Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya migas merupakan salah satu pilar ekonomi penting bagi Indonesia. Guna memberikan kepastian hukum, keadilan pengenaan pajak, serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 93 Tahun 2021. Peraturan ini secara khusus dan komprehensif mengatur perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan Partisipasi Interes pada kegiatan usaha hulu migas.

Melalui tulisan ini, kita akan membahas lebih dalam dan luas mengenai aspek-aspek penting dari regulasi tersebut, mulai dari definisi dasar, tarif, mekanisme perhitungan, hingga fasilitas pengecualian beserta kewajiban pelaporannya.

Konsep Dasar: Partisipasi Interes, Eksplorasi, dan Eksploitasi

Sebelum melangkah pada aspek pajaknya, Wajib Pajak perlu memahami beberapa terminologi utama:

• Partisipasi Interes (PI) adalah hak, kepentingan, dan kewajiban sebuah Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) selaku kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bidang migas. PI ini dikategorikan sebagai harta tidak bergerak.
• Eksplorasi merupakan kegiatan awal untuk memperoleh informasi kondisi geologi demi menemukan dan memperkirakan cadangan migas di suatu wilayah kerja.
• Eksploitasi adalah kelanjutan dari eksplorasi, yakni rangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan migas, mulai dari pengeboran sumur hingga pemurnian di lapangan.

Dalam praktiknya, kepemilikan Partisipasi Interes dapat berupa kepemilikan langsung (telah disetujui oleh menteri terkait) maupun kepemilikan tidak langsung (melalui kepemilikan saham pada perusahaan kontraktor atau induknya, tanpa batasan lapisan kepemilikan).

Prinsip Pemajakan, Tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Jika sebuah Bentuk Usaha Tetap atau Perusahaan mengalihkan Partisipasi Interes kepada pihak lain—baik dengan cara dijual, dipindahkan, atau dilepaskan—penghasilan tersebut akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

Besaran tarif pajak ditentukan oleh fase kegiatan migas tersebut saat pengalihan terjadi:

1. Fase Eksplorasi: Dikenakan PPh Final sebesar 5% dari jumlah bruto.
2. Fase Eksploitasi: Dikenakan PPh Final sebesar 7% dari jumlah bruto.

Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP)

• Untuk kepemilikan langsung: DPP dihitung dari jumlah yang sesungguhnya diterima, termasuk semua bentuk penggantian. Namun, perhatian khusus bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa; jika transaksi terjadi antar pihak berelasi, DPP wajib menggunakan nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh (nilai wajar pasar).
• Untuk kepemilikan tidak langsung: Penentuan DPP menggunakan formula proporsional, yaitu: Persentase saham yang dialihkan dikali Persentase kepemilikan Partisipasi Interes dikali Harga pasar kepemilikan atas Wilayah Kerja tersebut.

Saat Terutang Pajak dan Kewajiban Administratif

Bagi Wajib Pajak, sangat penting memperhatikan timing atau kapan pajak tersebut terutang.

• Untuk kepemilikan langsung, pajak terutang pada momen mana yang terjadi lebih dahulu di antara tiga hal: saat pembayaran, saat pengalihan efektif berlaku, atau saat persetujuan pengalihan diberikan oleh menteri terkait.
• Untuk kepemilikan tidak langsung, pajak terutang pada saat akhir tahun pajak terjadinya pengalihan kepemilikan saham.

Perusahaan wajib memotong, membayar, dan melaporkan PPh atas pengalihan ini. Apabila kewajiban administratif ini tidak dilaksanakan, Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengecualian

Salah satu poin paling krusial dan menguntungkan dalam PP ini adalah fasilitas pengecualian. Pemerintah memahami bahwa pengalihan PI kerap dilakukan untuk membagi risiko bisnis atau karena kewajiban regulasi, bukan demi laba semata. Wajib Pajak dapat bebas dari pengenaan PPh Final jika memenuhi kriteria berikut:

1. Pengecualian pada Masa Eksplorasi (Kepemilikan Langsung) Bebas PPh Final jika memenuhi seluruh syarat kumulatif ini:

• Tidak mengalihkan seluruh Partisipasi Interes yang dimiliki.
• Telah memiliki PI tersebut lebih dari 3 tahun.
• Telah melakukan investasi nyata di Wilayah Kerja tersebut.
• Tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Artinya, pengalihan murni untuk mitigasi risiko di mana Perusahaan tidak mendapat tambahan kemampuan ekonomis melebihi jumlah investasi yang telah dikeluarkan. Sebagai contoh, jika pihak pembeli hanya mengganti biaya masa lalu secara proporsional atau membiayai operasi di masa depan (future cost) yang sebanding tanpa ada kelebihan nilai jual, maka transaksi tersebut dibebaskan dari pajak final.

2. Pengecualian pada Masa Eksploitasi (Kepemilikan Langsung) Bebas PPh Final apabila Bentuk Usaha Tetap melakukan pengalihan untuk memenuhi kewajiban regulasi atau Kontrak Kerja Sama (misalnya, kewajiban menawarkan 10% Partisipasi Interes kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Nasional).

3. Pengecualian atas Pengalihan Kepemilikan Tidak Langsung (Saham) Transaksi pengalihan saham yang mendasari PI juga dapat dibebaskan dari PPh Final apabila:

• Keuntungan pengalihannya telah dihitung dan dikenai pajak umum (capital gain) dalam SPT Tahunan di Indonesia.
• Merupakan objek PPh Final di bursa efek Indonesia (misal: saham perusahaan yang terdaftar di bursa dilepas, sehingga sudah kena PPh Final bursa 0,1%).
• Dalam rangka restrukturisasi bisnis, baik yang telah mendapat persetujuan menggunakan nilai buku dari otoritas pajak, maupun restrukturisasi (seperti peleburan, penggabungan, atau pemekaran) yang tidak mencari keuntungan dan tidak mengubah identitas entitas induk tertinggi (ultimate parent entity).

Kewajiban Pelaporan Restrukturisasi Khusus dan Wewenang DJP

Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan pengecualian karena alasan restrukturisasi internal (tanpa mengubah ultimate parent entity), terdapat kewajiban penyampaian dokumen secara ketat. Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, Perusahaan harus melapor ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melampirkan:

• Dokumen persetujuan restrukturisasi dari kantor pusat.
• Laporan keuangan diaudit (sebelum dan saat tahun restrukturisasi) dari pihak yang mengalihkan, menerima, dan laporan konsolidasi kantor pusat.
• Perjanjian pengalihan saham atau bukti transfer.
• Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang telah diterima otoritas pajak dari negara asal masing-masing pihak.

Apabila Perusahaan terlambat atau tidak lengkap dalam melapor, DJP berhak mengenakan PPh Final sebagaimana mestinya. Selain itu, DJP memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan. Jika dari hasil pengawasan ditemukan bahwa pengalihan ternyata bertujuan mencari untung atau mengubah ultimate parent, Wajib Pajak dapat dikenai sanksi administrasi perpajakan tambahan.

Penutup

Hadirnya ketentuan yang diatur dengan lebih komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan berkeadilan bagi Wajib Pajak berupa Perusahaan dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan memahami secara detail pembedaan tarif antar fase, skema perhitungan dasar pengenaan pajak yang melibatkan harga pasar, serta berbagai pengecualian strategis—termasuk untuk restrukturisasi dan mitigasi risiko eksplorasi—Wajib Pajak dapat melakukan perencanaan pajaknya secara lebih efektif.

Bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan transaksi pengalihan, baik langsung maupun kepemilikan saham tidak langsung, sangat krusial untuk memperhatikan pemenuhan syarat kelengkapan administrasi dan tenggat waktu pelaporan agar terhindar dari sanksi pemeriksaan otoritas pajak. Kepatuhan yang baik niscaya akan memperlancar roda bisnis perusahaan sekaligus berkontribusi positif bagi iklim hulu migas di Indonesia.