Bagi banyak wajib pajak, istilah “surat paksa” terdengar menakutkan, dan sebagian menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Padahal, Penagihan Pajak dengan surat paksa sebenarnya hanya satu mata rantai dari sebuah rangkaian yang panjang, bertahap, dan diatur ketat oleh undang-undang. Surat paksa tidak datang tiba-tiba. Ia muncul setelah beberapa kesempatan untuk membayar terlewat begitu saja.

Persoalannya, banyak penanggung pajak baru menyadari posisinya ketika juru sita sudah berdiri di depan pintu. Padahal pada setiap tahap penagihan pajak, mulai dari teguran sampai lelang, ada hak yang melekat dan ada batas waktu yang melindungi. Untuk itu, saya mencoba menyusun tulisan ini dengan tujuan menjelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa bekerja, apa saja tahapannya, dan hak apa yang dimiliki penanggung pajak di sepanjang proses tersebut.

Apa Itu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Rangkaian itu meliputi tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan, sampai menjual barang yang telah disita.

Lalu, di mana posisi surat paksa? Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kekuatannya jauh melampaui surat tagihan biasa. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000, surat paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan berkedudukan hukum sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perhatikan bahwa konsekuensi dari kedudukan ini sangat menentukan. Surat paksa dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu putusan pengadilan lagi, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding. Dengan kata lain, ketika surat paksa sudah diberitahukan, fokus penanggung pajak bukan lagi membantah keberadaan utang melalui jalur ini, melainkan melunasi atau menempuh upaya hukum yang memang disediakan undang-undang (yang akan penulis uraikan di bagian akhir).

Satu istilah perlu kita perjelas sejak awal, karena sering tertukar. Wajib Pajak adalah pihak yang ditetapkan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sementara itu, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak, misalnya pengurus, direksi, atau likuidator. Tindakan penagihan ditujukan kepada penanggung pajak inilah, dan pelaksana lapangannya disebut Juru Sita Pajak (jurusita).

Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Aturan induknya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang inilah yang lazim disingkat UU PPSP, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2001, menggantikan UU No. 19 Tahun 1959.

UU PPSP mengatur seluruh perangkat penagihan aktif: dari penunjukan pejabat dan juru sita, surat paksa, penyitaan, lelang, sampai pencegahan dan penyanderaan. Sebagian besar tata cara teknisnya, termasuk jangka waktu antar-surat dan nilai ambang tertentu, kemudian diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksana di tingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan menegaskan mana angka yang berasal langsung dari undang-undang dan mana yang lazimnya diatur peraturan pelaksana.

Siapa yang Dapat Dikenai Penagihan dengan Surat Paksa?

Penagihan aktif menyasar penanggung pajak yang memiliki utang pajak yang tidak dilunasi. Yang dimaksud utang pajak di sini adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan, sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya.

Cakupannya luas. Untuk pajak pusat, pejabat penagihnya pada umumnya adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Untuk pajak daerah, kewenangan ini ada pada pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah, misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Dengan demikian, mekanisme surat paksa tidak hanya berlaku untuk PPh atau PPN, tetapi juga untuk pajak-pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor atau Pajak Hotel dan Restoran.

Tahapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Inilah bagian inti yang sering disalahpahami. Penagihan aktif tidak berhenti pada satu surat, melainkan menapaki anak tangga yang berurutan. Secara ringkas, tahapannya sebagai berikut:

Mari kita telusuri satu per satu.

Surat Teguran: Peringatan Awal

Ketika utang pajak tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, pejabat menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis. Fungsinya mengingatkan penanggung pajak agar segera melunasi sebelum tindakan yang lebih keras dijalankan. Jangka waktu spesifik penerbitan teguran setelah jatuh tempo tidak ditetapkan oleh undang-undang ini, melainkan oleh ketentuan pelaksana yang berlaku.

Surat Paksa: Perintah dengan Kekuatan Eksekutorial

Surat paksa terbit, antara lain, apabila penanggung pajak tidak melunasi utang meski sudah ditegur, atau telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, atau melanggar kesepakatan angsuran/penundaan. Surat paksa diberitahukan secara resmi oleh juru sita dengan cara membacakan isinya, lalu kedua belah pihak menandatangani Berita Acara, dan salinannya diserahkan kepada penanggung pajak.

