Pendahuluan

Pemerintah Indonesia merombak total lanskap perpajakan dividen melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan strategis ini pada dasarnya bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional secara masif. Selain itu, otoritas ingin memperkuat daya saing investasi Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, aturan baru ini menawarkan berbagai kemudahan fiskal yang menarik bagi para investor.

Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen untuk menarik arus modal masuk kembali ke pasar domestik. Pemerintah berusaha meningkatkan likuiditas modal agar perusahaan-perusahaan nasional dapat berekspansi lebih cepat. Melalui skema ini, Wajib Pajak dapat mengelola aset mereka dengan jauh lebih produktif. Namun demikian, Wajib Pajak harus memahami seluruh prasyarat teknis agar fasilitas ini tidak gugur. Selanjutnya, mari kita tinjau perlakuan khusus bagi dividen yang berasal dari sumber dalam negeri.

Perlakuan PPh Bagi Dividen yang Berasal dari Dalam Negeri

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 menetapkan prinsip dasar mengenai pengecualian dividen domestik. Pemerintah memberikan perlakuan istimewa ini untuk mendukung penguatan struktur permodalan perusahaan di Indonesia. Fasilitas ini menjadikan dividen tertentu sebagai bukan objek pajak sesuai kriteria dalam regulasi.

Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 huruf b UU PPh, Subjek Pajak Badan dalam negeri menerima dividen sebagai bukan objek pajak. Aturan ini berlaku secara langsung tanpa mewajibkan adanya investasi tambahan. Artinya, semua dividen yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri yang berasal dari dalam negeri, bukan objek pajak tanpa kecuali.

Aturan ini merupakan perubahan total dari ketentuan dalam Undang-Undang PPh sebelum UU Cipta Kerja di mana terdapat persyaratan-persyaratan tertentu, di antaranya kepemilikan minimal 25%. Aturan ini juga mempertegas bahwa pada prinispnya inter-corporate dividend bukan objek pajak karena akan menghasilkan pajak berganda.

Kebijakan ini dapat memicu fenomena penguatan modal atau capital compounding di dalam ekosistem korporasi. Sebelumnya, aturan lama mengenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% atas dividen antar-perusahaan. Sekarang, perusahaan dapat memutar 100% dividen tersebut untuk ekspansi usaha atau melunasi kewajiban finansial. Oleh karena itu, aliran modal antar-entitas dalam satu grup usaha menjadi jauh lebih efisien dan lancar.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Subjek Pajak Orang Pribadi dalam negeri juga berhak menikmati fasilitas serupa sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 huruf a. Namun, status bukan objek pajak ini bersifat kondisional atau bersyarat. Wajib Pajak harus melakukan investasi di wilayah NKRI untuk mempertahankan status bebas pajak tersebut.

Berikut adalah syarat investasi agar dividen tetap menyandang status bukan objek pajak:

• Wajib Pajak menginvestasikan seluruh atau sebagian dividen di wilayah NKRI.
• Wajib Pajak menjaga investasi tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan ini memastikan akumulasi laba setelah pajak tetap berputar di dalam ekonomi nasional. Namun demikian, aturan untuk dividen dari sumber luar negeri memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi.

Perlakuan PPh Bagi Dividen yang Berasal dari Luar Negeri

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 2 mengatur kebijakan terhadap dividen dari luar negeri. Wajib Pajak dapat mengecualikan penghasilan ini dari objek pajak melalui mekanisme investasi minimal. Wajib Pajak harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 30% dari laba setelah pajak ke Indonesia. Selain itu, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 7 mewajibkan penghasilan tersebut berasal dari usaha aktif di luar negeri.

Dividen dari Badan Usaha yang Sahamnya Diperdagangkan di Bursa Efek

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 3 huruf a mengatur pengecualian untuk perusahaan yang melantai di bursa efek (publicly traded). Wajib Pajak menikmati fasilitas ini sepanjang mereka memenuhi komitmen investasi di wilayah Indonesia.

Dengan demikian, agar dividen tersebut bukan menjadi objek pajak, dividen itu harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu tertentu.

Apabila Wajib Pajak memilih untuk tidak menginvestasikan penghasilan dividen tersebut di Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan, maka fasilitas pengecualian tersebut batal. Dividen tersebut otomatis akan menjadi objek pajak (penghasilan) pada tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut.

Dividen dari Badan Usaha yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek

Aturan untuk perusahaan non-bursa merujuk pada Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 3 huruf b hingga angka 6. Wajib Pajak menerima pembagian dividen sesuai proporsi kepemilikan saham mereka pada badan usaha luar negeri tersebut. Berdasarkan angka 4, terdapat tiga skema yang harus Wajib Pajak pahami:

1. Wajib Pajak bebas pajak atas jumlah dividen yang mereka investasikan di NKRI.
2. Wajib Pajak membayar PPh atas selisih antara ambang batas 30% dengan jumlah yang benar-benar mereka investasikan.
3. Wajib Pajak tidak membayar pajak atas sisa laba setelah pajak yang berada di atas ambang batas 30% tersebut.

Wajib Pajak harus mewaspadai risiko penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terkait ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PPh. Berdasarkan angka 6, dividen tetap menjadi objek pajak jika Wajib Pajak baru berinvestasi setelah Fiskus menerbitkan SKP.

Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 8 memberikan peringatan bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah mereka bayar di luar negeri jika dividen tersebut berstatus dikecualikan. Selain itu, Wajib Pajak dilarang membebankan pajak luar negeri tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu menghitung efisiensi pajak secara komprehensif sebelum mengklaim fasilitas ini.

Poin-poin di atas mengarahkan kita pada kesimpulan mengenai dampak besar kebijakan ini bagi manajemen keuangan.

Kesimpulan

Pasal 4 ayat (3) huruf f merupakan instrumen insentif pajak yang sangat progresif bagi iklim investasi. Aturan ini secara aktif mendorong Wajib Pajak untuk mengalirkan kembali modal mereka ke dalam negeri. Pemahaman yang mendalam mengenai regulasi ini memungkinkan Wajib Pajak melakukan perencanaan keuangan dengan lebih efisien. Selain itu, fasilitas ini secara efektif mengeliminasi beban pajak berganda yang sering menghambat pertumbuhan bisnis.

Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak harus disiplin dalam memenuhi seluruh syarat administratif yang berlaku. Wajib Pajak harus memastikan dapat mematuhi jangka waktu investasi dan melaporkan realisasi tepat waktu agar fasilitas ini tetap terjaga. Kepatuhan yang proaktif akan menjamin Wajib Pajak menikmati manfaat pajak secara maksimal demi pertumbuhan aset jangka panjang.