Stylized world map with glowing lines connecting skyscraper-filled cities

Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah membayar PPh Badan dengan tarif 22% masih bisa ditagih pajak tambahan karena dianggap “kurang bayar” menurut standar global? Pertanyaan ini mulai sering muncul sejak Indonesia menerapkan pajak minimum global. Wajar kalau Anda bingung, karena aturan ini memang tidak bekerja seperti PPh Badan yang selama ini kita kenal.

Pajak minimum global adalah ketentuan yang memastikan grup perusahaan multinasional besar membayar pajak paling sedikit 15% di setiap negara tempat mereka beroperasi. Substansinya diatur dalam PMK 136 Tahun 2024. Tata cara administrasinya baru lengkap setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan PER-6/PJ/2026 pada 4 Mei 2026. Peraturan inilah yang menjawab pertanyaan praktis: siapa yang harus mendaftar, SPT apa yang harus diisi, kapan harus membayar, dan ke mana harus mengadu jika terjadi sengketa.

Artikel ini menjadi panduan lengkap untuk memahami pajak minimum global di Indonesia, khususnya berdasarkan PER-6/PJ/2026. Kita akan membahas konsep dasarnya, siapa yang terkena, tiga jenis pajak tambahan, cara menghitungnya lewat contoh kasus, kewajiban pelaporan beserta tenggatnya, hingga jalur keberatan dan banding. Tidak perlu khawatir, kita bahas pelan-pelan dari yang paling dasar.

Apa Itu Pajak Minimum Global (GloBE)?

Pajak minimum global dikenal dengan nama GloBE (Global Anti-Base Erosion Rules, yaitu aturan global anti penggerusan basis pajak). Aturan ini dikembangkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (forum lebih dari 140 negara yang menyepakati aturan pajak internasional bersama). Dalam bahasa sederhana, GloBE memasang “lantai” tarif pajak sebesar 15%. Jika laba grup di suatu negara dipajaki di bawah lantai itu, selisihnya ditagih sebagai pajak tambahan (top-up tax).

Mengapa lantai ini dibutuhkan? Selama puluhan tahun, banyak negara berlomba menurunkan tarif dan memberi insentif untuk menarik investasi. Grup multinasional lalu memindahkan laba ke negara bertarif rendah, sementara negara tempat kegiatan ekonominya berlangsung kehilangan potensi penerimaan. Dengan tarif minimum 15%, keuntungan memindahkan laba ke surga pajak menjadi jauh berkurang.

Satu hal yang sering disalahpahami: tarif 15% di sini bukan tarif nominal seperti tarif PPh Badan 22%. Yang diukur adalah Tarif Pajak Efektif atau ETR (Effective Tax Rate, yaitu pajak yang benar-benar dibayar dibagi laba). Perusahaan dengan tarif nominal 22% bisa saja punya ETR di bawah 15% karena fasilitas seperti tax holiday, tax allowance, atau perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak. Jika Anda ingin mengulang dasar-dasarnya, silakan baca juga Apa Itu Pajak Minimum Global 15% dan Mengapa Indonesia Menerapkannya?, Konsep Dasar Pajak Minimum Global (GMT), dan Tarif PPh Badan: Mekanisme, Fasilitas, dan Implementasi.

Apa Dasar Hukum Pajak Minimum Global di Indonesia?

Indonesia mengatur pajak minimum global dalam dua lapis peraturan. Lapis pertama adalah PMK 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, yang ditetapkan 31 Desember 2024. PMK ini mengatur substansi: definisi, cara menghitung ETR, dan besarnya pajak tambahan. Lapis kedua adalah PER-6/PJ/2026 yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya, sebagai pelaksanaan Pasal 65 ayat (15) PMK 136 Tahun 2024.

Waktu berlakunya pun bertahap. IIR dan DMTT (dua jenis pajak tambahan yang akan kita bahas nanti) berlaku sejak 1 Januari 2025, sedangkan UTPR baru berlaku sejak 1 Januari 2026. PER-6/PJ/2026 sendiri berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 4 Mei 2026.