Bagaimana bila penanggung pajak menolak menerima? Penolakan tidak menggugurkan surat paksa. Juru sita cukup meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam Berita Acara, dan secara hukum surat paksa dianggap telah diberitahukan.

Penyitaan: Menjamin Pelunasan

Apabila dalam 2×24 jam setelah surat paksa diberitahukan utang tetap tidak dilunasi, pejabat menerbitkan SPMP. Penyitaan dilaksanakan juru sita dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang dewasa yang dapat dipercaya, dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Perhatikan bahwa penyitaan bukan berarti penanggung pajak boleh dibuat kehilangan segalanya. Pasal 15 mengecualikan sejumlah barang dari sita, di antaranya:

• pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan untuk penanggung pajak dan keluarganya;
• persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak;
• perlengkapan dinas yang diperoleh dari negara;
• buku yang bertalian dengan jabatan/pekerjaan dan alat pendidikan;
• peralatan kerja sehari-hari yang seluruhnya bernilai tidak lebih dari Rp20.000.000,00;
• peralatan penyandang disabilitas.

Setelah disita, barang pada umumnya tetap dititipkan kepada penanggung pajak. Namun demikian, sejak Berita Acara dibuat, penguasaan barang secara hukum telah berpindah kepada pejabat. Oleh karena itu, Pasal 23 melarang penanggung pajak memindahkan, menyewakan, menyembunyikan, atau merusak barang sitaan. Pelanggaran atas larangan ini bukan perkara ringan, melainkan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Pasal 41A).

Pengumuman Lelang dan Lelang

Bila setelah penyitaan utang tetap tidak dilunasi, pejabat berwenang menjual barang sitaan secara lelang melalui Kantor Lelang. Undang-undang memberi dua jeda waktu yang penting: pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 hari setelah penyitaan, dan lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman. Rentang ini sengaja diberikan agar penanggung pajak masih punya kesempatan melunasi sebelum palu lelang diketukkan.

Hasil lelang dipakai lebih dulu untuk membayar biaya penagihan pajak, baru sisanya untuk utang pajak. Begitu jumlah yang terkumpul cukup, lelang dihentikan walaupun masih ada barang yang belum terjual, dan sisa barang serta kelebihan uang dikembalikan kepada penanggung pajak.

Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pencegahan, dan Penyanderaan

Di luar alur normal di atas, undang-undang mengenal beberapa tindakan khusus.

Penagihan seketika dan sekaligus memungkinkan penagihan dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo, misalnya ketika ada tanda-tanda penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia selamanya, membubarkan badan usaha, atau memindahtangankan harta untuk menghindari pelunasan (Pasal 6).

Pencegahan dan penyanderaan (gijzeling) adalah dua upaya yang paling berat dan paling selektif. Keduanya hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi (Pasal 29 dan Pasal 33). Penyanderaan bahkan menuntut izin tertulis dari Menteri atau Gubernur, berlangsung paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan, serta tidak boleh dijalankan saat penanggung pajak sedang beribadah, mengikuti sidang resmi, atau Pemilihan Umum. Bila kelak gugatan penanggung pajak atas penyanderaan dikabulkan, ia berhak atas ganti rugi Rp100.000,00 per hari penyanderaan.

Contoh Kasus: Menelusuri Alur dari Teguran sampai Lelang

Konsep di atas akan lebih jelas bila kita turunkan menjadi ilustrasi proses penagihan pajak. Perhatikan kasus berikut.

PT Maju Bersama memiliki utang pajak sebesar Rp250.000.000,00 yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan tidak dilunasi sampai jatuh tempo. Alurnya kira-kira berjalan demikian:

Misalkan aset PT Maju Bersama akhirnya terjual seharga Rp300.000.000,00. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang (Pasal 28 ayat 1a). Maka perhitungan pembagiannya kurang lebih:

Hasil lelang (pokok lelang)        : Rp 300.000.000
Biaya penagihan (1% pokok lelang)  : Rp   3.000.000   (dibayar lebih dulu)
Tersedia untuk utang pajak         : Rp 297.000.000
Utang pajak                        : Rp 250.000.000
Kelebihan dikembalikan ke PT MB    : Rp  47.000.000

Dengan demikian, sekalipun terjadi lelang, kelebihan hasil setelah melunasi utang dan biaya penagihan tetap menjadi hak penanggung pajak. Bandingkan dengan anggapan keliru yang sering beredar, bahwa seluruh hasil lelang akan diambil negara. Undang-undang justru mewajibkan pengembalian sisa tersebut.

