Kategori: Pajak Pertambahan Nilai

  • Saat Pembuatan Faktur Pajak: Aturan Umum dan Saat Lain

    Artikel ini membahas pentingnya mengetahui saat pembuatan Faktur Pajak dalam transaksi, yang dipicu oleh penyerahan barang atau penerimaan pembayaran. Tanggal tersebut menentukan masa pajak dan ketepatan pembuatan faktur untuk menghindari…


  • PPN Bersifat Regresif, PPnBM Menetralisir

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dianggap regresif karena beban pajaknya lebih berat bagi penghasilan rendah meskipun tarifnya sama untuk semua kalangan. Pemerintah berusaha mengurangi ketimpangan ini melalui Pajak Penjualan…


  • PPN LPG 3 Kg: Aturan PMK 62/2022 dan PMK 11/2025

    PPN LPG Tertentu, terutama untuk LPG 3 kg, diatur dalam PMK 62/2022 dan disesuaikan dengan PMK 11/2025. Transaksi LPG melibatkan berbagai pihak, dengan PPN dibagi antara pemerintah dan pembeli. Meskipun…


  • PPN Fintech: Aturan Lengkap PMK 69/2022 dan Contoh Hitungnya

    Penyelenggaraan teknologi finansial (fintech) diatur dalam PMK 69/PMK.03/2022 terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan. PPN dikenakan pada jasa yang diterima penyelenggara, seperti fee dan komisi, bukan pada dana…


  • Saat Terutang PPN dan Pembuatan Faktur Pajak

    Artikel ini membahas pentingnya memahami saat terutang PPN dan penerbitan Faktur Pajak untuk pengusaha kena pajak (PKP) di era Coretax. Peraturan baru, PP 44/2022 dan PER-11/PJ/2025, memperkenalkan perubahan dalam batas…


  • PPN Besaran Tertentu: Aturan dan Contoh Kasusnya

    PPN Besaran Tertentu adalah mekanisme yang ditetapkan pemerintah untuk menetapkan tarif PPN yang lebih rendah (1,1% atau 2,2%) pada sektor tertentu, meskipun tarif umum PPN naik menjadi 12% mulai Januari…


  • DPP Nilai Lain PPN: PMK 11/2025 & Cara Hitung

    DPP Nilai Lain adalah nilai khusus untuk penghitungan PPN pada transaksi tertentu, yang berfungsi menstabilkan beban pajak menjadi setara 11% meski tarif resmi 12%. Sejak 2025, regulasi ini diatur oleh…


  • PPN Kegiatan Membangun Sendiri

    Artikel ini membahas kewajiban perpajakan untuk Kegiatan Membangun Sendiri di Indonesia sesuai dengan PMK 81 Tahun 2024. Penjelasan meliputi objek pajak, subjek wajib pajak, mekanisme perhitungan PPN, dan prosedur pembayaran…


  • Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan sesuai PMK 186/2022

    Artikel ini menjelaskan pentingnya pemahaman Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak di Indonesia. Regulasi terbaru, PMK 186 Tahun 2022, menggantikan peraturan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak. Ketaatan…


Navigation

About

Praktisi Hukum, Pajak, dan Akuntansi