Karyawan memeriksa slip gaji akhir tahun di meja kerja dengan kalkulator dan kalender

Slip gaji dari Januari sampai November terlihat tenang dengan potongan yang hampir sama setiap bulan, lalu mengapa PPh 21 Desember tiba-tiba melonjak berkali lipat? Di meja sebelah, rekan kerja Anda justru tidak dipotong pajak sama sekali pada Desember dan malah menerima uang kembali. Pemandangan seperti ini muncul hampir setiap akhir tahun, baik di grup obrolan karyawan maupun di ruang kerja bagian payroll. Wajar kalau Anda bingung, karena dua kejadian yang tampak berlawanan itu sebenarnya lahir dari logika yang sama.

Jawaban singkatnya, PPh 21 Desember adalah penghitungan pajak setahun yang sesungguhnya, bukan potongan bulanan biasa. TER (Tarif Efektif Rata-rata, persentase yang dikalikan langsung dengan penghasilan bruto bulanan) yang dipakai dari Januari sampai November hanyalah cicilan. Pada Desember, pajak setahun dihitung ulang dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, lalu dikurangi seluruh cicilan tadi. Hasilnya bisa berupa kekurangan yang besar, bisa pula minus alias lebih bayar.

Langkah teknisnya sudah diuraikan dalam tulisan cara hitung PPh 21 bulanan dan Desember dengan skema TER. Kali ini kita melangkah lebih dalam: mengapa cicilan TER bisa meleset, kapan melesetnya ke atas dan kapan ke bawah, serta bagaimana bonus di pertengahan tahun justru membuat Desember lebih bayar. Simulasinya dibuat lengkap dengan angka, supaya Anda bisa mencocokkannya dengan slip gaji sendiri.

Mengapa PPh 21 Desember Dihitung Berbeda dari Bulan Lainnya?

Perbedaan itu bukan kebijakan perusahaan, melainkan perintah aturan. Pasal 15 ayat (1) PMK Nomor 168 Tahun 2023 membagi pemotongan PPh 21 pegawai tetap menjadi dua pola. Untuk setiap masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, pajak dihitung dengan tarif efektif bulanan dikalikan penghasilan bruto. Untuk Masa Pajak Terakhir, pajaknya sebesar selisih antara PPh 21 terutang setahun dan PPh 21 yang sudah dipotong pada bulan-bulan sebelumnya.

Pasal 15 ayat (2) PMK yang sama lalu menegaskan bahwa PPh 21 terutang setahun dihitung dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Tarif efektif bulanannya sendiri ditetapkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 dan berlaku sejak 1 Januari 2024. Jadi, sejak awal TER memang dirancang sebagai alat bantu pemotongan, sedangkan ukuran akhirnya tetap tarif progresif yang sama dengan yang dipakai dalam SPT Tahunan.

Masa Pajak Terakhir (bulan penutup tempat pajak setahun dihitung ulang) umumnya jatuh pada Desember. Bagi pegawai yang berhenti bekerja di tengah tahun, bulan berhentinya itulah yang menjadi Masa Pajak Terakhir di pemberi kerja tersebut. Seluruh pembahasan di bawah memakai kasus yang paling umum, yaitu karyawan yang bekerja penuh setahun pada satu pemberi kerja.

Sebagai pengingat, berikut lapisan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang dipakai pada Masa Pajak Terakhir.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak setahunTarif
sampai dengan Rp60.000.0005%
di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.00015%
di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.00025%
di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.00030%
di atas Rp5.000.000.00035%

Bagaimana Logika TER Bekerja? Ia Hanya Memotret Satu Bulan

Cara paling mudah memahami TER adalah membayangkan sebuah kamera yang hanya memotret satu bulan. Kamera itu tidak tahu berapa gaji Anda bulan lalu, apalagi bulan depan. Ia melihat bruto bulan ini, lalu memotong pajak seolah-olah angka yang sama akan terulang dua belas kali dalam setahun.

Dugaan ini bisa kita uji sendiri. Ambil karyawan berstatus TK/0 (tidak kawin, tanpa tanggungan) dengan bruto tetap setiap bulan, lalu hitung pajak setahunnya dengan Pasal 17 setelah dikurangi biaya jabatan dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak, batas penghasilan setahun yang bebas pajak). Bagi pajak setahun itu dengan bruto setahun, lalu bandingkan hasilnya dengan tarif TER kategori A untuk bruto bulanan yang sama.

