Panduan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan PPN dan PPnBM mengatur batas waktu penyetoran pajak, yang bervariasi berdasarkan jenis transaksi. Penyampaian SPT dan mekanisme pembayaran menggunakan sistem elektronik serta…
Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) memiliki peran penting dalam ekonomi digital Indonesia, sebagai sumber devisa dan ukuran daya saing internasional. Peraturan PMK 81 Tahun 2024 mendukung transparansi dan kepastian hukum…
Pada tahun 2026, Indonesia mengalami pergeseran paradigma dalam industri otomotif, dengan fokus pada kendaraan listrik (EV) dan kemandirian manufaktur. Perubahan ini mencakup kebijakan pajak yang mengharuskan produsen lokal untuk memenuhi…
PMK Nomor 50 Tahun 2025 mentransformasikan regulasi pajak digital di Indonesia untuk menghadapi ekonomi digital. Langkah ini mengikuti UU PPSK, dengan fokus pada kejelasan hukum dan pengawasan yang dikelola OJK.…
PMK Nomor 90 Tahun 2025 adalah kebijakan pemerintah Indonesia di sektor perumahan yang bertujuan mendorong daya beli dan stabilitas ekonomi pada 2026. Kebijakan ini memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk…
Reformasi administrasi perpajakan Indonesia pada tahun 2025 melibatkan peluncuran sistem Core Tax Administration System (Coretax) serta perubahan signifikan dalam peraturan, termasuk PMK 54/2025 dan PMK 15/2025. Regulasi ini menghilangkan prosedur…
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah instrumen fiskal penting di Indonesia, yang berawal dari gagasan Wilhelm von Siemens untuk mengatasi kelemahan pajak peredaran. Implementasi PPN modern pada 1985 bertujuan memperkuat pendapatan…
Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia, pembeli bertanggung jawab memungut PPN, berbeda dengan praktik global. Aturan ini muncul dari kebutuhan untuk mengamankan penerimaan negara dan mengatasi kepatuhan yang rendah.…
Praktisi Hukum, Pajak, dan Akuntansi