Dudi Wahyudi

Rencana redenominasi Rupiah, sebuah upaya menyederhanakan nominal uang dengan memotong tiga angka nol (Rp1.000 menjadi Rp1), kembali mengemuka dalam agenda kebijakan nasional. Di permukaan, ini terdengar seperti langkah efisiensi yang simpel dan logis. Namun, di balik penyederhanaan ini, tersembunyi kompleksitas luar biasa, terutama dari sisi perpajakan, yang berpotensi menjadi “jebakan” bagi Wajib Pajak dan pemerintah jika tidak diantisipasi dengan matang. Artikel ini akan mengupas tuntas lima aspek pajak paling krusial, berdasarkan analisis terhadap kompleksitas fiskal dan administratif luar biasa yang tersembunyi di balik rencana ini.

Penanggung Jawabnya Bukan Ditjen Pajak, Mengapa Ini Berisiko?

Fakta yang paling mengejutkan dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi adalah penanggung jawab utamanya (PIC) bukanlah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Ini adalah sebuah risiko strategis yang fundamental. Fokus DJPb secara alami tertuju pada perbendaharaan, pengelolaan kas negara, dan manajemen utang—sebuah domain yang sangat berbeda dari fokus DJP yang berkutat pada administrasi, kepatuhan, dan sistem pemungutan pajak yang menyangkut jutaan Wajib Pajak.

Penunjukan ini menciptakan potensi terjadinya legislative gap yang serius, (sebuah kekosongan hukum di mana UU induk sudah berlaku tetapi aturan pelaksana teknisnya belum ada). Ada kemungkinan RUU Redenominasi disahkan dengan fokus utama pada aspek moneter, namun aturan teknis perpajakan yang krusial bagi dunia usaha terlambat terbit. Keterlambatan ini akan menciptakan periode ketidakpastian hukum yang masif, membuat Wajib Pajak berada dalam posisi sulit selama masa transisi.

Aset Anda Bisa Dianggap ‘Untung’ dan Kena Pajak, Jika Aturan Ini Absen

Landasan utama dari setiap redenominasi adalah prinsip “Netralitas Pajak” (Tax Neutrality). Prinsip ini menegaskan bahwa proses redenominasi seharusnya tidak menjadi sebuah peristiwa kena pajak (taxable event), dengan tujuan memastikan proses ini tidak dianggap sebagai transaksi jual-beli atau perolehan laba oleh Wajib Pajak. Namun, tanpa jaminan hukum yang eksplisit, prinsip ini hanyalah sebuah konsep.

Bayangkan skenario ini: sebuah perusahaan menyajikan kembali (restatement) nilai asetnya dari Rp1 miliar menjadi Rp1 juta sesuai aturan redenominasi. Tanpa payung hukum, proses ini bisa ditafsirkan sebagai “pelepasan aset lama dan perolehan aset baru,” yang berpotensi memicu PPh Badan atas keuntungan pengalihan aset. Risiko lainnya nyata dan beragam, mulai dari PPN atas nilai persediaan yang disajikan kembali, hingga PPh atas dividen terselubung akibat konversi saldo laba ditahan.

Tanpa payung hukum yang eksplisit dan tegas, terdapat risiko yuridis bahwa proses restatement akuntansi ini dapat ditafsirkan oleh otoritas pajak sebagai peristiwa kena pajak (taxable event).

Untuk mencegah bencana sengketa pajak ini, RUU Redenominasi wajib mencantumkan pasal safe harbor yang melindungi Wajib Pajak dari penafsiran berbahaya tersebut.

Kembalinya ‘Sen’ dan Mimpi Buruk Pembulatan di e-Faktur

Masalah teknis yang paling mendesak adalah kemunculan desimal, atau sen baru. Konversi 1000:1 secara otomatis akan menciptakan nilai desimal di mana-mana. Harga barang yang tadinya Rp14.500 akan menjadi Rp14,50. Masalahnya, sistem administrasi pajak Indonesia saat ini, terutama sistem e-Faktur PPN, sama sekali tidak dirancang untuk menangani desimal dan akan menolak faktur jika ada selisih pembulatan PPN sekecil apa pun.

Dilema pembulatan akan menjadi mimpi buruk. Contohnya, PPN 11% dari harga barang Rp14,50 adalah Rp1,595. Aturan yang mencerminkan logika saat ini—pembulatan ke Rupiah penuh terdekat (menjadi Rp2)—akan menciptakan distorsi PPN yang masif. Sementara itu, aturan yang logis secara komersial—pembulatan ke dua desimal terdekat (menjadi Rp1,60)—memerlukan perombakan total pada mesin validasi e-Faktur. Tanpa aturan pembulatan yang sangat presisi, setiap transaksi PPN di Indonesia berisiko menjadi sengketa. Selisih pembulatan sekecil Rp0,01, jika dikalikan jutaan transaksi, akan menjadi temuan koreksi fiskal yang material.

‘Badai Sempurna’ Administratif: Redenominasi Bertabrakan dengan Sistem Pajak Baru

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang berada di tengah-tengah implementasi proyek teknologi informasi terbesarnya dalam sejarah, yaitu Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau yang lebih dikenal sebagai Coretax. Implementasi sistem masif ini sendiri sudah menghadapi banyak tantangan teknis dan keluhan dari Wajib Pajak selama masa transisi awalnya.

Rencana penyelesaian RUU Redenominasi pada tahun 2027 akan bertabrakan langsung dengan periode stabilisasi sistem Coretax. Ini menciptakan sebuah “badai sempurna” administratif bagi DJP. Mereka tidak hanya harus menstabilkan sebuah sistem baru yang sangat kompleks, tetapi juga harus secara bersamaan merombak ulang core engine dari sistem tersebut untuk menangani dua tantangan fundamental redenominasi: (1) kalkulasi desimal dan (2) potensi pelaporan dalam mata uang ganda (dual currency reporting) selama masa transisi. Risiko kegagalan sistemik dan kekacauan administrasi meningkat secara eksponensial.

Bukan Mustahil: Kunci Sukses Ada pada Satgas Khusus, Belajar dari Turki

Meskipun tantangannya berat, redenominasi bukanlah hal yang mustahil. Studi kasus redenominasi Lira Turki pada tahun 2005 menawarkan cetak biru yang jelas bagi Indonesia. Keberhasilan Turki tidak hanya ditopang oleh kondisi ekonomi yang stabil, tetapi oleh tata kelola implementasi yang superior.

Pelajaran paling krusial dari Turki adalah pembentukan sub-komite akuntansi yang dipimpin langsung oleh Kementerian Keuangan. Tugas komite ini adalah untuk secara proaktif mengidentifikasi, membahas, dan merumuskan semua panduan teknis akuntansi dan pajak yang diperlukan sebelum tanggal efektif redenominasi. Mereka tidak menunggu masalah muncul, tetapi menyelesaikannya terlebih dahulu. Indonesia harus meniru model ini dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pajak dan Akuntansi khusus yang melibatkan DJP, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyiapkan semua aturan teknis secara matang.

Persiapan Matang Adalah Harga Mati

Lima jebakan pajak ini menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi dari sisi fiskal bukanlah tentang “apakah bisa dilakukan”, melainkan tentang “apakah persiapan teknisnya sudah matang”. Tanpa jaminan netralitas pajak, aturan pembulatan yang presisi, dan kesiapan sistem, niat baik untuk menyederhanakan mata uang bisa berujung pada lonjakan sengketa pajak, risiko kegagalan sistemik, dan kekacauan kepatuhan. Redenominasi adalah simbol efisiensi, namun tanpa persiapan fiskal yang cermat, apakah kita justru sedang menuju kekacauan administratif terbesar dalam sejarah perpajakan Indonesia?