Mengapa CKPN PSAK 71 Bank Tetap Dikoreksi Saat Lapor Pajak?

Bank Anda sudah membentuk CKPN PSAK 71 persis sesuai model risiko yang disetujui auditor, tetapi mengapa biaya cadangan di SPT Tahunan tetap harus dikoreksi? CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yaitu penyisihan atas risiko kredit tidak kembali) memang dihitung dengan cara yang sangat berbeda dari cadangan menurut aturan pajak. Wajar kalau Anda bingung, karena dua angka yang sama-sama bernama “cadangan” ternyata bisa berselisih miliaran rupiah. Pertanyaan ini muncul hampir setiap musim SPT (Surat Pemberitahuan, laporan pajak tahunan), baik di meja tim pajak bank maupun di ruang pemeriksaan.

Akar persoalannya sederhana untuk diucapkan, tetapi rumit dalam pelaksanaan. Akuntansi meminta bank mencadangkan kerugian sejak hari pertama kredit dicairkan, berdasarkan perkiraan masa depan. Pajak, sebaliknya, berpegang pada prinsip bahwa cadangan bukan biaya, kecuali untuk sektor tertentu dan dalam batas tertentu. Sejak Tahun Pajak 2024, batas itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 (PMK 74/2024).

Artikel ini mengajak Anda menelusuri jalan dari CKPN komersial ke cadangan fiskal, langkah demi langkah. Kita akan membahas cara PSAK 71 membentuk CKPN, batasan persentase dalam PMK 74/2024, contoh rekonsiliasi lengkap dengan angka, hingga titik-titik yang paling sering berujung sengketa. Jika Anda membutuhkan uraian pasal demi pasal, artikel Beban Cadangan Piutang Tak Tertagih Sektor Perbankan Berdasarkan PMK 74 Tahun 2024 bisa menjadi bacaan pendamping.

Apa Itu CKPN PSAK 71 dan Mengapa Dibentuk Sejak Hari Pertama?

CKPN PSAK 71 adalah cadangan yang dibentuk bank atas kredit yang diberikan berdasarkan perkiraan kerugian kredit di masa depan, atau expected credit loss (ECL). Cadangan ini wajib dibentuk sejak kredit pertama kali diakui, meskipun debitur masih membayar lancar. Besarnya bergantung pada tahap risiko kredit, yaitu Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3.

PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan berlaku efektif sejak 1 Januari 2020 dan menggantikan PSAK 55. Sejak 2024, Ikatan Akuntan Indonesia menomori ulang standar ini menjadi PSAK 109, meskipun praktisi masih lazim menyebutnya PSAK 71. Perubahan terbesarnya ada pada saat kerugian diakui. PSAK 55 memakai model incurred loss (kerugian baru dicatat setelah ada bukti debitur bermasalah), sedangkan PSAK 71 memakai model ECL yang melihat ke depan.

Pengalaman krisis 2008 menjadi latar belakang perubahan ini. Pada model lama, bank cenderung mencatat cadangan kecil saat ekonomi tumbuh, lalu terpaksa membukukan kerugian besar sekaligus saat resesi datang. Model ECL memaksa bank menyisihkan kerugian lebih awal dan lebih merata. Hasilnya, cadangan menjadi semacam bantalan yang sudah terisi sebelum guncangan terjadi.

Tiga Tahap (Staging) Risiko Kredit

Tidak perlu khawatir dengan istilah staging, kita bahas pelan-pelan. Setiap kredit ditempatkan dalam satu dari tiga tahap sesuai perkembangan risikonya sejak pertama kali dicairkan. Kredit bisa turun tahap ketika risikonya memburuk, dan bisa naik kembali setelah pulih secara konsisten.

