Balanced scale weighing a tax bill against coins in an office

PPN yang kurang dibayar hanya Rp80.000.000, lalu mengapa SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, ketetapan hasil pemeriksaan) yang diterima meminta pelunasan Rp140.000.000? Selisih sebesar itu berasal dari sanksi kenaikan pajak, bentuk sanksi administrasi yang paling jarang dibahas tetapi paling terasa di kantong. Wajar kalau Anda kaget, karena banyak orang hanya mengenal sanksi bunga dan denda. Padahal, sanksi kenaikan bisa menambah 75% bahkan 100% dari pokok pajak dalam satu kali ketetapan.

Sanksi kenaikan juga sering disalahpahami karena aturannya berubah dua kali dalam waktu berdekatan. UU Cipta Kerja dan UU HPP memindahkan sebagian kasus yang dulu dikenai kenaikan ke skema bunga, sementara kasus lain tetap dikenai kenaikan dengan tarif baru. Akibatnya, tabel sanksi yang masih beredar di banyak tempat sudah tidak lagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tulisan ini melengkapi Sanksi Bunga Pajak: Pengertian, Tarif, dan Cara Hitungnya dan Sanksi Denda Pajak: Jenis, Dasar Hukum, dan Contoh Hitungnya, sehingga ketiga bentuk sanksi administrasi dalam UU KUP kini terbahas utuh. Kita mulai dari pengertian dan dasar hukumnya, lalu membedah setiap pasal yang memuat kenaikan, mempraktikkannya lewat empat contoh hitungan, dan menutupnya dengan posisi sanksi kenaikan dalam keberatan dan banding.

Apa Itu Sanksi Kenaikan Pajak dan Apa Bedanya dengan Bunga dan Denda?

Sanksi kenaikan pajak adalah sanksi administrasi berupa tambahan sebesar persentase tertentu dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dikenakan melalui surat ketetapan pajak. Besarnya dipatok langsung oleh undang-undang, yaitu 75% atau 100%, dan sama sekali tidak dipengaruhi lamanya waktu. Sanksi ini tidak pernah ditagih lewat STP (Surat Tagihan Pajak, surat untuk menagih pajak dan/atau sanksi), melainkan selalu menumpang pada ketetapan hasil pemeriksaan seperti SKPKB atau SKPKBT.

Dari tiga bentuk sanksi administrasi dalam UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, aturan induk prosedur pajak), kenaikan adalah yang paling berat. Bunga memberi harga pada waktu, denda memberi harga pada pelanggaran kewajiban tertentu, sedangkan kenaikan memberi harga pada ketidakpatuhan berat yang baru terungkap lewat pemeriksaan. Logikanya, Wajib Pajak sudah diberi kepercayaan penuh dalam sistem self-assessment (Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri), sehingga kepercayaan yang disalahgunakan dihargai lebih mahal.

AspekBungaDendaKenaikan
Yang diberi hargaLamanya pajak tidak atau terlambat dibayarPelanggaran atas kewajiban tertentuPajak tidak dibayar atau tidak disetor yang terungkap lewat pemeriksaan
Pengaruh lamanya waktuBertambah setiap bulan, umumnya paling lama 24 bulanTidak berpengaruhTidak berpengaruh
BesaranTarif bulanan KMK × pokok × jumlah bulanRupiah tetap, persentase, atau kelipatan75% atau 100% dari pokok
Sarana penagihanSTP atau surat ketetapanSTPSKPKB atau SKPKBT
Contoh pasalPasal 9 ayat (2a)Pasal 7 ayat (1)Pasal 13 ayat (3)

Kalau sanksi bunga diibaratkan argo taksi dan denda diibaratkan surat tilang, kenaikan lebih mirip harga tambahan yang langsung dipatok begitu pelanggaran berat terungkap. Tidak ada argo yang berjalan dan tidak ada hitungan bulan keterlambatan. Begitu syarat pasalnya terpenuhi, persentasenya langsung dikalikan dengan pokok. Perbandingan ketiga sanksi ini juga diulas dalam Struktur dan Diferensiasi Sanksi Administrasi Perpajakan.

