Kategori: Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
-
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Fungsi utamanya adalah membantu Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Status Wajib Pajak, baik aktif maupun non-efektif, mempengaruhi kewajiban pelaporan dan potensi sanksi. Penghapusan NPWP adalah langkah final yang menandakan berakhirnya hubungan hukum perpajakan, dilakukan jika persyaratan…
-
Lanskap Regulasi Perpajakan Indonesia Tahun 2025
Reformasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2025 melibatkan peluncuran sistem Core Tax Administration System (Coretax) serta perubahan signifikan dalam peraturan, termasuk PMK 54/2025 dan PMK 15/2025. Regulasi ini menghilangkan prosedur manual, memperkenalkan pemeriksaan pajak berbasis risiko, dan mengatur pajak situs digital serta aset kripto. PPN dinaikkan menjadi 12%, diiringi penetapan…
-
Panduan Keberatan Pajak: Prosedur & Syarat Penting
Perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak di Indonesia sering memicu sengketa yang dapat diatasi melalui keberatan administratif. Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan syarat ketat, dan prosedurnya diatur undang-undang. Keputusan keberatan berpengaruh finansial, dan Wajib Pajak dapat mengajukan banding jika merasa dirugikan.
-
Proses Penyidikan Pidana Pajak (PMK 17 Tahun 2025)
Penyidikan tindak pidana perpajakan di Indonesia, diatur oleh PMK Nomor 17 Tahun 2025, bertujuan untuk penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Prosesnya meliputi inisiasi penyidikan, perlindungan hak tersangka, dan upaya paksa yang terbatas. Terdapat mekanisme penghentian penyidikan demi penerimaan negara, memungkinkan Wajib Pajak menghindari sanksi pidana.
-
Proses Pemeriksaan Pajak (PMK 15 Tahun 2025)
Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari Surat Perintah Pemeriksaan hingga Surat Ketetapan Pajak. Proses ini memastikan kepatuhan perpajakan melalui pengujian dokumen, interaksi dengan Wajib Pajak, serta pembahasan hasil dan pemecahan sengketa. Pemahaman prosedur penting agar hak Wajib Pajak terpenuhi.
-
Redenominasi Rupiah: Memahami Risiko Pajak Tersembunyi
Rencana redenominasi Rupiah, yang memotong tiga angka nol, muncul kembali dalam kebijakan nasional. Meskipun terlihat efisien, perubahan ini berpotensi menimbulkan kompleksitas perpajakan, terutama tanpa pengaturan yang jelas. Berbagai risiko, termasuk ketidakpastian hukum dan sengketa pajak, mengharuskan persiapan teknis yang matang untuk menghindari kekacauan administratif.
-
Mengenal SPT dan Konsekuensi Hukumnya
Setiap tahun, wajib pajak di Indonesia harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mencatat penghasilan, pajak yang dibayar, harta, dan kewajiban. SPT melibatkan prinsip benar, lengkap, dan jelas dalam pengisian. Keterlambatan atau kesalahan dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pidana. Penting untuk melaporkan SPT tepat waktu dan akurat.
-
NPWP: Identitas Wajib Pajak dan Tanggung Jawab Pajak
NPWP adalah nomor identitas yang wajib dimiliki oleh Wajib Pajak di Indonesia untuk administrasi perpajakan. Fungsi utamanya adalah memastikan ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan. Wajib Pajak harus melapor pajak melalui SPT, dan pelanggaran dalam pendaftaran NPWP dapat berakibat sanksi pidana dan denda.
-
Memahami Peran Wakil Wajib Pajak di Indonesia
Dalam sistem perpajakan Indonesia, “wakil” berperan penting mewakili Wajib Pajak yang tidak bisa bertindak sendiri. Artikel ini menjelaskan definisi, jenis, dan tanggung jawab wakil, termasuk perbandingannya dengan kuasa pajak dan konsultan pajak. Pemahaman yang mendalam tentang peran wakil penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi.
Dudi Wahyudi 