Bayangkan jika aturan pajak di negara kita hanya satu kalimat: “Setiap warga negara wajib menyetor 10% dari total penghasilannya tanpa pengecualian.”

Sangat mudah dipahami, bukan? Tidak perlu menyewa konsultan pajak, tidak perlu mengisi formulir berlembar-lembar, dan risiko salah hitung pun hampir nol. Pemerintah senang karena administrasinya murah, masyarakat pun tenang karena sistemnya transparan.

Namun, mari kita bedah lebih dalam. Apakah sistem ini adil?

Bagi seorang pekerja dengan penghasilan Rp5 juta per bulan, potongan 10% (Rp500 ribu) akan sangat memukul dapur mereka. Uang sebesar itu bisa jadi adalah jatah susu anak atau biaya transportasi sebulan. Sementara bagi seorang CEO berpenghasilan Rp500 juta per bulan, potongan 10% (Rp50 juta) mungkin hanya mengurangi anggaran liburan mewahnya tanpa mengganggu kebutuhan pokok sedikit pun.

Di sinilah kita menemukan salah satu paradoks terbesar dalam kebijakan publik: ada tarik-menarik (trade-off) yang abadi antara kesederhanaan dan keadilan dalam praktik perpajakan.

Sisi Kesederhanaan: Mudah Dijalankan, Tapi Buta Pada Keadilan

Sistem pajak yang sederhana selalu menjadi dambaan para pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Indikatornya jelas: tarifnya tunggal (flat tax), sedikit pengecualian, dan proses pelaporannya cepat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh nyata dari sistem yang mengejar kesederhanaan ini. Siapa pun yang membeli kopi di kafe, entah itu mahasiswa atau konglomerat, akan dikenakan tarif PPN yang sama.

Keunggulan dari sistem yang sederhana ini meliputi:

• Biaya kepatuhan yang rendah: Wajib pajak tidak perlu pusing memikirkan regulasi yang berbelit-belit.
• Efisiensi administrasi: Otoritas pajak tidak perlu menghabiskan energi untuk memeriksa ribuan jenis potongan atau insentif.

Namun, harganya mahal. Pajak yang sederhana cenderung tidak adil karena sifatnya yang regresif. Sistem ini buta terhadap kondisi ekonomi riil perorangan. Ia memperlakukan semua orang di atas kertas sebagai entitas yang sama, padahal kapasitas ekonomi mereka di dunia nyata sangat timpang.

Sisi Keadilan: Mengincar Presisi, Tapi Melahirkan Kerumitan

Ketika masyarakat menuntut keadilan, pemerintah biasanya merespons dengan menerapkan prinsip vertical equity (mereka yang berpenghasilan lebih besar harus membayar pajak lebih besar) dan horizontal equity (mereka dengan kondisi ekonomi sama harus diperlakukan sama).

Untuk mewujudkan keadilan ini, aturan pajak pun mulai dimodifikasi:

• Muncullah tarif progresif (semakin kaya, tarif pajaknya semakin tinggi).
• Dibuat instrumen Pajak Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bervariasi tergantung jumlah anak atau tanggungan.
• Penghasilan harus dikurang dulu dengan biaya.
• Ada biaya yang boleh dikurangkan, ada yang tidak boleh dikurangkan.
• Ada kompensasi kerugian.
• Diberikan insentif atau pengurangan bagi sektor-sektor tertentu (misalnya UMKM atau industri hijau).

Niatnya sangat mulia: memastikan beban pajak terdistribusi secara proporsional. Namun, begitu keadilan ini dikejar, ketenangan dari kesederhanaan langsung lenyap.

Sistem pajak berubah menjadi labirin yang rumit. Aturan perpajakan membengkak menjadi ribuan halaman yang dipenuhi pasal-pasal pengecualian. Akibatnya, wajib pajak harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyewa akuntan atau konsultan, risiko sengketa pajak meningkat, dan muncul celah hukum (loopholes) yang justru sering dimanfaatkan oleh kelompok super-kaya untuk meminimalkan pajak mereka.

Hukum Alam Perpajakan: Kesederhanaan memicu ketidakadilan, sedangkan keadilan melahirkan kompleksitas.

Menemukan Titik Keseimbangan

Sistem perpajakan yang sempurna—yang sepenuhnya sederhana sekaligus sepenuhnya adil—adalah sebuah utopia. Keduanya berada di ujung jaring penangkap yang saling bertolak belakang. Jika pemerintah terlalu condong pada kesederhanaan, masyarakat miskin yang akan menjadi korban. Sebaliknya, jika terlalu terobsesi pada keadilan yang presisi, sistem akan menjadi sangat rumit dan rentan korupsi atau manipulasi.

Tantangan terbesar bagi otoritas pajak saat ini bukanlah memilih salah satu, melainkan bagaimana menemukan titik optimum di tengah spektrum tersebut.

Salah satu solusi modern yang bisa diambil adalah memanfaatkan digitalisasi dan otomatisasi. Dengan teknologi, kompleksitas perhitungan (sisi keadilan) bisa disembunyikan di balik layar sistem aplikasi yang ramah pengguna (sisi kesederhanaan). Dengan begitu, wajib pajak tetap merasakan kemudahan, sementara keadilan substantif dalam pemungutan pajak tetap dapat ditegakkan.

Jadi, apakah Coretax bisa mendekatkan keadilan dan kesederhanaan?