Penulis: Dudi Wahyudi
-
Aspek PPN Pedagang Emas Perhiasan
Industri emas perhiasan di Indonesia diatur oleh ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang spesifik, termasuk PMK 48/2023 dan PMK 11/2025. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan. Pengusaha diwajibkan memungut PPN dengan tarif berbeda, tergantung pada kepemilikan Faktur Pajak, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
-
Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dan Pelaporannya dalam SPT Masa PPN
Sebagai Pengusaha Kena Pajak, memahami Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah kunci kepatuhan perpajakan. Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran dalam periode yang sama, dengan syarat tertentu. Pelaporan dan penghitungan pajak harus dilakukan melalui SPT Masa PPN, menjaga keakuratan transaksi untuk menghindari sanksi.
-
Konsep Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil menurut UU PPN
Memahami tiga konsep penting—Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pengusaha Kecil—adalah esensial bagi pelaku usaha di Indonesia untuk kepatuhan pajak dalam PPN. PKP memiliki kewajiban melaporkan, memungut, dan menyetorkan pajak, sementara Pengusaha Kecil dapat memilih untuk menjadi PKP atau tidak, dengan beberapa pengecualian.
-
Analisis Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung
Tulisan ini menganalisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung di Indonesia, menyoroti klasifikasi pajak, mekanisme pemungutan, dan perbedaan dengan pajak langsung. PPN dikenakan atas konsumsi, dapat dialihkan kepada konsumen akhir, dan melibatkan Pengusaha Kena Pajak sebagai pemungut. Pemisahan penanggung beban dan penyetor adalah karakteristik utama PPN.
-
Memahami Peran Wakil Wajib Pajak di Indonesia
Dalam sistem perpajakan Indonesia, “wakil” berperan penting mewakili Wajib Pajak yang tidak bisa bertindak sendiri. Artikel ini menjelaskan definisi, jenis, dan tanggung jawab wakil, termasuk perbandingannya dengan kuasa pajak dan konsultan pajak. Pemahaman yang mendalam tentang peran wakil penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi.
-
Memahami Konsep Penghitungan PPN Terutang dalam Undang-Undang PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah pajak konsumsi yang penting. Perhitungan PPN terutang didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif yang berlaku, umumnya 11% atau 0% untuk ekspor. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran penting untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
-
Jenis Penghasilan Dikenakan PPh: Panduan Lengkap
Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dikenakan pada penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam tahun pajak, dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur klasifikasi pajak. Objek pajak mencakup berbagai sumber pendapatan, sementara beberapa penghasilan dikenakan PPh final. Pasal 4 UU PPh mengidentifikasi penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan dengan tarif final,…
-
Pengadilan Pajak dan Denyut Keadilan: Sudahkah Ideal?
Pernahkah Anda atau kenalan Anda berselisih paham soal pajak dengan otoritas? Jika iya, Pengadilan Pajak adalah gerbang terakhir untuk mencari keadilan. Tapi, seberapa adilkah proses di sana? Apakah setiap Wajib Pajak mendapatkan perlakuan yang semestinya? Yuk, kita bedah bersama! Keadilan Itu Apa Sih Sebenarnya? Sebelum jauh melangkah, mari samakan persepsi…
-
Pengertian dan Contoh BKP dan JKP dalam PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam transaksi sehari-hari. BKP mencakup barang berwujud dan tidak berwujud, sedangkan JKP mencakup berbagai layanan. Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN, terdapat kategori yang dikecualikan. Pemahaman tentang BKP dan JKP adalah kunci untuk menentukan…
Dudi Wahyudi 