Pernahkah Anda melihat slip gaji yang terpotong PPh 21, menerima pembayaran jasa yang berkurang 2%, atau mendapati saldo penjualan di marketplace terpotong 0,5%, lalu bertanya-tanya: ini pajak apa, dan apakah nanti dihitung lagi? Pertanyaan seperti ini sangat wajar, dan Anda tidak sendirian. Sebagian besar Pajak Penghasilan di Indonesia memang tidak dibayar sendiri oleh penerima penghasilan, melainkan dipotong atau dipungut oleh pihak lain.
Sistem ini membuat negara menerima pajak lebih cepat dan lebih pasti, tetapi istilahnya sering membingungkan. Ada PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 15, masing-masing dengan objek, tarif, dan pemotongnya sendiri. Tidak perlu khawatir, kita bahas satu per satu dengan bahasa yang sederhana.
Panduan ini merangkum seluruh jenis PPh pemotongan dan pemungutan: konsep dasarnya, objek dan tarif setiap pasal, kewajiban pemotong dan pemungut, sampai cara pihak yang dipotong memanfaatkannya sebagai kredit pajak. Di setiap bagian tersedia tautan ke tulisan yang mengupas topiknya lebih dalam. Untuk gambaran besar PPh secara keseluruhan, Anda juga bisa membuka Panduan Pajak Penghasilan.
Apa Itu Sistem Pemotongan dan Pemungutan PPh?
Dalam sistem withholding tax (pajak yang ditahan oleh pihak pembayar), pajak dilunasi oleh pihak yang membayar atau yang terlibat dalam transaksi, bukan oleh penerima penghasilan. Pemotong pajak memotong PPh dari pembayaran yang ia lakukan, misalnya perusahaan yang memotong gaji pegawai atau imbalan jasa. Pemungut pajak memungut PPh atas transaksi tertentu, misalnya Bea Cukai saat impor, bendahara pemerintah saat membeli barang, atau marketplace atas penjualan pedagang.
Dasar pikirnya diatur dalam Pasal 20 UU PPh: pajak terutang setahun dilunasi melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain serta angsuran yang dibayar sendiri. Angsuran yang dibayar sendiri itu adalah PPh Pasal 25, yang tidak termasuk pemotongan atau pemungutan. Perbedaan mendasar PPh 21, 22, dan 23 di era Coretax (sistem inti administrasi pajak DJP) dijelaskan dalam perbedaan PPh Pasal 21, 22, dan 23 di era Coretax.
Satu hal yang perlu Anda bedakan sejak awal adalah sifat pemotongannya. Pemotongan yang tidak final berfungsi sebagai kredit pajak (pajak yang sudah dibayar di muka dan nanti mengurangi pajak terutang di SPT Tahunan). Sebaliknya, pemotongan yang final langsung melunasi pajak atas penghasilan itu, sehingga penghasilannya tidak dihitung lagi bersama penghasilan lain.
| Jenis | Objek Utama | Pemotong atau Pemungut | Sifat |
|---|---|---|---|
| PPh Pasal 21 | Gaji, upah, honorarium, dan imbalan lain kepada orang pribadi dalam negeri | Pemberi kerja dan pemberi penghasilan | Umumnya tidak final |
| PPh Pasal 22 | Impor, pembelian oleh pemerintah, industri tertentu, barang sangat mewah, penjualan di marketplace | Bea Cukai, bendahara, badan tertentu, marketplace | Umumnya tidak final |
| PPh Pasal 23 | Dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa selain tanah dan bangunan, jasa | Badan, BUT, dan orang pribadi tertentu | Tidak final |
| PPh Pasal 26 | Penghasilan dari Indonesia yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri | Pihak yang membayar | Final bagi penerima luar negeri |
| PPh Final Pasal 4 ayat (2) | Bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah dan bangunan, konstruksi, pengalihan properti, saham bursa, UMKM, dan lain-lain | Pemberi penghasilan, atau disetor sendiri | Final |
| PPh Pasal 15 | Pelayaran, penerbangan, dan usaha tertentu lainnya | Pemberi penghasilan, atau disetor sendiri | Norma khusus |
PPh Pasal 21: Pemotongan atas Penghasilan Orang Pribadi
PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima orang pribadi dalam negeri. Pemotongnya adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, dan pihak lain yang membayar honorarium atau imbalan sejenis. Inilah jenis PPh yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena muncul di setiap slip gaji.
