Dudi Wahyudi

1. Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan analisis yuridis yang komprehensif guna menegaskan klasifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung dalam kerangka hukum perpajakan Indonesia. Pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi pajak, khususnya perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung, memiliki signifikansi krusial tidak hanya bagi kepatuhan hukum (legal compliance) wajib pajak, tetapi juga untuk analisis dampak ekonomi dan perumusan kebijakan fiskal oleh pemerintah.

PPN merupakan salah satu pilar utama penerimaan negara di Indonesia, sehingga pemahaman mendalam mengenai karakteristik dan mekanismenya menjadi esensial. Tulisan ini akan mengupas definisi PPN menurut peraturan perundang-undangan, menguraikan perbedaan fundamental antara pajak langsung dan tidak langsung, menjelaskan mekanisme pemungutan PPN yang berlaku, mengidentifikasi pihak penanggung beban versus pihak penyetor pajak, serta menghubungkan mekanisme tersebut dengan ciri khas pajak tidak langsung, yang pada akhirnya memperkuat argumentasi klasifikasi PPN. Analisis ini juga akan dilengkapi dengan contoh transaksi dan perbandingan singkat dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai representasi pajak langsung.

2. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Perundang-undangan Indonesia

Secara fundamental, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Definisi ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penekanan utama definisi ini adalah pada aspek konsumsi. Artinya, objek pengenaan PPN adalah pertambahan nilai yang timbul karena adanya transaksi konsumsi barang atau jasa.

Lingkup pengenaan PPN sangat luas, mencakup hampir seluruh barang dan jasa, sebagaimana dinyatakan bahwa “pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN”. Beberapa istilah kunci dalam konteks ini meliputi:

Daerah Pabean: Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Barang Kena Pajak (BKP): Barang berwujud (bergerak atau tidak bergerak) dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Jasa Kena Pajak (JKP): Setiap kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Karakteristik penting lainnya adalah PPN dipungut secara bertingkat (multi stage tax) pada setiap jalur produksi dan distribusi. Ini membedakannya dari pajak penjualan yang umumnya bersifat satu tahap (single stage). Meskipun dipungut di setiap mata rantai, mekanisme kredit pajak memastikan tidak terjadi pemajakan berganda.

Secara historis, PPN diperkenalkan di Indonesia melalui UU No. 8 Tahun 1983 dan telah mengalami beberapa kali perubahan , menunjukkan perannya yang telah mapan dan fundamental dalam sistem perpajakan nasional.

Fokus pada “konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak” dalam definisi legal PPN bukanlah tanpa implikasi. Penetapan konsumsi sebagai objek pajak secara inheren mengarahkan beban pajak kepada pihak yang melakukan tindakan konsumsi final. Desain ini secara natural memfasilitasi pergeseran beban pajak dari produsen atau distributor ke konsumen akhir melalui mekanisme harga, sebuah ciri fundamental yang akan dibahas lebih lanjut dalam konteks pajak tidak langsung.

3. Perbedaan Mendasar Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Klasifikasi pajak menjadi pajak langsung (direct tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax) didasarkan pada ada atau tidaknya kemungkinan untuk mengalihkan beban pajak (tax burden) dari Wajib Pajak (subjek pajak yang secara hukum bertanggung jawab) kepada pihak lain (penanggung pajak secara ekonomis).

Pajak Langsung didefinisikan sebagai jenis pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, subjek pajak (pihak yang terutang pajak) sekaligus merupakan penanggung pajak (pihak yang memikul beban ekonomi pajak tersebut). Kewajiban pembayaran pajak melekat pada Wajib Pajak secara pribadi atau entitas. Contoh utama pajak langsung di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan pajak langsung seringkali didasarkan pada kemampuan ekonomis Wajib Pajak, seperti tingkat penghasilan atau nilai kekayaan (misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan/PBB sebelum sebagian dialihkan ke daerah).

Pajak Tidak Langsung, sebaliknya, adalah jenis pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dilimpahkan oleh Wajib Pajak (pihak yang secara hukum wajib menyetor) kepada pihak lain, yang pada umumnya adalah konsumen akhir. Ciri utamanya adalah adanya pemisahan antara pihak yang menyetorkan pajak ke kas negara dengan pihak yang menanggung beban ekonomi pajak tersebut. Kemampuan untuk menggeser beban pajak (burden shifting) menjadi kunci pembeda. Pajak tidak langsung umumnya dikenakan atas transaksi barang, jasa, atau kegiatan konsumsi. PPN adalah contoh klasik dari pajak tidak langsung.

