Dudi Wahyudi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak konsumsi yang dikenakan di Indonesia. Pemahaman mengenai objek PPN menjadi penting bagi setiap pelaku usaha maupun masyarakat umum yang terlibat dalam transaksi barang dan jasa. Undang-Undang PPN memberikan definisi yang jelas mengenai kegiatan atau penyerahan apa saja yang dikenai PPN. Artikel ini akan membahas konsep objek PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C, dan Pasal 16D Undang-Undang PPN, serta kaitannya dengan konsep kunci seperti Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, Penyerahan Kena Pajak, Pengusaha, dan Pengusaha Kena Pajak.

Sebelum masuk ke objek PPN, mari pahami dulu beberapa konsep dasar:

1. Barang Kena Pajak (BKP): Adalah barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Barang berwujud dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Contoh BKP Tidak Berwujud termasuk hak cipta, paten, merek dagang, penggunaan peralatan industrial/komersial, pemberian pengetahuan teknikal, penggunaan film/pita rekaman, dan pelepasan hak kekayaan intelektual. Ada pula jenis barang tertentu yang tidak dikenai PPN, seperti makanan dan minuman di restoran/hotel, uang, emas batangan, dan surat berharga.
2. Jasa Kena Pajak (JKP): Adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan. Sama halnya dengan BKP, ada jenis jasa tertentu yang tidak dikenai PPN, seperti jasa keagamaan, jasa kesenian dan hiburan (yang merupakan objek pajak daerah), jasa perhotelan (objek pajak daerah), jasa pemerintah dalam menjalankan pemerintahan umum, jasa penyediaan tempat parkir (objek pajak daerah), dan jasa boga/katering (objek pajak daerah).
3. Pengusaha: Merujuk pada orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud/jasa dari luar Daerah Pabean, atau melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa.
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP): Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan/atau ekspor BKP/JKP, kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Objek PPN Utama: Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPN

Pasal 4 ayat (1) adalah inti dari objek PPN, yang mencakup berbagai kegiatan dan transaksi. PPN dikenakan atas kegiatan-kegiatan berikut:

• Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ini adalah objek PPN yang paling umum. Penyerahan Barang Kena Pajak sendiri didefinisikan secara luas, mencakup penjualan, tukar-menukar, sewa beli, leasing dengan hak opsi, penyerahan kepada pedagang perantara atau juru lelang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, persediaan/aktiva yang tersisa saat pembubaran perusahaan, pemindahan BKP antar pusat/cabang (dengan pengecualian tertentu), dan penyerahan dalam rangka pembiayaan syariah. Yang melakukan penyerahan ini bisa pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tapi belum. Penyerahan ini harus memenuhi syarat seperti barang berwujud/tidak berwujud merupakan BKP, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.
• Impor Barang Kena Pajak. Siapapun yang memasukkan BKP dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean akan dikenai PPN, tanpa melihat apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau tidak. Pemungutan PPN impor dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Mirip dengan penyerahan BKP, penyerahan jasa ini juga dikenai PPN jika dilakukan oleh pengusaha (baik PKP maupun yang seharusnya PKP) di dalam Daerah Pabean dan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah jasa yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau diberikan secara cuma-cuma.
• Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean. Contohnya, pemanfaatan hak menggunakan merek dari pengusaha di luar negeri oleh pengusaha di Indonesia. Pajak terutang saat BKP Tidak Berwujud mulai dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud ini wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.
• Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN. Contohnya, Pengusaha Kena Pajak di Surabaya memanfaatkan JKP dari pengusaha di Singapura. Sama seperti BKP Tidak Berwujud, pajak terutang saat jasa mulai dimanfaatkan, dan pihak yang memanfaatkan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.
• Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan mengeluarkan BKP Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean dikenai PPN dengan tarif 0%. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP. Tarif 0% ini memungkinkan PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan terkait kegiatan ekspor.
• Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. Serupa dengan ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud juga dikenai PPN tarif 0%. Hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang dapat melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud. BKP Tidak Berwujud yang diekspor berarti pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
• Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Penyerahan JKP ke luar Daerah Pabean juga dikenai PPN tarif 0%. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

Objek PPN Lainnya: Kegiatan Membangun Sendiri (Pasal 16C)

Pasal 16C mengatur pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Hasil kegiatan ini dapat digunakan sendiri atau pihak lain. Pengenaan PPN atas kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penghindaran pengenaan PPN. Batasan dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

Objek PPN Lainnya: Penyerahan Aktiva yang Semula Tidak untuk Diperjualbelikan (Pasal 16D)

Pasal 16D mengenakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak. Contoh aktiva ini meliputi mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau BKP lain yang awalnya bukan untuk dijual. Pengenaan PPN pada penyerahan ini dilakukan karena PKP pada umumnya berhak mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut.

Namun, ada pengecualian penting: PPN tidak dikenakan atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. Contohnya adalah pengalihan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau pengalihan kendaraan bermotor jenis sedan/station wagon (yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan).

Keterkaitan Konsep

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bagaimana semua konsep tersebut saling terkait:

• BKP dan JKP adalah benda atau layanan yang menjadi objek PPN.
• Penyerahan Kena Pajak adalah kegiatan spesifik (menjual, memanfaatkan, mengekspor, dll.) yang melibatkan BKP atau JKP dan memicu terutangnya PPN.
• Pengusaha adalah pihak yang biasanya melakukan kegiatan penyerahan BKP/JKP.
• Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang telah dikukuhkan dan memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas objek PPN yang mereka hasilkan atau serahkan, terutama dalam konteks Pasal 4(1) huruf a, c, f, g, h, Pasal 16C, dan Pasal 16D. Meskipun pemanfaatan BKP TB/JKP dari luar Daerah Pabean (Pasal 4(1) d, e) dapat dilakukan oleh bukan PKP, mereka tetap terutang PPN dan wajib memungut, menyetor, serta melaporkannya.

Memahami berbagai objek PPN ini sangat penting untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar. Bagi pengusaha, identifikasi apakah kegiatan mereka termasuk dalam objek PPN akan menentukan apakah mereka wajib mendaftarkan diri sebagai PKP dan melaksanakan kewajiban PPN.