Skema TER: Bulanan dan Desember
Sejak 1 Januari 2024, berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023, pemotongan PPh 21 pegawai tetap memakai TER (Tarif Efektif Rata-rata, tarif sederhana yang dikalikan langsung dengan penghasilan bruto bulanan). TER terbagi dalam tiga kategori menurut status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak): kategori A untuk TK/0, TK/1, dan K/0, kategori B untuk TK/2, TK/3, K/1, dan K/2, serta kategori C untuk K/3. Dari Januari sampai November, PPh 21 cukup dihitung dari bruto bulan itu dikalikan TER, tanpa pengurang apa pun.
Pada bulan Desember, penghasilan setahun dihitung ulang dengan tarif progresif Pasal 17. Bruto setahun dikurangi biaya jabatan 5% (paling banyak Rp6.000.000 setahun), iuran pensiun atau JHT yang dibayar pegawai, dan PTKP, lalu pajak setahunnya dikurangi PPh yang sudah dipotong Januari sampai November. Itulah sebabnya potongan pajak Desember sering berbeda, dan bahkan bisa lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya.
| Contoh: Budi, status K/1 (kategori B) | Jumlah |
|---|---|
| PPh 21 bulanan biasa: Rp10.454.000 x TER 1,5% | Rp 156.810 |
| PPh 21 Maret (bruto termasuk THR Rp20.454.000 x TER 8%) | Rp 1.636.320 |
| Total dipotong Januari sampai November | Rp 3.204.420 |
| PPh terutang setahun menurut tarif Pasal 17 | Rp 3.427.200 |
| PPh 21 Desember | Rp 222.780 |
Perhatikan bulan Maret: karena THR membuat bruto melonjak, TER yang dipakai ikut naik menjadi 8%. Kelebihan potongan seperti ini lalu “diluruskan” di bulan Desember. Rincian lengkap contoh ini dapat Anda ikuti dalam cara hitung PPh 21 bulanan dan Desember dengan skema TER.
Pegawai Tidak Tetap, Bukan Pegawai, dan Penerima Lain
Tidak semua penerima penghasilan diperlakukan seperti pegawai tetap. Pegawai tidak tetap dan tenaga harian memakai TER harian atau tarif progresif atas penghasilan bulanan, tanpa biaya jabatan, sehingga perlu menghitung sendiri kembali di SPT Tahunan dan berpotensi kurang bayar. Perbedaannya dijelaskan dalam PPh 21 pegawai tidak tetap dan harian.
Untuk bukan pegawai, seperti tenaga ahli lepas, narasumber, atau agen, PPh 21 umumnya dihitung dari 50% penghasilan bruto dikalikan tarif Pasal 17. Bila penerimanya adalah orang pribadi luar negeri, yang berlaku bukan lagi PPh 21, melainkan PPh 26 yang akan kita bahas di bawah. Kesalahan menentukan status penerima inilah yang paling sering membuat pemotongan PPh 21 keliru.
THR, Gaji ke-13, Natura, dan Dana Pensiun
Beberapa jenis penghasilan pegawai punya pembahasannya sendiri. Perlakuan pajak atas tunjangan hari raya diuraikan dalam pajak THR 2026 pegawai swasta dan ASN, sedangkan bagi aparatur negara tersedia gaji ke-13 2026: jadwal, syarat, dan pajak. Sejak UU HPP, fasilitas dalam bentuk natura dan kenikmatan juga menjadi objek PPh 21 dengan batasan tertentu, sebagaimana dibahas dalam perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan.
Untuk dana masa tua, iuran pensiun dan JHT (Jaminan Hari Tua) mengikuti pola “dibebaskan saat iuran, dipajaki saat pencairan”, dengan tarif khusus untuk pembayaran sekaligus. Penjelasannya ada dalam pajak pensiun dan JHT dari iuran sampai pencairan. Bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, cara PPh 21 dan SPT Tahunan saling berkaitan diuraikan dalam PPh suami istri: hitung gabung, pisah harta, dan hidup berpisah.
