Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia adalah instrumen hukum yang penting dalam sistem perpajakan dengan model self-assessment, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menghitung dan melaporkan pajaknya. SPT berfungsi sebagai pertanggungjawaban…
Pendahuluan: Mitos dan Realita Perpajakan atas Harta Warisan Dalam diskursus hukum fiskal di Indonesia, harta warisan menempati posisi yang sangat strategis sekaligus sensitif. Ia berada di persimpangan antara hak perdata…
Pajak merupakan kontribusi wajib warga untuk pembangunan fasilitas umum, namun korupsi pejabat mengganggu kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Hubungan antara korupsi dan niat bayar pajak sangat erat; korupsi merusak rasa…
Surat Tagihan Pajak (STP) di Indonesia berfungsi sebagai alat penegakan kepatuhan dalam administrasi perpajakan. STP memiliki kekuatan hukum setara surat ketetapan pajak dan tidak dapat diajukan keberatan. Terdapat mekanisme pembetulan…
Pendahuluan: Signifikansi Strategis Kepatuhan Perpajakan Dalam arsitektur perpajakan Indonesia yang berbasis self-assessment, sanksi administrasi bukan sekadar instrumen penghukuman finansial, melainkan pilar penegakan hukum (law enforcement) yang penting untuk menjaga integritas…
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 merupakan langkah reformasi penting dalam sistem perpajakan Indonesia, menguatkan penyelenggaraan self-assessment dan pengawasan yang adil serta transparan. Aturan ini menjelaskan mekanisme pengawasan yang…
Perpajakan Indonesia tengah mengalami transformasi besar melalui implementasi Coretax, yang menggantikan sistem terfragmentasi sebelumnya. Proses ini tidak hanya berfokus pada teknologi, namun juga melibatkan reformasi di berbagai aspek. Coretax diharapkan…
Model “Cooperative Compliance” mengubah hubungan antara otoritas pajak dan perusahaan, dari konfrontasi menjadi kemitraan. Konsep ini menekankan transparansi dan kepastian, mengurangi audit berat, sementara mengandalkan sistem pengendalian internal. Tantangan seperti…
Praktisi Hukum, Pajak, dan Akuntansi