Ada satu ciri khas PER-6/PJ/2026 yang penting untuk dicatat. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan GloBE tidak hanya sebagai aturan pokok OECD, tetapi juga mencakup commentary, examples, agreed administrative guidance, GloBE information return, serta safe harbours and penalty relief. Artinya, dokumen-dokumen OECD tersebut ikut menjadi rujukan dalam menerapkan aturan ini di Indonesia. Pola ini mirip dengan cara Indonesia menerapkan perjanjian internasional lain, seperti yang pernah dibahas dalam artikel Bagaimana Konvensi Multilateral (MLI) Mengubah Lanskap Bisnis di Indonesia.

Siapa yang Terkena Pajak Minimum Global?

Pajak minimum global tidak menyasar semua perusahaan, apalagi UMKM. Sasarannya adalah Grup PMN (Grup Perusahaan Multinasional, yaitu grup yang punya minimal satu entitas atau BUT di luar negara induknya). Setiap entitas anggota grup disebut Entitas Konstituen. Entitas Konstituen yang berkedudukan di Indonesia inilah yang nantinya berstatus Wajib Pajak GloBE.

Menurut Pasal 3 PER-6/PJ/2026, ada dua syarat yang harus dipenuhi bersamaan. Pertama, peredaran bruto tahunan Grup PMN paling sedikit EUR750 juta berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi (laporan keuangan gabungan seluruh grup sebagai satu kesatuan ekonomi) milik Entitas Induk Utama. Kedua, angka EUR750 juta itu tercapai paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun terakhir sebelum tahun pengenaan. Syarat kedua ini sering terlewat, padahal sangat menentukan.

Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh peredaran bruto Grup Nusantara Global berikut.

TahunPeredaran bruto konsolidasiMencapai EUR750 juta?
2021EUR700 jutaTidak
2022EUR780 jutaYa
2023EUR760 jutaYa
2024EUR740 jutaTidak

Meskipun peredaran bruto 2024 turun di bawah EUR750 juta, syarat sudah terpenuhi pada 2 dari 4 tahun (2022 dan 2023). Karena itu, Grup Nusantara Global masuk cakupan pajak minimum global untuk Tahun Pengenaan GloBE 2025. Seluruh anak usahanya di Indonesia menjadi Wajib Pajak GloBE.

Bagaimana Cara Mendaftar sebagai Wajib Pajak GloBE?

Wajib Pajak GloBE tidak otomatis terdaftar. Pasal 4 mewajibkan permohonan penambahan status sebagai Wajib Pajak GloBE yang diajukan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak, paling lambat 9 bulan setelah berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE pertama. Untuk grup yang tahun bukunya mengikuti tahun kalender dan mulai tercakup pada 2025, batas waktunya adalah 30 September 2026. Formulirnya memuat identitas Wajib Pajak, identitas Entitas Induk Utama, nama Grup PMN, tahun pengenaan pertama, dan kontak penanggung jawab.

Setelah formulir lengkap, Wajib Pajak menerima bukti penerimaan elektronik, lalu Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan penambahan status secara otomatis. Bagaimana jika Wajib Pajak tidak mendaftar? KPP dapat menambahkan status secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi atas data yang dimiliki DJP, termasuk dari kegiatan ekstensifikasi dan pengumpulan data. Dengan kata lain, berdiam diri bukan pilihan yang aman.

Status ini juga bisa berubah. Pasal 5 mengatur perubahan data, misalnya identitas Entitas Induk Utama, nama grup, alamat korespondensi, atau kontak administratif, dengan melampirkan dokumen pendukung. Pasal 6 mengatur pencabutan status, baik atas permohonan maupun secara jabatan, jika grup tidak lagi memenuhi syarat Pasal 3 atau NPWP-nya dihapus. Untuk memahami hubungan status ini dengan identitas perpajakan secara umum, lihat NPWP: Identitas Wajib Pajak dan Tanggung Jawab Pajak.

IIR, UTPR, dan DMTT: Apa Bedanya?

Pajak minimum global bekerja melalui tiga mekanisme pajak tambahan. Ketiganya punya tujuan yang sama, yaitu menutup selisih antara ETR dan tarif minimum 15%. Bedanya terletak pada siapa yang dikenai dan negara mana yang berhak memungutnya. Bagian ini memang paling sering membuat orang tertukar, jadi Anda tidak sendirian.

Yang pertama adalah DMTT (Domestic Minimum Top-up Tax, yaitu pajak tambahan minimum domestik). DMTT dikenakan Indonesia kepada Entitas Konstituen di Indonesia jika ETR grup di Indonesia di bawah 15%. Logikanya sederhana: daripada pajak tambahan atas laba yang dihasilkan di Indonesia dipungut oleh negara induk, lebih baik Indonesia sendiri yang memungutnya.

Yang kedua adalah IIR (Income Inclusion Rule, yaitu aturan pengenaan pajak tambahan di tingkat entitas induk). IIR dikenakan kepada entitas induk di Indonesia jika anak usahanya di negara lain dipajaki dengan ETR di bawah 15%. Jadi, IIR relevan bagi grup yang induknya berada di Indonesia dan punya anak usaha di luar negeri.

Yang ketiga adalah UTPR (Undertaxed Payment Rule, yaitu aturan cadangan untuk pajak tambahan yang belum terpungut). UTPR berfungsi sebagai jaring pengaman. Mekanisme ini dipakai jika IIR tidak diterapkan atau pajak tambahan belum sepenuhnya dikenakan di negara induk. Pajak tambahan tersebut lalu dialokasikan ke negara-negara tempat anggota grup beroperasi, termasuk Indonesia.

MekanismeSiapa yang dikenai di IndonesiaMulai berlakuKode setoran (KAP-KJS)
DMTTSetiap Entitas Konstituen di Indonesia, jika ETR grup di Indonesia di bawah 15%1 Januari 2025411618-630
IIREntitas induk di Indonesia, atas anak usaha di luar negeri dengan ETR di bawah 15%1 Januari 2025411618-610
UTPREntitas Konstituen di Indonesia yang menerima alokasi pajak tambahan grup1 Januari 2026411618-620

Ketiga mekanisme ini tidak saling menumpuk. DMTT yang memenuhi syarat akan mengurangi pajak tambahan yang bisa ditagih negara lain melalui IIR atau UTPR. Itulah mengapa banyak negara, termasuk Indonesia, mendahulukan DMTT agar hak pemajakan atas laba di dalam negeri tidak berpindah ke luar negeri. Cara berpikir tentang pembagian hak pemajakan seperti ini juga muncul dalam Pentingnya Tax Treaty bagi Ekonomi Nasional.

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Tambahan GloBE?

Perhitungan pajak tambahan memang terlihat rumit di atas kertas, tetapi alurnya sebenarnya runtut. PER-6/PJ/2026 menuangkan alur ini ke dalam SPT Tahunan PPh DMTT, khususnya angka (13) sampai (26). Kita ambil sudut pandang DMTT karena inilah mekanisme yang paling banyak menyentuh perusahaan di Indonesia.

Titik awalnya adalah dua angka. Angka pertama adalah Pajak Tercakup yang Disesuaikan (pajak penghasilan yang diakui menurut GloBE, termasuk penyesuaian pajak tangguhan). Angka kedua adalah Laba GloBE Bersih (laba akuntansi yang disesuaikan menurut aturan GloBE). Karena keduanya berangkat dari angka akuntansi, pemahaman tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Sesuai PSAK 46 dan Beda Tetap dan Beda Waktu dalam Koreksi Fiskal akan sangat membantu.

Setelah itu, perhitungannya mengikuti lima langkah berikut.

  1. Hitung ETR grup di Indonesia, yaitu seluruh Pajak Tercakup yang Disesuaikan dibagi seluruh Laba GloBE Bersih para Wajib Pajak GloBE dalam satu grup.
  2. Hitung persentase pajak tambahan, yaitu 15% dikurangi ETR. Jika hasilnya nol atau negatif, tidak ada DMTT.
  3. Kurangi Laba GloBE Bersih dengan SBIE (Substance-Based Income Exclusion, yaitu laba yang dikecualikan karena ada substansi nyata berupa pegawai dan aset berwujud). Hasilnya disebut Laba Ekses (excess profit).
  4. Kalikan persentase pajak tambahan dengan Laba Ekses, lalu tambahkan Pajak Tambahan Adisional Kini jika ada. Hasilnya adalah DMTT terutang di Indonesia.
  5. Bagi DMTT tersebut kepada setiap Wajib Pajak GloBE yang ETR-nya sendiri di bawah 15%, sebanding dengan Laba GloBE masing-masing.

Langkah kelima ini menarik dan sering terlewat. ETR dihitung secara gabungan untuk seluruh entitas grup di Indonesia (jurisdictional blending), tetapi beban DMTT hanya dipikul entitas yang ETR-nya di bawah 15%. Grup kecil juga punya jalan keluar. PER-6/PJ/2026 menyediakan pilihan pengecualian De Minimis (pengecualian bagi grup dengan rata-rata penghasilan dan laba GloBE yang kecil di suatu negara), yang diisi pada Subbagian III.1 SPT DMTT.

Contoh Kasus: Grup Nusantara Global di Indonesia

Grup Nusantara Global punya tiga anak usaha di Indonesia. PT Maju Bersama adalah perusahaan dagang biasa. PT Karya Mandiri adalah industri pionir yang menikmati tax holiday, sehingga pajak yang dibayarnya sangat kecil. PT Sinar Abadi memanfaatkan fasilitas tax allowance. Berikut data Tahun Pengenaan GloBE 2025 (angka disederhanakan).

EntitasLaba GloBEPajak Tercakup yang DisesuaikanETR entitas
PT Maju BersamaRp400 miliarRp88 miliar22%
PT Karya MandiriRp500 miliarRp10 miliar2%
PT Sinar AbadiRp100 miliarRp12 miliar12%
Total grup di IndonesiaRp1.000 miliarRp110 miliar11%

Misalkan SBIE seluruh entitas berjumlah Rp200 miliar dan tidak ada Pajak Tambahan Adisional Kini. Perhitungan DMTT-nya sebagai berikut.

LangkahPerhitunganHasil
ETR grup di IndonesiaRp110 miliar ÷ Rp1.000 miliar11%
Persentase pajak tambahan15% − 11%4%
Laba EksesRp1.000 miliar − Rp200 miliarRp800 miliar
DMTT terutang di Indonesia4% × Rp800 miliarRp32 miliar

Selanjutnya, DMTT Rp32 miliar dibagi hanya kepada entitas yang ETR-nya di bawah 15%, yaitu PT Karya Mandiri dan PT Sinar Abadi. Laba GloBE gabungan keduanya Rp600 miliar.

EntitasPorsi labaDMTT yang dialokasikan
PT Karya MandiriRp500 miliar ÷ Rp600 miliar± Rp26,67 miliar
PT Sinar AbadiRp100 miliar ÷ Rp600 miliar± Rp5,33 miliar
PT Maju BersamaETR 22%, tidak menerima alokasiRp0

Ada tiga pelajaran dari kasus ini. Pertama, PT Maju Bersama tetap wajib menyampaikan SPT DMTT meskipun nilainya nol, karena Pasal 7 ayat (6) mewajibkan setiap Wajib Pajak GloBE mengisinya. Kedua, sebagian besar manfaat tax holiday PT Karya Mandiri “diambil kembali” melalui DMTT. Ketiga, setelah DMTT, ETR grup naik menjadi sekitar 14,2%, bukan tepat 15%. Selisih itu muncul karena laba sebesar SBIE memang dikecualikan dari pajak tambahan.

Apa Saja Kewajiban Pelaporan Pajak Minimum Global?

PER-6/PJ/2026 mengenal tiga dokumen utama: SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE, GIR, dan Notifikasi. Ketiganya disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan SPT dalam Sistem Coretax, polanya akan terasa familier.

SPT Tahunan PPh dalam Rangka Melaksanakan GloBE

SPT ini terdiri atas satu induk dengan tiga bagian. Bagian SPT Tahunan PPh GloBE diisi oleh Entitas Induk Utama yang berkedudukan di Indonesia, memuat perhitungan IIR, UTPR, dan DMTT per negara. Bagian SPT Tahunan PPh UTPR diisi Wajib Pajak GloBE selain Entitas Induk Utama yang menerima alokasi UTPR. Bagian SPT Tahunan PPh DMTT wajib diisi oleh setiap Wajib Pajak GloBE tanpa kecuali.