Dasar Hukum Sanksi Kenaikan Pajak Setelah UU Cipta Kerja dan UU HPP

Sanksi kenaikan pajak bersumber dari UU KUP, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Dua perubahan yang paling menentukan wajahnya hari ini datang dari UU Cipta Kerja (semula UU Nomor 11 Tahun 2020) dan UU HPP (UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Arah keduanya sama, yaitu menurunkan sanksi agar lebih proporsional.

Ketentuan UU KUPKeadaanSebelum perubahanSekarang
Pasal 8 ayat (5)Pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan, sebelum SKP terbitKenaikan 50%Bunga dengan uplift factor 10% (UU Cipta Kerja)
Pasal 13 ayat (3)PPh yang tidak atau kurang dibayar, dalam SKPKB Pasal 13 ayat (1) huruf b, c, atau dKenaikan 50%Bunga dengan uplift factor 20% (UU HPP)
Pasal 13 ayat (3)PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, dalam SKPKB yang samaKenaikan 100%Bunga dengan uplift factor 20% (UU HPP)
Pasal 13 ayat (3)PPh yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorKenaikan 100%Kenaikan 75% (UU HPP)
Pasal 13 ayat (3)PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayarKenaikan 100%Kenaikan 75% (UU HPP)
Pasal 13AKealpaan pertama kali yang merugikan pendapatan negaraKenaikan 200%Dihapus (UU Cipta Kerja)
Pasal 15 ayat (2)Kekurangan pajak dalam SKPKBTKenaikan 100%Tetap kenaikan 100%
Pasal 17C ayat (5) dan 17D ayat (5)SKPKB setelah pengembalian pendahuluanKenaikan 100%Tetap kenaikan 100%

Dari tabel itu terlihat bahwa sanksi kenaikan kini hanya tersisa pada empat keadaan, yaitu dua dalam Pasal 13 ayat (3) dengan tarif 75% dan dua lainnya dengan tarif 100%. Selebihnya sudah beralih menjadi sanksi bunga yang tarifnya ditetapkan setiap bulan melalui KMK (Keputusan Menteri Keuangan), dengan uplift factor (persentase tambahan sesuai beratnya kesalahan) yang berbeda-beda. Cara kerja tarif bunga itu diulas dalam artikel sanksi bunga pajak.

Pola pembedanya menarik untuk diperhatikan. Pajak yang belum pernah berpindah tangan, seperti PPh Badan yang kurang dibayar atau PPh yang lupa dipotong, kini dihitung dengan bunga. Sebaliknya, pajak yang pada dasarnya dipungut dari pihak lain tetapi tidak sampai ke kas negara, seperti PPh yang sudah dipotong dan PPN yang ditanggung pembeli, tetap dikenai kenaikan. Undang-undang memperlakukan uang titipan yang tidak disetor sebagai pelanggaran yang lebih serius daripada pajak yang kurang dihitung.

Posisi sanksi kenaikan dalam keseluruhan prosedur pajak dapat Anda lihat pula dalam Panduan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kapan Sanksi Kenaikan Pajak Dikenakan?

Bagian ini memang yang paling padat, jadi tidak perlu khawatir, kita bahas pasal demi pasal. Setiap sanksi kenaikan punya pemicu yang spesifik, dan pemicu itulah yang membedakannya dari sanksi bunga atas pokok yang sama. Salah membaca pemicunya berarti salah menghitung sanksinya.

Kenaikan 75% dalam SKPKB Pasal 13 ayat (3)

Pasal 13 ayat (3) hanya berlaku untuk SKPKB yang terbit karena tiga keadaan dalam Pasal 13 ayat (1). Pertama, SPT (Surat Pemberitahuan, laporan pajak yang diisi sendiri oleh Wajib Pajak) tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan tetap tidak disampaikan setelah ditegur secara tertulis (huruf b). Kedua, PPN atau PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebihnya atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (huruf c). Ketiga, kewajiban pembukuan dalam Pasal 28 atau kewajiban saat pemeriksaan dalam Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga pajak terutang tidak dapat diketahui (huruf d).

Dalam SKPKB karena ketiga keadaan itu, kenaikan 75% dikenakan atas dua jenis pokok. Yang pertama adalah PPh yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, dan yang kedua adalah PPN serta PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. Adapun PPh yang tidak atau kurang dibayar dan PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut dikenai bunga Pasal 13 ayat (3b). Untuk periode Oktober 2026, tarif tertinggi yang menjadi tarif Pasal 13 ayat (3b) itu adalah 2,26% per bulan menurut KMK 47/MK/EF.2/2026.

Ada satu hal yang sering terlewat. SKPKB hasil pemeriksaan biasa karena pajak kurang dibayar (Pasal 13 ayat (1) huruf a) tidak dikenai kenaikan, termasuk untuk PPN, melainkan bunga Pasal 13 ayat (2). Kenaikan 75% atas PPN baru muncul bila SKPKB-nya didasarkan pada huruf b, c, atau d. Jadi, kualifikasi dasar penerbitan SKPKB itulah yang menentukan apakah Anda menghadapi bunga atau kenaikan.

Kenaikan 100% dalam SKPKBT (Pasal 15 ayat (2))

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, ketetapan yang menambah jumlah pajak dalam ketetapan sebelumnya) diterbitkan bila ditemukan data baru setelah suatu ketetapan terbit. Penerbitannya dibatasi lima tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Atas kekurangan pajak dalam SKPKBT dikenakan kenaikan 100%, angka yang tidak disentuh oleh UU Cipta Kerja maupun UU HPP.

Pengecualiannya ada dalam Pasal 15 ayat (3). Bila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan Wajib Pajak atas kehendak sendiri, kenaikan 100% tidak dikenakan sepanjang pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT belum dilakukan. Ketentuan ini menjadi pintu kejujuran terakhir setelah ketetapan terbit, karena SPT yang sudah ditetapkan tidak dapat lagi dibetulkan dengan cara biasa.

Kenaikan 100% Setelah Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C dan 17D ayat (5))

Pasal 17C dan 17D UU KUP memberi pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat, yaitu kelebihan bayar dikembalikan lebih dulu melalui penelitian tanpa menunggu pemeriksaan. Pasal 17C berlaku bagi Wajib Pajak kriteria tertentu, sedangkan Pasal 17D bagi Wajib Pajak persyaratan tertentu, misalnya orang pribadi dengan lebih bayar kecil. Bila kemudian pemeriksaan menerbitkan SKPKB atas periode yang sudah direstitusi, kekurangan pajaknya ditambah kenaikan 100%. Inilah harga dari kepercayaan yang diberikan lebih awal.

Ada dua kelonggaran yang perlu Anda ketahui. Bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak, pengusaha yang wajib memungut PPN) berisiko rendah yang menerima pengembalian pendahuluan, Pasal 9 ayat (4f) UU PPN menyatakan kenaikan 100% Pasal 17C ayat (5) tidak diterapkan dan diganti bunga Pasal 13 ayat (2). Untuk orang pribadi dengan lebih bayar sampai Rp100.000.000, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melalui PER-5/PJ/2023 memberi pengurangan kenaikan Pasal 17D ayat (5) sehingga menjadi setara bunga Pasal 13 ayat (2). Ragam skema restitusinya diurai dalam Jenis-jenis Restitusi Pajak Menurut UU KUP.

Kenaikan di Luar UU KUP

Sanksi kenaikan juga dikenal di luar UU KUP, walaupun konteksnya sangat khusus. Contohnya Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yang mengenakan kenaikan 200% atas tambahan penghasilan dari harta yang ditemukan setelah program pengampunan pajak. Karena berlaku terbatas pada keadaan tersebut, tulisan ini tidak membahasnya lebih jauh.

Cara Menghitung Sanksi Kenaikan Pajak

Cara menghitung sanksi kenaikan pajak jauh lebih sederhana daripada sanksi bunga, karena hanya ada dua variabel: pokok pajak dan tarif kenaikannya. Tidak ada tarif bulanan yang harus dicek, tidak ada pembulatan bagian bulan, dan tidak ada batas 24 bulan. Rumusnya dapat ditulis sebagai berikut.

Sanksi kenaikan = tarif kenaikan (75% atau 100%) × pokok pajak yang menjadi dasar
Jumlah dalam ketetapan = pokok pajak + sanksi kenaikan

Kesederhanaan itu tetap menyimpan tiga prinsip yang perlu dipegang. Prinsip pertama, dasar pengenaannya adalah pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar atau disetor menurut ketetapan, bukan nilai transaksi atau DPP (Dasar Pengenaan Pajak, angka dasar untuk menghitung pajak). Prinsip kedua, atas pokok yang sama, kenaikan tidak ditumpuk dengan bunga Pasal 13 ayat (2), karena keduanya berlaku untuk dasar penerbitan SKPKB yang berbeda.

Prinsip ketiga, kenaikan tidak menutup kemungkinan munculnya sanksi lain sesudahnya. SKPKB dan SKPKBT wajib dilunasi dalam satu bulan sejak tanggal diterbitkan, dan bila lewat, bunga penagihan Pasal 19 ayat (1) dapat menyusul. Bila ketetapan itu dibawa ke keberatan atau banding lalu kalah, denda 30% atau 60% juga menanti, sebagaimana dibahas dalam artikel sanksi denda pajak.

Contoh Cara Hitung Sanksi Kenaikan Pajak

Sekarang kita praktikkan semua ketentuan di atas. Empat kasus berikut mewakili empat keadaan yang masih dikenai kenaikan, dan seluruh nama serta angkanya bersifat rekaan. Untuk pembanding berupa bunga, dipakai tarif ilustrasi September 2026 menurut KMK 40/MK/EF.2/2026, padahal dalam praktik tarif yang dipakai adalah tarif pada bulan dimulainya penghitungan sanksi.

Kasus 1: PT Arunika Niaga Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN Setelah Ditegur

PT Arunika Niaga tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2025 dan tetap tidak menyampaikannya setelah menerima surat teguran. Pemeriksaan kemudian menerbitkan SKPKB PPN berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan PPN kurang bayar Rp80.000.000. Karena SKPKB-nya bertumpu pada huruf b, yang berlaku adalah kenaikan 75% Pasal 13 ayat (3).

PPN kurang bayar menurut SKPKB : Rp 80.000.000
Dasar penerbitan : Pasal 13 ayat (1) huruf b
Sanksi kenaikan = 75% × Rp80.000.000 : Rp 60.000.000
Jumlah yang masih harus dibayar : Rp 140.000.000

Bandingkan bila PT Arunika Niaga sebenarnya sudah melapor, lalu pemeriksaan menemukan kekurangan yang sama dan SKPKB terbit berdasarkan huruf a. Sanksinya berubah menjadi bunga Pasal 13 ayat (2), misalnya Rp80.000.000 × 1,85% × 12 bulan = Rp17.760.000. Selisih Rp42.240.000 itu adalah harga dari SPT yang tidak dilaporkan setelah ditegur.

Kasus 2: CV Tirta Mandala Memotong PPh Pasal 23 tetapi Tidak Menyetornya

CV Tirta Mandala tidak menyerahkan dokumen pembukuan saat diperiksa, sehingga terbit SKPKB PPh Pasal 23 (pajak atas jasa, sewa, royalti, dan penghasilan sejenis) Masa Pajak Juni 2025 berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf d. Pemeriksa menemukan dua pokok yang berbeda sifat. Pertama, PPh Pasal 23 Rp20.000.000 sudah dipotong dari pembayaran kepada rekanan tetapi tidak disetor. Kedua, PPh Pasal 23 Rp8.000.000 lupa dipotong sama sekali, dan SKPKB terbit 15 Juni 2026 atau 11 bulan 16 hari setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 23 dipotong, tidak disetor : Rp 20.000.000
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) = 75% : Rp 15.000.000
PPh Pasal 23 tidak dipotong : Rp 8.000.000
Lama penghitungan : 11 bulan 16 hari → 12 bulan
Bunga Pasal 13 ayat (3b) = 2,27% × 12 : Rp 2.179.200
Jumlah pokok : Rp 28.000.000
Jumlah sanksi : Rp 17.179.200
Jumlah yang masih harus dibayar : Rp 45.179.200

Perhatikan perbedaan bebannya per rupiah pokok. PPh yang lupa dipotong dikenai sekitar 27% dalam contoh ini, sedangkan PPh yang sudah dipotong tetapi ditahan dikenai 75%. Uang yang sudah diambil dari rekanan atas nama negara memang diperlakukan sebagai titipan, sehingga menahannya dihargai jauh lebih mahal.

Kasus 3: PT Sagara Logistik Menerima SKPKBT karena Data Baru

PT Sagara Logistik sudah menerima SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2022 pada 2024. Pada Agustus 2026, DJP memperoleh data baru berupa penghasilan sewa gudang yang tidak pernah dilaporkan, lalu melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPKBT dengan kekurangan pajak tambahan Rp50.000.000. Penerbitan ini masih dalam batas lima tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak 2022.

Kekurangan pajak dalam SKPKBT : Rp 50.000.000
Sanksi kenaikan Pasal 15 ayat (2) = 100% : Rp 50.000.000
Jumlah yang masih harus dibayar : Rp 100.000.000

Seandainya perusahaan lebih dulu menyampaikan keterangan tertulis atas kehendak sendiri sebelum pemeriksaan dimulai, Pasal 15 ayat (3) membuat kenaikan 100% tidak dikenakan. Kekurangan yang dibayar cukup Rp50.000.000, atau separuh dari jumlah di atas. Keputusan berterus terang lebih awal benar-benar bernilai rupiah dalam kasus ini.

Kasus 4: PT Prima Agro Lestari Menerima Restitusi Dipercepat

PT Prima Agro Lestari adalah Wajib Pajak kriteria tertentu yang menerima pengembalian pendahuluan PPN Rp300.000.000 berdasarkan Pasal 17C. Pemeriksaan sesudahnya menyimpulkan bahwa lebih bayar yang sebenarnya hanya Rp260.000.000. Kelebihan pengembalian Rp40.000.000 itu ditagih dalam SKPKB.

Pengembalian pendahuluan yang diterima : Rp 300.000.000
Lebih bayar menurut pemeriksaan : Rp 260.000.000
Kurang bayar dalam SKPKB : Rp 40.000.000
Sanksi kenaikan Pasal 17C ayat (5) = 100%: Rp 40.000.000
Jumlah yang masih harus dibayar : Rp 80.000.000

Seandainya perusahaan berstatus PKP berisiko rendah, kenaikan 100% itu tidak diterapkan dan diganti bunga Pasal 13 ayat (2). Dengan ilustrasi 10 bulan, sanksinya menjadi Rp40.000.000 × 1,85% × 10 = Rp7.400.000. Status kepatuhan ternyata ikut menentukan besar kecilnya risiko ketika restitusi dipercepat.

KasusDasar sanksiPokokSanksi kenaikanJumlah dibayar
1. SPT Masa PPN tidak disampaikan setelah ditegurPasal 13 ayat (3), 75%Rp80.000.000Rp60.000.000Rp140.000.000
2. PPh Pasal 23 dipotong tetapi tidak disetorPasal 13 ayat (3), 75%Rp20.000.000Rp15.000.000Rp35.000.000
3. Data baru setelah SKPKBPasal 15 ayat (2), 100%Rp50.000.000Rp50.000.000Rp100.000.000
4. SKPKB setelah restitusi dipercepatPasal 17C ayat (5), 100%Rp40.000.000Rp40.000.000Rp80.000.000

Angka pada Kasus 2 di tabel ini hanya memuat bagian yang dikenai kenaikan, tanpa PPh yang tidak dipotong.

Sanksi Kenaikan Pajak dalam Keberatan dan Banding

Sanksi kenaikan bersifat ikutan atau accessoir terhadap pokok pajaknya. Bila keberatan atau banding mengurangi pokok yang menjadi dasar kenaikan, sanksinya ikut dihitung ulang dari pokok yang baru, dan bila pokoknya hapus, kenaikannya ikut hapus. Karena itu, Wajib Pajak tidak perlu mengajukan sengketa tersendiri hanya untuk sanksinya.

Dalam praktik persidangan, yang sering diperdebatkan justru bukan angka persentasenya, melainkan kualifikasi dasar penerbitan SKPKB. Apakah surat teguran benar-benar telah disampaikan secara sah sebelum SKPKB huruf b diterbitkan? Apakah dokumen memang tidak dipinjamkan saat pemeriksaan sehingga huruf d terpenuhi, atau sebenarnya sudah diserahkan tetapi tidak diperiksa? Jawaban atas pertanyaan seperti ini menentukan apakah sanksi yang tepat adalah kenaikan 75% atau bunga Pasal 13 ayat (2).

Pembuktian atas keadaan tersebut karenanya sama pentingnya dengan pembuktian atas koreksi pokok. Simpan bukti penerimaan surat teguran, berita acara peminjaman dokumen, dan korespondensi selama pemeriksaan dengan rapi. Prosedur dan syarat keberatan diulas dalam Panduan Keberatan Pajak: Prosedur dan Syarat Penting, sedangkan tahap banding dibahas dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak.

Satu hal lagi perlu dihitung sebelum melangkah. Bila keberatan ditolak atau banding kalah, beban yang tersisa bukan hanya pokok dan kenaikan, tetapi juga denda 30% pada tahap keberatan atau 60% pada tahap banding. Keputusan bersengketa atas SKPKB yang sudah memuat kenaikan sebaiknya diambil setelah menghitung seluruh kemungkinan itu, bukan karena merasa sanksinya terlalu besar.

Aspek Lain Sanksi Kenaikan Pajak yang Perlu Anda Ketahui

Sanksi Kenaikan Tidak Boleh Dibiayakan

Secara akuntansi, sanksi kenaikan dicatat sebagai beban karena mengurangi kas perusahaan. Namun, Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh melarang sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam SPT Tahunan PPh Badan, sanksi kenaikan harus disesuaikan fiskal positif dan tergolong beda tetap, sebagaimana diulas dalam Deductible dan Non-Deductible Expenses serta Memahami Beda Tetap dan Beda Waktu Dalam Koreksi Fiskal.

Jatuh Tempo Pelunasan dan Penagihan

Karena menumpang pada SKPKB atau SKPKBT, sanksi kenaikan mengikuti jatuh tempo ketetapannya, yaitu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bila tidak dilunasi tepat waktu dan tidak sedang dalam sengketa, bunga penagihan Pasal 19 ayat (1) dapat menyusul. Utang yang dibiarkan pun dapat berlanjut ke tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sedangkan kedudukan ketetapan itu sendiri diulas dalam Memahami SKP dan STP dalam Administrasi Perpajakan.

Sanksi Kenaikan Bisa Dikurangkan atau Dihapuskan

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP memberi ruang untuk memohon pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, termasuk kenaikan, yang dikenakan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Tata caranya kini diatur dalam PMK 118 Tahun 2024, dan untuk sanksi dalam SKP permohonan dapat diajukan bila SKP tersebut tidak diajukan keberatan atau keberatannya tidak dipertimbangkan. Syarat lainnya, pokok pajak yang menjadi dasar sanksi harus sudah lunas, dan permohonan dapat diajukan paling banyak dua kali.

Konsekuensinya, Anda perlu memilih jalan sejak awal. Bila yang dipersoalkan adalah koreksi pokoknya, jalannya keberatan, dan kenaikan akan mengikuti hasilnya. Bila pokoknya diterima dan yang dipersoalkan hanya sanksinya karena kekhilafan, jalannya permohonan pengurangan, sebagaimana dibahas dalam Upaya Hukum Non Keberatan Berdasarkan PMK 118 Tahun 2024.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Menghitung Sanksi Kenaikan Pajak

Banyak orang salah paham soal ini, termasuk yang sudah lama mengurus pajak perusahaan, jadi Anda tidak sendirian. Kesalahan pertama adalah masih memakai tabel lama, misalnya kenaikan 50% atas PPh dalam Pasal 13 ayat (3) atau kenaikan 50% dalam Pasal 8 ayat (5), padahal keduanya kini sudah berbentuk bunga. Kesalahan kedua adalah mengira semua SKPKB PPN otomatis dikenai kenaikan 75%, padahal SKPKB huruf a hanya dikenai bunga Pasal 13 ayat (2).

Kesalahan ketiga adalah memperlakukan kenaikan seperti bunga, seolah bertambah setiap bulan atau dibatasi 24 bulan. Kesalahan keempat adalah menghitung kenaikan dari DPP atau nilai transaksi, bukan dari pokok pajak yang kurang dibayar atau disetor. Terakhir, masih ada yang mengira SKPKBT atas keterangan tertulis Wajib Pajak sendiri tetap dikenai kenaikan 100%, padahal Pasal 15 ayat (3) mengecualikannya sepanjang pemeriksaan belum dimulai.

Tanya Jawab Singkat Seputar Sanksi Kenaikan Pajak

Berapa besar sanksi kenaikan pajak saat ini? Ada dua tarif. Kenaikan 75% berlaku dalam SKPKB Pasal 13 ayat (3) atas PPh yang dipotong tetapi tidak disetor serta atas PPN dan PPnBM, sedangkan kenaikan 100% berlaku dalam SKPKBT dan dalam SKPKB setelah pengembalian pendahuluan.

Apakah sanksi kenaikan bertambah setiap bulan? Tidak. Kenaikan dihitung sekali sebagai persentase dari pokok, berapa pun lamanya waktu yang berlalu.

Apakah membetulkan SPT sendiri dikenai sanksi kenaikan? Tidak. Pembetulan sukarela dikenai bunga Pasal 8 ayat (2) atau (2a), dan pengungkapan ketidakbenaran saat pemeriksaan pun kini dikenai bunga, bukan kenaikan.

Apakah sanksi kenaikan bisa dihapus? Bisa, melalui permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dan PMK 118 Tahun 2024, bila sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan kesalahan Wajib Pajak dan pokoknya sudah lunas.

Bagaimana nasib sanksi kenaikan bila banding dikabulkan? Kenaikan mengikuti pokoknya. Bila pokok berkurang, kenaikan dihitung ulang, dan bila pokok hapus, kenaikan ikut hapus.

Menghadapi Sanksi Kenaikan Pajak dengan Lebih Tenang

Sanksi kenaikan pajak adalah harga paling mahal dalam sistem sanksi administrasi, tetapi kini hanya tersisa pada empat keadaan yang jelas batasnya. Dengan memahami pasal pemicunya, Anda bisa memeriksa sendiri apakah SKPKB atau SKPKBT yang diterima memakai dasar dan tarif yang benar, bahkan menilai apakah pilihan yang tepat adalah keberatan atau permohonan pengurangan. Langkah berikutnya, periksa huruf dasar penerbitan yang tercantum pada setiap SKPKB yang Anda terima, lalu pastikan seluruh PPh yang sudah dipotong disetor tepat waktu melalui akun Coretax di pajak.go.id.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

2 responses to “Sanksi Kenaikan Pajak: Jenis dan Contoh Hitungnya”

  1. […] Sanksi Kenaikan Pajak: Jenis dan Contoh Hitungnya12 Oktober 2026 […]

  2. […] Kekeliruan ketiga adalah mengira restitusi dipercepat berarti bebas pemeriksaan. Pasal 22 PMK 28/2026 tetap membuka ruang pemeriksaan setelah dana cair, dan bila hasilnya kurang bayar, sanksinya bisa lebih berat daripada jalur biasa. Gambaran jenis sanksinya dapat Anda baca dalam Sanksi Kenaikan Pajak: Jenis dan Contoh Hitungnya. […]

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi