Saat membeli barang dengan faktur pajak, ke mana sebenarnya PPN yang ikut dibayar itu harus dicatat: ke harga barang, ke beban, atau ke akun tersendiri? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi banyak pembukuan justru keliru di titik ini. Wajar kalau Anda bingung, karena PPN bekerja dengan logika yang berbeda dari pajak lain di laporan keuangan.
Kesalahan menyusun ayat jurnal PPN (catatan debit dan kredit atas transaksi yang mengandung Pajak Pertambahan Nilai) tidak hanya membuat laporan keuangan tidak akurat. Saldo akun PPN di buku besar juga menjadi sulit dicocokkan dengan SPT Masa PPN (laporan bulanan PPN yang wajib disampaikan pengusaha). Selisih kecil yang dibiarkan bisa menumpuk dan menjadi temuan saat pemeriksaan.
Artikel ini membahas cara menyusun jurnal PPN masukan dan PPN keluaran, mulai dari pembelian, penjualan, uang muka, retur, sampai penyetoran dan kompensasi lebih bayar. Setiap jurnal dilengkapi contoh angka dengan tarif PPN yang berlaku saat ini. Tidak perlu khawatir, kita bahas pelan-pelan dari akun yang paling dasar.
Apa Itu Ayat Jurnal PPN dan Mengapa PPN Dicatat Terpisah?
Ayat jurnal PPN adalah pencatatan akuntansi atas unsur PPN yang melekat pada transaksi pembelian dan penjualan PKP (Pengusaha Kena Pajak, pengusaha yang wajib memungut PPN). PPN dicatat di akun tersendiri karena bagi PKP, PPN bukan biaya dan bukan pula pendapatan. PKP hanya berperan sebagai perantara yang memungut PPN dari pembeli, lalu menyetorkannya ke kas negara setelah dikurangi PPN yang dibayarnya saat membeli.
Prinsip ini sejalan dengan standar akuntansi. PSAK 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menegaskan bahwa harga transaksi tidak memasukkan jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, termasuk pajak penjualan seperti PPN. Sebaliknya, PSAK 202 tentang persediaan dan PSAK 216 tentang aset tetap hanya memasukkan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan ke dalam harga perolehan, seperti dibahas dalam artikel memahami standar PSAK 202 untuk persediaan. Artinya, PPN masukan yang dapat dikreditkan tidak boleh ikut dihitung sebagai harga barang.
Dari sisi pajak, pijakannya adalah Pasal 9 ayat (2) UU PPN: pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Selisih keduanya menentukan apakah PKP harus menyetor PPN (kurang bayar) atau justru memiliki kelebihan (lebih bayar). Konsep dasarnya dapat dibaca dalam artikel memahami konsep penghitungan PPN terutang.
Akun-Akun Utama dalam Jurnal PPN
Sebelum masuk ke contoh, kenali dulu akun yang akan dipakai. Nama akunnya bisa berbeda di setiap perusahaan, tetapi fungsinya sama. Pertanyaan soal akun mana yang dipakai termasuk yang paling sering muncul, jadi Anda tidak sendirian.
| Akun | Kelompok | Saldo normal | Fungsi |
|---|---|---|---|
| PPN Masukan | Aset lancar | Debit | Menampung PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa dan dapat dikreditkan |
| PPN Keluaran | Liabilitas lancar | Kredit | Menampung PPN yang dipungut dari pembeli saat menjual |
| Utang PPN | Liabilitas lancar | Kredit | Menampung PPN kurang bayar yang wajib disetor |
| PPN Lebih Bayar | Aset lancar | Debit | Menampung kelebihan pajak masukan yang dikompensasikan ke masa berikutnya |
| PPN Keluaran Dipungut Pemungut | Liabilitas lancar | Kredit | Menampung PPN atas penjualan kepada pemungut PPN, yang disetor oleh pembeli |
Cara Menghitung PPN yang Dicatat dalam Jurnal
Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN dalam undang-undang adalah 12%. Namun, PMK 131/2024 mengatur bahwa untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah, PPN dihitung dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak, angka yang menjadi dasar hitung pajak) berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian. Hasilnya, beban PPN efektif tetap 11%, sedangkan barang mewah dikenai 12% dari harga jual penuh.
Harga jual Rp100.000.000DPP nilai lain (11/12 x harga jual) Rp 91.666.667PPN (12% x DPP nilai lain) Rp 11.000.000
Angka Rp11.000.000 itulah yang masuk ke akun PPN masukan bagi pembeli dan PPN keluaran bagi penjual. Untuk penyerahan tertentu yang memakai DPP nilai lain atau besaran tertentu tersendiri, cara hitungnya berbeda, seperti dijelaskan dalam artikel DPP nilai lain PPN dan cara hitungnya. Agar mudah diikuti, seluruh contoh di bawah diasumsikan atas barang tidak mewah dengan PPN efektif 11%.
Contoh Ayat Jurnal PPN Masukan dan Keluaran
PT Maju Bersama adalah distributor peralatan dapur yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Persediaannya dicatat dengan metode perpetual, sehingga pembelian barang dagangan langsung masuk ke akun persediaan. Seluruh contoh di bawah mengikuti transaksi perusahaan ini dari masa ke masa.
Jurnal pembelian barang dengan PPN masukan
Pada 5 November 2026, PT Maju Bersama membeli barang dagangan secara kredit senilai Rp100.000.000 dan menerima faktur pajak dengan PPN Rp11.000.000. Faktur pajak (bukti pungutan PPN yang dibuat PKP penjual) inilah dokumen yang membuat PPN tersebut sah dikreditkan.
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Persediaan Barang Dagangan | 100.000.000 | |
| PPN Masukan | 11.000.000 | |
| Utang Usaha | 111.000.000 |
Perhatikan bahwa persediaan dicatat sebesar harga sebelum PPN. Bila PPN ikut dimasukkan ke persediaan, harga pokok penjualan akan membengkak dan PPN yang seharusnya dikreditkan seolah hilang dari pembukuan. Utang usaha tetap dicatat sebesar jumlah yang akan dibayar kepada pemasok, yaitu harga ditambah PPN.
Jurnal penjualan dengan PPN keluaran
Pada 20 November 2026, PT Maju Bersama menjual barang secara kredit seharga Rp150.000.000 dengan PPN Rp16.500.000. Jurnal harga pokok penjualannya dicatat terpisah seperti biasa dan tidak bersinggungan dengan PPN.
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Piutang Usaha | 166.500.000 | |
| Penjualan | 150.000.000 | |
| PPN Keluaran | 16.500.000 |
Penjualan dicatat Rp150.000.000, bukan Rp166.500.000. PPN keluaran adalah uang negara yang sedang dititipkan kepada penjual, sehingga tempatnya di liabilitas. Kapan PPN ini terutang dan kapan faktur harus dibuat dibahas dalam artikel saat terutang PPN dan pembuatan faktur pajak.
Jurnal akhir masa pajak: mengompensasikan PPN keluaran dan masukan
Di akhir November, saldo PPN keluaran Rp16.500.000 dan PPN masukan Rp11.000.000. Keduanya dipertemukan (dikompensasikan), lalu selisihnya dipindahkan ke akun utang PPN.
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| PPN Keluaran | 16.500.000 | |
| PPN Masukan | 11.000.000 | |
| Utang PPN | 5.500.000 |
Setelah jurnal ini, saldo PPN keluaran dan PPN masukan untuk masa November menjadi nol. Yang tersisa hanya utang PPN Rp5.500.000, dan angka ini harus sama dengan PPN kurang bayar dalam SPT Masa PPN November. Pastikan hanya pajak masukan yang memenuhi syarat yang ikut dikompensasikan, sesuai mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pelaporannya dalam SPT Masa PPN.
Jurnal penyetoran PPN kurang bayar
PPN kurang bayar masa November disetor paling lambat akhir Desember 2026, sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Rincian batas waktu dan tata caranya diuraikan dalam artikel batas waktu dan tata cara penyetoran PPN.
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Utang PPN | 5.500.000 | |
| Kas/Bank | 5.500.000 |
Bila penyetoran terlambat, sanksi bunga yang timbul tidak dicatat di akun PPN. Sanksi itu dicatat sebagai beban tersendiri, dan secara fiskal tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Jurnal PPN lebih bayar yang dikompensasikan ke masa berikutnya
Bagian ini sering membuat bingung karena saldonya berpindah lintas masa, jadi kita urutkan satu per satu. Pada masa Desember 2026, PT Maju Bersama banyak membeli stok akhir tahun. Pajak keluarannya Rp13.200.000 (dari penjualan Rp120.000.000), sedangkan pajak masukannya Rp22.000.000 (dari pembelian Rp200.000.000). Terjadi lebih bayar Rp8.800.000 yang dipilih untuk dikompensasikan ke masa Januari 2027.
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| PPN Keluaran | 13.200.000 | |
| PPN Lebih Bayar | 8.800.000 | |
| PPN Masukan | 22.000.000 |
Pada masa Januari 2027, pajak keluaran Rp19.800.000 dan pajak masukan Rp5.500.000. Setelah dikurangi pajak masukan dan kompensasi lebih bayar dari Desember, PPN yang harus disetor tinggal Rp5.500.000.
Pajak keluaran Januari Rp19.800.000Pajak masukan Januari (Rp 5.500.000)Kompensasi lebih bayar Desember (Rp 8.800.000)PPN kurang bayar Januari Rp 5.500.000
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| PPN Keluaran | 19.800.000 | |
| PPN Masukan | 5.500.000 | |
| PPN Lebih Bayar | 8.800.000 | |
| Utang PPN | 5.500.000 |
Bila lebih bayar dimintakan pengembalian (restitusi), saldo PPN lebih bayar tidak dikompensasikan, melainkan dipindahkan ke akun piutang restitusi PPN sampai uangnya diterima. Bila jumlah yang dikembalikan ternyata lebih kecil dari yang diminta, selisihnya dicatat sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan. Dampak restitusi terhadap arus kas dibahas dalam artikel restitusi dipercepat PPN.
Jurnal uang muka penjualan
PPN tidak hanya terutang saat barang diserahkan. Bila pembayaran diterima lebih dulu, Pasal 11 UU PPN menetapkan PPN terutang pada saat pembayaran itu diterima, sehingga faktur pajak dibuat saat uang muka masuk. Misalkan PT Maju Bersama menerima pesanan senilai Rp200.000.000, dan pembeli membayar uang muka 30% atau Rp60.000.000 ditambah PPN Rp6.600.000.
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Kas/Bank | 66.600.000 | |
| Uang Muka Penjualan | 60.000.000 | |
| PPN Keluaran | 6.600.000 |
Uang muka penjualan dicatat sebagai liabilitas, bukan pendapatan, karena barang belum diserahkan. Saat barang diserahkan dan sisa tagihan Rp140.000.000 ditagihkan, PPN keluaran yang dicatat hanya atas sisa tersebut, yaitu Rp15.400.000. Uang muka yang sudah diterima dipindahkan menjadi penjualan.
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Uang Muka Penjualan | 60.000.000 | |
| Piutang Usaha | 155.400.000 | |
| Penjualan | 200.000.000 | |
| PPN Keluaran | 15.400.000 |
Total PPN keluaran atas pesanan ini tetap Rp22.000.000, yaitu 11% dari Rp200.000.000. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengenakan PPN atas seluruh nilai pesanan saat pelunasan, sehingga PPN atas uang muka tercatat dua kali.
Jurnal retur pembelian dan retur penjualan
Barang yang dikembalikan mengurangi PPN di kedua sisi transaksi. Pasal 5A UU PPN mengatur bahwa PPN atas barang yang dikembalikan mengurangi pajak keluaran penjual dan pajak masukan pembeli pada masa pajak saat pengembalian terjadi, dengan dokumen berupa nota retur. Misalkan PT Maju Bersama mengembalikan barang cacat senilai Rp10.000.000 dari pembelian 5 November kepada pemasoknya.
| Akun (pembukuan pembeli) | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Utang Usaha | 11.100.000 | |
| Persediaan Barang Dagangan | 10.000.000 | |
| PPN Masukan | 1.100.000 |
Di pembukuan pemasok sebagai penjual, jurnalnya merupakan cerminan dari jurnal di atas. Penjualan dikurangi melalui akun retur penjualan, PPN keluaran berkurang, dan piutang kepada PT Maju Bersama ikut turun.
| Akun (pembukuan penjual) | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Retur Penjualan | 10.000.000 | |
| PPN Keluaran | 1.100.000 | |
| Piutang Usaha | 11.100.000 |
Retur berbeda dengan kesalahan pengisian faktur. Bila yang salah adalah isi fakturnya, perbaikannya dilakukan lewat faktur pengganti atau pembatalan, seperti dijelaskan dalam artikel salah buat faktur pajak di Coretax.
Jurnal penjualan kepada pemungut PPN
Bila pembelinya adalah pemungut PPN, misalnya instansi pemerintah atau BUMN tertentu, PPN tidak dibayarkan kepada penjual. PPN dipungut dan disetor langsung oleh pembeli tersebut. Karena itu, PPN atas penjualan ini sebaiknya dicatat di akun terpisah agar tidak ikut dikompensasikan dan tersetor dua kali.
Misalkan PT Maju Bersama menjual barang kepada sebuah BUMN pemungut PPN seharga Rp50.000.000 dengan PPN Rp5.500.000. Jurnal pertama dicatat saat penjualan, dan jurnal kedua saat pembeli melunasi tagihannya.
| Akun (saat penjualan) | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Piutang Usaha | 55.500.000 | |
| Penjualan | 50.000.000 | |
| PPN Keluaran Dipungut Pemungut | 5.500.000 |
| Akun (saat pelunasan) | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Kas/Bank | 50.000.000 | |
| PPN Keluaran Dipungut Pemungut | 5.500.000 | |
| Piutang Usaha | 55.500.000 |
PPN keluaran ini tetap dilaporkan dalam SPT Masa PPN penjual, tetapi tidak menambah PPN yang harus disetor penjual. Bila pembeli juga memotong PPh atas transaksi yang sama, potongan itu dicatat di akun pajak dibayar di muka yang terpisah dari akun PPN.
Jurnal pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan
Tidak semua PPN yang dibayar boleh masuk akun PPN masukan. Pasal 9 ayat (8) UU PPN memuat daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, misalnya perolehan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, serta perolehan dan pemeliharaan sedan dan station wagon yang bukan barang dagangan atau tidak disewakan. Misalkan PT Maju Bersama membayar jasa servis sedan direksi Rp20.000.000 dengan PPN Rp2.200.000.
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Beban Pemeliharaan Kendaraan | 22.200.000 | |
| Kas/Bank | 22.200.000 |
Untuk pembelian persediaan atau aset tetap, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ditambahkan ke harga perolehannya. Apakah beban tersebut dapat dikurangkan dalam menghitung PPh adalah persoalan tersendiri, yang dibahas dalam artikel perlakuan PPh atas pajak masukan. Daftar alasan pajak masukan dikoreksi pemeriksa dapat dibaca dalam artikel alasan pajak masukan dikoreksi pemeriksa.
Ringkasan Ayat Jurnal PPN untuk Setiap Transaksi
Tabel berikut merangkum pola jurnal di atas. Simpan tabel ini sebagai pegangan cepat saat menyusun pembukuan bulanan.
| Transaksi | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| Pembelian barang atau jasa | Persediaan atau Beban, PPN Masukan | Utang Usaha atau Kas |
| Penjualan barang atau jasa | Piutang Usaha atau Kas | Penjualan, PPN Keluaran |
| Akhir masa, kurang bayar | PPN Keluaran | PPN Masukan, Utang PPN |
| Akhir masa, lebih bayar | PPN Keluaran, PPN Lebih Bayar | PPN Masukan |
| Penyetoran PPN | Utang PPN | Kas/Bank |
| Uang muka penjualan | Kas/Bank | Uang Muka Penjualan, PPN Keluaran |
| Retur pembelian | Utang Usaha | Persediaan, PPN Masukan |
| Retur penjualan | Retur Penjualan, PPN Keluaran | Piutang Usaha |
| Penjualan kepada pemungut PPN | Piutang Usaha | Penjualan, PPN Keluaran Dipungut Pemungut |
| Pajak masukan tidak dapat dikreditkan | Beban atau Aset (termasuk PPN) | Kas atau Utang Usaha |
Kesalahan yang Sering Terjadi saat Membuat Jurnal PPN
Banyak orang salah paham soal ini, termasuk yang sudah lama mengelola pembukuan. Kesalahan pertama adalah mencatat PPN keluaran sebagai bagian dari pendapatan, atau menumpuk PPN masukan ke harga barang padahal dapat dikreditkan. Akibatnya, laba dan harga pokok penjualan tidak akurat, sementara saldo akun PPN tidak pernah cocok dengan SPT Masa PPN.
Kesalahan kedua adalah memperlakukan pajak masukan secara ganda. Pasal 9 ayat (9) UU PPN memperbolehkan pajak masukan dikreditkan paling lama tiga masa pajak berikutnya, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum ditambahkan ke harga perolehan. Jadi, PPN yang sudah masuk akun beban tidak boleh dikreditkan lagi, dan PPN yang sudah dikreditkan tidak boleh dibiayakan.
Kesalahan ketiga adalah tidak melakukan rekonsiliasi bulanan. Saldo PPN masukan dan PPN keluaran di buku besar sebaiknya dicocokkan setiap bulan dengan SPT Masa PPN dan daftar faktur di Coretax. Pemeriksa juga lazim membandingkan penjualan di laporan keuangan dengan DPP pajak keluaran dalam SPT Masa PPN, sehingga selisih yang tidak bisa dijelaskan berpotensi menjadi koreksi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Jurnal PPN
Apakah PPN masukan termasuk aset?
Ya. PPN masukan yang dapat dikreditkan dicatat sebagai aset lancar, karena nilainya akan mengurangi PPN yang harus disetor atau dapat dimintakan kembali. Pengelompokan aset dan liabilitas ini dibahas lebih luas dalam artikel aset, liabilitas, dan ekuitas dalam perspektif PSAK modern.
Apakah PPN keluaran dicatat sebagai pendapatan?
Tidak. PPN keluaran adalah liabilitas kepada negara yang dipungut atas nama pihak ketiga, sehingga tidak termasuk pendapatan menurut PSAK 115.
Bagaimana jurnal PPN bagi pengusaha yang belum PKP?
Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak memungut PPN dan tidak dapat mengkreditkan PPN yang dibayarnya. PPN atas pembelian menjadi bagian dari harga perolehan barang atau beban, sehingga tidak ada akun PPN masukan maupun PPN keluaran. Setelah dikukuhkan, terdapat ketentuan khusus pengkreditan pajak masukan sebelum pengukuhan dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN.
Apakah nama akun PPN harus sama dengan contoh ini?
Tidak harus. Yang penting, fungsi akunnya terpisah dengan jelas dan dipakai secara konsisten dari masa ke masa, sehingga saldonya mudah ditelusuri saat rekonsiliasi atau pemeriksaan.
Jurnal PPN yang Rapi, Rekonsiliasi yang Mudah
Inti ayat jurnal PPN sebenarnya sederhana: PPN yang dibayar saat membeli dicatat sebagai PPN masukan, PPN yang dipungut saat menjual dicatat sebagai PPN keluaran, dan keduanya dipertemukan setiap akhir masa. Selama tiga langkah itu dijaga, saldo di buku besar akan selalu bisa dicocokkan dengan SPT Masa PPN. Dengan pola jurnal di atas, Anda sudah punya kerangka yang cukup untuk menangani sebagian besar transaksi PPN sehari-hari.
Langkah berikutnya, buka buku besar akun PPN masukan dan PPN keluaran masa terakhir, lalu cocokkan saldonya dengan SPT Masa PPN dan daftar faktur di Coretax. Bila ada selisih, telusuri dulu transaksi uang muka, retur, dan penjualan kepada pemungut, karena di situlah selisih paling sering muncul. Untuk gambaran PPN yang lebih utuh, silakan mulai dari Panduan Ringkas PPN dan PPnBM.
Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Nama perusahaan dan angka dalam contoh bersifat fiktif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
Referensi dan Bacaan Lanjutan
Dasar hukum dan sumber:
- Undang-Undang PPN (Pasal 5A, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13), tersedia di JDIH Kementerian Keuangan
- PMK 131/2024 dan PMK 81/2024, tersedia di pajak.go.id
- PSAK 115, PSAK 202, dan PSAK 216, diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
- Memahami sekilas soal tarif efektif setelah PPN 12% berlaku (DDTCNews)
Bacaan lanjutan di dudiwahyudi.id:







Tinggalkan Balasan