mini shopping cart on laptop keyboard e commerce concept

Saldo penjualan di Seller Centre tiba-tiba berkurang setengah persen, lalu muncul keterangan “PPh Pasal 22”. Apakah ini berarti pedagang online sekarang kena pajak tambahan? Pertanyaan semacam ini wajar muncul, apalagi setelah kabar pajak marketplace sempat berlaku, ditunda, uangnya dikembalikan, lalu berlaku lagi dalam hitungan bulan.

PPh 22 marketplace adalah pungutan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri yang dilakukan oleh penyedia marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Dasar hukumnya PMK 37/2025, dan pemungutannya resmi berjalan sejak 1 Oktober 2026. Banyak orang salah paham soal ini, termasuk pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan, jadi Anda tidak sendirian kalau merasa bingung.

Artikel ini mengajak Anda membedah pertanyaan utamanya: apakah PPh 22 marketplace ini pajak baru, atau hanya mengganti cara bayar pajak yang sebenarnya sudah ada? Kita akan bahas dasar hukumnya, kronologi penundaan dan pengembaliannya, siapa yang dikecualikan, cara menghitungnya, sampai tiga contoh kasus dengan angka.

Apa Itu PPh 22 Marketplace dan Apa Dasar Hukumnya?

PPh Pasal 22 (pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi tertentu) pada dasarnya bukan barang baru. Selama ini PPh 22 sudah dikenal pada impor, pembelian oleh bendahara pemerintah, sampai penjualan pulsa. Jika Anda ingin melihat peta lengkap objeknya, silakan baca Objek, DPP dan Tarif PPh Pasal 22. Yang baru dalam PMK 37/2025 adalah siapa pemungutnya, yaitu penyedia marketplace.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 ditetapkan pada 11 Juni 2025 dan diundangkan sekaligus mulai berlaku pada 14 Juli 2025. PMK ini melaksanakan Pasal 32A dan Pasal 44E UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), yang memberi ruang bagi pihak lain untuk ditunjuk sebagai pemungut pajak. Namun, berlakunya PMK tidak otomatis membuat pungutan berjalan. Pemungutan baru dimulai setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penunjukan untuk masing-masing marketplace.

Tidak semua platform bisa ditunjuk. Pasal 3 PMK 37/2025 mensyaratkan PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yaitu pengelola platform jual beli online) yang memakai rekening escrow (rekening penampung dana sebelum diteruskan ke penjual). Selain itu, platform tersebut harus melewati batas nilai transaksi dan/atau jumlah pengakses tertentu dalam 12 bulan.

Tarifnya diatur dalam Pasal 8: 0,5% dari peredaran bruto (omzet kotor sebelum dikurangi potongan) yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pajak ini terutang pada saat pembayaran diterima oleh marketplace. Artinya, pungutan dipotong dari hak pedagang, bukan ditambahkan ke harga yang dibayar pembeli.

Kronologi PPh 22 Marketplace: Ditunda, Dikembalikan, lalu Dipercepat

Bagian ini paling sering membuat bingung, karena tanggal mulainya berubah tiga kali dalam empat bulan. Wajar jika sebagian pemberitaan masih menyebut 1 November 2026, sebab tanggal itu memang sempat diumumkan resmi. Berikut urutan peristiwanya berdasarkan pengumuman dan siaran pers DJP.

TanggalPeristiwa
14 Juli 2025PMK 37/2025 diundangkan dan mulai berlaku
1 Juli 2026Dirjen Pajak menunjuk PT Tokopedia, PT Shopee International Indonesia, PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada), dan PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) sebagai pemungut, efektif 1 Agustus 2026
1 sampai 5 Agustus 2026Pemungutan berjalan selama lima hari
6 Agustus 2026Melalui PENG-46/PJ.09/2026, pemberlakuan ditunda sampai 31 Oktober 2026 dengan rencana mulai 1 November 2026; keputusan penunjukan dibatalkan dan pungutan yang telanjur dipotong wajib dikembalikan
Agustus sampai 30 September 2026Marketplace mengembalikan pungutan kepada pedagang (Shopee mulai 14 Agustus, Tokopedia paling lambat 30 September)
24 September 2026Dirjen Pajak menerbitkan keputusan penunjukan ulang keempat marketplace
1 Oktober 2026Pemungutan resmi berjalan (Siaran Pers SP-23/2026), dipercepat dari rencana 1 November 2026

Alasan penundaan pada Agustus adalah menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih dipantau. Adapun percepatan ke 1 Oktober dijelaskan DJP sebagai keputusan teknis, karena hasil evaluasi menunjukkan sistem keempat platform sudah siap. DJP juga menegaskan bahwa perubahan jadwal ini tidak mengubah substansi aturan: tarif, batas omzet, dan pengecualiannya tetap sama.

Satu hal yang perlu dicatat soal pengembalian. Uang yang dikembalikan pada Agustus sampai September 2026 itu adalah pungutan berdasarkan penunjukan lama yang dibatalkan, sehingga dikembalikan langsung oleh marketplace ke saldo penjual. Mekanisme ini berbeda dengan restitusi (pengembalian kelebihan bayar pajak lewat DJP) yang akan kita bahas pada contoh kasus nanti.

Siapa yang Dipungut PPh 22 Marketplace dan Siapa yang Dikecualikan?

Sasaran pungutan adalah pedagang dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menerima penghasilan lewat rekening bank dan bertransaksi dengan alamat IP Indonesia atau nomor telepon berkode +62. Cakupannya cukup luas. Pasal 5 ayat (2) PMK 37/2025 ikut memasukkan perusahaan ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lain yang bertransaksi dengan pembeli melalui marketplace.

Sebelum penghasilan diterima, setiap pedagang wajib menyerahkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta alamat korespondensi kepada marketplace. Jika belum yakin soal status NPWP Anda, tulisan NPWP: Identitas Wajib Pajak dan Tanggung Jawab Pajak bisa membantu. Perlu diingat, pedagang yang tidak menyerahkan data tetap dipungut 0,5% (Pasal 8 ayat (8)).

Batas Omzet Rp500 Juta dan Surat Pernyataan

Inilah bagian yang paling penting bagi pedagang kecil. Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta dalam tahun pajak berjalan tidak dipungut, asalkan menyampaikan surat pernyataan sesuai format lampiran PMK 37/2025 kepada marketplace. Tanpa surat pernyataan, pengecualian ini tidak berlaku otomatis.

Batas Rp500 juta dihitung dari seluruh usaha Anda, bukan per toko. Penjualan di beberapa marketplace sekaligus, ditambah penjualan di toko fisik, semuanya dijumlahkan. Surat pernyataan ini juga harus diperbarui setiap awal tahun pajak, selama omzet setahun tidak melebihi Rp4,8 miliar.

Begitu omzet kumulatif melewati Rp500 juta, pedagang wajib menyampaikan surat pernyataan baru paling lambat akhir bulan saat batas itu terlampaui. Marketplace kemudian mulai memungut pada awal bulan berikutnya (Pasal 7 ayat (3)). Pedagang juga bertanggung jawab penuh atas kebenaran surat pernyataannya, sehingga mengaku di bawah Rp500 juta padahal tidak adalah risiko yang tidak sepadan.

Pengecualian Rp500 juta ini hanya untuk orang pribadi. Pedagang berbentuk badan, seperti PT atau CV, tetap dipungut sejak rupiah pertama, kecuali memiliki SKB (Surat Keterangan Bebas, yaitu izin resmi dari DJP untuk tidak dipotong atau dipungut).

Enam Transaksi yang Tidak Dipungut

Selain batas omzet, Pasal 10 ayat (1) PMK 37/2025 mengecualikan beberapa jenis transaksi dari pungutan marketplace. Sebagian di antaranya sudah punya skema pajak sendiri, sehingga pengecualian ini mencegah pungutan ganda.

NoTransaksi yang tidak dipungut PPh 22 marketplace
1Penjualan oleh orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta yang sudah menyampaikan surat pernyataan
2Jasa pengiriman oleh orang pribadi mitra aplikasi transportasi (pengemudi ojek atau kurir online)
3Penjualan oleh pedagang yang menyampaikan SKB
4Penjualan pulsa dan kartu perdana
5Penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan nonemas, dan batu permata oleh pabrikan atau pedagang emas
6Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk PPJB

Perlu digarisbawahi, “tidak dipungut” bukan berarti “tidak terutang pajak”. Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa penghasilan dari transaksi tersebut tetap terutang PPh, hanya cara pelunasannya mengikuti aturan masing-masing. Pedagang emas, misalnya, tetap tunduk pada ketentuan khusus yang dibahas dalam Aspek PPN Pedagang Emas Perhiasan.

Bagaimana Cara Menghitung PPh 22 Marketplace 0,5%?

Rumusnya sederhana, dan tidak perlu khawatir karena marketplace yang akan menghitungnya untuk Anda. Meski begitu, memahami cara hitungnya penting agar Anda bisa mencocokkan potongan di saldo penjualan.

PPh 22 marketplace = 0,5% × peredaran bruto dalam dokumen tagihan (tanpa PPN dan PPnBM)

Misalkan sebuah toko yang sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang wajib memungut PPN) menjual barang seharga Rp2.000.000 ditambah PPN. PPh 22 dihitung dari Rp2.000.000 saja, sehingga besarnya 0,5% × Rp2.000.000 = Rp10.000. PPN-nya tidak ikut menjadi dasar hitungan.

Pasal 12 PMK 37/2025 juga mengatur bahwa dokumen tagihan yang diterbitkan lewat sistem marketplace berlaku sebagai bukti pungut PPh 22. Dokumen ini memuat nomor dan tanggal tagihan, nama akun penjual, identitas pembeli, rincian barang, dan nilai PPh 22. Simpan baik-baik, karena dokumen inilah yang Anda pakai saat mengkreditkan atau memperhitungkan pajak nanti.

PPh 22 Marketplace: Pajak Baru atau Sekadar Ganti Cara Bayar?

Sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Jawaban singkatnya: secara hukum, PPh 22 marketplace bukan jenis pajak baru, melainkan cara baru melunasi PPh yang sejak dulu sudah terutang atas penghasilan berjualan. DJP sendiri berulang kali menyampaikan hal ini. Namun, untuk memahami mengapa demikian, kita perlu melihatnya dari dua kelompok pedagang.

Bagi Pedagang yang Memakai PPh Final UMKM 0,5%

Sebagian besar seller orang pribadi memakai PPh final UMKM (pajak 0,5% dari omzet yang langsung dianggap lunas, tanpa perhitungan laba) berdasarkan PP 55/2022 yang telah diubah dengan PP 20/2026. Bagi mereka, Pasal 8 ayat (4) PMK 37/2025 menyatakan bahwa PPh 22 yang dipungut marketplace merupakan bagian dari pelunasan PPh final tersebut. Tarifnya pun sama, 0,5%.

Jadi bagi kelompok ini, yang berubah hanya siapa yang menyetor. Sebelumnya pedagang menghitung dan menyetor sendiri setiap bulan, sekarang porsi penjualan lewat marketplace disetorkan oleh platform. Jika ternyata ada kekurangan, misalnya karena ada penjualan di luar marketplace, selisihnya tetap disetor sendiri. Penjelasan lengkap tentang skema ini bisa Anda baca di Panduan PPh Final UMKM 0,5% bagi Pelaku Usaha dan Update PPh Final UMKM dalam PP Nomor 20 Tahun 2026.

Bagi Pedagang yang Memakai Tarif Umum

Pedagang yang sudah tidak berhak atas PPh final, misalnya PT yang masa fasilitasnya habis atau orang pribadi beromzet di atas Rp4,8 miliar, membayar pajak atas laba dengan tarif umum. Bagi mereka, PPh 22 marketplace berfungsi sebagai kredit pajak (pajak yang sudah dibayar di muka dan nanti mengurangi pajak terutang di SPT Tahunan). Logikanya sama dengan PPh 22 jenis lain, seperti diuraikan dalam Perbedaan PPh Pasal 21, 22, dan 23 di Era Coretax.

Di sinilah ada nuansa yang perlu dipahami. Pungutan 0,5% dihitung dari omzet, sedangkan pajak akhirnya dihitung dari laba. Jika usaha sedang merugi atau marginnya sangat tipis, total PPh 22 setahun bisa lebih besar dari pajak terutang, sehingga timbul lebih bayar yang hanya bisa dikembalikan melalui restitusi. Secara hukum tetap bukan pajak baru, tetapi secara arus kas ada uang yang “tertahan” lebih awal.

Lalu, Apa yang Sebenarnya Berubah?

Kalau tarifnya tidak baru dan kewajibannya juga tidak baru, mengapa kebijakan ini terasa besar? Jawabannya ada pada data. Melalui Pasal 15, marketplace wajib melaporkan identitas pedagang, nilai transaksi, dan PPh 22 yang dipungut sebagai lampiran SPT Masa PPh Unifikasi kepada DJP. Dengan demikian, omzet online yang selama ini mungkin tidak dilaporkan menjadi terlihat jelas oleh otoritas pajak.

