Dudi Wahyudi

Peran STP dalam Administrasi Perpajakan Indonesia

Dalam ekosistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, Surat Tagihan Pajak (STP) memegang peran krusial sebagai instrumen penegakan kepatuhan (administrative deterrence). STP berfungsi sebagai mekanisme korektif dan kontrol otoritas pajak terhadap penyimpangan administratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU KUP dan Pasal 1 angka 21 PP 50/2022, STP didefinisikan secara eksplisit sebagai sarana yuridis untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga maupun denda.

Implementasi PP 50/2022 tidak sekadar mengatur prosedur teknis. Sebagaimana termaktub dalam bagian Menimbang regulasi tersebut, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu poin strategis dalam PP 50/2022 adalah pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai Pasal 2 ayat (2). Integrasi data ini secara signifikan meningkatkan kapabilitas penelitian Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang secara korelasi linier berpotensi meningkatkan frekuensi penerbitan STP berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU KUP.

STP memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang kuat. Dokumen ini bukan sekadar imbauan, melainkan perintah bayar yang dapat memicu tindakan penagihan aktif, sebagaimana dibedah dalam analisis kedudukan hukum berikut.

Kedudukan Hukum dan Kekuatan Eksekutorial STP

Otoritas STP dalam tata hukum publik Indonesia disetarakan dengan surat ketetapan pajak. Pemahaman atas kedudukan ini sangat vital karena banyak Wajib Pajak sering kali meremehkan implikasi hukum sebuah STP dibandingkan dengan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).

• Penyetaraan Kedudukan: Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU KUP, ditegaskan bahwa STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
• Risiko Strategis (Pengecualian Keberatan): Penting bagi Penanggung Pajak untuk menyadari bahwa karena kedudukan hukumnya yang spesifik, STP tidak dapat diajukan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP. Saluran koreksi atas STP dibatasi pada permohonan Pembetulan (Pasal 16) atau Pengurangan/Pembatalan (Pasal 36). Ini adalah perangkap prosedural yang sering merugikan Wajib Pajak jika tidak diantisipasi dengan cepat.
• Legitimitasi Dasar Penagihan: Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UU KUP, STP merupakan salah satu Dasar Penagihan Pajak. Konsekuensinya, merujuk pada Pasal 20 ayat (1) UU KUP, apabila jumlah yang terutang tidak dilunasi tepat waktu, DJP memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Oleh karena itu, penerbitan STP oleh Direktur Jenderal Pajak tidak bersifat diskresioner, melainkan dibatasi secara rigid oleh kriteria-kriteria yuridis yang diatur dalam undang-undang.

Anatomi Kriteria Penerbitan STP

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam menerbitkan STP hanya sah apabila didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif dalam Pasal 14 ayat (1) UU KUP. Berikut adalah kategorisasi kriteria penerbitan beserta sanksi yang menyertainya:

Kategori Pelanggaran	Kriteria Yuridis (Pasal 14 ayat 1 UU KUP)	Sanksi Administrasi Terkait
Pajak Tahun Berjalan & Kesalahan Hitung	Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar (huruf a); atau hasil penelitian menunjukkan kekurangan pembayaran akibat salah tulis/hitung (huruf b).	Sanksi bunga berdasarkan tarif bunga per bulan (Pasal 14 ayat 3).
Pelanggaran PKP (PPN)	Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membuat atau terlambat membuat faktur pajak (huruf d); atau tidak mengisi faktur secara lengkap (huruf e).	Denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Pasal 14 ayat 4).
Koreksi Administratif & Penagihan	Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi denda/bunga (huruf c); atau pajak tidak/kurang dibayar dalam jangka waktu angsuran/penundaan (huruf i).	Sanksi bunga per bulan (Pasal 14 ayat 3).
Mekanisme Pemulihan Negara	Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan keputusan, putusan, atau data yang ditemukan (huruf h).	Penagihan kembali imbalan bunga yang telah dibayarkan negara.

Khusus untuk huruf h, STP berfungsi sebagai recovery mechanism untuk mengembalikan dana negara yang telah dibayarkan sebagai imbalan bunga namun di kemudian hari terbukti tidak seharusnya diberikan.

Mekanisme Penghitungan Sanksi Administrasi dalam STP

Pasca-UU HPP, penghitungan sanksi administrasi bergeser dari tarif tetap menjadi tarif dinamis berbasis suku bunga acuan pasar. Hal ini diatur secara teknis untuk mencerminkan keadilan ekonomi yang lebih presisi.

• Rumus Sanksi Bunga: Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan (5a) UU KUP, sanksi bunga dihitung dengan formula tertentu.
• Kepastian Tarif: Sesuai Pasal 14 ayat (5a), tarif yang digunakan adalah tarif yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Sanksi ini dikenakan maksimal untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
• Sanksi Denda PKP: Untuk pelanggaran terkait faktur pajak, sanksi bersifat absolut yakni 1% dari DPP, bukan berdasarkan bunga berjalan.

