Kategori: Hukum Pajak
-
Kedudukan Hukum dan Kekuatan Eksekutorial STP
Surat Tagihan Pajak (STP) di Indonesia berfungsi sebagai alat penegakan kepatuhan dalam administrasi perpajakan. STP memiliki kekuatan hukum setara surat ketetapan pajak dan tidak dapat diajukan keberatan. Terdapat mekanisme pembetulan dan pengurangan sanksi administratif untuk Wajib Pajak. Dengan memahami sanksi dan prosedur, Wajib Pajak dapat mengelola risiko perpajakan dengan lebih…
-
Prosedur dan Strategi Pembetulan Ketetapan Perpajakan
Bab II PMK Nomor 118 Tahun 2024 menekankan pentingnya presisi administratif dalam litigasi perpajakan, memberikan instrumen untuk keadilan dan kepastian hukum. Regulasi ini memungkinkan pembetulan dokumen pajak dan menetapkan batasan serta persyaratan formal. Proses pengajuan permohonan harus memenuhi kriteria spesifik, sementara DJP memiliki mandat untuk mengoreksi kesalahan. Pemahaman mendalam terhadap…
-
Struktur dan Diferensiasi Sanksi Administrasi Perpajakan
Pendahuluan: Signifikansi Strategis Kepatuhan Perpajakan Dalam arsitektur perpajakan Indonesia yang berbasis self-assessment, sanksi administrasi bukan sekadar instrumen penghukuman finansial, melainkan pilar penegakan hukum (law enforcement) yang penting untuk menjaga integritas sistem. Bagi entitas bisnis, sanksi administrasi merupakan risiko finansial yang dapat terakumulasi secara eksponensial, sehingga pemahamannya menjadi krusial dalam manajemen…
-
Upaya Hukum Non Keberatan Berdasarkan PMK 118 Tahun 2024
Penerbitan PMK Nomor 118 Tahun 2024 memperkenalkan tata kelola perpajakan yang lebih baik di Indonesia dengan mengkodifikasi berbagai aturan sebelumnya. Regulasi ini menawarkan jalur alternatif bagi Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan permohonan penghapusan ketetapan pajak tanpa proses litigasi yang rumit. Pengajuan harus memenuhi syarat formal yang ketat, sementara DJP diwajibkan…
-
Fakta-fakta Mengejutkan Tentang Doktrin Substance Over Form
Doktrin “Substance Over Form” (SOF) mencerminkan ketegangan antara formalitas dan substansi dalam bisnis dan perpajakan. Di Indonesia, SOF kini diadopsi dalam hukum pajak dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengakhiri era formalisme dan menuntut wajib pajak untuk membuktikan substansi ekonomi transaksi. Substansi menjadi kunci dalam akuntansi dan perpajakan.
-
5 Paradoks Mengejutkan dalam Sistem PPh Final Indonesia
Artikel ini membahas sistem Pajak Penghasilan Final (PPh Final) di Indonesia, yang dianggap tidak adil. Meskipun menawarkan kemudahan, PPh Final sering kali mengorbankan prinsip keadilan, dengan beban pajak yang lebih berat bagi yang kurang mampu. Struktur hukumnya juga rapuh, menyebabkan kebingungan pada pelaku UMKM dan melanggar asas legalitas.
-
Keadilan Pajak: Kunci untuk Masyarakat yang Adil
Artikel ini membahas kompleksitas keadilan dalam pajak, menjelaskan bahwa pajak progresif bukanlah hukuman, melainkan cara untuk memperbaiki ketimpangan dari “lotere alami”. Penting untuk membedakan antara keadilan hasil akhir dan proses, dengan administrasi adil sebagai kunci legitimasi sistem pajak. Reformasi pajak harus berfokus pada kepercayaan publik.
-
Pengadilan Pajak dan Denyut Keadilan: Sudahkah Ideal?
Pernahkah Anda atau kenalan Anda berselisih paham soal pajak dengan otoritas? Jika iya, Pengadilan Pajak adalah gerbang terakhir untuk mencari keadilan. Tapi, seberapa adilkah proses di sana? Apakah setiap Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang semestinya? Yuk, kita bedah bersama! Keadilan Itu Apa Sih Sebenarnya? Sebelum jauh melangkah, mari samakan persepsi…
Dudi Wahyudi 