Kategori: PPh Pemotongan dan Pemungutan

  • Pajak Pensiun dan Pajak JHT: Dari Iuran sampai Pencairan

    Perlakuan pajak atas iuran pensiun dan JHT di Indonesia mengikuti model EET: dibebaskan di awal, kemudian baru dipajak saat pengambilan manfaat. Selama masa aktif, iuran dikurangi dari penghasilan kena pajak.…


  • Panduan Kredit Pajak Luar Negeri untuk Wajib Pajak Indonesia

    Kredit Pajak Luar Negeri penting bagi Wajib Pajak Dalam Negeri untuk meminimalkan beban pajak ganda dengan mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri. Proses ini melibatkan penggabungan penghasilan global,…


  • Konsep dan Aplikasi PPh Pasal 15

    PPh Pasal 15 berperan penting dalam perpajakan Indonesia, memberikan kepastian hukum dan kemudahan administratif untuk industri dengan mobilitas tinggi. Dengan metode deemed profit, pajak ini mengakomodasi kompleksitas biaya lintas batas.…


  • Objek, DPP dan Tarif PPh Pasal 22

    PPh Pasal 22 berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengumpulan pajak untuk mendukung ekonomi nasional. Melalui pemungutan yang efisien dari berbagai sektor, pemerintah memastikan kepastian penerimaan negara. Modernisasi sistem administrasi dan…


  • PPh Pasal 23 Terbaru: Objek, Pengecualian, Tarif, Jatuh Tempo

    Panduan PPh Pasal 23 terbaru: objek, 62 jasa lain, pengecualian, tarif 15% dan 2%, dasar pengenaan, saat terutang, serta batas setor dan lapor di Coretax.


  • Pajak Penghasilan atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan

    Kepatuhan pajak dalam transaksi properti di Indonesia sangat penting untuk menghindari masalah administratif. Penjual dan pembeli harus memahami objek dan subjek pajak, serta skema tarif PPh Final. Implementasi sistem perpajakan…


  • Memahami Kewajiban PPh Bagi Kerja Sama Operasi

    Kerja Sama Operasi (KSO) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024. KSO wajib mendaftar NPWP jika melakukan transaksi atas namanya. Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) bergantung pada status NPWP…


  • Panduan PPh Final UMKM 0,5% bagi Pelaku Usaha

    Pemerintah menerapkan PPh Final UMKM sebagai kebijakan strategis untuk mendukung sektor usaha kecil. Kebijakan ini menyederhanakan administrasi bagi pelaku usaha di Indonesia. Wajib Pajak mendapatkan kemudahan berupa tarif rendah sebesar…


  • Panduan Strategis Perbedaan PPh Pasal 21, 22, dan 23 di Era Digital Coretax

    Mekanisme withholding tax di Indonesia menjadi krusial dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak seiring transisi menuju Coretax System. Dengan integrasi NIK sebagai NPWP, klasifikasi objek pajak kini penting untuk mitigasi risiko.…


Navigation

About

Praktisi Hukum, Pajak, dan Akuntansi