Perbedaan fundamental antara kedua jenis pajak ini dapat dirinci sebagai berikut:

Pergeseran Beban Pajak: Dimungkinkan pada pajak tidak langsung, tidak dimungkinkan pada pajak langsung.

Insiden Pajak vs. Kewajiban Pajak: Terpisah pada pajak tidak langsung (penyetor ≠ penanggung beban), menyatu pada pajak langsung (penyetor = penanggung beban).

Dasar Pengenaan: Umumnya transaksi atau konsumsi untuk pajak tidak langsung, seringkali kemampuan ekonomis (penghasilan, kekayaan) untuk pajak langsung.

Frekuensi Pemungutan: Seringkali bersifat periodik (tahunan, bulanan) untuk pajak langsung, sementara pajak tidak langsung timbul saat terjadi peristiwa/transaksi kena pajak.

Surat Ketetapan Pajak: Umumnya terdapat kohir atau surat ketetapan pajak untuk pajak langsung, sedangkan pada pajak tidak langsung seringkali jumlahnya ditentukan berdasarkan nilai transaksi dan tarif sesuai undang-undang, tanpa surat ketetapan spesifik per transaksi.

Penting untuk dipahami bahwa pembedaan ini tidak hanya terletak pada aspek hukum formal mengenai siapa yang wajib menyetor, tetapi juga pada realitas ekonomi mengenai siapa yang pada akhirnya menanggung biaya pajak tersebut. Kemungkinan untuk membebankan PPN ke dalam harga jual barang atau jasa adalah manifestasi nyata dari pergeseran beban ini. Sebaliknya, seorang karyawan tidak dapat serta-merta menuntut kenaikan gaji dari pemberi kerja hanya karena tarif PPh-nya naik; beban PPh tetap ditanggung oleh karyawan tersebut. Realitas ekonomi inilah yang menjadi dasar kuat klasifikasi pajak.

4. Mekanisme Pemungutan PPN di Indonesia

Mekanisme pemungutan PPN di Indonesia dirancang untuk mengakomodasi sifatnya sebagai pajak atas konsumsi yang dipungut secara bertingkat. Titik tumpu mekanisme ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Peran Pengusaha Kena Pajak (PKP) PKP adalah pengusaha, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila omzetnya dalam satu tahun buku melebihi batasan tertentu (saat ini Rp 4,8 miliar) , atau dapat memilih untuk dikukuhkan meskipun omzetnya belum mencapai batas tersebut. Pengukuhan ini membawa konsekuensi hak dan kewajiban perpajakan terkait PPN.

Pemungutan Bertingkat (Multi-Stage Collection) Proses pemungutan PPN berjalan sebagai berikut:

Pemungutan oleh PKP Penjual: Saat PKP melakukan penyerahan BKP/JKP, ia wajib memungut PPN dari pembeli dengan tarif yang berlaku (saat ini 11% berdasarkan UU HPP, sebelumnya 10%) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu harga jual atau penggantian.

Penerbitan Faktur Pajak: Sebagai bukti pemungutan PPN, PKP penjual wajib menerbitkan Faktur Pajak. Saat ini, penerbitan dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Faktur yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pajak Keluaran: PPN yang dipungut oleh PKP penjual dan tercantum dalam Faktur Pajak disebut sebagai Pajak Keluaran. Ini merupakan PPN yang terutang oleh PKP penjual kepada negara.

Mekanisme Kredit Pajak (Pajak Masukan) Untuk menghindari pemajakan berganda (non duplikasi) , PPN menganut mekanisme pengkreditan:

1. Pajak Masukan: Ketika PKP membeli BKP atau memperoleh JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya, PPN yang dibayarkan atas perolehan tersebut disebut Pajak Masukan.
2. Pengkreditan: PKP dapat mengkreditkan (mengurangkan) Pajak Masukan yang telah dibayarnya dari Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama (umumnya bulanan).

Penyetoran PPN Hasil perhitungan antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan menentukan kewajiban penyetoran:

1. PPN Kurang Bayar: Jika dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, selisihnya (PPN Kurang Bayar) wajib disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN Lebih Bayar: Jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, selisihnya (PPN Lebih Bayar) dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku atau dalam kondisi tertentu lainnya.