PPh Pasal 22: Pemungutan atas Transaksi Tertentu
Berbeda dengan PPh 21 dan 23 yang melekat pada jenis penghasilan, PPh Pasal 22 melekat pada jenis transaksi dan pihak yang terlibat. Pemungutnya ditunjuk secara khusus, mulai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bendahara pemerintah, BUMN tertentu, badan usaha di industri tertentu, sampai penyelenggara marketplace. Sebagian besar PPh 22 bersifat tidak final, sehingga menjadi kredit pajak bagi pihak yang dipungut.
| Transaksi | Tarif | Dasar Pengenaan |
|---|---|---|
| Impor umum (dengan API atau tanpa API) | 2,5% atau 7,5% | Nilai impor |
| Impor pangan tertentu (kedelai, gandum, terigu) | 0,5% | Nilai impor |
| Pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN tertentu | 1,5% | Harga pembelian |
| Penjualan barang sangat mewah | 1% atau 5% | Harga jual |
| Penjualan pedagang dalam negeri melalui marketplace | 0,5% | Peredaran bruto dalam dokumen tagihan |
Selain itu, ada tarif khusus untuk penjualan oleh industri semen, kertas, baja, farmasi, dan otomotif kepada distributornya. Daftar lengkap objek, dasar pengenaan, dan tarifnya dapat Anda lihat dalam objek, DPP, dan tarif PPh Pasal 22. API yang dimaksud di tabel adalah Angka Pengenal Importir, izin resmi yang membuat tarif impor lebih rendah.
PPh 22 Marketplace
Pemungutan terbaru yang paling banyak dibicarakan adalah PPh 22 atas penjualan pedagang dalam negeri melalui marketplace berdasarkan PMK 37 Tahun 2025, yang resmi berjalan sejak 1 Oktober 2026. Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto, dipotong dari hak pedagang, dan pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut asalkan menyampaikan surat pernyataan. Bagi pengguna PPh final UMKM, pungutan ini menjadi bagian pelunasan PPh final, sedangkan bagi pengguna tarif umum menjadi kredit pajak.
Dengan kata lain, pungutan ini bukan pajak baru, melainkan cara baru melunasi pajak yang sudah ada. Kronologi penundaan, pengecualian, dan tiga contoh kasusnya diuraikan dalam PPh 22 marketplace 0,5%: pajak baru atau sekadar ganti cara bayar?.
PPh Pasal 23: Dividen, Bunga, Royalti, Sewa, dan Jasa
PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap), selain yang sudah dipotong PPh 21. Pemotongnya adalah badan pemerintah, Wajib Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan orang pribadi tertentu yang ditunjuk DJP. Tarifnya terbagi dua, dan pembagiannya cukup mudah diingat.
Tarif 15% dari jumlah bruto berlaku untuk dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan yang belum dipotong PPh 21. Tarif 2% berlaku untuk sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta selain tanah dan bangunan, serta jasa teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lain yang tercantum dalam daftar PMK 141/2015. Bila penerima tidak memiliki NPWP, tarifnya naik 100% menjadi 30% dan 4%.
| Contoh: PT Sejahtera membayar jasa konsultan Rp50.000.000 | Jumlah |
|---|---|
| PPh 23 bila konsultan memiliki NPWP: 2% x Rp50.000.000 | Rp 1.000.000 |
| PPh 23 bila konsultan tidak memiliki NPWP: 4% x Rp50.000.000 | Rp 2.000.000 |
| Yang diterima konsultan (memiliki NPWP) | Rp 49.000.000 |
Rp1.000.000 yang dipotong itu bukan beban tambahan bagi konsultan, karena akan menjadi kredit pajak di SPT Tahunannya. Daftar 62 jenis jasa lain, pengecualian, saat terutang, dan batas setornya diuraikan dalam PPh Pasal 23 terbaru: objek, pengecualian, tarif, dan jatuh tempo. Perlu dicatat, jasa konstruksi umumnya kini dikenai PPh final, dan bentuk kerja sama proyek punya perlakuan tersendiri sebagaimana dibahas dalam kewajiban PPh bagi Kerja Sama Operasi.
PPh Pasal 26: Penghasilan yang Dibayarkan ke Luar Negeri
Bila penghasilan dari Indonesia dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT, yang berlaku adalah PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Objeknya antara lain dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, hadiah, dan pensiun. Selain itu, laba BUT setelah dikurangi PPh juga dikenai PPh 26 sebesar 20% (branch profit tax), kecuali ditanamkan kembali di Indonesia.
Tarif 20% ini dapat turun, bahkan menjadi nol, bila penerima berasal dari negara yang memiliki P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) dengan Indonesia. Syaratnya, penerima harus menyerahkan dokumen domisili dan benar-benar merupakan beneficial owner (penerima manfaat sebenarnya), bukan sekadar perantara. Tata caranya diatur dalam PMK 112 Tahun 2025 tentang penerapan P3B, sedangkan konsep penerima manfaat dibahas dalam memahami beneficial owner dalam pajak internasional dan jejak beneficial owner dalam evolusi tax treaty.
Besarnya penurunan tarif bergantung pada isi masing-masing P3B, yang contohnya dapat Anda lihat pada P3B Indonesia-Australia, P3B Indonesia-Singapura, dan hak pemajakan dalam P3B Indonesia-Jepang. Sebaliknya, bila Wajib Pajak Indonesia yang dipotong pajak di luar negeri, pajak itu dapat dikreditkan melalui Pasal 24, sebagaimana dijelaskan dalam panduan kredit pajak luar negeri.
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh final adalah pemotongan yang langsung melunasi pajak atas penghasilan tertentu, sehingga penghasilan itu tidak digabung lagi dengan penghasilan lain di SPT Tahunan. Pasal 4 ayat (2) UU PPh memberi dasar bagi pengenaan PPh final atas sejumlah penghasilan, dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pemotongnya adalah pihak yang membayar, atau dalam kasus tertentu disetor sendiri oleh penerima.
| Jenis Penghasilan | Tarif Umum |
|---|---|
| Bunga deposito dan tabungan | 20% |
| Hadiah undian | 25% |
| Sewa tanah dan/atau bangunan | 10% |
| Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan | 2,5% (1% untuk rumah sederhana tertentu) |
| Penjualan saham di bursa | 0,1% dari nilai transaksi |
| Dividen kepada orang pribadi dalam negeri yang tidak diinvestasikan kembali | 10% |
| Jasa konstruksi | Bervariasi menurut jenis usaha dan kualifikasi |
| Penghasilan usaha UMKM | 0,5% dari omzet |
Untuk masyarakat umum, dua PPh final yang paling sering dijumpai adalah transaksi properti dan investasi saham. Keduanya dibahas dalam PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan serta pajak investasi saham untuk investor ritel. Dividen yang diinvestasikan kembali di Indonesia justru dapat bebas pajak, sebagaimana diuraikan dalam dividen yang bebas pajak menurut UU PPh.
Bagi pelaku usaha kecil, PPh final 0,5% dari omzet dijelaskan dalam panduan PPh Final UMKM 0,5%. Aturan ini berubah cukup besar melalui PP 20 Tahun 2026, yang dibahas dalam perubahan PPh Final UMKM dalam PP 20 Tahun 2026, termasuk dampaknya bagi pembuat konten dalam content creator tak bisa pakai PPh Final 0,5%.
Skema final juga menjangkau sektor khusus, seperti PPh atas pengalihan Partisipasi Interes migas dan transaksi aset kripto yang diatur dalam tata kelola pajak aset kripto menurut PMK 50/2025. Meskipun praktis, PPh final punya kelemahan dari sisi keadilan, karena dikenakan atas bruto tanpa melihat untung atau rugi. Perdebatan ini diulas dalam 5 paradoks dalam sistem PPh final Indonesia.
PPh Pasal 15: Norma Penghitungan Khusus
Untuk sektor yang labanya sulit dihitung dengan pembukuan biasa, Pasal 15 UU PPh menyediakan norma penghitungan khusus. Penghasilan netonya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari peredaran bruto, sehingga pajaknya pun dihitung dari omzet. Sektor yang memakai norma ini antara lain perusahaan pelayaran dan penerbangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta beberapa usaha tertentu lainnya.
Bergantung pada jenis usahanya, PPh 15 dapat dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atau disetor sendiri oleh perusahaan. Konsep dasarnya diuraikan dalam konsep dan aplikasi PPh Pasal 15, sedangkan jenis dan tarifnya dirinci dalam PPh Pasal 15: norma penghitungan khusus, jenis, dan tarifnya.
Kewajiban Pemotong dan Pemungut: Bukti Potong, Setor, dan Lapor
Menjadi pemotong atau pemungut berarti memikul tiga kewajiban: memotong atau memungut dengan benar, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkannya. Setiap pemotongan wajib disertai bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan kepada pihak yang dipotong. Di Coretax, bukti potong dibuat secara elektronik dan identitas penerima memakai NPWP atau NIK, yang fungsinya dijelaskan dalam NPWP sebagai identitas Wajib Pajak.
Sejak 1 Januari 2025, PMK 81 Tahun 2024 menyeragamkan tenggatnya. PPh yang dipotong atau dipungut disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, lalu dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. PPh 21 dan 26 dilaporkan melalui SPT Masa PPh 21/26, sedangkan PPh 22, 23, PPh 26 lainnya, PPh final Pasal 4 ayat (2), dan PPh 15 dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi; cara kerjanya dibahas dalam SPT dalam sistem Coretax.
Bagian ini perlu dicermati karena tanggung jawabnya ada pada pemotong. Bila pemotong lalai memotong atau memotong terlalu kecil, kekurangannya dapat ditagihkan kepada pemotong itu sendiri melalui ketetapan pajak, lengkap dengan sanksinya. Keterlambatan setor dikenai sanksi bunga yang dijelaskan dalam sanksi bunga pajak dan cara hitungnya, sedangkan keterlambatan lapor SPT Masa dikenai denda Rp100.000 per SPT sebagaimana diuraikan dalam sanksi denda pajak dan contoh hitungnya.
Kabar baiknya, sanksi yang telanjur muncul dalam keadaan tertentu dapat dihapus. Kesempatan terbaru melalui KEP-239/PJ/2026, beserta syarat dan tenggatnya, dibahas dalam penghapusan sanksi pajak KEP-239/PJ/2026. Aturan formal lain seputar pelaporan, pemeriksaan, dan upaya hukum dirangkum dalam Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Bagi Pihak yang Dipotong: Kredit Pajak, SKB, dan Restitusi
Bagi pihak yang dipotong, bukti potong adalah dokumen berharga. Pemotongan yang tidak final, seperti PPh 21, 22, dan 23, menjadi kredit pajak yang mengurangi PPh terutang di SPT Tahunan, sehingga pajak yang sama tidak dibayar dua kali. Karena itu, pastikan setiap bukti potong tercatat atas NPWP atau NIK Anda dan cocok dengan yang tampil di Coretax sebelum mengisi SPT.
Bila jumlah kredit pajak setahun lebih besar daripada PPh terutang, misalnya karena usaha sedang merugi, timbul lebih bayar yang dapat dimintakan kembali. Prosedurnya diuraikan dalam mengenal restitusi pajak dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Bagi Wajib Pajak yang memang tidak seharusnya dipotong, misalnya pengguna PPh final UMKM atau Wajib Pajak yang rugi, tersedia SKB (Surat Keterangan Bebas, izin resmi dari DJP agar tidak dipotong atau dipungut).
Satu prinsip yang perlu Anda ingat: penghasilan yang sama tidak boleh dipotong dua kali. Bila penghasilan sudah dipungut di satu jalur, misalnya PPh 22 marketplace, pihak lain tidak berhak memotongnya lagi. Begitu pula bagi pengguna PPh final UMKM, pemotongan PPh 23 atas penjualannya dapat dihindari dengan menunjukkan bukti yang dipersyaratkan.
Kesimpulan
PPh pemotongan dan pemungutan pada dasarnya adalah cara negara memungut pajak lebih awal melalui pihak yang membayar atau yang terlibat dalam transaksi. Kuncinya ada pada tiga pertanyaan: siapa penerimanya, apa jenis penghasilan atau transaksinya, dan apakah pemotongannya final atau tidak. Begitu tiga pertanyaan itu terjawab, menentukan pasal, tarif, dan perlakuannya akan jauh lebih mudah.
Langkah konkret yang bisa Anda lakukan sekarang cukup sederhana. Bila Anda pemotong, petakan semua jenis pembayaran yang Anda lakukan, pastikan status dan NPWP penerimanya, lalu catat tenggat setor tanggal 15 dan lapor tanggal 20. Bila Anda pihak yang dipotong, kumpulkan bukti potong setiap bulan dan cocokkan dengan Coretax sebelum menyusun SPT Tahunan.
Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