Hak Penanggung Pajak: Bukan Sekadar Objek Penagihan

Pertanyaan yang wajar muncul: bila surat paksa tidak bisa dibanding, apakah penanggung pajak benar-benar tak berdaya dalam proses penagihan pajak? Tidak juga. Undang-undang menyediakan beberapa saluran.

Pertama, gugatan ke badan peradilan pajak. Penanggung pajak dapat menggugat pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang dalam jangka waktu 14 hari sejak tindakan itu dilaksanakan (Pasal 37). Bila gugatannya dikabulkan, ia dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00.

Kedua, sanggahan pihak ketiga. Jika barang yang disita ternyata bukan milik penanggung pajak, pihak ketiga pemilik barang dapat mengajukan sanggahan atas kepemilikan ke Pengadilan Negeri (Pasal 38). Namun demikian, sanggahan ini tidak dapat lagi diajukan setelah lelang dilaksanakan.

Ketiga, permohonan pembetulan atau penggantian dokumen. Bila ada kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, atau jumlah utang, penanggung pajak dapat memohon pembetulan. Pejabat wajib memutus dalam 7 hari; jika lewat tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda sementara (Pasal 39).

Perhatikan satu hal yang kerap mengecewakan penanggung pajak: pengajuan keberatan atau banding tidak menunda kewajiban membayar pajak maupun pelaksanaan penagihan (Pasal 41 ayat 2). Dengan kata lain, sedang berproses keberatan bukan alasan untuk menghentikan surat paksa, penyitaan, atau lelang. Oleh karena itu, mengajukan keberatan dan tetap menjaga arus pembayaran adalah dua hal yang harus berjalan beriringan.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Dari uraian di atas, ada beberapa kekeliruan umum yang sebaiknya kita hindari. Banyak penanggung pajak mengira surat paksa dapat dibanding seperti ketetapan pajak; padahal yang tersedia adalah gugatan dengan tenggat 14 hari. Sebagian lain menganggap keberatan otomatis menunda penagihan; kenyataannya tidak. Ada pula yang nekat memindahkan atau menjual barang yang sudah disita, tanpa menyadari bahwa tindakan itu berisiko pidana.

Kesimpulan

Penagihan pajak dengan surat paksa bukanlah satu kejutan, melainkan sebuah tangga bertahap: dari surat teguran, surat paksa, penyitaan, sampai lelang, dengan dua upaya khusus berupa pencegahan dan penyanderaan untuk utang besar yang disertai itikad buruk. Surat paksa memang berkekuatan eksekutorial dan tidak dapat dibanding, tetapi di setiap anak tangga undang-undang menyisipkan jeda waktu dan saluran hak, mulai dari pengecualian barang sita, gugatan 14 hari, sanggahan pihak ketiga, sampai pengembalian sisa hasil lelang.

Singkat kata, kunci menghadapi penagihan pajak adalah memahami posisi kita pada setiap tahap dan bertindak sebelum tenggat terlewat. Jika utang pajak mulai menumpuk, langkah paling bijak adalah berkomunikasi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk mengajukan angsuran atau penundaan secara resmi, jauh sebelum juru sita datang membawa surat paksa.

Baca Juga

• Panduan Keberatan Pajak: Prosedur & Syarat Penting
• Mengenal Kekhususan Pengadilan Pajak
• Memahami SKP dan STP dalam Administrasi Perpajakan
• Struktur dan Diferensiasi Sanksi Administrasi Perpajakan
• Upaya Hukum Non Keberatan Berdasarkan PMK 118 Tahun 2024

Sumber dan Rujukan

• Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
• Portal Direktorat Jenderal Pajak: pajak.go.id
• Basis data peraturan Kementerian Keuangan: jdih.kemenkeu.go.id

Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.