Bruto bulanan (Rp)Bruto disetahunkan (Rp)PPh setahun Pasal 17 (Rp)Tarif efektif sebenarnyaTER kategori A
10.000.000120.000.0003.000.0002,50%2%
15.000.000180.000.00012.000.0006,67%6%
25.000.000300.000.00030.000.00010,00%10%
60.000.000720.000.000142.000.00019,72%20%

Asumsi tabel: status TK/0 dengan PTKP Rp54.000.000, biaya jabatan 5% dibatasi Rp6.000.000 setahun, tanpa iuran pensiun atau JHT.

Angkanya berdekatan, tetapi tidak pernah persis sama. Penyebab pertama adalah sifat TER yang berlapis: satu tarif dipakai untuk satu rentang bruto, sehingga gaji yang berada dekat batas atas rentang cenderung dicicil terlalu kecil, dan sebaliknya. Penyebab kedua, satu tabel dipakai untuk beberapa status sekaligus. Kategori A, misalnya, berlaku untuk TK/0, TK/1, dan K/0, padahal PTKP ketiganya tidak sama.

Penyebab ketiga adalah pengurang yang tidak ikut dihitung setiap bulan, yaitu iuran pensiun atau JHT (Jaminan Hari Tua) yang dibayar karyawan dan zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Keduanya baru diperhitungkan pada Desember, sehingga membuat cicilan cenderung sedikit berlebih. Perlakuan iuran ini dapat Anda baca dalam pajak pensiun dan pajak JHT, sedangkan zakat diulas dalam Ramadhan, zakat, dan pajak.

Penyebab keempat inilah yang paling besar pengaruhnya, yaitu penghasilan yang naik turun. Bonus, THR, atau lembur besar membuat bruto satu bulan melonjak, dan kamera TER memotret bulan itu seolah-olah Anda menerima jumlah sebesar itu setiap bulan. Baris terakhir tabel di atas memperlihatkan akibatnya: bulan dengan bruto Rp60.000.000 dipotong 20%, tarif yang pantas bagi orang berpenghasilan Rp720.000.000 setahun.

Kapan PPh 21 Desember Melonjak dan Kapan Justru Lebih Bayar?

Ini salah satu bagian yang paling sering ditanyakan, jadi Anda tidak sendirian. Arah PPh 21 Desember sepenuhnya ditentukan oleh perbandingan antara total cicilan Januari sampai November dan pajak setahun yang sebenarnya. Kalau cicilan kurang, Desember menutup kekurangannya, dan kalau cicilan berlebih, Desember mengembalikannya.

Keadaan selama tahun berjalanDampak pada cicilan TERArah PPh 21 Desember
Gaji tetap tanpa bonus, berada dekat batas atas rentang TERSedikit kurangLebih besar dari bulan biasa
Bonus, THR, atau kenaikan gaji dibayar pada DesemberBelum tercicil sama sekaliMelonjak tajam
Komponen bruto terlewat, misalnya premi BPJS yang dibayar perusahaanKurangMelonjak
Bonus atau THR besar dibayar di pertengahan tahunBerlebih pada bulan bonusMengecil, bisa lebih bayar
Ada iuran pensiun atau JHT dan zakat melalui pemberi kerjaSedikit berlebihMengecil

Dari tabel itu terlihat bahwa lonjakan dan lebih bayar bukan kesalahan hitung. Keduanya adalah mekanisme koreksi yang memang disediakan aturan. Supaya lebih jelas, mari kita lihat satu kasus dengan angka lengkap.

Simulasi PPh 21 Desember: Rina Menerima Bonus di Bulan Juni

Rina adalah staf keuangan PT Sinar Abadi yang bekerja penuh sepanjang 2026. Pada 1 Januari 2026 statusnya TK/0, sehingga PTKP-nya Rp54.000.000 dan pemotongannya memakai TER kategori A. Penghasilan bruto Rina Rp15.000.000 sebulan, sudah termasuk gaji, tunjangan, serta premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan.

Setiap bulan, gaji Rina juga dipotong iuran JHT 2% dan JP (Jaminan Pensiun) 1% dari upah Rp10.000.000, atau Rp300.000. Pada Juni 2026, perusahaan membayarkan bonus kinerja sebesar Rp45.000.000. Nama dan angka dalam simulasi ini fiktif, tetapi polanya sangat sering terjadi di dunia kerja.

Langkah 1: Menghitung Cicilan TER Januari sampai November

Bruto Rp15.000.000 berada pada rentang kategori A di atas Rp13.750.000 sampai dengan Rp15.100.000, dengan tarif 6%. Pada Juni, bruto melonjak menjadi Rp60.000.000 karena bonus, sehingga berpindah ke rentang di atas Rp56.300.000 sampai dengan Rp62.200.000 dengan tarif 20%.

Masa PajakBruto (Rp)TER APPh 21 (Rp)
Januari sampai Mei dan Juli sampai November (10 bulan)15.000.000 per bulan6%900.000 per bulan, jumlah 9.000.000
Juni (gaji dan bonus)60.000.00020%12.000.000
Jumlah Januari sampai November21.000.000

Wajar kalau Rina kaget melihat potongan Juni yang lebih dari tiga belas kali lipat bulan biasa. Dari sisi aturan, tidak ada yang keliru, karena TER memang hanya membaca bruto bulan itu. Yang perlu diingat, angka Juni belum final dan akan diuji ulang pada Desember.

Langkah 2: Menghitung PPh 21 Terutang Setahun dengan Pasal 17

UraianJumlah (Rp)
Penghasilan bruto setahun (12 × Rp15.000.000 + bonus Rp45.000.000)225.000.000
Dikurangi biaya jabatan (5% = Rp11.250.000, dibatasi paling banyak)(6.000.000)
Dikurangi iuran JHT dan JP yang dibayar Rina (12 × Rp300.000)(3.600.000)
Penghasilan neto setahun215.400.000
Dikurangi PTKP TK/0(54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak161.400.000
5% × Rp60.000.0003.000.000
15% × Rp101.400.00015.210.000
PPh 21 terutang setahun18.210.000

Biaya jabatan (pengurang standar untuk biaya yang berkaitan dengan pekerjaan) dibatasi Rp6.000.000 setahun, sehingga bonus Rina tidak menambah pengurang apa pun. PKP (Penghasilan Kena Pajak, dasar yang dikalikan tarif progresif) Rina juga masih berada di lapisan 15%. Artinya, tambahan pajak yang sebenarnya akibat bonus hanya 15% × Rp45.000.000 = Rp6.750.000.

Langkah 3: Menghitung PPh 21 Desember

UraianJumlah (Rp)
PPh 21 terutang setahun18.210.000
Dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong Januari sampai November(21.000.000)
PPh 21 Desember(2.790.000), lebih bayar

Hasilnya minus Rp2.790.000. Artinya, gaji Desember Rina tidak dipotong PPh 21 sama sekali, dan kelebihan Rp2.790.000 wajib dikembalikan perusahaan kepadanya. Setelah pengembalian itu, total PPh 21 Rina selama 2026 tepat Rp18.210.000, sama dengan pajak terutang menurut Pasal 17.

Dari mana kelebihan itu berasal? Pada Juni, TER memotong Rp11.100.000 lebih banyak daripada bulan biasa, padahal pajak sebenarnya atas bonus hanya Rp6.750.000. Selisih Rp4.350.000 itulah yang tersimpan sejak Juni. Pada Desember, selisih itu dipakai lebih dulu untuk menutup porsi pajak Desember yang normalnya Rp1.560.000, dan sisanya sebesar Rp2.790.000 kembali ke tangan Rina.

Bandingkan jika Bonus Rina Dibayar pada Desember

Sekarang bayangkan dua kemungkinan lain: Rina tidak menerima bonus sama sekali, atau bonus yang sama baru dibayar pada Desember. Penghitungannya memakai langkah yang sama, dan hasilnya kita sandingkan dalam satu tabel.

Uraian (Rp)Tanpa bonusBonus dibayar JuniBonus dibayar Desember
Bruto setahun180.000.000225.000.000225.000.000
PPh 21 Januari sampai November9.900.00021.000.0009.900.000
PPh 21 terutang setahun11.460.00018.210.00018.210.000
PPh 21 Desember1.560.000(2.790.000), lebih bayar8.310.000
Dibanding potongan bulan biasa Rp900.0001,7 kalitidak dipotong, ada pengembalian9,2 kali

Tabel ini menyimpan pelajaran terpenting dari seluruh pembahasan. Dengan bruto setahun yang sama, pajak setahun Rina tetap Rp18.210.000, kapan pun bonusnya dibayar. Yang berubah hanyalah waktunya: bonus Juni membuat pajak seakan dibayar di muka lalu dikembalikan, sedangkan bonus Desember membuat seluruh pajak bonus jatuh pada satu slip gaji.

Kolom pertama juga menarik untuk dicermati. Tanpa bonus pun, PPh 21 Desember Rina tetap 1,7 kali bulan biasa, karena tarif 6% sedikit di bawah tarif efektif sebenarnya untuk bruto Rp15.000.000. Inilah sebabnya banyak karyawan bergaji tetap merasakan Desember yang lebih berat walaupun tidak ada penghasilan tambahan.

Apa Kewajiban Pemberi Kerja jika PPh 21 Desember Lebih Bayar?

Kelebihan potong bukan keuntungan perusahaan, melainkan hak karyawan. Pasal 21 ayat (1) PMK 168/2023 mewajibkan pemotong pajak mengembalikan kelebihan itu kepada pegawai tetap, disertai bukti pemotongan, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir. Untuk Rina, pengembalian bisa dibayarkan bersama gaji Desember dan paling lambat akhir Januari 2027.

Hak yang sama ditegaskan dari sisi karyawan dalam Pasal 22 ayat (2) PMK 168/2023. Ada satu pengecualian penting, yaitu PPh 21 DTP (ditanggung pemerintah) tidak ikut dikembalikan, sesuai Pasal 21 ayat (2). Ketentuan ini relevan bagi pegawai di sektor penerima insentif PMK Nomor 105 Tahun 2025 dan penerima insentif DTP lain, seperti yang diulas dalam PPh 21 DTP peserta magang nasional.

Lalu bagaimana dengan uang yang sudah telanjur disetor ke kas negara? Karena setoran PPh 21 dihitung dari total seluruh karyawan, kelebihan Rina dengan sendirinya mengurangi PPh 21 yang harus disetor perusahaan untuk Masa Desember. Bila setelah itu setoran perusahaan masih berlebih, Pasal 21 ayat (3) PMK 168/2023 membolehkan kelebihan penyetoran diperhitungkan dengan PPh 21 atau PPh 26 bulan berikutnya melalui SPT Masa (laporan pajak bulanan).

Setelah Masa Pajak Terakhir, perusahaan juga membuat bukti potong tahunan BPA1 di Coretax (sistem administrasi pajak DJP yang baru), sebagaimana diatur dalam PER-11/PJ/2025. Bukti potong inilah yang menjadi bekal Rina mengisi SPT Tahunan, dan karena kelebihannya sudah dikembalikan perusahaan, SPT Tahunan Rina umumnya berstatus nihil. Peran SPT dalam sistem pajak kita dibahas dalam Surat Pemberitahuan sebagai pilar utama kepatuhan pajak.

Hal yang Sering Disalahpahami soal PPh 21 Desember

Banyak orang salah paham soal ini, termasuk staf payroll yang sudah bertahun-tahun bekerja. Kesalahpahaman pertama adalah menganggap Desember yang besar berarti pajak dipotong dua kali. Seperti terlihat pada simulasi, total pajak setahun tidak berubah, karena Desember hanya mencocokkan cicilan dengan tagihan yang sebenarnya.

Kesalahpahaman kedua adalah mengira kelebihan potong harus diminta lewat restitusi ke kantor pajak. Bagi pegawai tetap dengan satu pemberi kerja, kelebihan itu dikembalikan langsung oleh perusahaan tanpa prosedur di KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Jalur restitusi pajak baru relevan bila kelebihan muncul dalam SPT Tahunan, misalnya karena ada bukti potong dari pihak lain yang melebihi pajak terutang.

Kesalahpahaman ketiga adalah anggapan bahwa memajukan atau menunda bonus dalam tahun yang sama bisa menghemat pajak. Selama masih dalam satu tahun pajak, waktu pembayaran hanya menggeser kapan pajak dipotong, bukan berapa jumlahnya. Yang terasa berbeda hanyalah arus kas karyawan, dan hal itu sebaiknya dikomunikasikan sejak awal agar tidak menimbulkan salah sangka.

Kesalahpahaman keempat menyangkut karyawan yang pindah kerja di tengah tahun. Masing-masing pemberi kerja menghitung Masa Pajak Terakhir sendiri, sehingga PTKP dan lapisan tarif 5% terpakai di dua tempat. Akibatnya, karyawan tersebut berpotensi kurang bayar ketika kedua bukti potong digabungkan dalam SPT Tahunan, sesuai logika dalam panduan penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Terakhir, status PTKP dikunci sesuai keadaan pada awal tahun pajak, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU PPh. Menikah atau memiliki anak di pertengahan tahun tidak mengubah PTKP yang dipakai pada Desember tahun berjalan. Perubahan itu baru diperhitungkan mulai Januari tahun berikutnya.

Pertanyaan Seputar PPh 21 Desember dan TER

Apakah PPh 21 Desember yang besar berarti pajak saya setahun bertambah?

Tidak. PPh 21 Desember hanyalah selisih antara pajak setahun yang sebenarnya dan cicilan TER yang sudah dipotong. Bila Desember besar, berarti cicilan sebelumnya kurang, bukan karena ada pajak tambahan.

Kapan kelebihan PPh 21 Desember dikembalikan kepada karyawan?

Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir, disertai bukti pemotongan, sesuai Pasal 21 ayat (1) PMK 168/2023. Untuk Masa Pajak Desember 2026, batasnya akhir Januari 2027. Bagian yang ditanggung pemerintah tidak termasuk dalam pengembalian.

Apakah THR juga bisa membuat PPh 21 Desember lebih bayar?

Bisa, dengan logika yang sama seperti bonus. THR yang dibayar menjelang Lebaran membuat bruto bulan itu masuk lapisan TER yang lebih tinggi, sehingga cicilannya sering berlebih. Contoh angkanya dapat Anda lihat dalam pajak THR 2026 dengan skema TER.

Apakah pegawai tidak tetap juga dihitung ulang pada Desember?

Tidak. Penghitungan ulang dengan tarif Pasal 17 pada Masa Pajak Terakhir hanya berlaku bagi pegawai tetap dan pensiunan. Pegawai tidak tetap dan pegawai harian dipotong dengan cara tersendiri, sebagaimana diuraikan dalam PPh 21 pegawai tidak tetap dan harian.

Membaca Slip Gaji Desember dengan Lebih Tenang

Pada intinya, TER adalah cicilan yang dibuat sederhana, sedangkan Desember adalah saat cicilan itu dicocokkan dengan tagihan sebenarnya menurut Pasal 17. Lonjakan maupun lebih bayar hanyalah dua sisi dari koreksi yang sama, dan total pajak setahun Anda tidak berubah karenanya. Kesederhanaan selama sebelas bulan memang dibayar dengan sedikit ketidaktepatan, sebuah tarik-menarik yang juga dibahas dalam Pajak: Antara Keadilan dan Kesederhanaan.

Langkah berikutnya cukup konkret. Bagi karyawan, jumlahkan potongan PPh 21 pada slip gaji Januari sampai November, lalu hitung pajak setahun dengan tabel Pasal 17 di atas untuk memperkirakan angka Desember Anda. Bagi staf payroll, buat proyeksi PPh 21 Desember sejak bulan bonus atau THR dibayarkan, sampaikan hasilnya kepada karyawan lebih awal, dan pastikan setiap kelebihan potong kembali paling lambat akhir Januari.

Referensi peraturan: Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 58 Tahun 2023; PMK Nomor 168 Tahun 2023; PMK Nomor 101/PMK.010/2016; PMK Nomor 105 Tahun 2025; PER-11/PJ/2025. Teks lengkapnya tersedia di JDIH Kementerian Keuangan dan laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi