Tax forms, calculator, and calendar marked with a tax deadline

Punya SPT (Surat Pemberitahuan, laporan pajak yang wajib disampaikan secara berkala) yang terlambat dilapor atau tagihan sanksi bunga yang belum dibayar? Selama ini banyak wajib pajak memilih menunda pembetulan karena khawatir justru akan menanggung sanksi tambahan. Kekhawatiran itu wajar, karena hampir setiap koreksi yang dilakukan belakangan memang membawa sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Kabar baiknya, pada 8 Oktober 2026 Direktur Jenderal Pajak menetapkan Keputusan Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif. Melalui keputusan ini, penghapusan sanksi pajak dibuka secara luas untuk SPT yang terlambat, pembetulan, keterlambatan bayar, sampai sanksi dalam surat ketetapan dan surat tagihan pajak, termasuk denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Besarnya bisa mencapai 100%, tetapi menyusut menjadi 50% atau 25% bagi yang menunda, sehingga waktu bertindak benar-benar menentukan.

Tidak perlu khawatir kalau istilah-istilahnya terasa asing, karena kita akan membahas penghapusan sanksi pajak ini pelan-pelan. Artikel ini menjelaskan dasar hukum kebijakan tersebut, jenis sanksi yang dicakup, besaran penghapusannya, syarat permohonan, jadwal penting yang tidak boleh terlewat, dan contoh penerapannya.

Apa Itu Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak dalam KEP-239/PJ/2026?

Penghapusan sanksi administrasi adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau meniadakan sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk PBB, kewenangan serupa diatur dalam Pasal 20 UU PBB. Dalam kondisi normal, kewenangan itu dijalankan kasus per kasus atas permohonan wajib pajak, dengan syarat sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

KEP-239/PJ/2026 memberikan kerangka yang lebih luas dan terjadwal. Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 27A PMK 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan PMK 71 Tahun 2026. Dalam konsiderannya disebutkan dua tujuan, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional. Dengan kata lain, kebijakan ini dirancang sebagai “pintu kembali” bagi wajib pajak yang ingin membereskan kewajiban lamanya tanpa dibebani sanksi yang menumpuk.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Oktober 2026. Lampirannya memuat empat tabel besaran pengurangan atau penghapusan sanksi yang dikelompokkan menurut proses bisnis DJP, yaitu pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, penagihan, dan basis data perpajakan. Lampiran itu juga memuat contoh kasus, contoh format surat pernyataan, serta petikan Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 yang menjadi syarat umum permohonan. Semua bagian itu kita bahas di bawah ini.

Tiga jenis sanksi administrasi yang dicakup kebijakan ini sudah dibahas terpisah di blog ini: sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan.

Sanksi Pajak Apa Saja yang Bisa Dikurangi atau Dihapus?

Diktum KESATU KEP-239/PJ/2026 merinci tujuh kelompok sanksi administrasi. Wajar kalau Anda perlu membacanya dua kali, karena setiap kelompok punya syarat periode yang berbeda. Kuncinya ada pada dua hal: untuk tahun atau masa pajak mana sanksi itu timbul, dan kapan SPT, pembayaran, atau surat ketetapannya terjadi.

HurufSumber sanksiTahun/Masa Pajak yang dicakupSyarat waktu
aKeterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh atau SPT Masa dengan status kurang bayarSPT Tahunan s.d. Tahun Pajak 2025; SPT Masa s.d. Masa Pajak September 2026SPT disampaikan 8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027
bPembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan status kurang bayarSPT Tahunan s.d. Tahun Pajak 2025; SPT Masa s.d. Masa Pajak September 2026Pembetulan disampaikan dan kekurangannya dibayar 8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027
cKeterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang dalam SPTSPT Tahunan s.d. Tahun Pajak 2025; SPT Masa s.d. Masa Pajak September 2026SPT disampaikan dan pajak dibayar 8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027
dSanksi dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP PBB, atau surat tagihan pajak (STP) berdasarkan hasil pemeriksaanSurat diterbitkan 8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027Pokok pajak terkait dibayar s.d. 30 Juni 2027
eSanksi dalam SKP, SKP PBB, STP, atau STP PBB yang terbit sebelum 8 Oktober 2026Surat terbit sebelum 8 Oktober 2026Pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi dibayar s.d. 30 Juni 2027
fSanksi dalam STP atau STP PBB yang terbit dalam periode kebijakanSurat diterbitkan 8 Oktober 2026 s.d. 30 Juni 2027Pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian sanksi dibayar s.d. 30 Juni 2027
gSanksi dalam SKP hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PMK 196/PMK.03/2021)SKP diterbitkan 8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2027Pokok pajak terkait dibayar s.d. 31 Desember 2027

Ada beberapa catatan penting dari tabel di atas. Pertama, huruf a hanya berlaku untuk SPT berstatus kurang bayar, sehingga SPT terlambat yang nihil atau lebih bayar tidak termasuk dalam kelompok ini. Kedua, huruf b mensyaratkan dua hal sekaligus, yaitu pembetulan disampaikan dan kekurangan pajaknya dibayar dalam periode yang sama. Ketiga, huruf g punya tenggat yang lebih panjang, yaitu sampai 31 Desember 2027, karena berkaitan dengan tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS, program pengakuan harta tahun 2022).

Diktum KEDUA menegaskan bahwa sanksi dalam huruf d, e, dan f termasuk denda administratif PBB. Ini kabar baik bagi pemilik tanah dan bangunan, termasuk wajib pajak PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang menerima SKP PBB atau STP PBB. Topik PBB sektor tersebut dapat dibaca, misalnya, di artikel PBB Sektor Perhutanan: Cara Hitung dan Contoh Kasus.

Berapa Besar Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajaknya?

Inilah bagian yang paling ditunggu, dan jawabannya tidak tunggal. Lampiran KEP-239/PJ/2026 tidak memberikan satu angka untuk semua kasus, tetapi menggunakan tiga pola yang berbeda menurut jenis sanksinya. Kalau dibaca sekilas memang membingungkan, jadi mari kita urai satu per satu.

Pola 1: semakin cepat SPT disampaikan, semakin besar penghapusannya

Pola ini berlaku untuk huruf a, b, dan c, yaitu denda keterlambatan SPT (Pasal 7 ayat (1) UU KUP), bunga pembetulan (Pasal 8 ayat (2) dan (2a)), dan bunga keterlambatan bayar (Pasal 9 ayat (2a) dan (2b)). Penentunya adalah tanggal penyampaian SPT atau pembetulannya.

Tanggal SPT atau pembetulan disampaikanBesaran pengurangan atau penghapusan
8 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026100% (dihapus seluruhnya)
1 Januari 2027 s.d. 31 Maret 202750%
1 April 2027 s.d. 30 Juni 202725%
Setelah 30 Juni 2027Tidak diberikan

Pola yang sama dipakai untuk wajib pajak yang baru terdaftar atau PKP (Pengusaha Kena Pajak, pengusaha yang dikukuhkan untuk memungut PPN) yang baru dikukuhkan, sepanjang mereka menyampaikan SPT Tahun Pajak 2025 dan sebelumnya atau Masa Pajak sampai September 2026. Bedanya, penentunya adalah tanggal terdaftar atau dikukuhkan: 100% untuk Oktober sampai Desember 2026, 50% untuk Januari sampai Maret 2027, dan 25% untuk April sampai Juni 2027.

Pola 2: semakin cepat pokok pajak dilunasi, semakin besar penghapusannya

Pola kedua berlaku untuk sanksi yang menempel pada ketetapan atau tagihan atas pokok pajak. Untuk SKP dan SKP PBB hasil pemeriksaan yang terbit dalam periode kebijakan (huruf d), yaitu sanksi Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17C ayat (5), Pasal 17D ayat (5) UU KUP, dan Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU PBB, besarannya bergantung pada jarak antara tanggal surat dan tanggal pelunasan pokok. Ketentuan yang sama berlaku untuk STP bunga Pasal 14 ayat (3) UU KUP yang terbit dalam periode kebijakan, serta SKP tindak lanjut PPS (huruf g) dengan batas akhir 31 Desember 2027.

