Sebagai Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  memahami mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kunci untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan efisiensi bisnis. Dua konsep utama yang penting dan tidak bisa dipisahkan dalam PPN adalah konsep Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Mari kita selami lebih dalam bagaimana dua hal ini berinteraksi dalam sistem PPN di Indonesia, khususnya dalam proses pengkreditan dan pelaporan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Apa Itu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran?

Sebelum membahas mekanisme pengkreditan dan praktek pemungutan PPN di Indonesia, penting untuk memahami pengertian atau definisi Pajak masukan dan Pajak Keluaran ini.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean. Pajak Masukan ini adalah PPN yang Anda bayar saat membeli atau memperoleh barang/jasa untuk kegiatan usaha Anda.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP2. Ini adalah PPN yang Anda pungut dari pembeli atau penerima jasa atas penjualan barang atau pemberian jasa yang Anda lakukan.

Dengan demikian, Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika membeli barang atau jasa, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang Anda pungut ketika menjual barang atau jasa yang kena PPN. Dari sudut akuntansi, pada umumnya Pajak Masukan adalah piutang Anda kepada negara, sedangkan Pajak Keluaran adalah utang kepada negara. Jika Pajak Keluaran lebih besar artinya utang Anda lebih besar sehingga Anda harus menyetorkan selisihnya itu ke negara. Nah, itulah yang disebut mekanisme pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran.

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Pada dasarnya, Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Ini berarti Pajak Masukan yang telah Anda bayar dapat mengurangi jumlah Pajak Keluaran yang harus Anda setorkan ke negara. Proses pengkreditan ini dilakukan dalam Masa Pajak yang sama. Jadi, pengkreditan atau penghitungan ini dilakukan setiap bulan atau setiap masa pajak. Pajak Keluaran yang dipungut pada suatu masa pajak dikurangi dengan Pajak Masukan yang dibayar pada masa pajak yang sama.

A. Kondisi Hasil Pengkreditan Pajak Masukan 

Setelah menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam satu Masa Pajak, ada beberapa kemungkinan:

1. Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan: Selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh Anda sebagai Pengusaha Kena Pajak ke negara.
2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran: Selisihnya merupakan kelebihan pajak yang akan dikompensasikan atau diperhitungkan ke Masa Pajak berikutnya. Kelebihan ini tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Kelebihan Pajak Masukan pada Masa Pajak akhir tahun buku dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Akhir tahun buku juga mencakup Masa Pajak saat Wajib Pajak membubarkan usaha. Jadi, pada dasarnya kelebihan PPN yang dimiliki baru bisa dimintakan pada akhir tahun buku, umumnya bulan Desember.

Namun demikian, untuk kasus tertentu, PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak Masukan pada setiap Masa Pajak, yaitu bagi:

1. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud.
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya tidak dipungut.
4. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud.
5. PKP yang melakukan ekspor JKP.

Selain adanya mekanisme pengembalian atau restitusi PPN sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula mekanisme pengembalian di muka, atau pengembalian pendahuluan. Di Undang-Undang PPN, pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dapat diberikan kepada PKP dengan kriteria berisiko rendah. Pengembalian pendahuluan prosesnya lebih mudah dan lebih cepat dari mekanisme restitusi biasa.

B. Syarat Pengkreditan Pajak Masukan: 

Walaupun pada umumnya Pajak Masukan bisa diperhitungkan atau dikreditkan dengan Pajak Keluaran, namun dalam kondisi-kondisi tertentu Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

Berdasarkan Undang-Undang PPN, agar suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan, ada beberapa persyaratan penting. Pertama, Faktur Pajak harus memenihi persyaratan formal dan material. Faktur Pajak harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani. Keterangan dalam Faktur Pajak harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai ketentuan dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

Kedua, Pajak Masukan harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP harus mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Pajak Masukan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan.

C. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Nah, beberapa jenis pengeluaran tertentun akan menyebabkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan:

1. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
2. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan formal atau tidak mencantumkan identitas pembeli secara lengkap.
3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
4. Pajak Masukan atas penyerahan yang tidak terutang pajak.
5. Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (misalnya, barang kebutuhan pokok tertentu atau jasa keuangan).
6. Pajak Masukan atas perolehan aktiva berupa kendaraan bermotor jenis sedan atau station wagon yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, karena Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.
7. Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan oleh PKP yang memungut dan menyetor PPN dengan besaran tertentu (sesuai Pasal 9A ayat 1).

D. Ketentuan Khusus Pengkreditan Pajak Masukan

Terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan yang harus dipahami.

Pajak Masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP hanya dapat dikreditkan dengan menggunakan pedoman pengkreditan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut. Jadi, PPN Masukan yang dikreditkan tidak 100% seperti Pajak Masukan setelah dikukuhkan sebagai PKP.

Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tetapi diberitahukan dan/atau ditemukan saat pemeriksaan pada dasarnya tetap dapat dapat dikreditkan, sepanjang memenuhi ketentuan seperti diuraikan di atas.

Pajak Masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak dapat dikreditkan sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan syarat ketetapan pajak tersebut telah dilunasi dan tidak ada upaya hukum.

Meskipun ekspor dikenai tarif PPN 0% (nol persen), Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan ekspor tersebut tetap dapat dikreditkan. Tarif 0% bukan berarti pembebasan pajak, melainkan PPN tetap terutang namun tidak dipungut PPN. Ketentuan ini merupakan cermin dari karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri.

Pajak Masukan atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut tetap dapat dikreditkan. Jadi penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, perlakuannya sama dengan penyerahan ekspor yaitu Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Ini berbeda dengan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah Faktur Pajak dibuat.

Dalam hal pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh PKP yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah pengalihan, dan belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

Jika sampai 3 tahun sejak pengkreditan pertama kali sejak Pajak Masukan dikreditkan, PKP belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP atau ekspor yang terkait dengan Pajak Masukan tersebut, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan menjadi tidak dapat dikreditkan dan wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP tersebut. Jika tidak dibayar, pihak DJP dapat menagihnya.

Pelaporan dalam SPT Masa PPN

PKP wajib melaporkan penghitungan pajak, yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang harus dibuat untuk setiap bulan atau setiap masa pajak.

Kewajiban pelaporan SPT Masa PPN merupakan konsekuensi dari dikukuhkannya Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ya, jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPN, Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP Berwujud, JKP, dan/atau BKP Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut pajak terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar, dan melaporkan penghitungan pajak.

Akibat penghitungan PPN dalam SPT Masa PPN, terdapat dua kemungkinan yaitu kurang bayar jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, atau Lebih Bayar jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran. Jika kurang bayar, penyetoran PPN yang terutang harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Sementara itu, SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Penutup

Nah, memahami dan menerapkan dengan benar mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan benar adalah penting dalam menjalankan usaha. Pastikan setiap transaksi dicatat dengan cermat, Faktur Pajak disimpan dengan baik, dan pelaporan dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Ini akan membantu bisnis Anda terhindar dari potensi sanksi administrasi dan menjaga kesehatan finansial perusahaan Anda.