Tahap	Kondisi kredit	Jangka ECL	Dasar pengakuan bunga
Tahap 1 (baik)	Risiko belum naik signifikan sejak awal	12 bulan	Nilai tercatat bruto
Tahap 2 (kurang baik)	Risiko naik signifikan (SICR), belum gagal bayar	Sepanjang umur kredit	Nilai tercatat bruto
Tahap 3 (buruk)	Sudah mengalami penurunan nilai atau gagal bayar	Sepanjang umur kredit	Nilai tercatat neto

SICR (significant increase in credit risk, yaitu kenaikan risiko kredit yang signifikan) adalah pemicu perpindahan dari Tahap 1 ke Tahap 2. Begitu kredit masuk Tahap 2, cadangannya melonjak karena dihitung untuk seluruh sisa umur kredit, bukan hanya 12 bulan. Pada Tahap 3, bunga pun hanya diakui dari nilai bersih setelah dikurangi CKPN. Topik bunga ini dibahas lebih rinci dalam artikel Bunga Kredit Non-Performing: Perlakuan Akuntansi dan Pajak.

Cara Bank Menghitung ECL

Secara konsep, ECL adalah hasil perkalian beberapa parameter risiko yang didiskontokan ke nilai kini. Rumus umumnya dapat ditulis sebagai berikut.

ECL = Σ (PD_t × LGD_t × EAD_t × DF_t), untuk t = 1 sampai T

PD (probability of default, peluang debitur gagal bayar) menjawab seberapa mungkin kredit macet. LGD (loss given default, persentase kerugian setelah memperhitungkan hasil agunan) menjawab seberapa besar kerugiannya bila macet. EAD (exposure at default, jumlah eksposur saat gagal bayar) mencakup sisa pokok dan plafon yang belum ditarik, sedangkan DF (discount factor) mendiskontokan semuanya dengan suku bunga efektif.

Bank juga wajib memasukkan informasi forward-looking (proyeksi kondisi ekonomi ke depan) seperti pertumbuhan PDB, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Biasanya bank menyusun tiga skenario, yaitu dasar, optimis, dan pesimis, lalu memberi bobot probabilitas pada masing-masing. Ruang pertimbangan manajemen di sini cukup lebar, sehingga angka CKPN sangat dipengaruhi asumsi. Inilah salah satu alasan aturan pajak tidak menerima angka CKPN begitu saja.

Cadangan Piutang Tak Tertagih dalam UU PPh: Aturan Umum dan Pengecualian

Dalam hukum pajak, pembentukan dana cadangan pada dasarnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Larangan ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Logikanya, cadangan baru merupakan perkiraan, belum kerugian yang benar-benar terjadi. Jika setiap perusahaan bebas membebankan perkiraan, laba fiskal dapat dengan mudah digeser antartahun.

Namun, pasal yang sama memberi pengecualian untuk cadangan piutang tak tertagih pada usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Pengecualian juga berlaku untuk sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Alasannya, menanggung risiko kredit adalah inti usaha mereka, bukan risiko sampingan. Pembahasan umum tentang biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dapat Anda baca di artikel Deductible dan Non-Deductible Expenses.

Pasal 2 PMK 74/2024 kemudian menegaskan dua jalan pembebanan piutang tak tertagih. Jalan pertama adalah direct write-off (penghapusan langsung saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih), yang berlaku untuk wajib pajak pada umumnya. Jalan kedua adalah pembentukan cadangan sejak awal pengakuan piutang, yang hanya terbuka bagi wajib pajak tertentu. Kedua jalan itu harus dijalankan dalam pembukuan yang taat asas.

Siapa Saja yang Boleh Membentuk Cadangan?

Pasal 3 PMK 74/2024 menyebut kelompok wajib pajak yang berhak, dengan daftar yang lebih luas dibanding aturan lama. Kelompok pertama adalah Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat, termasuk yang menyalurkan pembiayaan syariah. Berikutnya adalah perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang, baik konvensional maupun syariah.

Kelompok badan usaha lain mencakup Koperasi Simpan Pinjam, PT Perusahaan Pengelola Aset, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian. Daftar itu masih ditambah Lembaga Keuangan Mikro, PT Permodalan Nasional Madani, PT Sarana Multi Infrastruktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial. Sebagian besar dari mereka harus terdaftar atau berizin dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Di luar daftar ini, perusahaan hanya boleh memakai metode penghapusan langsung.