Bagi pedagang yang selama ini sudah patuh, perubahannya nyaris tidak terasa dan justru lebih praktis karena sebagian setoran sudah diurus platform. Sebaliknya, bagi yang selama ini belum melaporkan omzetnya, pungutan ini memang terasa seperti beban baru, padahal kewajibannya sudah ada sejak awal. Kebijakan ini juga dimaksudkan menciptakan kesetaraan antara pedagang online dan toko konvensional yang selama ini lebih mudah diawasi.

Contoh Kasus PPh 22 Marketplace dengan Angka

Supaya lebih konkret, mari kita lihat tiga pedagang dengan situasi berbeda. Seluruh nama dan angka di bawah ini fiktif.

Kasus 1: Siti, Omzet di Bawah Rp500 Juta tetapi Lupa Unggah Surat Pernyataan

Siti berjualan hijab di Tokopedia dengan perkiraan omzet setahun sekitar Rp300 juta, tanpa toko fisik. Ia lupa mengunggah surat pernyataan omzet. Pada Oktober 2026, penjualannya Rp25.000.000, sehingga Tokopedia memungut 0,5% × Rp25.000.000 = Rp125.000.

Masalahnya, omzet Siti di tahun berjalan belum melewati Rp500 juta. Untuk orang pribadi pengguna PPh final, bagian omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak, sehingga PPh final yang seharusnya terutang adalah nol. Pungutan Rp125.000 itu menjadi kelebihan bayar yang hanya bisa diminta kembali lewat permohonan pengembalian (Pasal 8 ayat (7)), sesuai prosedur dalam Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Pelajarannya sederhana. Siti sebaiknya segera mengunggah surat pernyataan agar transaksi berikutnya tidak lagi dipungut, dan menyimpan dokumen tagihan Oktober sebagai bukti. Mencegah jauh lebih mudah daripada mengurus restitusi untuk nominal kecil.

Kasus 2: Budi, Omzet Melewati Rp500 Juta di Tengah Tahun

Budi menjual perlengkapan dapur di Shopee dan di toko fisiknya, serta memakai PPh final UMKM 0,5%. Sampai September 2026 omzet gabungannya Rp450 juta, dan ia sudah menyerahkan surat pernyataan omzet di bawah Rp500 juta. Pada Oktober, omzetnya Rp80 juta (Shopee Rp60 juta dan toko fisik Rp20 juta), sehingga kumulatifnya menjadi Rp530 juta.

Karena batas Rp500 juta terlampaui pada Oktober, Budi wajib menyampaikan surat pernyataan baru ke Shopee paling lambat 31 Oktober 2026. Shopee lalu mulai memungut sejak 1 November 2026. Perhitungan PPh final Budi menjadi seperti berikut.

KeteranganOktober 2026November 2026
Omzet ShopeeRp60.000.000Rp70.000.000
Omzet toko fisikRp20.000.000Rp25.000.000
Omzet yang dikenai PPh finalRp30.000.000 (bagian di atas Rp500 juta)Rp95.000.000
PPh final terutang (0,5%)Rp150.000Rp475.000
Dipungut Shopee (PPh 22)Rp0 (belum dipungut)Rp350.000 (0,5% × Rp70 juta)
Disetor sendiri oleh BudiRp150.000Rp125.000

Perhatikan November. Total pajak Budi tetap Rp475.000, persis sama dengan jika ia menyetor semuanya sendiri. Bedanya, Rp350.000 sudah dilunasi Shopee, dan Budi cukup menyetor Rp125.000 untuk penjualan di toko fisik. Inilah wujud nyata “ganti cara bayar”.

Kasus 3: PT Maju Bersama, Pemakai Tarif Umum

PT Maju Bersama sudah tidak memakai PPh final dan membayar PPh badan dengan tarif umum. Anggaplah sepanjang 2027 penjualannya di Lazada Rp2.000.000.000 (tanpa PPN), sehingga PPh 22 yang dipungut setahun 0,5% × Rp2 miliar = Rp10.000.000.

Laba fiskal perusahaan Rp300.000.000. Karena peredaran brutonya di bawah Rp4,8 miliar, perusahaan berhak atas pengurangan tarif 50% sesuai Pasal 31E UU PPh, sehingga PPh terutang = 22% × 50% × Rp300.000.000 = Rp33.000.000. Setelah dikurangi kredit PPh 22 sebesar Rp10.000.000, sisa pajak yang masih harus dilunasi Rp23.000.000, sebelum memperhitungkan kredit pajak lain seperti angsuran PPh 25.

Bagaimana jika tahun itu perusahaan rugi? PPh terutang menjadi nol, dan seluruh PPh 22 sebesar Rp10 juta berubah menjadi lebih bayar. Di sinilah pentingnya pencatatan yang rapi, agar setiap rupiah PPh 22 bisa dibuktikan saat mengajukan restitusi.

Hal yang Sering Keliru dan Tips Praktis bagi Seller

Kekeliruan pertama adalah menganggap batas Rp500 juta berlaku per toko atau per platform. Batas ini dihitung dari seluruh omzet usaha orang pribadi dalam setahun, termasuk penjualan offline. Kesalahan menghitung bisa membuat surat pernyataan Anda tidak benar, dan tanggung jawabnya ada pada pedagang.

Kekeliruan kedua adalah mengira PPh 22 dibebankan kepada pembeli. Pungutan ini memotong penghasilan pedagang, sehingga yang perlu disesuaikan adalah perhitungan margin, bukan harga yang ditagihkan kepada pembeli. Bagi PKP, PPN tetap berjalan seperti biasa dan tidak ikut terpengaruh.

Kekeliruan ketiga adalah lupa memperhitungkan PPh 22 yang sudah dipungut. Akibatnya, pedagang menyetor ulang PPh final atas penjualan marketplace yang sebenarnya sudah lunas, atau pengguna tarif umum lupa mengkreditkannya di SPT Tahunan. Sebagai tambahan, Pasal 10 ayat (3) menegaskan bahwa penghasilan yang sudah dipungut PPh 22 marketplace tidak boleh dipotong lagi oleh pemotong pajak lain, sehingga Anda berhak menolak pemotongan ganda.

Secara praktis, ada tiga kebiasaan yang layak dibangun. Pertama, rekap omzet bulanan dari semua kanal penjualan agar Anda tahu kapan mendekati Rp500 juta. Kedua, unduh dan arsipkan dokumen tagihan setiap bulan sebagai bukti pungut. Ketiga, cocokkan potongan di saldo penjualan dengan hitungan 0,5% Anda sendiri, lalu laporkan dengan benar di SPT dalam sistem Coretax.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang PPh 22 Marketplace

Kapan PPh 22 marketplace mulai berlaku?

Pemungutan oleh Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli resmi berjalan sejak 1 Oktober 2026, berdasarkan keputusan penunjukan tanggal 24 September 2026 dan Siaran Pers DJP SP-23/2026. Tanggal 1 November 2026 yang sempat diumumkan pada Agustus sudah tidak berlaku karena jadwalnya dipercepat.

Apakah pedagang dengan omzet di bawah Rp500 juta otomatis bebas?

Tidak otomatis. Pedagang orang pribadi harus menyampaikan surat pernyataan omzet sampai Rp500 juta kepada setiap marketplace tempatnya berjualan. Tanpa surat pernyataan, marketplace tetap wajib memungut 0,5%.

Apakah pungutan yang sempat dipotong pada Agustus 2026 hilang?

Tidak. Pungutan 1 sampai 5 Agustus 2026 wajib dikembalikan oleh marketplace kepada pedagang karena penunjukan saat itu dibatalkan. Pengembaliannya dilakukan langsung ke saldo penjual dengan batas akhir 30 September 2026, sehingga pedagang yang belum menerimanya sebaiknya menghubungi layanan penjual platform masing-masing.

Apakah PPh 22 marketplace bersifat final?

Tergantung status pedagangnya. Bagi pengguna PPh final UMKM, pungutan ini menjadi bagian dari pelunasan PPh final. Bagi pengguna tarif umum, pungutan ini menjadi kredit pajak di SPT Tahunan.

Menghadapi PPh 22 Marketplace dengan Tenang

PPh 22 marketplace pada dasarnya bukan pajak baru, melainkan cara baru melunasi pajak yang memang sudah terutang atas penghasilan berjualan. Bagi pedagang yang selama ini tertib, kebijakan ini justru meringankan karena sebagian setoran sudah diurus platform. Yang paling menentukan adalah ketelitian Anda dalam menghitung omzet gabungan dan menyampaikan surat pernyataan tepat waktu.

Langkah berikutnya cukup konkret: buka menu informasi pajak di Seller Centre masing-masing marketplace, pastikan NPWP atau NIK sudah terisi, dan unggah surat pernyataan jika omzet Anda tahun ini masih di bawah Rp500 juta. Dengan tiga langkah itu, Anda sudah selangkah lebih siap menghadapi era transparansi pajak perdagangan online.

Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi