakhir untuk mencari keadilan. Tapi, seberapa adilkah proses di sana? Apakah setiap Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang semestinya? Yuk, kita bedah bersama! Keadilan Itu Apa Sih Sebenarnya? Sebelum jauh melangkah, mari samakan persepsi…
Dudi Wahyudi 