Baru diterima di program magang nasional, uang saku setara upah minimum sudah masuk rekening, lalu muncul pertanyaan: apakah uang ini kena PPh 21 seperti gaji karyawan? Kalau memang kena, mengapa jumlah yang diterima tetap utuh tanpa potongan sepeser pun? Pertanyaan semacam ini wajar muncul, apalagi bagi fresh graduate yang baru pertama kali bersentuhan dengan urusan pajak.
Jawaban singkatnya: uang saku peserta magang nasional tetap menjadi objek pajak, tetapi pajaknya dibayar oleh negara. PPh 21 DTP peserta magang adalah insentif berupa PPh Pasal 21 (pajak atas penghasilan orang pribadi dari pekerjaan atau kegiatan) yang ditanggung pemerintah atas penghasilan peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Dasar hukumnya PMK 6/2026, dan insentif ini berlaku untuk masa pajak Oktober 2025 sampai Desember 2026.
Artikel ini mengajak Anda membedah siapa yang berhak, bagaimana pajaknya dihitung, apa kewajiban pihak yang membayar uang saku, sampai apa yang terjadi ketika insentif berakhir. Bagian terakhir ini justru paling penting, karena peserta angkatan kedua baru akan menyelesaikan magangnya pada awal 2027, setelah masa insentif habis.
Apakah Uang Saku Peserta Magang Nasional Kena PPh 21?
Secara hukum ketenagakerjaan, peserta magang nasional bukan pegawai dan uang sakunya bukan gaji. Uang saku itu adalah bantuan pemerintah yang diberikan selama peserta mengikuti pelatihan kerja di perusahaan atau instansi. Namun, UU PPh memakai definisi penghasilan yang sangat luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Peta lengkapnya bisa Anda lihat dalam tulisan jenis penghasilan yang dikenakan PPh.
Karena itu, Pasal 2 ayat (1) PMK 6/2026 menegaskan bahwa penghasilan peserta pemagangan tetap menjadi objek pemotongan PPh 21. Uang saku ini juga berbeda dari beasiswa, yang dengan syarat tertentu dikecualikan dari objek pajak, sebagaimana diuraikan dalam Pajak Penghasilan atas beasiswa. Uang saku magang adalah imbalan atas keikutsertaan dalam kegiatan, bukan bantuan biaya pendidikan.
Lalu bagaimana cara menghitungnya? Lampiran PMK 6/2026 menghitung PPh 21 peserta magang dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu 5% untuk lapisan pertama, dikalikan langsung dengan penghasilan bruto. Artinya, pada saat pemotongan tidak ada pengurangan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak, batas penghasilan setahun yang bebas pajak) dan tidak ada biaya jabatan. Pola ini mirip perlakuan bagi peserta kegiatan dan berbeda jauh dari pegawai tetap yang memakai TER (tarif efektif rata-rata bulanan), sebagaimana dibahas dalam cara hitung PPh 21 bulanan dan Desember dengan skema TER.
Apa Dasar Hukum PPh 21 DTP Peserta Magang?
Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima dan/atau Diperoleh Peserta Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. Pertimbangannya ada dua, yaitu mendukung program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi dan memberi stimulus ekonomi bagi pesertanya. Istilah DTP (ditanggung pemerintah) berarti pajaknya tetap terutang, tetapi dibayar dari anggaran negara, bukan dari kantong peserta.
Menariknya, PMK ini berlaku surut. Peraturan baru terbit pada Februari 2026, tetapi masa insentifnya dimulai sejak Oktober 2025, sehingga peserta angkatan pertama yang mulai magang pada akhir 2025 ikut tercakup. Berikut urutan waktunya.
| Waktu | Peristiwa |
|---|---|
| Masa Pajak Oktober 2025 | Awal periode insentif (berlaku surut) |
| 9 Februari 2026 | PMK 6/2026 ditetapkan |
| 19 Februari 2026 | PMK 6/2026 diundangkan dan langsung berlaku |
| 20 Februari 2026 | Batas laporan realisasi insentif untuk masa Oktober sampai Desember 2025 |
| 10 Agustus 2026 | Angkatan kedua magang nasional mulai, dengan durasi 6 bulan |
| Masa Pajak Desember 2026 | Akhir periode insentif |
Program pemagangannya sendiri diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan dapat diakses melalui laman MagangHub Kemnaker. Pedoman pemberian bantuannya mengacu pada Permenaker 8/2025 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker 11/2025. Kedua aturan ketenagakerjaan inilah yang menentukan siapa yang sah disebut peserta.
Siapa yang Berhak atas PPh 21 DTP Peserta Magang?
Pasal 1 PMK 6/2026 mendefinisikan program pemagangan lulusan perguruan tinggi sebagai pelatihan kerja di bawah pendampingan, bimbingan, atau pengawasan mentor, untuk meningkatkan keterampilan lulusan perguruan tinggi. Pesertanya adalah lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program tersebut. Jadi, kata kuncinya ada dua: sudah lulus, dan terdaftar dalam program pemerintah.
Selain itu, Pasal 5 menetapkan tiga syarat yang semuanya harus dipenuhi. Pertama, peserta memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan/atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tercatat di Dukcapil dan sudah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. Kedua, peserta memang tercatat sebagai peserta menurut pedoman bantuan pemerintah program pemagangan. Ketiga, peserta tidak sedang menerima insentif PPh 21 DTP lain, misalnya insentif bagi pegawai sektor padat karya dan pariwisata dalam PMK 105/2025.
Syarat pertama terdengar sepele, padahal paling sering menjadi ganjalan. NIK yang belum padan dengan data DJP membuat sistem tidak mengenali peserta sebagai wajib pajak yang sah. Jika Anda belum yakin soal fungsi NPWP dan NIK, tulisan NPWP: identitas Wajib Pajak dan tanggung jawab pajak bisa membantu.
Penghasilan Apa Saja yang Ditanggung?
Pasal 2 ayat (2) PMK 6/2026 menyebut tiga jenis penghasilan yang mendapat insentif. Pertama, bantuan pemerintah berupa uang saku atau imbalan sejenis. Kedua, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian), yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah. Ketiga, penghasilan lain dengan nama apa pun yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah kepada peserta.
Perhatikan frasa “oleh pemerintah” yang muncul berulang kali. Konsekuensinya, tambahan yang dibayar sendiri oleh perusahaan tempat magang, misalnya uang makan, uang transportasi, atau bonus proyek, tidak ikut dijangkau PMK 6/2026. Atas tambahan semacam itu, perusahaan tetap memotong PPh 21 sesuai ketentuan umum.
Siapa yang Tidak Tercakup?
Mahasiswa yang magang sebagai bagian dari kurikulum kampus tidak termasuk, karena statusnya belum lulus. Begitu pula fresh graduate yang magang secara mandiri di perusahaan di luar program pemerintah. Uang saku mereka tetap dipotong PPh 21 dengan cara biasa, tanpa ditanggung pemerintah.
Bagaimana Mekanisme PPh 21 DTP Peserta Magang Bekerja?
Bagian ini memang agak berputar-putar, jadi wajar kalau terasa membingungkan pada awalnya. Pajaknya tetap dihitung seperti biasa, tetapi tidak dipotong dari uang saku. Sebagai gantinya, Pasal 6 ayat (1) mewajibkan pemotong pajak membayarkan PPh 21 DTP itu secara tunai pada saat yang sama dengan pembayaran penghasilan.
Bayangkan sebuah tagihan pajak yang tetap tercetak di bukti potong, tetapi dilunasi oleh negara. Peserta tetap tercatat sebagai pihak yang dipotong, sementara uang yang masuk ke rekeningnya sama dengan nilai uang saku yang dijanjikan. Itulah sebabnya peserta menerima uang saku secara utuh.
Pasal 6 ayat (2) lalu menutup celah yang mungkin terpikirkan. PPh 21 DTP yang dibayarkan tunai itu tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai pajak. Tanpa ketentuan ini, insentif pajak justru bisa menimbulkan pajak baru, dan tentu itu bukan maksud pembentuk aturan.
Apa Kewajiban Pemberi Kerja atas PPh 21 DTP Peserta Magang?
Istilah “pemberi kerja” perlu diluruskan lebih dulu, karena banyak orang salah paham soal ini, termasuk bagian HRD perusahaan tempat magang. Dalam PMK 6/2026, pemotong pajaknya adalah instansi pemerintah yang membayarkan penghasilan. Contoh dalam Lampiran PMK 6/2026 menunjukkan pembayaran bantuan bisa disalurkan melalui perusahaan penyelenggara pemagangan, tetapi PPh 21 DTP-nya tetap dibayarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebagai pemotong, instansi pemerintah memikul empat kewajiban. Ia menghitung PPh 21 atas penghasilan bruto peserta, lalu membayarkan PPh 21 DTP secara tunai saat uang saku dibayar. Ia juga membuat bukti potong BP21 (bukti pemotongan PPh 21 untuk penerima selain pegawai tetap) dengan keterangan insentif pada kolom B.1 dan kode objek pajak 21-100-16, yaitu imbalan kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Terakhir, ia menyampaikan laporan realisasi secara elektronik paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Pembagian peran antarpihak dapat dirangkum sebagai berikut.
| Pihak | Peran | Kewajiban pajak terkait magang |
|---|---|---|
| Instansi pemerintah pembayar (Kemnaker) | Pemotong PPh 21 | Menghitung PPh 21, membayar PPh 21 DTP tunai, membuat BP21 kode 21-100-16, melapor realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya |
| Perusahaan atau instansi tempat magang | Penyelenggara pemagangan | Bukan pemotong atas uang saku dari pemerintah, tetapi wajib memotong PPh 21 biasa atas tambahan yang dibayar sendiri |
| Peserta magang | Penerima penghasilan | Memastikan NIK atau NPWP valid, tidak menerima DTP lain, dan menyimpan bukti potong |
Jika Anda masih sering tertukar antara pemotongan PPh 21, 22, dan 23, ulasan perbedaan PPh Pasal 21, 22, dan 23 di era Coretax bisa menjadi pegangan. Bagi perusahaan yang juga mempekerjakan tenaga harian, perlakuannya berbeda lagi dan dibahas dalam PPh 21 pegawai tidak tetap dan harian.
Contoh Kasus PPh 21 DTP Peserta Magang dengan Angka
Supaya lebih konkret, mari kita lihat tiga situasi. Nama di bawah ini fiktif, sedangkan angka penghasilan bruto mengikuti contoh dalam Lampiran PMK 6/2026.
Kasus 1: Nadia, Uang Saku Diterima Utuh
Nadia, lulusan 2025 berstatus TK/0 (tidak kawin, tanpa tanggungan), mengikuti magang nasional selama 6 bulan. Setiap bulan ia menerima penghasilan bruto Rp5.413.561, terdiri dari uang saku ditambah iuran JKK dan JKM yang dibayar pemerintah. Nadia memenuhi ketiga syarat insentif.
| Keterangan | Tanpa insentif | Dengan PPh 21 DTP |
|---|---|---|
| Penghasilan bruto sebulan | Rp5.413.561 | Rp5.413.561 |
| Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a | 5% | 5% |
| PPh 21 terutang | Rp270.678 | Rp270.678 |
| Ditanggung pemerintah | Rp0 | Rp270.678 |
| Dipotong dari uang saku | Rp270.678 | Rp0 |
Selama 6 bulan, PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk Nadia berjumlah 6 × Rp270.678 = Rp1.624.068. Nadia menerima uang saku utuh setiap bulan, sementara bukti potong BP21 tetap terbit atas namanya. Bukti potong ini sebaiknya ia unduh dan simpan.
Kasus 2: Nadia dan SPT Tahunan
Total penghasilan bruto Nadia selama magang adalah 6 × Rp5.413.561 = Rp32.481.366, jauh di bawah PTKP TK/0 sebesar Rp54.000.000 setahun. Ia juga tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dengan kondisi ini, Nadia tergolong wajib pajak PPh tertentu, sehingga Pasal 9 ayat (1) PMK 6/2026 membebaskannya dari kewajiban menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan, laporan pajak tahunan) Tahunan PPh Orang Pribadi.
Bagaimana jika Nadia tetap melapor SPT dan mengkreditkan bukti potong DTP senilai Rp1.624.068? SPT-nya akan tampak lebih bayar (pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terutang), karena pajak terutang setahunnya nihil. Namun, Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa lebih bayar yang semata-mata timbul dari bukti potong PPh 21 DTP dianggap tidak ada, sehingga tidak dikembalikan. Logikanya sederhana: uang itu dibayar negara, bukan diambil dari kantong Nadia.
Di sini terlihat nilai insentif yang sesungguhnya. Tanpa DTP, uang saku Nadia akan dipotong Rp1.624.068, lalu ia harus menempuh restitusi pajak untuk memintanya kembali. Dengan DTP, uangnya utuh sejak awal dan tidak ada prosedur pengembalian yang perlu diurus.
Kasus 3: Bima, Angkatan Kedua yang Melewati Tahun 2026
Bima mulai magang pada 10 Agustus 2026 bersama angkatan kedua, dengan durasi 6 bulan sehingga baru selesai sekitar Februari 2027. Anggaplah penghasilan brutonya sama dengan Nadia dan dibayar penuh setiap bulan. Uang saku Agustus sampai Desember 2026 tercakup PMK 6/2026, tetapi Januari dan Februari 2027 berada di luar masa insentif.
| Masa pembayaran | Status insentif | PPh 21 | Dipotong dari uang saku |
|---|---|---|---|
| Agustus sampai Desember 2026 (5 bulan) | Ditanggung pemerintah | Rp1.353.390 | Rp0 |
| Januari 2027 | Di luar PMK 6/2026 | Rp270.678 | Rp270.678 |
| Februari 2027 | Di luar PMK 6/2026 | Rp270.678 | Rp270.678 |
Jika tidak ada peraturan baru, uang saku Bima pada dua bulan terakhir akan dipotong total Rp541.356. Andaikan Bima tidak punya penghasilan lain sepanjang 2027, penghasilan brutonya setahun hanya Rp10.827.122, sehingga pajak terutangnya nihil dan potongan Rp541.356 menjadi lebih bayar. Kelebihan ini dapat ia minta kembali lewat SPT Tahunan 2027 sesuai mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak, karena berbeda dengan Kasus 2, potongan ini benar-benar diambil dari uang sakunya.
Lain halnya jika Bima langsung bekerja setelah magang. Potongan Rp541.356 itu menjadi kredit pajak yang mengurangi PPh terutang setahunnya, sebagaimana logika dalam panduan penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi.
Apa yang Terjadi Setelah Insentif PPh 21 DTP Magang Berakhir?
PMK 6/2026 secara tegas berlaku untuk tahun anggaran 2026, dengan masa pajak Desember 2026 sebagai batas akhirnya. Insentif DTP dibiayai dari anggaran negara tahun berjalan, sehingga kelanjutannya membutuhkan dasar hukum baru untuk tahun berikutnya. Tanpa peraturan baru, sejak masa pajak Januari 2027 penghasilan peserta magang kembali dipotong PPh 21 secara normal, seperti dalam Kasus 3.
Sinyal kelanjutan sebenarnya sudah ada. Setelah rapat terbatas di Istana pada 30 September 2026, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa program magang nasional akan dilanjutkan pada 2027 untuk sekitar 150 ribu peserta. Pemerintah juga merencanakan PPh 21 DTP pada 2027 bagi pekerja seluruh sektor dengan gaji di bawah Rp10 juta. Namun, hingga artikel ini ditulis, belum terlihat PMK yang secara khusus memperpanjang PPh 21 DTP bagi peserta magang.
Ada satu hal yang perlu dicermati dari rencana perluasan itu. Insentif untuk pekerja bergaji di bawah Rp10 juta ditujukan bagi pegawai, sedangkan peserta magang bukan pegawai dan dipotong dengan skema yang berbeda. Jadi, peserta magang belum tentu otomatis tercakup oleh insentif pekerja tersebut, dan semuanya akan bergantung pada rumusan peraturan yang terbit nanti.
Bagi instansi pemotong, akhir masa insentif juga belum berarti akhir kewajiban. Laporan realisasi untuk masa Desember 2026 tetap harus disampaikan paling lambat 20 Januari 2027. Sistem pembayaran uang saku juga perlu disiapkan untuk dua kemungkinan, yaitu dilanjutkan dengan PMK baru atau kembali ke pemotongan normal.
Hal yang Sering Keliru soal PPh 21 Peserta Magang
Kekeliruan pertama adalah mengira DTP berarti uang saku bukan objek pajak. Uang saku tetap objek PPh 21, pajaknya tetap dihitung, dan bukti potongnya tetap terbit. Yang berubah hanya siapa yang menanggung pembayarannya.
Kekeliruan kedua adalah menganggap perusahaan tempat magang wajib memotong pajak atas uang saku dari pemerintah. Pemotongnya instansi pemerintah yang membayar, bukan perusahaan penyelenggara. Sebaliknya, perusahaan sering lupa bahwa tambahan yang dibayar dari kasnya sendiri tidak ditanggung pemerintah dan tetap harus dipotong PPh 21 biasa.
Kekeliruan ketiga menyangkut SPT Tahunan. Sebagian peserta mengira bukti potong DTP bisa dijadikan alasan meminta restitusi, padahal Pasal 9 ayat (2) menutup kemungkinan itu. Bagi peserta yang penghasilannya di bawah PTKP dan tidak berusaha, cukup pahami bahwa Anda dikecualikan dari kewajiban lapor, sedangkan gambaran umum pelaporannya bisa dibaca dalam SPT dalam sistem Coretax.
Secara praktis, ada tiga kebiasaan yang layak dibangun peserta. Pertama, pastikan NIK Anda sudah padan dengan data DJP sebelum uang saku pertama cair. Kedua, unduh dan simpan bukti potong BP21 setiap bulan dari akun Coretax Anda. Ketiga, jika magang Anda melewati Desember 2026, pantau terbitnya peraturan baru agar tidak kaget saat uang saku Januari 2027 berkurang.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang PPh 21 DTP Peserta Magang
Apakah peserta magang nasional wajib lapor SPT Tahunan?
Tidak selalu. Peserta yang penghasilan setahunnya di bawah PTKP dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tergolong wajib pajak PPh tertentu, sehingga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Jika ada penghasilan lain yang membuat totalnya melewati PTKP, kewajiban lapor tetap berlaku.
Apakah mahasiswa yang magang juga mendapat insentif ini?
Tidak. PMK 6/2026 hanya berlaku bagi lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program pemagangan pemerintah. Mahasiswa yang magang sebagai bagian dari kurikulum kampus tidak memenuhi definisi peserta pemagangan.
Sampai kapan PPh 21 DTP peserta magang berlaku?
Insentif berlaku untuk masa pajak Oktober 2025 sampai Desember 2026. Penghasilan yang dibayarkan sejak Januari 2027 hanya akan ditanggung pemerintah jika terbit peraturan baru untuk tahun anggaran 2027.
Apakah uang makan atau transport dari perusahaan tempat magang juga ditanggung?
Tidak. Insentif hanya menjangkau penghasilan yang dibayarkan atau terutang oleh pemerintah. Tambahan dari perusahaan tempat magang tetap dipotong PPh 21 oleh perusahaan tersebut sesuai ketentuan umum.
Menyikapi PPh 21 DTP Peserta Magang dengan Tenang
PPh 21 DTP peserta magang pada intinya membuat uang saku diterima utuh, tanpa menghapus status uang saku itu sebagai objek pajak. Bagi peserta, memahami mekanisme ini sudah cukup untuk menghindari salah paham, mulai dari soal SPT sampai harapan restitusi yang keliru. Anda tidak perlu menjadi ahli pajak untuk mengurusnya, cukup memastikan data diri benar dan dokumen tersimpan rapi.
Langkah berikutnya cukup konkret: cek kepadanan NIK Anda di Coretax, simpan setiap bukti potong BP21, dan catat kapan masa magang Anda berakhir. Jika magang Anda melewati akhir 2026, ikuti perkembangan peraturan untuk 2027, karena di situlah nasib uang saku Januari Anda ditentukan. Untuk menyegarkan konsep dasarnya, panduan Pajak Penghasilan dan tulisan Surat Pemberitahuan sebagai pilar kepatuhan pajak bisa menjadi titik awal yang baik.
Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.







Tinggalkan Balasan