Kategori: Pajak Pertambahan Nilai

  • Redenominasi Rupiah: Memahami Risiko Pajak Tersembunyi

    Rencana redenominasi Rupiah, yang memotong tiga angka nol, muncul kembali dalam kebijakan nasional. Meskipun terlihat efisien, perubahan ini berpotensi menimbulkan kompleksitas perpajakan, terutama tanpa pengaturan yang jelas. Berbagai risiko, termasuk…


  • Mengenal Faktur Pajak Sebagai Bukti Pemungutan PPN Berdasarkan Undang-Undang PPN

    Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pentingnya memahami kewajiban, waktu penerbitan, dan…


  • Aspek PPN Pedagang Emas Perhiasan

    Industri emas perhiasan di Indonesia diatur oleh ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang spesifik, termasuk PMK 48/2023 dan PMK 11/2025. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan. Pengusaha diwajibkan…


  • Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dan Pelaporannya dalam SPT Masa PPN

    Sebagai Pengusaha Kena Pajak, memahami Pajak Masukan dan Pajak Keluaran adalah kunci kepatuhan perpajakan. Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran dalam periode yang sama, dengan syarat tertentu. Pelaporan dan…


  • Konsep Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil menurut UU PPN

    Memahami tiga konsep penting—Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Pengusaha Kecil—adalah esensial bagi pelaku usaha di Indonesia untuk kepatuhan pajak dalam PPN. PKP memiliki kewajiban melaporkan, memungut, dan menyetorkan pajak,…


  • Analisis Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung

    Tulisan ini menganalisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung di Indonesia, menyoroti klasifikasi pajak, mekanisme pemungutan, dan perbedaan dengan pajak langsung. PPN dikenakan atas konsumsi, dapat dialihkan kepada…


  • Memahami Konsep Penghitungan PPN Terutang dalam Undang-Undang PPN

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah pajak konsumsi yang penting. Perhitungan PPN terutang didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif yang berlaku, umumnya 11% atau 0% untuk ekspor.…


  • Pengertian dan Contoh BKP dan JKP dalam PPN

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam transaksi sehari-hari. BKP mencakup barang berwujud dan tidak berwujud, sedangkan JKP mencakup berbagai layanan.…


  • Objek PPN: Apa yang Wajib Diketahui Pengusaha

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dikenakan pada transaksi barang dan jasa tertentu, dengan pemahaman objek PPN yang penting bagi pelaku usaha dan masyarakat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang PPN mendefinisikan Barang…


Navigation

About

Praktisi Hukum, Pajak, dan Akuntansi