Pokok pajak dilunasiBesaran
Paling lambat 1 bulan setelah tanggal surat (untuk SKP yang terbit Oktober sampai Desember 2026, cukup paling lambat 31 Desember 2026)100%
Lebih dari 1 bulan sampai 2 bulan setelah tanggal surat50%
Lebih dari 2 bulan setelah tanggal surat25%

Untuk SKP dan SKP PBB yang terbit sebelum 8 Oktober 2026 dan tidak diajukan keberatan (huruf e), penentunya kembali ke kalender: pokok dilunasi 8 Oktober sampai 31 Desember 2026 mendapat 100%, Januari sampai Maret 2027 mendapat 50%, dan April sampai Juni 2027 mendapat 25%. Skema kalender yang sama berlaku untuk STP bunga penagihan Pasal 19 UU KUP dan Pasal 11 ayat (3) UU PBB. Jika SKP-nya diajukan keberatan, yang harus dilunasi untuk STP Pasal 19 adalah utang pajak, yaitu jumlah yang masih harus dibayar selama proses keberatan.

Pola 3: bayar sebagian sanksi, sisanya dihapus

Pola ketiga sering mengejutkan, karena justru mensyaratkan pembayaran sebagian sanksi. Pola ini berlaku untuk STP denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP (misalnya karena terlambat membuat faktur pajak), STP atas SPT atau pembetulan yang disampaikan sebelum 8 Oktober 2026, serta ketetapan atau tagihan yang pokok pajaknya sudah lunas sebelum 8 Oktober 2026. Dalam kasus seperti ini tidak ada lagi tindakan “cepat lapor” atau “cepat melunasi pokok” yang bisa dihargai, sehingga besarannya dikaitkan dengan pembayaran sebagian sanksi.

Pembayaran sebagian sanksiSisa sanksi yang dikurangi
Membayar 10% sanksi paling lambat 31 Desember 2026, atau paling lambat 1 bulan setelah STP terbit (untuk STP yang terbit dalam periode kebijakan)90%
Membayar 25% sanksi setelah itu, paling lambat 30 Juni 202775%

Ada satu pengecualian yang menarik di kelompok STP. Sanksi bunga Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU KUP, yaitu bunga atas angsuran atau penundaan pembayaran, dihapus 100% jika pokok PPh-nya dilunasi pada 8 Oktober sampai 31 Desember 2026 dan STP-nya terbit dalam periode kebijakan.

Apa Syarat dan Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan?

Penting untuk dipahami, pengurangan atau penghapusan sanksi dalam KEP-239/PJ/2026 tidak diberikan secara otomatis. Diktum KETIGA menyatakan bahwa fasilitas ini diberikan dalam hal wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028. Jadi, ada dua tenggat yang berbeda: tenggat untuk menyampaikan SPT, membayar pokok pajak, atau menerima surat ketetapan (umumnya 30 Juni 2027), dan tenggat untuk mengajukan permohonan (1 Oktober 2028).

Diktum KEEMPAT mengatur syarat permohonannya. Permohonan harus memenuhi ketentuan umum dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71/2026, yang petikannya dimuat dalam lampiran keputusan. Intinya, pokok pajak yang menjadi dasar sanksi harus sudah dilunasi, permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah sanksi menurut wajib pajak beserta alasannya, satu permohonan hanya untuk satu SKP atau STP, ditandatangani wajib pajak, wakil, atau kuasa, dan disampaikan sebelum ada permohonan lelang barang sitaan. Permohonan atas SKP juga hanya dapat diajukan jika SKP itu tidak diajukan keberatan, atau keberatannya dicabut dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak atau tidak dipertimbangkan.

Pasal 24 membatasi jumlah permohonan paling banyak dua kali untuk sanksi administrasi, dan hanya satu kali untuk denda PBB. Pasal 23 ayat (6) juga mengatur bahwa setiap pembayaran atas SKP atau STP diperhitungkan lebih dulu terhadap pokok pajak, baru kelebihannya terhadap sanksi. Di samping syarat umum itu, KEP-239/PJ/2026 menambahkan empat persyaratan yang memang berbentuk daftar periksa:

  1. Tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh wajib pajak orang pribadi atau wakil wajib pajak badan.
  2. Jika sudah mengajukan gugatan atau upaya hukum lain, gugatan itu telah dicabut, dibuktikan dengan melampirkan surat permohonan pencabutannya.
  3. Surat pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak, juga ditandatangani di atas meterai.
  4. Sanksi yang dimohonkan belum dibayar atau belum dilunasi. Sanksi yang sudah dibayar tidak dapat dikurangi atau dihapus melalui kebijakan ini.

Syarat keempat perlu dibaca bersama Pola 3 di atas. Fasilitas ini hanya diberikan atas sanksi yang belum dibayar atau belum dilunasi. Jika sebagian sanksi sudah terlanjur dibayar, permohonan hanya dapat diajukan atas sisanya, sebagaimana contoh dalam lampiran: dari STP Rp10.000.000 yang sudah dibayar Rp6.000.000, permohonan hanya diajukan atas Rp4.000.000. Karena itu, untuk sanksi yang masuk Pola 1 dan Pola 2, yang dibayar lebih dulu adalah pokok pajaknya, sedangkan sanksinya cukup dibiarkan sampai permohonan diputuskan. Untuk sanksi yang masuk Pola 3, bayar tepat 10% atau 25% dari sanksi sesuai syarat, jangan lebih dan jangan melunasi seluruhnya.

Syarat pertama dan kedua bersifat alternatif: wajib pajak yang tidak pernah bersengketa cukup memenuhi syarat pertama, sedangkan yang sudah telanjur menggugat harus memenuhi syarat kedua dengan mencabut gugatannya. Keputusan ini perlu ditimbang dengan cermat, karena mengajukan permohonan berarti melepaskan upaya hukum atas sanksi yang bersangkutan. Bandingkan dulu peluang menang dalam sengketa dengan manfaat penghapusan sanksi. Format surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan surat pernyataan kekhilafan tersedia dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.

Kapan Tenggat Penghapusan Sanksi Pajak Ini Berakhir?

Karena ada beberapa tanggal yang berbeda, banyak wajib pajak berpotensi salah membaca tenggatnya. Tabel berikut merangkum jadwal penting dalam KEP-239/PJ/2026 agar mudah dijadikan pengingat.

TanggalPeristiwa
8 Oktober 2026KEP-239/PJ/2026 ditetapkan dan mulai berlaku; awal periode kebijakan
31 Desember 2026Batas akhir jendela 100% (Pola 1 dan sebagian besar Pola 2) dan jendela 90% dengan pembayaran 10% sanksi (Pola 3)
31 Maret 2027Batas akhir jendela 50% untuk skema kalender
30 Juni 2027Batas akhir jendela 25% dan 75%; batas penyampaian SPT, pembetulan, dan pelunasan pokok untuk huruf a sampai f
31 Desember 2027Batas penerbitan SKP dan pelunasan pokok untuk huruf g (tindak lanjut PPS)
1 Oktober 2028Batas akhir penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Direktur Jenderal Pajak

Apa bedanya dengan permohonan biasa berdasarkan Pasal 36 UU KUP?

Tanpa kebijakan ini pun, wajib pajak sebenarnya selalu bisa mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Bedanya, permohonan biasa dinilai kasus per kasus tanpa kerangka khusus, sehingga hasilnya sangat bergantung pada pembuktian kekhilafan dalam setiap perkara. KEP-239/PJ/2026 memberi kerangka yang lebih pasti: jenis sanksi yang dicakup, periode, syarat, dan besaran pengurangannya sudah ditetapkan di muka. Bagi wajib pajak, kepastian inilah yang membuat kebijakan ini layak dimanfaatkan sebelum tenggatnya lewat.

Urutan langkah yang disarankan

Agar tidak ada syarat yang terlewat, urutan kerjanya dapat disusun sebagai berikut. Inventarisasi dulu seluruh SPT yang terlambat, SPT yang perlu dibetulkan, serta STP atau SKP yang sanksinya belum dibayar, lalu petakan masing-masing ke Pola 1, 2, atau 3. Setelah itu, sampaikan SPT atau pembetulannya dan lunasi pokok pajaknya sebelum 31 Desember 2026 untuk mengejar besaran 100%, atau bayar 10% sanksi untuk kasus Pola 3. Terakhir, siapkan surat pernyataan sesuai format dalam lampiran dan ajukan permohonan paling lambat 1 Oktober 2028, idealnya jauh sebelum tenggat agar ada waktu memperbaiki kekurangan dokumen.

Contoh Kasus: Siapa yang Bisa Memanfaatkan Kebijakan Ini?

Agar lebih konkret, mari kita uji empat situasi yang sering terjadi, satu untuk setiap pola ditambah satu kasus pembetulan. Angka sanksi dalam contoh ini hanya ilustrasi, tetapi besaran penghapusannya mengikuti tabel dan contoh dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.

Kasus 1: Budi terlambat menyampaikan SPT Tahunan 2025 (Pola 1)

Budi, karyawan yang juga memiliki usaha sampingan, belum menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2025. SPT-nya kurang bayar Rp12.000.000. Misalkan atas keterlambatan itu Budi dikenai denda Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp100.000 dan bunga keterlambatan bayar Rp1.500.000. Posisi Budi masuk huruf a dan huruf c, sehingga besaran penghapusannya ditentukan oleh tanggal ia menyampaikan SPT dan membayar kekurangannya.

SPT disampaikan dan dibayarBesaranSanksi yang dihapusSanksi yang tetap dibayar
20 November 2026100%Rp1.600.000Rp0
15 Februari 202750%Rp800.000Rp800.000
20 Mei 202725%Rp400.000Rp1.200.000
5 Juli 2027Tidak diberikanRp0Rp1.600.000

Selisih antara bertindak pada November 2026 dan Mei 2027 adalah Rp1,2 juta. Pesannya jelas: untuk Pola 1, menunda berarti membiarkan fasilitasnya menyusut.

Kasus 2: PT Sentosa Abadi menerima SKPKB sebelum kebijakan berlaku (Pola 2)

PT Sentosa Abadi menerima SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, ketetapan hasil pemeriksaan yang memuat pokok dan sanksi) PPh Badan Tahun Pajak 2023 pada Juni 2026. Ketetapan itu memuat pokok pajak Rp200.000.000 dan sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp60.000.000. Perusahaan tidak mengajukan keberatan dan belum membayar apa pun. Karena SKPKB terbit sebelum 8 Oktober 2026, posisinya masuk huruf e dengan skema kalender.

Pokok Rp200.000.000 dilunasiBesaranSanksi yang dihapusSanksi yang tetap dibayar
15 Desember 2026100%Rp60.000.000Rp0
10 Februari 202750%Rp30.000.000Rp30.000.000
20 Mei 202725%Rp15.000.000Rp45.000.000

Bagaimana jika pokoknya ternyata sudah dilunasi pada September 2026? Dalam hal ini PT Sentosa Abadi masuk Pola 3. Jika membayar 10% sanksi, yaitu Rp6.000.000, pada 8 Oktober sampai 31 Desember 2026, sisa sanksi Rp54.000.000 dikurangi. Jika baru membayar 25% sanksi, yaitu Rp15.000.000, pada Januari sampai Juni 2027, yang dikurangi Rp45.000.000.

Kasus 3: PT Cahaya Niaga terlambat membuat faktur pajak (Pola 3)

Pada 12 Oktober 2026, KPP menerbitkan STP kepada PT Cahaya Niaga berisi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp100.000.000 karena terlambat membuat faktur pajak. Denda ini tidak punya pokok pajak yang bisa dilunasi lebih cepat, sehingga besaran pengurangannya dikaitkan dengan pembayaran sebagian denda.

Opsi A: bayar 10% paling lambat 31 Desember 2026
Dibayar = 10% x Rp100.000.000 = Rp10.000.000
Dikurangi = 90% x Rp100.000.000 = Rp90.000.000
Opsi B: bayar 25% pada 1 Januari s.d. 30 Juni 2027
Dibayar = 25% x Rp100.000.000 = Rp25.000.000
Dikurangi = 75% x Rp100.000.000 = Rp75.000.000

Setelah membayar bagian yang disyaratkan, PT Cahaya Niaga mengajukan permohonan atas sisa denda yang belum dibayar. Jika PT Cahaya Niaga menunggu sampai setelah 30 Juni 2027, seluruh denda Rp100 juta tetap harus dilunasi.

Kasus 4: CV Karya Mandiri membetulkan SPT Masa PPN

CV Karya Mandiri menemukan faktur penjualan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Juli 2026, sehingga perlu membetulkan SPT tersebut dengan status kurang bayar Rp25.000.000. Misalkan sanksi bunga Pasal 8 ayat (2a) UU KUP atas pembetulan itu Rp1.000.000. Situasi ini masuk huruf b, dengan syarat pembetulan disampaikan dan kekurangannya dibayar dalam periode kebijakan.

SkenarioPembetulan dan pembayaranPerlakuan
A20 November 2026Huruf b, dihapus 100% (Rp1.000.000)
B15 Februari 2027Huruf b, dikurangi 50% (Rp500.000)
CPembetulan 20 November 2026, pembayaran 15 Agustus 2027Tidak masuk huruf b, pembayaran di luar periode
D25 September 2026 (sebelum kebijakan)Tidak masuk huruf b; jika STP terbit dalam periode, masuk Pola 3 dengan membayar 10% atau 25% sanksi

Skenario D menunjukkan bahwa wajib pajak yang patuh lebih awal tidak kehilangan kesempatan sepenuhnya. Kalau sanksinya baru ditagih melalui STP setelah 8 Oktober 2026 dan belum dibayar, CV Karya Mandiri masih bisa memperoleh pengurangan 90% dengan membayar 10% sanksi tepat waktu.

Kesalahan yang Sering Terjadi

  1. Melunasi seluruh sanksi supaya “bersih”. Fasilitas ini hanya berlaku untuk sanksi yang belum dibayar. Untuk Pola 1 dan Pola 2, lunasi pokok pajaknya saja; untuk Pola 3, bayar tepat 10% atau 25% sanksi, bukan seluruhnya.
  2. Menunda sampai 2027 karena merasa tenggatnya masih lama. Tenggat 30 Juni 2027 memang benar, tetapi besaran 100% hanya tersedia sampai 31 Desember 2026. Setelah itu fasilitasnya menyusut menjadi 50%, lalu 25%.
  3. Mengira penghapusan berlaku otomatis. Fasilitas ini baru diberikan jika wajib pajak mengajukan permohonan paling lambat 1 Oktober 2028, dengan satu permohonan untuk setiap SKP atau STP.
  4. Hanya menyampaikan pembetulan tanpa membayar kekurangannya. Untuk huruf b dan c, penyampaian SPT dan pembayaran sama-sama harus terjadi dalam periode kebijakan.
  5. Mengajukan permohonan atas SKP yang masih dalam proses keberatan. Untuk sanksi dalam SKP, keberatannya harus tidak diajukan, atau dicabut dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak juga harus menyatakan tidak menempuh gugatan atau upaya hukum lain.
  6. Salah membaca cakupan tahun pajak. SPT Tahunan yang dicakup adalah sampai Tahun Pajak 2025, sedangkan SPT Masa sampai Masa Pajak September 2026. SPT Masa Oktober 2026 dan seterusnya tidak termasuk.
  7. Tidak memakai format surat pernyataan dari lampiran. Lampiran memuat contoh surat pernyataan tidak mengajukan gugatan dan surat pernyataan kekhilafan. Permohonan yang tidak lengkap berisiko ditolak karena alasan formal.

Tanya Jawab Singkat

Apakah sanksi PBB juga bisa dihapus?
Bisa. Diktum KEDUA menegaskan bahwa sanksi dalam huruf d, e, dan f termasuk denda administratif PBB. Syaratnya sama, yaitu pokok PBB dibayar dalam batas waktu dan permohonan diajukan sebelum 1 Oktober 2028.

SPT saya terlambat tetapi statusnya nihil. Apakah denda keterlambatannya bisa dihapus melalui kebijakan ini?
Huruf a secara tegas hanya menyebut SPT dengan status kurang bayar. Untuk SPT nihil atau lebih bayar, permohonan tetap dapat diajukan melalui jalur umum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, tetapi tidak dengan kerangka KEP-239/PJ/2026.

Saya sudah mengajukan keberatan atas SKPKB. Bisakah tetap memanfaatkan kebijakan ini?
Untuk sanksi yang tercantum dalam SKPKB itu sendiri, lampiran hanya memberikan fasilitas jika SKP tidak diajukan keberatan. Pasal 23 PMK 118/2024 juga mensyaratkan keberatan dicabut dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak atau tidak dipertimbangkan. Namun, untuk STP bunga penagihan Pasal 19 yang terkait dengan SKP yang diajukan keberatan, fasilitas tetap tersedia sepanjang utang pajaknya dilunasi dalam periode yang ditentukan. Pertimbangkan bersama konsultan pajak apakah lebih menguntungkan melanjutkan sengketa atau mencabutnya.

Bagaimana dengan sanksi atas SKP hasil pemeriksaan harta PPS?
Huruf g mengaturnya secara khusus dengan tenggat lebih panjang. Besarannya 100% jika pokok dilunasi paling lambat satu bulan setelah SKP terbit, 50% jika lebih dari satu sampai dua bulan, dan 25% jika lebih dari dua bulan, dengan batas akhir 31 Desember 2027.

Berapa kali permohonan boleh diajukan?
Menurut Pasal 24 PMK 118/2024, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan paling banyak dua kali. Permohonan kedua diajukan paling lama tiga bulan sejak keputusan atas permohonan pertama dikirim. Untuk denda PBB, permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

Memanfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak dengan Lebih Tenang

KEP-239/PJ/2026 pada intinya memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk membereskan kewajiban lama tanpa dibebani sanksi yang menumpuk, dan menghargai mereka yang bergerak cepat. Penghapusan 100% tersedia sampai 31 Desember 2026, lalu menyusut menjadi 50% dan 25% sampai 30 Juni 2027, sementara untuk sanksi tertentu cukup membayar 10% atau 25% agar sisanya dikurangi. Kesempatan seperti ini tidak selalu ada, jadi sayang kalau terlewat hanya karena salah membaca pola atau tenggatnya.

Langkah berikutnya cukup jelas. Inventarisasi seluruh kewajiban yang tertunggak, petakan setiap sanksi ke Pola 1, 2, atau 3, lalu bertindak sebelum akhir Desember 2026 agar memperoleh besaran tertinggi, dan ajukan permohonan beserta surat pernyataan sesuai lampiran sebelum 1 Oktober 2028. Untuk memahami jenis sanksi yang bisa dihapus, silakan baca juga artikel tentang sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi