Minggu ini Anda membuka kotak masuk dan menemukan email resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang bukti potong PPh yang hilang dari SPT Tahunan 2025? Tarik napas dulu, Anda tidak sendirian. DJP mengirimkan email imbauan serupa kepada 475.698 wajib pajak yang terdeteksi hapus bukti potong di SPT Tahunan melalui Coretax. Email itu adalah pengingat, bukan surat tagihan, dan masih ada waktu untuk membereskannya tanpa sanksi bunga.
Menurut Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi menghapus bukti potong dari draf SPT Tahunan 2025 agar SPT-nya tidak berstatus kurang bayar. Email dikirim kepada mereka yang menghapus bukti potong nonfinal yang valid dengan nilai di atas Rp100.000, dengan potensi PPh sekitar Rp2,01 triliun. DJP menyebut pendekatan ini sebagai imbauan berbasis perilaku (behavioral nudging), yaitu pesan sederhana dan terarah agar wajib pajak membetulkan SPT secara sukarela.
Artikel ini menjelaskan mengapa menghapus bukti potong tidak menghilangkan jejak pajak, mengapa SPT bisa mendadak kurang bayar, apa risikonya jika email diabaikan, dan bagaimana cara membetulkan SPT sebelum 31 Desember 2026 agar bebas sanksi bunga.
Mengapa Menghapus Bukti Potong di Coretax Tidak Menghilangkan Jejak Pajak?
Bukti potong (bupot) adalah dokumen yang dibuat pemotong pajak, misalnya pemberi kerja atau penyelenggara seminar, saat memotong PPh dari penghasilan Anda. Pemotong melaporkan bupot itu ke DJP lewat SPT Masa miliknya. Coretax lalu mengisikan data tersebut secara otomatis (prepopulated) ke draf SPT Tahunan Anda, lengkap dengan penghasilan dan kredit pajaknya.
Coretax memang mengizinkan wajib pajak menghapus bupot dari draf SPT, karena ada kalanya bupot memang keliru. Namun, yang terhapus hanya baris di draf SPT Anda, bukan data di basis data DJP. Bupot yang sudah dilaporkan pemotong tetap tersimpan di sistem dan dapat dipadankan dengan SPT yang Anda laporkan.
Bayangkan seperti menyobek satu halaman dari salinan buku tabungan Anda. Halaman di tangan Anda hilang, tetapi catatan transaksi di bank tetap utuh. Begitu SPT dikirim, sistem langsung bisa melihat selisih antara penghasilan yang dilaporkan pemotong dan penghasilan yang Anda laporkan sendiri.
Mengapa Bukti Potong Tambahan Membuat SPT Kurang Bayar?
Ini pertanyaan yang paling sering muncul: “Pajaknya kan sudah dipotong, kenapa saya masih harus bayar lagi?” Jawabannya ada pada sifat tarif progresif Pasal 17 UU PPh, yaitu tarif yang makin tinggi seiring naiknya penghasilan kena pajak. Setiap pemotong menghitung PPh hanya atas penghasilan yang ia bayarkan, tanpa tahu penghasilan Anda dari tempat lain.
Ambil contoh honor narasumber. Menurut PMK 168/2023, PPh Pasal 21 bukan pegawai dihitung dari 50% penghasilan bruto dikali tarif Pasal 17, dan untuk honor sekali bayar biasanya jatuh di lapisan terendah 5%. Tarif efektifnya hanya 2,5% dari honor. Padahal, ketika honor itu digabung dengan gaji di SPT Tahunan, ia ditambahkan di atas gaji dan dikenai tarif lapisan berikutnya, yang bagi banyak karyawan sudah 15% atau lebih.
Pola yang sama terjadi pada komisi, penghasilan dari pekerjaan sampingan, atau pegawai yang pindah kerja dan menerima dua bupot dari dua pemberi kerja. Logika penghitungan ulang tarif ini mirip dengan penghitungan PPh 21 masa Desember yang dibahas dalam PPh 21 Masa Desember Melonjak atau Malah Lebih Bayar?. Jadi, kurang bayar di SPT Tahunan bukan tanda Anda dipajaki dua kali, melainkan penyesuaian ke tarif yang memang seharusnya berlaku atas total penghasilan.
Apa Risikonya Jika Email Imbauan DJP Diabaikan?
Email yang Anda terima adalah bentuk surat imbauan dalam kerangka pengawasan kepatuhan menurut PMK 111/2025. Surat imbauan meminta wajib pajak meneliti kembali datanya dan, bila memang ada yang belum benar, membetulkan SPT. Menurut PMK ini, tanggapan atas imbauan disampaikan paling lama 14 hari sejak imbauan dikirim ke email terdaftar atau diterbitkan di akun Coretax.
Jika imbauan tidak ditindaklanjuti, DJP dapat melanjutkan dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK wajib dijawab dengan penjelasan atau dengan memenuhi kewajiban yang belum dijalankan. Bila tanggapannya tidak memadai, pengawasan dapat berlanjut ke usulan pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan dimulai, hak untuk membetulkan SPT secara sukarela tidak lagi tersedia.
| Tahap | Yang terjadi | Yang sebaiknya Anda lakukan |
|---|---|---|
| Email imbauan | DJP meminta Anda meneliti bupot dan membetulkan SPT bila perlu | Cocokkan bupot, lalu betulkan SPT atau siapkan penjelasan |
| SP2DK | DJP meminta penjelasan resmi atas selisih data | Tanggapi dalam batas waktu dengan bukti pendukung |
| Pemeriksaan | Pemeriksa menguji kepatuhan dan dapat menerbitkan ketetapan pajak | Pembetulan sukarela tidak lagi bisa dilakukan |
Mekanisme pengawasan ini dibahas lebih lengkap dalam Membedah PMK 111 Tahun 2025: Panduan Lengkap Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Satu hal yang perlu diingat, Pasal 8 ayat (1) UU KUP memberi hak membetulkan SPT atas kemauan sendiri selama DJP belum memulai pemeriksaan. Jendela itu masih terbuka, jadi manfaatkan sekarang.
Menghapus bupot yang sah juga menyentuh persoalan yang lebih serius, yaitu SPT yang isinya tidak benar. Perbedaan antara kekeliruan, penghindaran pajak, dan pengelakan pajak dapat Anda baca dalam Penghindaran Pajak vs Pengelakan Pajak. Karena itu, respons cepat dan jujur jauh lebih aman daripada menunggu.
Contoh Kasus dan Simulasi Pembetulan SPT Tahunan
Bagian ini memang padat angka, tetapi kita telusuri pelan-pelan. Budi adalah karyawan tetap berstatus kawin dengan satu tanggungan (K/1). Penghasilan neto dari kantornya selama 2025 Rp180.000.000, dan pemberi kerja sudah memotong PPh 21 setahun sesuai bupot A1.
Sepanjang 2025, Budi juga menjadi pembicara seminar di tiga perusahaan dengan honor Rp10.000.000 per acara, total Rp30.000.000. Setiap penyelenggara memotong PPh 21 bukan pegawai sebesar 5% × 50% × Rp10.000.000 = Rp250.000, sehingga total PPh 21 atas honor Rp750.000. Saat mengisi SPT di Coretax, ketiga bupot honor itu muncul dan SPT berubah menjadi kurang bayar, lalu Budi menghapusnya agar SPT tampak nihil.
SPT Versi Budi Tanpa Bupot Honor
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penghasilan neto dari pekerjaan | Rp180.000.000 |
| PTKP K/1 (Rp54 juta + Rp4,5 juta + Rp4,5 juta) | (Rp63.000.000) |
| Penghasilan kena pajak | Rp117.000.000 |
| PPh terutang (5% × Rp60 juta + 15% × Rp57 juta) | Rp11.550.000 |
| Kredit PPh 21 dari kantor | (Rp11.550.000) |
| Status SPT | Nihil |
SPT Pembetulan dengan Seluruh Bupot
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Penghasilan neto dari pekerjaan | Rp180.000.000 |
| Honor narasumber (3 bupot) | Rp30.000.000 |
| Total penghasilan neto | Rp210.000.000 |
| PTKP K/1 | (Rp63.000.000) |
| Penghasilan kena pajak | Rp147.000.000 |
| PPh terutang (5% × Rp60 juta + 15% × Rp87 juta) | Rp16.050.000 |
| Kredit PPh 21 dari kantor | (Rp11.550.000) |
| Kredit PPh 21 atas honor (3 bupot) | (Rp750.000) |
| PPh kurang bayar | Rp3.750.000 |
Angka Rp3.750.000 itu bisa dibaca dengan cara yang lebih sederhana. Honor Rp30 juta seharusnya dikenai tarif 15%, yaitu Rp4.500.000, sedangkan yang sudah dipotong baru Rp750.000. Selisihnya adalah kurang bayar yang selama ini “tersembunyi” karena bupot dihapus.
Berapa Sanksi Bunga yang Bisa Dihemat?
Pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar pada dasarnya dikenai sanksi bunga menurut Pasal 8 ayat (2) UU KUP, dihitung sejak batas akhir penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran. Sebagai ilustrasi, dengan tarif bunga 1,02% per bulan dan pelunasan pada pertengahan Desember 2026, bunganya sekitar 9 bulan × 1,02% × Rp3.750.000 = Rp344.250. Tarif sebenarnya mengikuti keputusan Menteri Keuangan yang berlaku, jadi angka ini hanya gambaran.
Kabar baiknya, KEP-239/PJ/2026 menghapus sanksi administratif atas pembetulan SPT Tahunan sampai tahun pajak 2025 yang dilakukan atas kemauan sendiri dan menyebabkan kurang bayar. Besarnya penghapusan bergantung pada kapan pembetulan disampaikan dan pajaknya dilunasi.
| Waktu pembetulan dan pelunasan | Pengurangan sanksi | Sanksi yang ditanggung Budi (ilustrasi) |
|---|---|---|
| 8 Oktober sampai 31 Desember 2026 | 100% | Rp0 |
| 1 Januari sampai 31 Maret 2027 | 50% | Sekitar separuh bunga, dan bunganya terus bertambah per bulan |
| 1 April sampai 30 Juni 2027 | 25% | Sekitar tiga perempat bunga |
| Mulai 1 Juli 2027 | Tidak ada | Bunga penuh |
Jadi, jika Budi membetulkan SPT dan melunasi Rp3.750.000 sebelum 31 Desember 2026, ia cukup membayar pokok pajaknya tanpa bunga. Syarat dan batas waktunya diulas lengkap dalam Penghapusan Sanksi Pajak KEP-239/PJ/2026: Syarat dan Batas Waktu.
Tips Praktis setelah Menerima Email DJP
Pastikan Emailnya Asli, Bukan Phishing
Momen seperti ini sering dimanfaatkan penipu yang mengatasnamakan DJP. Email resmi DJP selalu dikirim dari alamat berakhiran @pajak.go.id, dan pembayaran pajak tidak pernah dilakukan ke rekening pribadi, melainkan memakai kode billing resmi. Jangan membuka lampiran atau tautan yang mencurigakan, cocokkan isi email dengan data di akun Coretax Anda, dan bila ragu, tanyakan ke Kring Pajak 1500200 atau KPP terdaftar.
Cocokkan Bupot sebelum Membetulkan SPT
Buka daftar bupot Anda di Coretax dan bandingkan dengan catatan penghasilan sepanjang 2025. Jika semua bupot memang benar, langkahnya adalah pembetulan SPT. Jika ada bupot yang keliru, misalnya ganda, salah NPWP, atau nilainya tidak sesuai, minta pemotong menerbitkan bupot pembetulan atau pembatalan, lalu sampaikan penjelasan beserta buktinya sebagai tanggapan atas imbauan.
Tarik Kembali Bupot lewat SPT Pembetulan Coretax
Pembetulan dilakukan dengan membuat SPT Tahunan pembetulan untuk tahun pajak 2025 di Coretax. Pada lampiran kredit pajak dan penghasilan, muat kembali bupot yang sebelumnya dihapus sehingga penghasilan dan kredit pajaknya ikut tercantum. Coretax akan menghitung ulang PPh terutang, dan kurang bayar perlu dilunasi dengan kode billing atau saldo deposit sebelum SPT pembetulan dikirim.
Langkah teknis pembetulan, termasuk skema penggantian SPT (replace) yang baru, dijelaskan dalam Cara Pembetulan SPT di Coretax: Skema Replace PER-12/2026. Simpan bukti penerimaan elektronik dan bukti bayar, karena keduanya menjadi bukti bahwa Anda sudah menindaklanjuti imbauan.
Jangan Tunggu Akhir Desember
Penghapusan sanksi 100% hanya berlaku sampai 31 Desember 2026, dan sistem biasanya padat menjelang tenggat. Selain itu, tanggapan atas imbauan idealnya disampaikan dalam 14 hari. Membetulkan SPT sekarang berarti Anda menutup risiko SP2DK sekaligus menghemat bunga.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Hapus Bukti Potong di SPT
Apakah boleh menghapus bukti potong dari draf SPT Tahunan di Coretax?
Boleh secara teknis, tetapi hanya tepat jika bupot itu memang keliru. Bupot yang sah tetap tercatat di sistem DJP, sehingga menghapusnya membuat SPT tidak benar dan dapat memicu imbauan atau SP2DK.
Apakah email blast DJP soal bukti potong sama dengan SP2DK?
Tidak. Email tersebut adalah imbauan agar wajib pajak meneliti dan membetulkan SPT secara sukarela. SP2DK adalah tahap berikutnya yang dapat diterbitkan jika imbauan tidak ditindaklanjuti.
Mengapa pajak honor yang sudah dipotong masih menyebabkan kurang bayar?
Karena pemotong menghitung PPh atas honornya saja, umumnya dengan tarif efektif 2,5%. Saat digabung dengan gaji di SPT Tahunan, honor dikenai tarif progresif sesuai total penghasilan, misalnya 15%, sehingga timbul selisih yang harus dibayar.
Apakah pembetulan SPT setelah menerima email DJP tetap bebas sanksi bunga?
Selama pemeriksaan belum dimulai, pembetulan masih dilakukan atas kemauan sendiri menurut Pasal 8 ayat (1) UU KUP. Jika pembetulan disampaikan dan kurang bayarnya dilunasi sampai 31 Desember 2026, sanksinya dapat dihapus 100% berdasarkan KEP-239/PJ/2026.
Bereskan Sekarang, selagi Masih Bebas Bunga
Email dari DJP soal bukti potong yang terhapus bukan alasan untuk panik, tetapi juga bukan pesan untuk diabaikan. Data bupot tetap ada di sistem, jadi pilihan yang paling aman dan paling murah adalah membetulkan SPT secara sukarela. Dengan KEP-239/PJ/2026, yang perlu Anda bayar hanyalah pokok pajak, selama semuanya selesai sebelum akhir tahun.
Langkah berikutnya cukup konkret: pastikan email berasal dari @pajak.go.id, buka daftar bupot di Coretax, hitung ulang SPT dengan seluruh bupot yang sah, lunasi kurang bayarnya, lalu kirim SPT pembetulan sebelum 31 Desember 2026. Untuk menyegarkan aturan dasarnya, Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bisa menjadi titik awal yang baik.
Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
Rujukan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 7 dan Pasal 17.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, perpajakan.ddtc.co.id.
- DDTCNews, 1,9 Juta WP Sengaja Hapus Bupot PPh, 475.000 Dikirimi Email Blast, 12 November 2026.
- DDTCNews, WP Hapus Bukti Potong di SPT, DJP Bisa Lanjutkan dengan SP2DK, 12 November 2026.







Tinggalkan Balasan