Pelaporan PPN Setiap PKP wajib melaporkan penghitungan PPN (Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dikreditkan, PPN Kurang/Lebih Bayar) setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pemungut PPN Terdapat mekanisme khusus di mana pihak pembeli yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN (misalnya, Bendaharawan Pemerintah, BUMN tertentu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas) yang bertanggung jawab memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi yang dilakukannya dengan PKP rekanan. Dalam kasus ini, PKP rekanan (penjual) tetap menerbitkan Faktur Pajak, namun PPN disetorkan langsung oleh Pemungut PPN ke kas negara. PKP rekanan menerima pembayaran dari Pemungut PPN sebesar harga jual/penggantian tanpa PPN.

Mekanisme ini menempatkan PKP dalam posisi ganda. Di satu sisi, ia bukan penanggung beban akhir pajak. Di sisi lain, ia bertindak sebagai agen pemungut pajak bagi negara (agent of the state), mengemban tugas administratif mulai dari pemungutan, penerbitan faktur, penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan. Peran administratif ini tentu saja menimbulkan biaya kepatuhan (compliance cost) dan risiko sanksi bagi PKP jika terjadi kesalahan atau keterlambatan, meskipun beban ekonomis pajak itu sendiri dirancang untuk diteruskan. Keberadaan mekanisme Pemungut PPN semakin menegaskan bahwa fungsi penyetoran pajak dapat dipisahkan dari PKP penjual dalam kondisi tertentu, memperkuat gagasan bahwa PKP utamanya adalah administrator dalam rantai PPN.

Sentralitas Faktur Pajak dalam mekanisme ini tidak dapat diabaikan. Seluruh sistem kredit Pajak Masukan bergantung pada keberadaan Faktur Pajak yang sah dan valid, yang diterbitkan oleh PKP penjual. Tanpa Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan, PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayarnya. Implementasi e-Faktur bertujuan untuk meningkatkan validitas, akurasi, dan kemudahan pelacakan dalam sistem ini, menunjukkan betapa krusialnya integritas administratif dalam menjaga kelancaran mekanisme PPN.

5. Identifikasi Penanggung Beban dan Penyetor PPN

Analisis mekanisme pemungutan PPN secara jelas memisahkan antara pihak yang menanggung beban ekonomi pajak dan pihak yang secara hukum wajib menyetorkannya ke kas negara.

Penanggung Beban (Tax Burden Bearer) Secara prinsip dan desain, pihak yang dituju untuk menanggung beban akhir PPN adalah konsumen akhir (final consumer). Konsumen akhir adalah pihak yang mengonsumsi BKP atau JKP tanpa tujuan untuk menjualnya kembali atau menggunakannya dalam proses produksi yang menghasilkan penyerahan kena pajak lebih lanjut. Karena PPN adalah pajak atas konsumsi, beban pajak tersebut secara logis melekat pada aktivitas konsumsi final. Beban ini digeserkan melalui mekanisme harga di setiap tahapan distribusi hingga mencapai harga jual akhir kepada konsumen.

Penyetor Pajak (Tax Remitter). Pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk memungut PPN dari pembeli, menyetorkannya ke kas negara, dan melaporkannya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Sebagaimana telah dijelaskan, dalam transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, kewajiban penyetoran beralih kepada Pemungut PPN tersebut.

Pemisahan Peran yang Jelas. Dengan demikian, terdapat pemisahan yang tegas: PKP (atau Pemungut PPN) bertindak sebagai administrator pemungutan dan penyetoran, sementara konsumen akhir adalah sumber dana yang pada hakikatnya membayar pajak tersebut melalui harga barang/jasa yang dibelinya. Istilah “berbeda antara penyetor dan pembayarannya” secara akurat menggambarkan situasi ini.

Karakteristik PPN sebagai pajak yang dikenakan dengan tarif tunggal (misalnya 11%) atas nilai konsumsi, di mana bebannya ditanggung konsumen akhir tanpa mempertimbangkan tingkat pendapatan konsumen tersebut, memunculkan potensi sifat regresif. Artinya, PPN dapat membebani kelompok masyarakat berpendapatan rendah secara proporsional lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi, karena kelompok pertama cenderung membelanjakan porsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi barang dan jasa kena pajak. Meskipun terdapat fasilitas PPN seperti pembebasan atau tarif lebih rendah untuk barang/jasa tertentu (misalnya kebutuhan pokok atau layanan strategis), atau bahkan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk komoditas spesifik seperti LPG 3kg atau insentif sektoral temporer (misalnya properti ), mekanisme dasar PPN tidak secara inheren memperhitungkan kemampuan bayar subjek pajak seperti halnya PPh. Kesadaran akan potensi dampak regresif ini seringkali mendorong pemerintah untuk menggunakan instrumen fiskal lain (subsidi, bantuan sosial yang didanai pajak) sebagai penyeimbang.

6. Hubungan Mekanisme PPN dengan Ciri Pajak Tidak Langsung

Mekanisme pemungutan PPN yang telah diuraikan secara inheren menunjukkan dan membuktikan sifatnya sebagai pajak tidak langsung. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek kunci:

Pergeseran Beban Pajak dalam Praktik

Mekanisme PPN secara aktif memfasilitasi pergeseran beban pajak (burden shifting) dari PKP ke konsumen akhir. Ketika PKP menetapkan harga jual, PPN ditambahkan di atas harga dasar (DPP). Pembeli (baik PKP lain maupun konsumen akhir) membayar harga total termasuk PPN. Bagi PKP pembeli, PPN yang dibayar menjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Namun, bagi konsumen akhir yang tidak dapat mengkreditkan pajak, PPN tersebut menjadi bagian dari biaya perolehan barang/jasa yang dikonsumsinya. Mekanisme kredit pajak memastikan bahwa setiap PKP dalam rantai pasok hanya menyetorkan PPN atas nilai tambah (value added) yang diciptakannya, tetapi beban kumulatif PPN dari seluruh tahapan akhirnya terkonsentrasi pada konsumen akhir. Proses ini secara sempurna merefleksikan definisi pajak tidak langsung, di mana “secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang/jasa”.

Pemisahan Penyetor dan Penanggung Beban

Mekanisme PPN secara eksplisit memisahkan antara pihak yang wajib menyetorkan pajak (PKP atau Pemungut PPN) dengan pihak yang menanggung beban ekonominya (konsumen akhir). Pemisahan ini adalah ciri definitif dari pajak tidak langsung. PKP bertindak sebagai perantara atau kolektor pajak atas nama negara.

Sifat Objektif Pajak

PPN dikategorikan sebagai pajak objektif. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objeknya (yaitu penyerahan BKP atau JKP) dan nilai transaksinya, bukan pada kondisi subjektif Wajib Pajak (kemampuan ekonomi, status, dll.). Sifat objektif ini mempermudah proses pemungutan dan pengalihan beban karena tarif dan dasar pengenaan pajak berlaku sama untuk transaksi sejenis, terlepas dari siapa pembelinya.

Struktur multi-tahap yang dikombinasikan dengan mekanisme kredit bukan hanya konsisten dengan sifat tidak langsung PPN, tetapi secara aktif memungkinkannya. Sistem ini mengintegrasikan pemungutan pajak ke dalam alur transaksi bisnis-ke-bisnis (B2B) dan bisnis-ke-konsumen (B2C) secara bertahap. Pajak seolah-olah “tertanam” dalam harga di setiap tingkatan, membuat pergeseran beban ke konsumen akhir menjadi bagian yang menyatu dengan struktur harga itu sendiri. Hal ini mungkin berbeda dengan pajak penjualan satu tahap di tingkat ritel, yang mungkin dirasakan lebih langsung oleh konsumen saat pembayaran. Pilihan Indonesia untuk mengadopsi sistem PPN (VAT) mencerminkan pertimbangan efisiensi pengumpulan, netralitas ekonomi (karena hanya memajaki nilai tambah di setiap tahap), meskipun membawa kompleksitas administratif tersendiri.

7. Perbandingan PPN dengan Pajak Langsung (PPh)

Untuk semakin memperjelas posisi PPN sebagai pajak tidak langsung, perbandingan dengan Pajak Penghasilan (PPh), yang merupakan contoh utama pajak langsung di Indonesia, menjadi relevan.

PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pengaturan PPh terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Perbedaan mendasar antara PPN dan PPh dapat dilihat dari berbagai aspek:

• Dasar Pengenaan Pajak: PPN dikenakan atas nilai konsumsi BKP/JKP, sedangkan PPh dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak. PPh mencerminkan kemampuan ekonomis subjek pajak, sementara PPN fokus pada konsumsi.
• Penanggung Beban Pajak: Beban PPN secara ekonomi ditanggung oleh konsumen akhir. Sebaliknya, beban PPh ditanggung langsung oleh pihak yang memperoleh penghasilan (orang pribadi atau badan).
• Pihak Penyetor Pajak: PPN disetorkan oleh PKP yang melakukan penyerahan atau oleh Pemungut PPN. PPh disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan atau melalui mekanisme pemotongan/pemungutan oleh pihak lain (misalnya, pemberi kerja memotong PPh Pasal 21 dari gaji karyawan ), namun beban dan kewajiban pajaknya tetap melekat pada si penerima penghasilan.
• Pergeseran Beban Pajak: Beban PPN dirancang untuk dapat digeserkan kepada pihak lain (konsumen akhir). Beban PPh secara prinsip tidak dapat digeserkan; Wajib Pajak menanggungnya secara langsung.
• Sifat Pajak: PPN cenderung bersifat objektif, melekat pada objek pajaknya. PPh memiliki unsur subjektif yang kuat, di mana kondisi Wajib Pajak (status perkawinan, jumlah tanggungan, jenis penghasilan) dapat memengaruhi besarnya pajak yang terutang melalui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif progresif (untuk orang pribadi).

Perbandingan ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Perbandingan Karakteristik PPN dan PPh

Karakteristik	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Pajak Penghasilan (PPh)
Jenis Pajak	Pajak Tidak Langsung	Pajak Langsung
Dasar Pengenaan	Konsumsi / Nilai Transaksi BKP/JKP	Penghasilan
Penanggung Beban	Konsumen Akhir	Penerima Penghasilan
Pihak Penyetor	Pengusaha Kena Pajak (PKP) / Pemungut PPN	Wajib Pajak (Penerima Penghasilan) / Pemotong Pajak
Pergeseran Beban	Dapat dialihkan	Tidak dapat dialihkan
Sifat	Objektif	Subjektif & Objektif

Tabel perbandingan ini secara visual menegaskan perbedaan fundamental antara PPN dan PPh, terutama pada aspek penanggungan dan pergeseran beban pajak, yang menjadi inti dari klasifikasi pajak langsung versus tidak langsung.

8. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap definisi hukum, mekanisme pemungutan, identifikasi penanggung beban versus penyetor, serta perbandingan dengan pajak langsung, dapat ditarik kesimpulan yang kokoh mengenai klasifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia.

Pertama, definisi PPN dalam perundang-undangan Indonesia secara eksplisit menetapkannya sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean. Fokus pada konsumsi ini merupakan indikasi awal dari sifatnya yang cenderung tidak langsung.

Kedua, perbedaan esensial antara pajak langsung dan tidak langsung terletak pada ada atau tidaknya kemampuan untuk mengalihkan beban pajak. Pajak langsung ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, sementara beban pajak tidak langsung dapat digeserkan ke pihak lain.

Ketiga, mekanisme pemungutan PPN di Indonesia, yang melibatkan peran Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut dan penyetor, sistem Faktur Pajak, serta mekanisme kredit Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran , secara inheren dirancang untuk memisahkan antara pihak yang menyetorkan pajak (PKP) dengan pihak yang menanggung beban ekonomi akhirnya (konsumen akhir).

Keempat, pemisahan antara penyetor dan penanggung beban, serta adanya pergeseran beban pajak dari produsen/distributor ke konsumen akhir melalui harga jual, merupakan karakteristik definitif dari pajak tidak langsung. Mekanisme PPN secara aktif memfasilitasi pergeseran beban ini.

Dengan demikian, berdasarkan kerangka hukum perpajakan Indonesia dan analisis terhadap mekanisme operasionalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara yuridis dan ekonomis memenuhi seluruh kriteria dan diklasifikasikan secara tepat sebagai pajak tidak langsung. Pemahaman atas klasifikasi ini penting tidak hanya untuk kepatuhan Wajib Pajak (khususnya PKP dalam menjalankan kewajibannya), tetapi juga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang mempertimbangkan dampak distribusi beban pajak di masyarakat.