Contoh, sebuah perusahaan (PKP) ditemukan melakukan kesalahan hitung dalam SPT Tahunan PPh Badan yang mengakibatkan kurang bayar pokok sebesar Rp500.000.000. Jika Suku Bunga Acuan pada saat penghitungan sanksi dimulai adalah 5,00%, maka tarif bunga per bulan adalah (5,00% + 5%) / 12 = 0,833%. Jika STP diterbitkan 10 bulan setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT, maka total sanksi bunga dalam STP adalah: Rp500.000.000 x 0,833% x 10 bulan = Rp41.650.000.

Jangka Waktu Penerbitan dan Daluwarsa STP

Kepastian hukum bagi Wajib Pajak dijamin melalui pembatasan waktu penerbitan STP, agar negara tidak memiliki hak tagih yang bersifat tanpa batas waktu (indefinite).

• Batas Waktu Umum: Berdasarkan Pasal 14 ayat (5b) UU KUP, STP diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
• Pengecualian (Pasal 14 ayat 5c): STP dapat diterbitkan melampaui 5 tahun untuk:
  1. Sanksi bunga penagihan (Pasal 19 ayat 1), mengikuti daluwarsa penagihan surat ketetapan dasarnya.
  2. Sanksi denda 30% atas Keberatan (Pasal 25 ayat 9).
  3. Sanksi denda 60% atas Banding (Pasal 27 ayat 5d).
• Penangguhan Daluwarsa Penagihan: Sesuai Pasal 22 ayat (2) UU KUP, hak penagihan yang semula 5 tahun dapat tertangguh (diperpanjang) apabila diterbitkan Surat Paksa atau terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak. Ini berarti, sekali STP diterbitkan secara sah, DJP dapat terus mengejar pelunasannya melampaui jangka waktu awal selama prosedur penagihan aktif dilakukan.

Kewajiban Pelunasan dan Prosedur Penagihan Aktif

Penerbitan STP menciptakan utang pajak formal. Jika tidak segera dimitigasi, utang ini memberikan hak istimewa kepada negara di atas kreditur lainnya.

• Jatuh Tempo: Sesuai Pasal 9 ayat (3) UU KUP, STP wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
• Konsekuensi Keterlambatan: Keterlambatan pelunasan memicu sanksi bunga penagihan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU KUP, dengan tarif bunga berbasis suku bunga acuan tanpa uplift (+0%) dibagi 12 (Pasal 19 ayat 4).
• Hak Mendahulu (Priority Right): Berdasarkan Pasal 21 UU KUP, negara memiliki hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Penting dicatat bahwa hak ini mencakup pokok pajak, seluruh sanksi administrasi, hingga biaya penagihan pajak.
• Penagihan Seketika dan Sekaligus: Merujuk Pasal 20 ayat (2) UU KUP, DJP dapat melakukan penagihan tanpa menunggu jatuh tempo jika terdapat indikasi Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha, meninggalkan Indonesia, atau terjadi penyitaan oleh pihak ketiga (pailit).

Upaya Hukum: Pembetulan dan Pengurangan Sanksi STP

Mengingat STP tidak dapat menjadi objek Keberatan dalam jalur litigasi tradisional, perlindungan hukum utama Wajib Pajak terletak pada saluran non-litigasi berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 36 UU KUP.

1. Permohonan Pembetulan (Pasal 16 UU KUP): Digunakan untuk mengoreksi kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan undang-undang yang bersifat administratif dan tidak mengandung sengketa materiil.
2. Pengurangan atau Pembatalan (Pasal 36 ayat 1 UU KUP): Direktur Jenderal Pajak berwenang mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif jika dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau membatalkan STP yang tidak benar.
3. Strategi “Deemed Granted”: Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1d) UU KUP, DJP wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui tanpa ada keputusan, maka demi hukum permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Hal ini merupakan perwujudan kepastian hukum dan keadilan yang diusung oleh PP 50/2022.

Penutup

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah instrumen hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan surat ketetapan pajak. Meskipun secara prosedural STP menutup pintu bagi proses Keberatan, Wajib Pajak tetap memiliki ruang mitigasi melalui mekanisme Pembetulan dan Pembatalan.

Strategi terbaik bagi pelaku bisnis adalah menjaga voluntary compliance melalui ketelitian pelaporan di setiap Masa Pajak dan Tahun Pajak. Dengan memahami anatomi sanksi dan jangka waktu yang diatur dalam UU KUP Konsolidasi serta semangat integrasi data dalam PP 50/2022, Wajib Pajak dapat mengelola risiko perpajakan secara lebih kredibel dan akuntabel. Seluruh prosedur ini berdiri di atas prinsip kepastian hukum yang menjamin bahwa tindakan otoritas pajak harus selalu memiliki landasan yuridis yang valid.