PMK 74/2024 ditetapkan pada 10 Oktober 2024, diundangkan pada 18 Oktober 2024, dan ketentuan penghitungannya berlaku sejak Tahun Pajak 2024. Aturan ini mencabut ketentuan pokok PMK 81/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan PMK 219/PMK.011/2012. Dasar delegasinya adalah Pasal 20 ayat (3) PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Batas Cadangan Piutang Tak Tertagih Bank Menurut PMK 74/2024

PMK 74/2024 tidak membuat metode hitung baru, melainkan meminjam angka akuntansi lalu memberinya batas atas. Pasal 4 ayat (1) menyatakan cadangan dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sepanjang tidak melebihi batasan tertentu. Pasal 4 ayat (5) mempertegas bahwa nilai cadangan akhir tahun memakai angka yang lebih kecil antara hasil SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan batasan tertentu. Dengan kata lain, CKPN PSAK 71 menjadi titik awal, sementara PMK 74/2024 menjadi pagarnya.

Biaya cadangan yang boleh dikurangkan dalam setahun dihitung dari perubahan saldo, bukan dari beban di laporan laba rugi. Rumusnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat diringkas sebagai berikut.

Biaya cadangan fiskal = Cadangan akhir fiskal − (Cadangan awal fiskal − Piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih)

Jika hasilnya negatif, Pasal 4 ayat (9) mengatur angka itu diakui sebagai penghasilan pada tahun berjalan. Cadangan akhir fiskal tahun ini otomatis menjadi cadangan awal fiskal tahun berikutnya. Karena itu, selisih kecil yang dibiarkan bertahun-tahun bisa menumpuk menjadi perbedaan saldo yang cukup besar.

Batasan untuk Piutang yang Dikelompokkan Berdasarkan Tahapan (Staging)

Bank umum konvensional dan sebagian besar perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit memakai pengelompokan tahapan, sejalan dengan PSAK 71. Batasannya tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 74/2024 dan diterapkan per kelompok kualitas piutang.

Kelompok piutang	Batasan maksimal (% dari nilai tercatat piutang)
Tahap baik (Tahap 1)	1,4%
Tahap kurang baik (Tahap 2)	23%
Tahap buruk (Tahap 3)	71%

Ada satu detail yang sering terlewat, bahkan dalam sejumlah ulasan. Untuk kelompok tahapan, Pasal 5 ayat (6) huruf a memakai nilai tercatat piutang di laporan keuangan tanpa dikurangi agunan, termasuk untuk Tahap 3. Contoh resmi dalam Lampiran huruf B juga menghitung 71% langsung dari nilai tercatat kredit Tahap 3. Pengurangan agunan hanya berlaku untuk kelompok kolektibilitas yang dibahas di bawah.

Batasan untuk Piutang yang Dikelompokkan Berdasarkan Kolektibilitas

Pembiayaan syariah serta Bank Perekonomian Rakyat masih memakai lima tingkat kolektibilitas (penggolongan kualitas kredit dari lancar sampai macet). Berikut batasan untuk dua kelompok yang paling sering ditanyakan.

Kolektibilitas	Bank Umum (pembiayaan syariah) dan LPEI	BPR dan BPRS
Lancar	1%	0,5%
Dalam perhatian khusus	5%	3%
Kurang lancar	15%	10%
Diragukan	50%	50%
Macet	100%	100%

Untuk kelompok kolektibilitas, persentase dikalikan dengan nilai piutang setelah dikurangi agunan. Pengecualiannya adalah piutang lancar milik Bank Umum, LPEI, PT SMF, BPR, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, dan perusahaan pergadaian, yang dihitung tanpa pengurangan agunan. Wajib pajak lain, seperti perusahaan pembiayaan syariah, koperasi, dan pergadaian, memiliki tabel tersendiri dalam Lampiran huruf A.