SPT ini dilengkapi tiga lampiran. Lampiran I memuat pajak tambahan berdasarkan IIR dan DMTT. Lampiran II memuat UTPR yang dialokasikan. Lampiran III memuat rincian Laba atau Rugi GloBE, Pajak Tercakup yang Disesuaikan, pengecualian penghasilan pelayaran internasional, SBIE, Pajak Tambahan Adisional Kini, dan DMTT per Wajib Pajak. SPT diisi dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani secara elektronik oleh pengurus atau kuasa. Mata uangnya boleh Rupiah atau mata uang Laporan Keuangan Konsolidasi (Pasal 28).

Perlu diingat, “tahun” dalam SPT ini punya dua makna. Tahun Pengenaan GloBE adalah tahun buku saat pajak tambahan timbul. Tahun Pajak GloBE adalah tahun sesudahnya, yang dicantumkan dalam SPT. Jadi, pajak tambahan untuk Tahun Pengenaan 2025 dilaporkan dalam SPT Tahun Pajak GloBE 2026.

GIR dan Notifikasi

GIR (GloBE Information Return, yaitu laporan standar berisi data penerapan GloBE seluruh grup) wajib disampaikan oleh Entitas Induk Utama yang berkedudukan di Indonesia. Isinya mencakup identitas dan struktur grup, perhitungan ETR per negara, pajak tambahan setiap entitas, serta pemilihan (election) yang diambil grup. GIR dibuat dalam format XML. Jika induknya berada di luar negeri, Wajib Pajak GloBE di Indonesia tetap wajib menyampaikan GIR dalam dua keadaan: ditunjuk sebagai Entitas Konstituen Pelapor, atau negara induknya belum punya qualifying competent authority agreement (perjanjian pertukaran GIR antarotoritas pajak) dengan Indonesia.

Notifikasi adalah pemberitahuan tertulis yang menyebutkan identitas Entitas Induk Utama dan pihak yang ditunjuk menyampaikan GIR. Setiap Wajib Pajak GloBE wajib menyampaikannya, kecuali yang sudah menyampaikan GIR. Jika satu entitas menjadi anggota lebih dari satu Grup PMN, Notifikasi disampaikan terpisah untuk setiap grup. Untuk jangka waktu tertentu, Pasal 30 juga memberi kemudahan simplified jurisdictional reporting framework. Kemudahan ini berlaku untuk Tahun Pengenaan yang dimulai paling lambat 31 Desember 2028 dan tidak lagi berlaku untuk Tahun Pengenaan yang berakhir setelah 30 Juni 2030.

Kapan Tenggat Membayar dan Melapor?

Inilah bagian yang paling perlu dicermati, karena urutannya berbeda dari SPT Tahunan PPh Badan biasa. Pajak tambahan harus dibayar lebih dulu, yaitu paling lama pada akhir Tahun Pajak GloBE (Pasal 20). Laporan menyusul kemudian. Untuk grup bertahun buku kalender dengan Tahun Pengenaan pertama 2025, tenggatnya sebagai berikut.

KewajibanDasarKetentuanTenggat (Tahun Pengenaan 2025)
Permohonan status Wajib Pajak GloBEPasal 49 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan pertama30 September 2026
Pembayaran IIR, UTPR, DMTTPasal 20Akhir Tahun Pajak GloBE31 Desember 2026
SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBEPasal 114 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE30 April 2027
Perpanjangan SPT (tahun pertama saja)Pasal 11 ayat (2)Paling lama 2 bulan, dengan bukti pelunasan30 Juni 2027
GIR dan NotifikasiPasal 13 dan 1515 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan (18 bulan untuk tahun pertama)30 Juni 2027

Ada satu jebakan yang perlu diwaspadai. SPT hanya diberi bukti penerimaan elektronik jika dilampiri tanda terima GIR atau Notifikasi (Pasal 17 dan 18). Jadi, meskipun tenggat GIR tahun pertama jatuh pada 30 Juni 2027, GIR atau Notifikasi sebaiknya sudah disampaikan sebelum SPT dilaporkan. Keterlambatan membayar tentu berisiko sanksi administrasi, yang konsepnya sudah dibahas dalam Sanksi Bunga Pajak: Pengertian, Tarif, dan Cara Hitungnya.

Bagaimana Jika Ada Perubahan Setelah SPT GloBE Dilaporkan?

Kewajiban pajak minimum global tidak selesai saat SPT dikirim. Pajak Tercakup bisa berubah di kemudian hari, misalnya karena hasil pemeriksaan, keberatan, banding, atau pengembalian pajak. Pasal 21 PER-6/PJ/2026 mengatur akibatnya, dan aturannya berbeda tergantung arah perubahannya.

Jika Pajak Tercakup naik (misalnya karena terbit SKPKB atas PPh Badan), kenaikan itu cukup diperlakukan sebagai penyesuaian pada tahun saat penyesuaian dilakukan. Sebaliknya, jika Pajak Tercakup turun, ETR dan pajak tambahan harus dihitung ulang. Selisih kurang bayarnya diperlakukan sebagai Pajak Tambahan Adisional Kini (Additional Current Top-up Tax, yaitu pajak tambahan yang muncul tahun ini akibat penghitungan ulang tahun sebelumnya). Ada kelonggaran: penurunan yang tidak material, yaitu kurang dari EUR1 juta per negara dalam satu tahun, boleh diperlakukan sebagai penyesuaian tahun berjalan melalui Pemilihan Tahunan.

Menang Banding, Pajak Tambahan Bisa Naik?

Mari kembali ke Grup Nusantara Global. Misalkan pada 2027 putusan banding mengurangi PPh Badan Tahun Pajak 2025 milik PT Sinar Abadi sebesar Rp30 miliar, jauh di atas setara EUR1 juta. Akibatnya, Pajak Tercakup grup di Indonesia untuk 2025 turun dari Rp110 miliar menjadi Rp80 miliar, sehingga ETR turun dari 11% menjadi 8%. Persentase pajak tambahan naik menjadi 7%, dan DMTT hasil hitung ulang menjadi 7% × Rp800 miliar = Rp56 miliar.

Dibandingkan DMTT awal sebesar Rp32 miliar, ada selisih Rp24 miliar yang harus dilaporkan sebagai Pajak Tambahan Adisional Kini. Grup tetap diuntungkan oleh putusan banding, karena pengembalian Rp30 miliar lebih besar daripada tambahan DMTT Rp24 miliar. Namun, manfaat bersihnya jauh lebih kecil dari yang mungkin dibayangkan. Inilah sebabnya setiap sengketa PPh Badan pada grup yang tercakup GloBE perlu dihitung dampaknya terhadap pajak minimum global sejak awal.

Selain penyesuaian tersebut, Pasal 22 tetap membuka ruang pembetulan SPT atas kemauan sendiri jika ada kekeliruan pengisian. Pembetulan GIR juga dimungkinkan, baik atas pemberitahuan DJP maupun atas kemauan sendiri (Pasal 13 ayat (8)).

Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak GloBE

DJP berwenang mengawasi Wajib Pajak GloBE, baik yang sudah maupun yang belum menambahkan statusnya (Pasal 23). Dalam pengawasan, DJP dapat meminta penjelasan, mengundang Wajib Pajak, melakukan kunjungan, memberi imbauan dan teguran, serta meminta dokumen. Dokumen yang bisa diminta mencakup dokumen penentuan harga transfer, Laporan Keuangan Konsolidasi, dan dokumen dasar penghitungan pajak tambahan. Artinya, kualitas dokumentasi transfer pricing ikut menentukan kenyamanan grup dalam urusan GloBE. Gambaran umum mekanisme pengawasan bisa Anda baca di Membedah PMK 111 Tahun 2025.

Pasal 24 memberi DJP wewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan maupun untuk tujuan lain, sesuai ketentuan pemeriksaan yang berlaku umum. Prosedurnya mengikuti aturan yang sudah dibahas dalam Proses Pemeriksaan Pajak (PMK 15 Tahun 2025). Perlu juga dicatat, GIR dipertukarkan secara otomatis dengan negara mitra yang punya qualifying competent authority agreement (Pasal 31). Data grup Anda tidak hanya dibaca DJP, tetapi juga otoritas pajak negara lain.

Bisakah Pajak Tambahan GloBE Disengketakan?

Bisa. Wajib Pajak GloBE punya hak hukum yang sama dengan Wajib Pajak lain. Menurut Pasal 25, Wajib Pajak GloBE dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB. Wajib Pajak juga dapat mengajukan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan dan STP yang tidak benar.

Atas surat keputusan keberatan, Wajib Pajak GloBE dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak (Pasal 26). Gugatan juga dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, misalnya atas pelaksanaan penagihan atau atas ketetapan yang terbit tanpa mengikuti prosedur (Pasal 27). Untuk memahami tiap jalurnya, silakan baca Panduan Keberatan Pajak, Upaya Hukum Non Keberatan Berdasarkan PMK 118 Tahun 2024, dan Hukum Acara Pengadilan Pajak: Panduan Lengkap Banding dan Gugatan.

Sengketa GloBE punya karakter yang tidak sederhana. Angka yang disengketakan sering bergantung pada data seluruh grup, termasuk data induk di luar negeri, serta pada dokumen OECD yang ikut menjadi rujukan. Karena itu, kesiapan bukti dan konsistensi data antara SPT, GIR, dan Laporan Keuangan Konsolidasi menjadi kunci sejak tahap pelaporan.

Tips Praktis Menghadapi Pajak Minimum Global

Banyak grup baru menyadari dampak GloBE ketika tenggat sudah dekat, padahal persiapannya butuh waktu. Langkah pertama yang paling sederhana adalah menguji ulang syarat EUR750 juta dengan cermat, termasuk aturan 2 dari 4 tahun. Setelah itu, petakan ETR setiap entitas di Indonesia, terutama yang menikmati tax holiday atau tax allowance. Entitas inilah yang paling mungkin menerima alokasi DMTT.

Koordinasi dengan Entitas Induk Utama juga tidak bisa ditawar. Data Laporan Keuangan Konsolidasi, pilihan mata uang (termasuk Pemilihan Lima Tahun menurut Pasal 28), dan pihak yang ditunjuk menyampaikan GIR harus disepakati lebih awal. Pastikan pula GIR atau Notifikasi sudah disampaikan sebelum SPT, agar SPT tidak tertahan tanpa bukti penerimaan. Terakhir, sebelum menempuh keberatan atau banding atas PPh Badan, hitung dulu dampaknya terhadap DMTT seperti pada contoh di atas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pajak Minimum Global

Apakah UMKM atau perusahaan lokal terkena pajak minimum global?

Tidak. Pajak minimum global hanya berlaku bagi Grup PMN dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750 juta dalam 2 dari 4 tahun terakhir. Perusahaan lokal tanpa entitas di luar negeri dan UMKM berada di luar cakupan.

Apakah tarif PPh Badan 22% otomatis aman dari pajak tambahan?

Tidak otomatis. Yang diuji adalah ETR menurut GloBE, bukan tarif nominal. Fasilitas pajak dan perbedaan perlakuan akuntansi bisa membuat ETR turun di bawah 15%.

Kapan pajak tambahan untuk Tahun Pengenaan 2025 harus dibayar?

Untuk grup bertahun buku kalender, pajak tambahan Tahun Pengenaan 2025 dibayar paling lama 31 Desember 2026, yaitu akhir Tahun Pajak GloBE 2026. SPT-nya menyusul paling lama 30 April 2027.

Penutup

Pajak minimum global mengubah cara kita membaca beban pajak grup multinasional: yang dihitung bukan lagi tarif di atas kertas, melainkan pajak yang benar-benar dibayar. Aturannya memang padat, tetapi PER-6/PJ/2026 sudah memberi peta yang cukup jelas, mulai dari pendaftaran status, perhitungan, pelaporan, hingga jalur sengketa. Dengan memahami alurnya sejak sekarang, Anda sudah selangkah lebih siap menghadapi tenggat pembayaran pertama pada akhir 2026. Langkah berikutnya: pastikan status Wajib Pajak GloBE perusahaan Anda sudah tercatat di Portal Wajib Pajak, lalu pelajari informasi resmi DJP di halaman Pajak Minimum Global (GloBE).

Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Dasar hukum: PMK 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional; PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi