Jalur hijau dan merah bercabang dengan panah naik turun serta koin

Rupiah bergerak di atas Rp18.000 per dolar AS, dan utang impor yang belum dibayar mendadak membengkak di neraca akhir tahun. Uangnya belum keluar sepeser pun, tetapi laporan laba rugi sudah mencatat kerugian puluhan juta rupiah. Pertanyaannya, selisih kurs belum terealisasi seperti ini boleh dibiayakan dalam SPT Tahunan, atau justru harus dikoreksi fiskal?

Wajar kalau Anda ragu, karena banyak praktisi terbiasa dengan prinsip “pajak baru mengakui yang sudah terealisasi”. Prinsip itu memang berlaku untuk banyak pos, misalnya kenaikan nilai wajar investasi. Namun, untuk selisih kurs, Undang-Undang Pajak Penghasilan memilih jalan yang berbeda: ikut sistem pembukuan perusahaan, dengan satu syarat penting, yaitu taat asas.

Artikel ini melanjutkan seri Memahami Beda Tetap dan Beda Waktu dalam Koreksi Fiskal. Kita akan membedah perlakuan selisih kurs menurut PSAK 221, sikap fiskalnya menurut UU PPh dan PP 94/2010, kapan selisih kurs tetap harus dikoreksi, serta perbedaannya bagi Wajib Pajak yang memakai pembukuan dalam dolar AS.

Apa Itu Selisih Kurs Belum Terealisasi?

Selisih kurs adalah selisih yang muncul karena jumlah valuta asing yang sama dicatat dalam rupiah dengan kurs yang berbeda. Selisih kurs terealisasi (realized) timbul saat transaksi benar-benar diselesaikan, misalnya ketika utang dolar dibayar atau piutang dolar diterima. Selisih kurs belum terealisasi (unrealized) timbul saat saldo yang masih terbuka dinilai ulang pada akhir periode, padahal belum ada uang yang berpindah tangan.

Tidak semua saldo valuta asing dinilai ulang. Yang dinilai ulang hanya pos moneter (aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah unit mata uang yang tetap), seperti kas, piutang, utang usaha, dan pinjaman dalam valuta asing. Pos nonmoneter seperti persediaan, aset tetap, dan uang muka pembelian tetap tercatat dengan kurs tanggal transaksi, sehingga tidak menghasilkan selisih kurs setiap akhir tahun.

Perbedaan moneter dan nonmoneter ini sering terlewat, padahal dampaknya langsung ke angka laba. Uang muka impor sebesar USD50.000, misalnya, bukan hak untuk menerima dolar kembali, melainkan hak untuk menerima barang. Karena itu, uang muka tersebut tidak perlu dijabarkan ulang dengan kurs akhir tahun. Pembahasan lebih luas tentang klasifikasi aset dan liabilitas dapat Anda baca dalam Aset, Liabilitas, dan Ekuitas dalam Perspektif PSAK Modern.

Perlakuan Selisih Kurs menurut PSAK 221

Mulai 1 Januari 2024, PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing berganti nomor menjadi PSAK 221 tanpa perubahan substansi. Standar ini merujuk pada IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. Langkah pertamanya adalah menentukan mata uang fungsional (functional currency, yaitu mata uang lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi), karena semua transaksi dalam mata uang lain diperlakukan sebagai transaksi valuta asing.

Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dijabarkan dengan kurs penutup (closing rate, yaitu kurs spot pada tanggal pelaporan), sedangkan pos nonmoneter yang diukur dengan biaya historis tetap memakai kurs tanggal transaksi. Dalam praktik di Indonesia, kurs penutup umumnya mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia.

Ketentuan yang paling relevan untuk topik ini ada pada paragraf 28 dan 29. Selisih kurs dari penyelesaian atau penjabaran pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Jika transaksi diselesaikan pada periode berikutnya, selisih kurs yang diakui pada setiap periode ditentukan oleh perubahan kurs selama periode masing-masing. Artinya, PSAK 221 mewajibkan selisih kurs belum terealisasi masuk ke laba rugi, tidak menunggu pelunasan.