Berapa Nilai Agunan yang Boleh Dikurangkan?

Pasal 6 PMK 74/2024 membagi agunan menjadi dua golongan. Agunan likuid diperhitungkan 100%, misalnya tabungan, deposito, giro, security deposit, SBI, SUN, SBSN, dan logam mulia. Agunan lainnya diperhitungkan 75%, misalnya tanah dan bangunan, mesin, kendaraan bermotor, alat berat, persediaan, efek tercatat, dan resi gudang.

Nilai agunan menggunakan penilaian wajib pajak sendiri. Namun, bila wajib pajak diwajibkan melapor kepada OJK, nilai yang dipakai adalah nilai dalam laporan kepada OJK tersebut. Konsistensi antara data agunan di sistem kredit, laporan OJK, dan kertas kerja pajak menjadi kunci agar angka ini tidak dipersoalkan saat pemeriksaan.

Contoh Kasus: Rekonsiliasi CKPN PSAK 71 ke Cadangan Fiskal

Angka sering lebih mudah dipahami daripada pasal, jadi mari kita hitung bersama. PT Bank Maju Bersama (fiktif) adalah bank umum konvensional yang diawasi OJK. Untuk menyederhanakan, kita anggap saldo cadangan awal Tahun Pajak 2025 sama, baik komersial maupun fiskal, yaitu Rp38.000 juta. Data akhir tahun 2025 tersaji di bawah (dalam jutaan rupiah).

Langkah 1: Tentukan Cadangan Akhir Fiskal per Tahap

Tahap	Nilai tercatat kredit	CKPN PSAK 71	Batasan PMK 74	Nilai batasan	Cadangan fiskal (terkecil)
Tahap 1	900.000	10.800	1,4%	12.600	10.800
Tahap 2	60.000	12.000	23%	13.800	12.000
Tahap 3	25.000	19.500	71%	17.750	17.750
Jumlah	985.000	42.300			40.550

Perhatikan bahwa hanya Tahap 3 yang melampaui batasan, yaitu sebesar Rp1.750 juta. Tahap 1 dan Tahap 2 justru masih di bawah batas, sehingga angka CKPN-nya diterima utuh. Batasan memang diterapkan per kelompok, sehingga ruang kosong di Tahap 1 tidak bisa dipakai untuk menampung kelebihan di Tahap 3.

Langkah 2: Uji Penghapusan Piutang Selama Tahun Berjalan

Selama 2025, bank menghapusbukukan kredit sebesar Rp6.000 juta di pembukuan komersial. Dari jumlah itu, hanya Rp5.200 juta yang dilampirkan dalam daftar piutang beserta bukti pendukung di SPT Tahunan. Sisanya, Rp800 juta, tidak lengkap dokumennya sehingga tidak boleh mengurangi cadangan awal fiskal, sesuai Pasal 8 ayat (3) PMK 74/2024.

Langkah 3: Hitung Biaya Komersial, Biaya Fiskal, dan Selisihnya

Uraian	Komersial	Fiskal
Cadangan akhir	42.300	40.550
Cadangan awal	38.000	38.000
Penghapusan yang diakui	(6.000)	(5.200)
Cadangan awal setelah penghapusan	32.000	32.800
Biaya pembentukan cadangan	10.300	7.750

Biaya yang boleh dikurangkan hanya Rp7.750 juta, sehingga bank melakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp2.550 juta. Dengan tarif umum PPh Badan 22%, tambahan PPh terutangnya sekitar Rp561 juta. Ketentuan tarif dan fasilitasnya bisa Anda cek di artikel Tarif PPh Badan: Mekanisme, Fasilitas, dan Implementasi.

Langkah 4: Pilah Sifat Selisihnya

Penyesuaian Rp2.550 juta itu ternyata berasal dari dua sumber yang sifatnya berbeda. Rp1.750 juta dari kelebihan batas Tahap 3 bersifat beda waktu, karena akan berbalik ketika kredit itu kelak dihapus dengan dokumen lengkap atau pulih. Sebaliknya, Rp800 juta dari penghapusan tanpa dokumen berpotensi menjadi beda tetap, karena manfaat fiskalnya hilang pada tahun itu. Jika Anda masih ragu membedakan keduanya, artikel Memahami Beda Tetap dan Beda Waktu dalam Koreksi Fiskal membahasnya dengan contoh sederhana.

Atas beda waktu Rp1.750 juta, bank mengakui aset pajak tangguhan sekitar Rp385 juta (22% × Rp1.750 juta) sesuai PSAK 46, yang kini bernomor PSAK 212. Pencatatannya dijelaskan dalam Akuntansi Pajak Penghasilan Sesuai PSAK 46. Satu catatan istilah: penyesuaian yang dibuat wajib pajak sendiri di SPT berbeda dengan koreksi fiskal oleh pemeriksa, seperti diuraikan dalam Penyesuaian Fiskal dan Koreksi Fiskal: Apa Bedanya?

Kesimpulan kasus ini cukup jelas. Bank tidak cukup hanya menghitung CKPN dengan benar, tetapi juga harus memantau batas per tahap dan merapikan dokumen penghapusan sebelum SPT disampaikan. Kelalaian administratif senilai Rp800 juta di contoh ini adalah jenis kerugian yang sepenuhnya bisa dicegah.

Saldo Awal Tahun Pajak 2024: Masa Peralihan dari PMK 81/2009

Bagian ini memang tidak sederhana, jadi wajar bila Anda perlu membacanya dua kali. Sampai Tahun Pajak 2023, saldo cadangan fiskal dihitung dengan PMK 81/2009 yang berbasis kolektibilitas. Ketika PMK 74/2024 berlaku mulai Tahun Pajak 2024, saldo awal 2024 harus dihitung ulang dengan aturan baru. Akibatnya hampir selalu muncul selisih antara saldo lama dan saldo hasil hitung ulang.

Pasal 10 ayat (2) PMK 74/2024 mengatur nasib selisih tersebut. Bila saldo menurut aturan baru lebih besar (selisih lebih), selisihnya boleh dibebankan sebagai biaya paling lama dalam dua tahun pajak, yaitu Tahun Pajak 2024 dan/atau 2025. Bila saldo menurut aturan baru lebih kecil (selisih kurang), selisihnya diakui sebagai penghasilan sekaligus pada Tahun Pajak 2024.

Lampiran huruf B PMK 74/2024 memberi ilustrasi yang mudah diikuti. Sebuah perusahaan pembiayaan memiliki saldo cadangan akhir 2023 sebesar Rp8.500 juta menurut PMK 81/2009, tetapi Rp16.000 juta menurut PMK 74/2024. Selisih lebih Rp7.500 juta itu boleh dibebankan seluruhnya di 2024, atau dibagi, misalnya Rp4.000 juta di 2024 dan Rp3.500 juta di 2025.

Per Oktober 2026, SPT Tahunan untuk kedua tahun tersebut umumnya sudah disampaikan. Meski begitu, ketentuan peralihan ini tetap relevan karena Tahun Pajak 2024 dan 2025 kini mulai masuk tahap pemeriksaan. Pastikan kertas kerja hitung ulang saldo awal, termasuk pilihan alokasi selisih lebih, tersimpan rapi dan konsisten dengan angka di SPT.

Penghapusan Piutang, Daftar Piutang, dan Penerimaan Kembali

Cadangan hanyalah satu sisi cerita, karena pada akhirnya sebagian kredit memang harus dihapus. Dalam rumus PMK 74/2024, penghapusan piutang mengurangi cadangan awal fiskal. Namun, Pasal 7 ayat (2) mensyaratkan penghapusan itu memenuhi ketentuan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ketentuan tersebut ada di Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh serta PMK 105/PMK.03/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 207/PMK.010/2015.

Syarat Penghapusan yang Diakui Pajak

Syarat pertama, piutang tersebut sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, yang pada bank terjadi melalui pembentukan CKPN. Syarat kedua, daftar piutang yang dihapus diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Syarat ketiga, ada bukti upaya penagihan maksimal berupa salah satu dari empat dokumen berikut: bukti penyerahan perkara ke Pengadilan Negeri atau instansi yang menangani piutang negara, perjanjian tertulis penghapusan yang dilegalisasi notaris, publikasi dalam penerbitan umum atau khusus, atau pengakuan tertulis debitur bahwa utangnya telah dihapuskan.

Syarat ketiga tidak berlaku untuk debitur kecil, yaitu piutang paling banyak Rp100 juta dari kredit program tertentu, dan debitur kecil lainnya dengan piutang paling banyak Rp5 juta. Meski begitu, debitur kecil tetap harus dicantumkan dalam daftar piutang. Uraian lengkap syarat ini tersedia di artikel Perlakuan Pajak atas Penghapusan Piutang Tak Tertagih.

Daftar Piutang Wajib Dilampirkan di SPT

Pasal 8 PMK 74/2024 mewajibkan daftar piutang dan salinan bukti pemenuhan syarat dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan tahun bersangkutan. Format daftarnya ada di Lampiran huruf D, berisi NPWP atau NIK debitur, nama, alamat, plafon kredit, jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, dan kode jenis dokumen pembuktian. Jika dokumen ini tidak disampaikan, penghapusan tersebut tidak mengurangi cadangan awal fiskal. Pasal 8 ayat (4) menambahkan bahwa piutang itu juga tidak dikembalikan ke dasar perhitungan cadangan akhir tahun.

Di praktik, persoalan daftar piutang inilah yang paling sering mengemuka dalam pemeriksaan, keberatan, hingga banding. Pemeriksa biasanya menguji kelengkapan identitas debitur dan kecocokan dokumen dengan setiap baris daftar. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak), yang mekanismenya dijelaskan dalam Memahami SKP dan STP dalam Administrasi Perpajakan.

Penerimaan Kembali Piutang yang Sudah Dihapus

Kadang debitur yang kreditnya sudah dihapus justru datang melunasi. Dalam akuntansi, penerimaan ini dicatat sebagai pemulihan, baik menambah CKPN maupun langsung menjadi pendapatan. Pasal 9 PMK 74/2024 mengatur bahwa penerimaan kembali atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan penghasilan pada tahun pajak diterimanya.

Titik rawan muncul ketika penghapusan di masa lalu tidak pernah diakui secara fiskal, misalnya karena dokumennya tidak lengkap. Sebagian praktisi berpendapat penerimaan kembali seperti itu tidak semestinya dipajaki lagi, karena bank tidak pernah menikmati pengurangan pajaknya. Di sisi lain, rumusan Pasal 9 bersifat umum dan tidak membedakan asal-usul penghapusan. Perbedaan tafsir ini berpotensi berlanjut hingga Pengadilan Pajak, sehingga jejak dokumen yang menghubungkan setiap penerimaan kembali dengan perlakuan fiskal penghapusannya menjadi sangat penting.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Rekonsiliasi CKPN dan Cara Menghindarinya

Kesalahan pertama adalah memperlakukan kelompok tahapan seperti kelompok kolektibilitas, yaitu mengurangi agunan sebelum menghitung batas Tahap 2 atau Tahap 3. Cara ini tidak sesuai Pasal 5 ayat (6) huruf a dan membuat batas fiskal tampak lebih kecil dari seharusnya. Banyak orang salah paham soal ini, termasuk yang sudah lama menangani pajak perbankan. Kebiasaan lama dari era PMK 81/2009 memang sulit dilepaskan.

Kesalahan kedua adalah menerapkan batas secara gabungan, bukan per kelompok kualitas piutang. Contoh dalam Lampiran huruf B PMK 74/2024 jelas menghitung batas untuk setiap tahap secara terpisah. Kelebihan di satu tahap tidak dapat ditutup dengan sisa ruang di tahap lain.

Kesalahan ketiga, dan yang paling mahal, adalah urusan dokumen penghapusan. Daftar piutang dan bukti pendukung sering baru dikumpulkan menjelang tenggat SPT, sehingga banyak baris tidak lengkap. Solusinya adalah membentuk alur kerja bersama antara divisi penagihan, hukum, akuntansi, dan pajak sejak keputusan hapus buku diambil, bukan di akhir tahun.

Langkah praktis yang bisa langsung diterapkan adalah menyiapkan buku pembantu fiskal yang mencatat cadangan per tahap, nilai batas, dan daftar penghapusan yang sudah memenuhi syarat. Setiap penerimaan kembali juga perlu ditandai, apakah penghapusan asalnya pernah diakui secara fiskal atau tidak. Terakhir, evaluasi secara berkala apakah aset pajak tangguhan dari selisih cadangan masih dapat dipulihkan dari laba fiskal masa depan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang CKPN PSAK 71 dan Pajak

Apakah seluruh CKPN PSAK 71 boleh menjadi biaya pajak?

Tidak selalu. CKPN boleh dikurangkan sepanjang tidak melebihi batasan dalam Lampiran huruf A PMK 74/2024, yaitu 1,4% untuk Tahap 1, 23% untuk Tahap 2, dan 71% untuk Tahap 3 pada bank umum konvensional. Yang dipakai adalah angka yang lebih kecil di antara keduanya, dihitung per tahap.

Apakah agunan mengurangi dasar perhitungan batas Tahap 3?

Tidak. Untuk piutang yang dikelompokkan berdasarkan tahapan, dasar perhitungannya adalah nilai tercatat piutang di laporan keuangan tanpa pengurangan agunan. Pengurangan agunan 100% atau 75% hanya berlaku untuk kelompok kolektibilitas, kecuali kolektibilitas lancar pada wajib pajak tertentu.

Bagaimana jika biaya cadangan fiskal bernilai negatif?

Jika cadangan akhir fiskal lebih kecil dari cadangan awal fiskal setelah dikurangi penghapusan, hasilnya negatif. Pasal 4 ayat (9) PMK 74/2024 mengatur angka negatif itu diakui sebagai penghasilan pada tahun berjalan. Kondisi ini lazim terjadi saat kualitas kredit membaik atau portofolio menyusut.

Apakah CKPN termasuk liabilitas bank?

Tidak. CKPN adalah pos pengurang aset kredit, sehingga nilai kredit di neraca disajikan bersih setelah CKPN. Penjelasan tentang klasifikasi pos-pos neraca tersedia di artikel Aset, Liabilitas, dan Ekuitas dalam Perspektif PSAK Modern.

Penutup: CKPN dan Pajak Bisa Berjalan Seiring

CKPN PSAK 71 dan cadangan fiskal PMK 74/2024 memang berangkat dari tujuan berbeda, tetapi keduanya kini berbicara dalam bahasa tahapan yang sama. Dengan memahami batas per tahap, perlakuan agunan, dan syarat penghapusan, Anda sudah memegang hampir seluruh kunci rekonsiliasinya. Selisih yang tersisa bukan lagi misteri, melainkan angka yang bisa dijelaskan baris demi baris.

Langkah berikutnya cukup konkret. Bandingkan CKPN per tahap dalam laporan keuangan 2025 dengan batas 1,4%, 23%, dan 71%, lalu periksa apakah daftar piutang yang dilampirkan di SPT sudah mengikuti format Lampiran huruf D. Jika ada yang belum sesuai, sekaranglah saat terbaik untuk merapikannya, sebelum pemeriksa yang menemukannya lebih dulu.

Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Sumber Resmi

• PMK Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (JDIH Kemenkeu)
• PMK Nomor 207/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK 105/PMK.03/2009 (pajak.go.id)