Dalam sistem kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara-perkara di lingkungan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki kompleksitas tersendiri, khususnya pada subkategori sengketa perpajakan. Sengketa pajak yang ditangani di Hakim Agung merupakan perkara yang berasal dari Pengadilan Pajak melalui upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), yang secara institusional ditempatkan dalam yurisdiksi Kamar TUN. Penempatan tersebut bukan tanpa alasan, sebab karakter dasar dari sengketa perpajakan merupakan bentuk keberatan terhadap suatu keputusan pejabat tata usaha negara di bidang perpajakan, sehingga memiliki kedudukan sebagai objek sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam hukum administrasi negara.

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang dalam fungsinya menjadi forum peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Dengan tidak adanya upaya banding atas putusan Pengadilan Pajak, satu-satunya mekanisme korektif yang tersedia hanyalah permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, yang secara kelembagaan berada di bawah penanganan Kamar TUN. Sistem ini menjadi lebih tegas dan terstruktur sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menghapus dualisme kewenangan pembinaan atas Pengadilan Pajak, yang sebelumnya berada dalam koordinasi teknis Mahkamah Agung namun secara administratif berada di bawah Kementerian Keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintahkan integrasi penuh Pengadilan Pajak ke dalam sistem Mahkamah Agung paling lambat pada tahun 2026.

Dinamika tersebut menciptakan kebutuhan akan profil hakim agung yang memiliki kompetensi dan spesialisasi dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Kebutuhan ini tidak hanya muncul dari aspek hukum normatif, tetapi juga dari kenyataan bahwa hukum pajak merupakan rezim lex specialis yang mengandung dimensi hukum material dan formal, serta bersinggungan erat dengan prinsip ekonomi, akuntansi, dan administrasi publik. Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa pajak dituntut untuk memahami secara memadai aspek teknis transaksi ekonomi, laporan keuangan, metode valuasi, serta struktur pembuktian dalam perkara pajak yang cenderung bersifat teknokratik. Tanpa kapasitas tersebut, proses peradilan hanya akan terjebak pada tataran formalitas prosedural dan tidak mampu menyentuh substansi kebenaran materiil.

Kompleksitas hukum pajak juga diperlihatkan melalui karakter transnasional dari sebagian besar sengketa, terutama dalam konteks penghindaran pajak, transaksi afiliasi lintas negara, dan penetapan harga transfer (transfer pricing). Dalam perkara transfer pricing misalnya, pengujian atas prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta prinsip substansi mengungguli bentuk (substance over form) menjadi bagian dari analisis yudisial yang tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan membaca kontrak atau dokumen formal. Diperlukan kemampuan analitis ekonomi yang tajam agar hakim dapat melakukan penilaian terhadap realitas ekonomi suatu transaksi, bukan hanya pada manifestasi hukumnya.

Di samping tantangan substansi, nilai perkara dalam sengketa pajak pada umumnya sangat besar dan berdampak langsung pada penerimaan negara maupun kelangsungan usaha Wajib Pajak. Dengan demikian, hakim dalam perkara pajak berada pada posisi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan hak konstitusional Wajib Pajak atas kepastian hukum dan keadilan.

Undang-Undang tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa rekrutmen hakim agung dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur karier dan jalur nonkarier. Dalam konteks penyelesaian sengketa pajak, kedua jalur ini memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Jalur karier, dalam hal ini hakim yang berasal dari lingkungan Pengadilan Pajak, memiliki pengalaman praktis dalam mengelola dan memutus perkara perpajakan selama bertahun-tahun. Mereka terbiasa dengan prosedur acara, teknik pembuktian, dan memiliki intuisi yang terasah dalam mengenali pola-pola transaksi yang lazim disengketakan. Namun demikian, jalur ini menghadapi kendala struktural, yakni ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang mensyaratkan pengalaman minimal dua puluh tahun sebagai hakim. Sementara itu, Undang-Undang Pengadilan Pajak menetapkan usia minimal hakim pajak adalah empat puluh lima tahun. Secara kalkulatif, syarat dua puluh tahun pengalaman baru dapat terpenuhi menjelang usia pensiun, sehingga secara faktual jalur promosi ini menjadi tidak realistis.

Sebaliknya, jalur nonkarier memberikan ruang bagi akademisi hukum pajak untuk berperan sebagai hakim agung. Para akademisi memiliki kekuatan dalam dimensi teoritis, penalaran hukum, serta kemampuan membangun argumentasi yuridis yang kuat dan konsisten. Kehadiran mereka di Mahkamah Agung diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga menciptakan preseden hukum (landmark decision) yang memberikan kepastian dan konsistensi hukum di masa yang akan datang. Selain itu, para akademisi juga memiliki kapasitas untuk mengadopsi pendekatan komparatif, melakukan harmonisasi dengan standar internasional, serta mempertimbangkan aspek kebijakan fiskal nasional.

Kedua jalur tersebut pada hakikatnya tidak dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Dalam komposisi majelis hakim agung, perpaduan antara hakim karier dan akademisi justru menjadi bentuk ideal yang memungkinkan pendekatan empiris dan normatif dapat digunakan secara simultan. Hakim dari jalur karier akan memperkaya analisis melalui pemahaman teknis terhadap fakta dan praktik peradilan, sedangkan akademisi akan memberikan kerangka konseptual dan interpretasi doktrinal yang menjadikan putusan memiliki bobot intelektual dan legitimasi akademis.

Kebutuhan terhadap hakim agung yang memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang perpajakan tidak hanya relevan dari sisi kompetensi teknis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penguatan kelembagaan Mahkamah Agung dalam mengemban fungsi kontrol terhadap putusan Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menyesuaikan kerangka regulasi agar memungkinkan adanya promosi yang rasional dari hakim Pengadilan Pajak ke posisi hakim agung. Hal ini termasuk merevisi persyaratan pengalaman masa kerja yang menjadi kendala struktural sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan sistem peradilan yang semakin kompleks, serta karakteristik hukum pajak yang terus berkembang seiring dinamika ekonomi global, maka kebutuhan akan hakim agung yang memiliki integritas, kompetensi teknis, dan kedalaman yuridis menjadi semakin mendesak. Rekrutmen yang selektif dan berbasis kompetensi adalah prasyarat bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasan yudisial di bidang perpajakan, dan pada akhirnya untuk menjamin terciptanya sistem peradilan pajak yang adil, konsisten, dan terpercaya.