Ada satu pengecualian yang perlu dicatat sejak awal. Selisih kurs yang timbul saat laporan keuangan dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian (misalnya entitas berbuku dolar yang menyajikan laporan dalam rupiah) diakui dalam penghasilan komprehensif lain, bukan dalam laba rugi. Selisih jenis ini tidak menyentuh laba sebelum pajak, sehingga tidak masuk ke rekonsiliasi fiskal.

Sikap Fiskal atas Selisih Kurs: Ikut Pembukuan yang Taat Asas

Dari sisi pajak, keuntungan selisih kurs mata uang asing adalah objek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) huruf l UU PPh. Sebaliknya, kerugian selisih kurs mata uang asing merupakan biaya yang dapat dikurangkan menurut Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh. Sampai di sini, aturannya simetris dan tidak membedakan terealisasi atau belum.

Kunci jawabannya ada di penjelasan kedua pasal tersebut. Keuntungan maupun kerugian karena fluktuasi kurs diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Kalimat yang sama diulang dalam Pasal 9 ayat (1) PP 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Penegasan teknisnya sudah lama tersedia dalam SE-03/PJ.31/1997 tentang Perlakuan PPh terhadap Selisih Kurs. Surat edaran ini membedakan dua pola pembukuan, dan masing-masing membawa saat pembebanan yang berbeda.

Sistem pembukuanSaat selisih kurs diakui secara fiskal
Kurs tetap (saldo valuta asing tidak dinilai ulang)Saat realisasi, yaitu ketika pos valuta asing diselesaikan
Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahunSetiap akhir tahun, sebesar selisih penilaian ulang dengan kurs tersebut

Bagi Wajib Pajak yang menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 221, pola kedua yang berlaku, karena standar itu memang mewajibkan penilaian ulang pada akhir periode. Jadi, jawaban atas judul artikel ini cukup jelas: selisih kurs belum terealisasi diakui secara fiskal dan pada prinsipnya tidak dikoreksi, sepanjang pembukuannya taat asas. Selisih kurs dalam pola ini bukan beda tetap dan bukan beda waktu, sehingga tidak menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apa Arti Taat Asas dalam Pengakuan Selisih Kurs?

Istilah taat asas (konsisten menerapkan metode yang sama) terdengar abstrak, jadi mari kita urai pelan-pelan. Pasal 28 ayat (5) UU KUP mewajibkan pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas, dan Pasal 28 ayat (6) mensyaratkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap perubahan metode pembukuan. Dalam konteks selisih kurs, taat asas setidaknya punya tiga wujud.

Pertama, perlakuannya simetris antara laba dan rugi. Perusahaan tidak boleh membiayakan rugi selisih kurs belum terealisasi ketika rupiah melemah, lalu menunda pengakuan laba selisih kurs belum terealisasi sampai realisasi ketika rupiah menguat. Pola memilih-milih seperti ini adalah pintu masuk koreksi pemeriksa yang paling umum.

Kedua, perlakuannya konsisten antartahun dan antarpos. Metode yang dipakai untuk utang usaha harus sama dengan metode untuk piutang, kas valuta asing, dan pinjaman, serta tidak berganti-ganti dari satu tahun ke tahun berikutnya tanpa persetujuan. Ketiga, kurs yang dipakai pun harus konsisten. Untuk penilaian ulang akhir tahun, rujukannya adalah kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku, bukan kurs pajak yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap minggu, karena kurs pajak itu dipakai untuk menghitung PPN, PPh, dan bea masuk atas transaksi.

Penggunaan kurs yang tepat bukan sekadar soal teknis. Dalam sengketa yang berujung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 372/B/PK/PJK/2014, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai penentuan kurs per 31 Desember 2005 oleh Wajib Pajak tidak sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh dan menghitung ulang dengan kurs tengah Bank Indonesia. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan otoritas pajak.

Kapan Selisih Kurs Tetap Harus Dikoreksi Fiskal?

Meski prinsip dasarnya mengikuti pembukuan, ada beberapa keadaan yang membuat selisih kurs tetap harus disesuaikan dalam SPT atau berisiko dikoreksi saat pemeriksaan. Bagian ini sering ditanyakan, jadi Anda tidak sendirian kalau merasa batasnya kabur. Perbedaan istilah penyesuaian oleh Wajib Pajak dan koreksi oleh pemeriksa diulas dalam Penyesuaian Fiskal dan Koreksi Fiskal: Apa Bedanya?.

Selisih Kurs yang Berkaitan dengan Penghasilan Final atau Bukan Objek Pajak

Pasal 9 ayat (2) PP 94/2010 menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berkaitan langsung dengan usaha yang dikenai PPh final, atau yang penghasilannya bukan objek pajak, tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya. Logikanya sama dengan pemisahan biaya (ring fencing) pada umumnya: biaya untuk penghasilan final tidak boleh mengurangi penghasilan yang dikenai tarif umum. Contohnya piutang sewa gedung dalam dolar, karena penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan dikenai PPh final.

Konsekuensinya, laba selisih kurs dari pos seperti itu dikoreksi negatif, sedangkan ruginya dikoreksi positif. Koreksi ini bersifat beda tetap, karena tidak akan pernah berbalik pada tahun berikutnya. Perusahaan yang punya usaha campuran perlu memetakan pos valuta asing per jenis penghasilan sejak awal tahun, bukan menjelang penyusunan SPT.

Selisih Kurs Pinjaman dan Batas DER

PMK 169/PMK.010/2015 memasukkan selisih kurs dari pinjaman dalam mata uang asing ke dalam pengertian biaya pinjaman, sepanjang selisih kurs itu merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya. Akibatnya, bagian tersebut ikut dibatasi oleh perbandingan utang dan modal paling tinggi 4:1. Perusahaan dengan pinjaman dolar dalam jumlah besar perlu memasukkan komponen ini saat menghitung batas biaya pinjaman, sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Perbandingan Utang dan Modal (DER) untuk Pajak Penghasilan.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi dan Pembuktian

Selisih kurs atas utang kepada induk perusahaan atau atas kontrak lindung nilai dengan pihak afiliasi biasanya diuji lebih ketat. Pemeriksa akan menanyakan apakah transaksinya benar ada, apakah syaratnya wajar, dan apakah kursnya sesuai dengan kesepakatan. Pengujian kewajaran untuk transaksi afiliasi dapat Anda telusuri dalam Panduan Transfer Pricing.

Sengketa dalam Putusan Nomor 372/B/PK/PJK/2014 tadi memberi pelajaran yang sama. Otoritas pajak mengoreksi rugi selisih kurs dari kontrak forward (perjanjian jual beli valuta asing dengan kurs yang disepakati di muka) dengan pemegang saham 51%, karena menilai transaksinya tidak terbukti. Wajib Pajak menang karena mampu menunjukkan konfirmasi transaksi yang ditandatangani kedua pihak, lengkap dengan kurs, nilai, dan tanggal penyelesaian. Dokumen sederhana seperti itu sering menjadi penentu.

Ringkasnya, peta perlakuan fiskal selisih kurs dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis selisih kursPerlakuan fiskalDasar
Penilaian ulang pos moneter, pembukuan sesuai PSAK 221 dan taat asasDiakui, tidak dikoreksiPasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh, Pasal 9 ayat (1) PP 94/2010
Laba diakui saat realisasi, rugi diakui saat penilaian ulang (tidak simetris)Berisiko dikoreksiPrinsip taat asas, Pasal 28 ayat (5) UU KUP
Berkaitan dengan usaha yang dikenai PPh final atau bukan objek pajakTidak diakui, dikoreksi (beda tetap)Pasal 9 ayat (2) PP 94/2010
Selisih kurs pinjaman sebagai penyesuaian biaya bungaDiakui sepanjang dalam batas DER 4:1PMK 169/PMK.010/2015
Penjabaran ke mata uang penyajian (penghasilan komprehensif lain)Di luar laba sebelum pajak, tidak masuk rekonsiliasiPSAK 221

Contoh Kasus Selisih Kurs Belum Terealisasi dan Jurnalnya

Bagian ini padat angka, tetapi tidak perlu khawatir, kita telusuri langkah demi langkah. PT Sinar Logam Nusantara adalah produsen fiktif yang berbuku dalam rupiah, menerapkan PSAK 221, dan dikenai tarif PPh badan 22%. Kurs yang dipakai di bawah ini adalah kurs ilustrasi, bukan kurs aktual.

Kasus 1: Utang Impor yang Melewati Tutup Buku

Pada 15 November 2026, perusahaan membeli bahan baku impor senilai USD200.000 dengan pembayaran 60 hari. Kurs pada tanggal transaksi Rp17.900, kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2026 Rp18.150, dan utang dilunasi pada 20 Januari 2027 dengan kurs Rp17.950.

TanggalKursNilai utang dalam rupiahSelisih kurs
15 Nov 2026 (transaksi)Rp17.900Rp3.580.000.000–
31 Des 2026 (penilaian ulang)Rp18.150Rp3.630.000.000Rugi belum terealisasi Rp50.000.000
20 Jan 2027 (pelunasan)Rp17.950Rp3.590.000.000Laba terealisasi Rp40.000.000
TanggalAkunDebitKredit
15 Nov 2026Persediaan bahan bakuRp3.580.000.000
Utang usaha (USD)Rp3.580.000.000
31 Des 2026Rugi selisih kursRp50.000.000
Utang usaha (USD)Rp50.000.000
20 Jan 2027Utang usaha (USD)Rp3.630.000.000
KasRp3.590.000.000
Laba selisih kursRp40.000.000

Secara fiskal, rugi Rp50.000.000 dibiayakan dalam SPT Tahunan 2026 dan laba Rp40.000.000 dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan 2027, tanpa koreksi. Selama dua tahun, totalnya rugi bersih Rp10.000.000, sama persis dengan selisih antara kas yang dibayar (Rp3.590.000.000) dan nilai awal utang (Rp3.580.000.000). Penilaian ulang hanya memindahkan sebagian angka ke tahun 2026, dan pemindahan itu sah karena dilakukan taat asas.

Sekarang bayangkan perusahaan membiayakan rugi Rp50.000.000 pada 2026, tetapi untuk piutang ekspornya justru tidak mengakui laba selisih kurs belum terealisasi dengan alasan “belum diterima”. Pola ini tidak taat asas. Pemeriksa dapat menambahkan laba selisih kurs piutang itu ke penghasilan 2026, atau menolak pembebanan rugi selisih kurs yang belum terealisasi.

Kasus 2: Piutang Sewa Gedung dalam Dolar

Perusahaan yang sama juga menyewakan satu lantai gedungnya kepada penyewa asing. Pada 31 Desember 2026, terdapat piutang sewa USD100.000 yang dicatat dengan kurs Rp18.000, atau Rp1.800.000.000. Dengan kurs tengah Bank Indonesia Rp18.150, piutang itu menjadi Rp1.815.000.000, sehingga timbul laba selisih kurs belum terealisasi Rp15.000.000.

Secara akuntansi, laba Rp15.000.000 tetap masuk laba rugi sesuai PSAK 221. Namun, karena penghasilan sewa bangunan dikenai PPh final, Pasal 9 ayat (2) PP 94/2010 menyatakan laba selisih kurs ini tidak diakui sebagai penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal 2026, perusahaan membuat penyesuaian fiskal negatif Rp15.000.000, dan kelak rugi selisih kurs dari piutang yang sama harus disesuaikan positif.

Pos dalam rekonsiliasi fiskal 2026KomersialPenyesuaian fiskalFiskal
Rugi selisih kurs utang impor (Kasus 1)(Rp50.000.000)–(Rp50.000.000)
Laba selisih kurs piutang sewa (Kasus 2)Rp15.000.000(Rp15.000.000)–
Dampak bersih ke penghasilan neto(Rp35.000.000)(Rp15.000.000)(Rp50.000.000)

Dengan tarif 22%, rugi selisih kurs Rp50.000.000 yang diakui secara fiskal mengurangi PPh badan 2026 sebesar Rp11.000.000. Penyesuaian atas Kasus 2 tidak memengaruhi pajak tangguhan, karena perbedaannya bersifat tetap.

Selisih Kurs bagi Wajib Pajak dengan Pembukuan Dolar AS

Pada dasarnya, Pasal 28 UU KUP mewajibkan pembukuan dalam satuan mata uang rupiah. Wajib Pajak badan tertentu boleh menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar AS setelah mendapat izin. Golongannya kini dirinci dalam Pasal 16 ayat (3) PER-8/PJ/2025, antara lain perusahaan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, anak perusahaan dari induk di luar negeri, perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa luar negeri, dan Wajib Pajak yang mata uang fungsionalnya dolar AS menurut SAK.

Sebagian golongan cukup menyampaikan pemberitahuan, sedangkan golongan lain harus mengajukan permohonan izin melalui Coretax. Permohonan diajukan paling lambat tiga bulan sejak tanggal pendirian bagi badan baru, atau tiga bulan sebelum tahun buku yang akan diselenggarakan dalam dolar AS dimulai. Kerangka umumnya dapat Anda segarkan melalui Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Logika yang Berbalik: Rupiah Menjadi Valuta Asing

Di sinilah banyak orang terkecoh, termasuk yang sudah lama bekerja di perusahaan berbuku dolar. Bagi Wajib Pajak berbuku dolar AS, transaksi dalam dolar tidak lagi menghasilkan selisih kurs, karena dolar adalah mata uang pembukuannya. Justru rupiah yang kini berstatus valuta asing, sehingga kas rupiah, piutang dari pelanggan lokal, utang kepada pemasok lokal, dan utang pajak dalam rupiah yang menghasilkan selisih kurs.

Arah untung ruginya pun berbalik. Misalkan PT Samudra Mineral berbuku dolar AS dan memiliki utang kepada pemasok lokal Rp9.075.000.000 yang dicatat dengan kurs Rp18.000, atau setara USD504.166,67. Jika pada akhir tahun kurs menjadi Rp18.150, utang itu hanya setara USD500.000,00, sehingga perusahaan mencatat laba selisih kurs belum terealisasi USD4.166,67. Melemahnya rupiah, yang merugikan perusahaan berbuku rupiah dengan utang dolar, justru menguntungkan perusahaan berbuku dolar dengan utang rupiah.

Perlakuan fiskalnya tetap mengikuti asas yang sama. Selisih kurs atas pos moneter rupiah diakui dalam SPT Tahunan PPh Badan berdenominasi dolar AS sepanjang pembukuannya taat asas, dan pengecualian Pasal 9 ayat (2) PP 94/2010 tetap berlaku. Penilaian ulangnya juga harus konsisten, termasuk atas saldo utang PPN dan utang PPh potong pungut yang memang terutang dalam rupiah.

Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Berbuku Dolar di Era Coretax

PMK 81/2024 mengatur bahwa pembayaran pajak pada dasarnya dilakukan dalam rupiah. Wajib Pajak yang memperoleh izin atau menyampaikan pemberitahuan pembukuan dolar AS dikecualikan untuk PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta STP, SKPKB, SKPKBT, dan keputusan atau putusan yang menambah pajak terutang yang diterbitkan dalam dolar AS. Pembayaran pos-pos tersebut, termasuk deposit pajak untuk melunasinya, dilakukan dalam dolar AS.

Kesalahan yang sering terjadi adalah membuat kode billing angsuran PPh Pasal 25 dalam rupiah. Menurut ulasan di laman DJP, pembayaran seperti itu tidak terisi otomatis ke SPT Tahunan dolar, sehingga PPh Pasal 29 tampak lebih besar. Jalan keluarnya adalah membayar ulang dalam dolar AS dan mengajukan pengembalian atas pembayaran rupiah yang seharusnya tidak terutang.

Hal yang Sering Keliru soal Selisih Kurs dalam SPT

Kekeliruan pertama adalah mengoreksi seluruh selisih kurs belum terealisasi dengan anggapan pajak hanya mengakui yang sudah terealisasi. Untuk selisih kurs, anggapan ini keliru karena undang-undang sendiri menunjuk sistem pembukuan sebagai acuan. Koreksi yang tidak perlu justru membuat laba fiskal tahun berjalan dan tahun berikutnya sama-sama menyimpang.

Kekeliruan kedua adalah menilai ulang pos nonmoneter, seperti uang muka pembelian atau persediaan impor, dengan kurs akhir tahun. Selisih yang timbul dari penilaian ulang semacam ini tidak dikenal PSAK 221, sehingga juga tidak punya dasar untuk diakui secara fiskal. Kekeliruan ketiga adalah memakai kurs pajak mingguan untuk penilaian ulang akhir tahun, padahal kurs itu dirancang untuk transaksi PPN, PPh, dan kepabeanan.

Kekeliruan keempat adalah lupa memisahkan selisih kurs yang terkait penghasilan final atau penghasilan bukan objek pajak, misalnya pinjaman dolar yang dipakai untuk penyertaan modal yang dividennya dikecualikan dari objek pajak. Kekeliruan kelima adalah lemahnya dokumentasi kontrak forward dan transaksi afiliasi. Ketika sengketa sampai ke Pengadilan Pajak, majelis menilai bukti, bukan keyakinan.

Secara praktis, ada tiga kebiasaan yang layak dibangun menjelang tutup buku. Pertama, susun daftar pos moneter valuta asing per jenis penghasilan yang terkait. Kedua, dokumentasikan kurs penutup yang dipakai beserta sumbernya. Ketiga, tuangkan kebijakan selisih kurs dalam catatan atas laporan keuangan dan terapkan sama persis setiap tahun.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Selisih Kurs Belum Terealisasi

Apakah rugi selisih kurs belum terealisasi boleh dibiayakan?

Boleh, sepanjang Wajib Pajak menilai ulang pos moneter valuta asing setiap akhir tahun sesuai PSAK 221 dan melakukannya secara taat asas. Dasarnya Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh beserta penjelasannya dan Pasal 9 ayat (1) PP 94/2010. Pengecualiannya adalah rugi yang berkaitan dengan usaha yang dikenai PPh final atau bukan objek pajak.

Apakah laba selisih kurs belum terealisasi wajib dilaporkan sebagai penghasilan?

Ya, dengan logika yang sama. Wajib Pajak yang membiayakan rugi selisih kurs belum terealisasi wajib pula melaporkan laba selisih kurs belum terealisasi pada tahun terjadinya, karena perlakuan yang tidak simetris melanggar prinsip taat asas.

Kurs apa yang dipakai untuk menilai ulang saldo valuta asing akhir tahun?

Kurs penutup menurut PSAK 221, yang dalam praktik di Indonesia umumnya kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. SE-03/PJ.31/1997 juga merujuk kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, bukan kurs pajak yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Apakah perusahaan berbuku dolar AS juga mengakui selisih kurs?

Ya, tetapi atas pos moneter dalam rupiah dan mata uang selain dolar AS. Transaksi dalam dolar AS tidak menimbulkan selisih kurs karena dolar adalah mata uang pembukuannya, sedangkan melemahnya rupiah dapat menghasilkan laba selisih kurs atas utang rupiah.

Selisih kurs belum terealisasi pada intinya diakui secara fiskal mengikuti pembukuan, asalkan pembukuannya sesuai PSAK 221 dan diterapkan taat asas, dengan pengecualian untuk pos yang terkait penghasilan final, penghasilan bukan objek pajak, dan batas biaya pinjaman. Anda tidak perlu menghafal seluruh paragraf standar untuk menanganinya dengan benar, cukup disiplin pada tiga hal: simetris, konsisten, dan terdokumentasi. Dengan begitu, fluktuasi rupiah yang tidak bisa dikendalikan setidaknya tidak berubah menjadi sengketa pajak yang sebenarnya bisa dicegah.

Langkah berikutnya cukup konkret: sebelum tutup buku 2026, tarik daftar seluruh saldo valuta asing, pisahkan pos moneter dari nonmoneter, tandai pos yang terkait penghasilan final, lalu siapkan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember sebagai dasar penilaian ulang. Untuk menyegarkan konsep dasar penghasilan dan biaya, Panduan Pajak Penghasilan bisa menjadi titik awal yang baik.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Rujukan

  • Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 221 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (dahulu PSAK 10), paragraf 21, 23, 28, dan 29.
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 28.
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Pasal 9, peraturan.go.id.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025, Pasal 16 dan Pasal 21.
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.31/1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Selisih Kurs.
  • Putusan Peninjauan Kembali Nomor 372/B/PK/PJK/2014 jo. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.36871/PP/M.XV/15/2012selis

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi