Open ledger marked CANCELED, WRITE-OFF, and VERIFIED beside calculator and cash

Kalau kredit sudah dihapus buku oleh bank, apakah debitur otomatis bebas dari utangnya? Pertanyaan ini sering muncul, bahkan dari pengurus perusahaan yang kreditnya sedang bermasalah. Jawabannya tidak, karena hapus buku dan hapus tagih kredit bank adalah dua tindakan yang berbeda, dengan akibat akuntansi, hukum, dan pajak yang juga berbeda. Wajar kalau Anda bingung, karena di percakapan sehari-hari keduanya sering disebut sama-sama “pemutihan”.

Perbedaan ini bukan soal istilah semata. Bagi bank, hapus buku menentukan kapan kredit keluar dari neraca dan kapan penghapusan itu boleh mengurangi penghasilan kena pajak. Bagi debitur, hapus tagih bisa melahirkan penghasilan baru berupa keuntungan karena pembebasan utang.

Tulisan ini melanjutkan seri perbankan setelah Bunga Kredit Non-Performing: Perlakuan Akuntansi dan Pajak dan CKPN PSAK 71 vs PMK 74/2024: Rekonsiliasi Fiskal Bank. Alurnya mengikuti perjalanan sebuah kredit bermasalah: dicadangkan, dihapus buku, ditagih ulang, lalu dihapus tagih. Kita bahas perlakuan akuntansinya, perlakuan pajaknya bagi bank dan debitur, kebijakan hapus tagih UMKM, sampai contoh kasus lengkap dengan jurnal.

Apa Beda Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Bank?

Hapus buku adalah tindakan bank mengeluarkan kredit macet dari neraca, karena tidak ada lagi ekspektasi yang wajar bahwa kredit itu akan kembali. Hak tagihnya tidak hilang, sehingga bank tetap mencatat kredit tersebut dalam rekening administratif (catatan di luar neraca) dan terus menagih. Debitur pun tetap berutang sepenuhnya.

Hapus tagih adalah tindakan bank melepaskan hak tagihnya, sebagian atau seluruhnya, sehingga utang debitur hapus secara hukum. Biasanya hapus tagih dilakukan atas kredit yang sudah lebih dulu dihapus buku, setelah upaya penagihan dan penyelamatan dinilai tidak lagi memberi hasil. Sejak saat itu, kredit dikeluarkan pula dari rekening administratif.

Cara termudah membedakannya adalah melihat siapa yang terdampak. Hapus buku adalah urusan internal pembukuan bank, sedangkan hapus tagih mengubah hubungan hukum antara bank dan debitur.

AspekHapus bukuHapus tagih
Sifat tindakanAkuntansi dan administratifHukum (pelepasan hak tagih)
Hak tagih bankTetap adaHapus, sebagian atau seluruhnya
Posisi dalam neracaKeluar dari neraca, dipindah ke rekening administratifKeluar dari rekening administratif
Kewajiban debiturTetap berutangUtang hapus sebesar jumlah yang dihapus tagih
Akibat pajak bagi bankDapat dibebankan bila syarat penghapusan terpenuhiBiasanya sudah dibebankan saat hapus buku
Akibat pajak bagi debiturBelum adaDapat timbul penghasilan dari pembebasan utang

Satu hal yang sering terlewat adalah urutannya. Kredit yang dihapus tagih tanpa pernah dihapus buku memang mungkin terjadi, misalnya dalam penyelesaian damai, tetapi dalam praktik perbankan keduanya hampir selalu berurutan. Karena itu, perlakuan akuntansi dan pajaknya pun sebaiknya dibaca sebagai satu rangkaian, bukan dua peristiwa yang terpisah.

Bagaimana Perlakuan Akuntansi Hapus Buku Menurut PSAK 109?

PSAK 109 tentang Instrumen Keuangan, yang dulu bernomor PSAK 71, mengatur hapus buku sebagai pengurangan langsung atas nilai tercatat bruto kredit. Bank melakukannya ketika tidak ada lagi ekspektasi yang wajar untuk memulihkan kredit, baik seluruhnya maupun sebagian. Hapus buku karena itu diperlakukan sebagai peristiwa penghentian pengakuan (derecognition, saat aset dikeluarkan dari neraca), bukan sebagai pembentukan cadangan baru.

Karena bank sudah membentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penyisihan atas risiko kredit tidak kembali) sejak kredit memburuk, hapus buku pada dasarnya hanya memakai cadangan yang sudah tersedia. Bila CKPN kredit itu belum mencukupi, bank menambah CKPN lebih dulu sampai sebesar nilai yang akan dihapus. Akibatnya, beban di laporan laba rugi sebenarnya sudah diakui jauh sebelum tanggal hapus buku.

Jurnal Hapus Buku, Pemulihan, dan Hapus Tagih

Berikut alur jurnal yang lazim dipakai bank. Angka sengaja tidak dicantumkan agar polanya terlihat jelas, dan contoh dengan angka disajikan pada bagian kasus.

1. Menambah CKPN sampai mencukupi
Dr Beban kerugian penurunan nilai
Cr CKPN kredit yang diberikan
2. Hapus buku
Dr CKPN kredit yang diberikan
Cr Kredit yang diberikan
(kredit dicatat dalam rekening administratif)
3. Penerimaan kembali setelah hapus buku
Dr Kas
Cr Pendapatan pemulihan kredit yang telah dihapus buku
4. Hapus tagih
Tidak ada jurnal di neraca;
saldo dikeluarkan dari rekening administratif

Penerimaan kembali biasanya disajikan sebagai pendapatan operasional lainnya atau sebagai pengurang beban kerugian penurunan nilai, sesuai kebijakan akuntansi bank. Yang penting dicatat, sejak hapus buku kredit itu tidak lagi menghasilkan pendapatan bunga yang diakui. Logika pengakuan bunga atas kredit bermasalah dibahas dalam artikel bunga kredit non-performing.

Hapus tagih tidak memerlukan jurnal tambahan di neraca karena kredit sudah keluar saat hapus buku. Namun, hapus tagih tetap harus didokumentasikan dengan rapi, misalnya melalui akta penghapusan atau surat pernyataan, karena dokumen inilah yang nantinya dibutuhkan untuk keperluan pajak dan pemutakhiran data di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan, basis data riwayat kredit).

Bagaimana Perlakuan Pajak Hapus Buku Kredit bagi Bank?

Bagi bank, pertanyaan pajaknya bukan kapan beban diakui, melainkan apakah penghapusan itu boleh mengurangi penghasilan kena pajak. Di sinilah akuntansi dan pajak mulai berpisah jalan. Bagian ini memang paling teknis, jadi tidak perlu khawatir, kita urai satu per satu.

Bank Memakai Metode Cadangan, Bukan Penghapusan Langsung

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh pada dasarnya melarang pembentukan dana cadangan dikurangkan dari penghasilan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan lembaga penyalur kredit tertentu. Sejak Tahun Pajak 2024, batas cadangan yang boleh dibiayakan diatur dalam PMK 74 Tahun 2024. Bank umum konvensional memakai batas 1,4% untuk Tahap 1, 23% untuk Tahap 2, dan 71% untuk Tahap 3, sebagaimana diulas dalam artikel CKPN PSAK 71 vs PMK 74/2024.

Dalam metode cadangan, hapus buku tidak dibebankan langsung sebagai biaya baru. Penghapusan itu mengurangi cadangan awal fiskal dalam rumus biaya cadangan, sehingga pengaruhnya terhadap pajak tetap terasa. Masalahnya, tidak semua hapus buku boleh dipakai sebagai pengurang.

Syarat agar Hapus Buku Diakui secara Fiskal

Pasal 7 ayat (2) PMK 74/2024 mensyaratkan penghapusan memenuhi ketentuan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh dan PMK 105/PMK.03/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 207/PMK.010/2015. Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi sekaligus. Pertama, piutang itu telah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial, yang pada bank terjadi melalui CKPN.

Kedua, daftar piutang yang dihapus diserahkan kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sebagai lampiran SPT Tahunan, dengan format Lampiran huruf D PMK 74/2024. Ketiga, ada bukti upaya penagihan maksimal berupa salah satu dari empat dokumen, yaitu penyerahan perkara ke Pengadilan Negeri atau instansi pengurus piutang negara, perjanjian tertulis penghapusan yang dilegalisasi notaris, publikasi dalam penerbitan umum atau khusus, atau pengakuan tertulis debitur bahwa utangnya telah dihapuskan. Syarat ketiga dikecualikan untuk debitur kecil, yaitu piutang paling banyak Rp100 juta dari kredit program tertentu dan debitur kecil lainnya paling banyak Rp5 juta.

Perhatikan dua jenis bukti terakhir dalam syarat ketiga. Perjanjian penghapusan yang dilegalisasi notaris dan pengakuan tertulis debitur pada hakikatnya adalah dokumen hapus tagih. Artinya, hapus buku yang belum disertai hapus tagih harus bertumpu pada bukti lain, seperti gugatan ke pengadilan atau publikasi, agar diakui secara fiskal. Rincian syarat ini juga dibahas dalam Perlakuan Pajak atas Penghapusan Piutang Tak Tertagih.

Bila Syarat Tidak Terpenuhi

Pasal 8 ayat (3) PMK 74/2024 menyatakan penghapusan yang tidak didukung daftar dan dokumen tidak mengurangi cadangan awal fiskal. Pasal 8 ayat (4) menambahkan bahwa piutang itu juga tidak dikembalikan ke dasar perhitungan cadangan akhir. Akibatnya, manfaat fiskal penghapusan itu hilang pada tahun tersebut, dan selisihnya berpotensi menjadi beda tetap, sebagaimana dijelaskan dalam Memahami Beda Tetap dan Beda Waktu Dalam Koreksi Fiskal.

Pemulihan Kredit yang Sudah Dihapus Buku

Karena hapus buku tidak menghapus hak tagih, bank tetap menagih dan sesekali berhasil. Pasal 9 PMK 74/2024 mengatur bahwa penerimaan kembali atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan penghasilan pada tahun pajak diterimanya. Secara akuntansi pun penerimaan itu diakui sebagai pendapatan pemulihan, sehingga pada umumnya tidak ada beda antara laba komersial dan laba fiskal.

Persoalan muncul bila hapus buku di masa lalu tidak pernah diakui secara fiskal karena dokumennya tidak lengkap. Sebagian praktisi berpendapat penerimaan kembali seperti itu semestinya tidak dipajaki lagi, karena bank tidak pernah menikmati pengurangan pajaknya. Rumusan Pasal 9 sendiri bersifat umum, sehingga jejak dokumen yang menghubungkan setiap penerimaan kembali dengan perlakuan fiskal hapus bukunya menjadi pembuktian yang menentukan bila sengketa sampai ke Pengadilan Pajak.

Bagaimana Sisi Pajak Debitur Saat Kreditnya Dihapus?

Selama kredit hanya dihapus buku, tidak ada akibat pajak bagi debitur. Utangnya tetap ada secara hukum, tetap tercatat di neraca debitur, dan tetap dapat ditagih. Menganggap utang sudah lunas hanya karena bank melakukan hapus buku adalah kekeliruan yang bisa berakibat fatal ketika bank kembali menagih.

Situasinya berubah saat hapus tagih. Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh menyatakan keuntungan karena pembebasan utang merupakan objek PPh, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pengecualiannya ada dalam PP Nomor 130 Tahun 2000, yaitu pembebasan utang usaha debitur kecil dengan jumlah paling banyak Rp350 juta.

Pengecualian ini juga yang dipakai DJP untuk program hapus tagih UMKM, sebagaimana diberitakan DDTCNews. Utang di atas batas tersebut, atau utang yang tidak memenuhi kriteria debitur kecil, menjadi penghasilan debitur pada tahun hapus tagih dilakukan. Bila debitur adalah badan dengan tarif umum, tambahan penghasilan itu ikut dihitung dalam PPh Badan, yang ketentuan tarifnya diulas dalam Tarif PPh Badan: Mekanisme, Fasilitas, dan Implementasi.

Untuk debitur yang memakai PPh final berdasarkan peredaran bruto, seperti skema PP 55 Tahun 2022, perlakuan atas pembebasan utang perlu dicermati tersendiri karena penghasilan ini bukan berasal dari peredaran usaha. Dalam keadaan seperti itu, sebaiknya Anda berkonsultasi lebih dulu sebelum melaporkannya dalam SPT.

Contoh Kasus: Dari Hapus Buku sampai Hapus Tagih

Sekarang kita ikuti satu kredit dari awal sampai akhir. PT Bank Sentosa Mandiri (fiktif) adalah bank umum konvensional yang memberi kredit modal kerja kepada PT Sumber Rejeki Pangan (fiktif) sebesar Rp800.000.000. Pada akhir 2024 kredit ini berada di Tahap 3 dengan CKPN Rp560.000.000, dan seluruh nama serta angka di bawah bersifat rekaan.

Langkah 1: Hapus Buku pada 2025

Pada Juni 2025, komite kredit memutuskan hapus buku karena usaha debitur berhenti dan agunannya sudah tidak bernilai. CKPN lebih dulu ditambah Rp240.000.000 agar sama dengan sisa pokok, lalu kredit dikeluarkan dari neraca.

Juni 2025
Dr Beban kerugian penurunan nilai Rp 240.000.000
Cr CKPN kredit yang diberikan Rp 240.000.000
Dr CKPN kredit yang diberikan Rp 800.000.000
Cr Kredit yang diberikan Rp 800.000.000
(Rp800.000.000 dicatat dalam rekening administratif)

Langkah 2: Uji Fiskal atas Hapus Buku 2025

Perlakuan pajaknya bergantung pada dokumen yang dimiliki bank saat menyusun SPT Tahunan 2025. Tabel berikut membandingkan dua kemungkinan, dengan tarif PPh Badan 22%.

UraianSkenario A: dokumen lengkapSkenario B: dokumen tidak lengkap
Bukti upaya penagihanPublikasi penghapusan dalam surat kabar, debitur tercantum dalam daftar piutangTidak ada gugatan, publikasi, atau dokumen lain
Hapus buku yang mengurangi cadangan awal fiskalRp800.000.000Rp0
Pengaruh terhadap biaya cadangan fiskalTidak menimbulkan selisihBiaya cadangan fiskal lebih kecil Rp800.000.000
Penyesuaian fiskal positifRp0Rp800.000.000
Tambahan PPh terutangRp0Rp176.000.000

Selisih Rp176.000.000 dalam Skenario B sepenuhnya berasal dari urusan administratif. Kredit yang sama, beban komersial yang sama, tetapi manfaat fiskalnya hilang hanya karena bukti upaya penagihan tidak disiapkan pada waktunya.

Langkah 3: Penerimaan Kembali pada 2026

Pada Maret 2026, setelah penagihan lanjutan, direktur debitur menyetor Rp150.000.000. Penerimaan ini dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus penghasilan fiskal tahun 2026, sesuai Pasal 9 PMK 74/2024.

Maret 2026
Dr Kas Rp 150.000.000
Cr Pendapatan pemulihan kredit yang
telah dihapus buku Rp 150.000.000
(saldo rekening administratif menjadi Rp650.000.000)

Langkah 4: Hapus Tagih pada 2026 dan Akibatnya bagi Debitur

Pada Oktober 2026, bank dan debitur menandatangani perjanjian penghapusan sisa utang Rp650.000.000 yang dilegalisasi notaris. Bagi bank tidak ada jurnal baru di neraca, cukup mengeluarkan saldo dari rekening administratif dan memutakhirkan data di SLIK OJK. Dokumen ini juga melengkapi arsip bukti penghapusan bila kelak diperiksa.

Bagi PT Sumber Rejeki Pangan, ceritanya lain. Kredit usahanya, baik plafon Rp800.000.000 maupun sisa Rp650.000.000 yang dibebaskan, melebihi batas debitur kecil Rp350.000.000 dalam PP Nomor 130 Tahun 2000, sehingga seluruh pembebasan utang itu menjadi penghasilan tahun 2026.

Pembukuan debitur, Oktober 2026
Dr Utang bank Rp 650.000.000
Cr Keuntungan pembebasan utang Rp 650.000.000
Penghasilan dari pembebasan utang : Rp 650.000.000
PPh Badan tarif umum (22%) : Rp 143.000.000

Angka Rp143.000.000 dihitung dengan asumsi tarif umum tanpa fasilitas Pasal 31E dan tanpa kompensasi kerugian. Bila debitur masih memiliki sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, penghasilan ini dapat terserap oleh kompensasi kerugian tersebut. Pesan pentingnya, hapus tagih yang terasa sebagai keringanan bagi debitur ternyata bisa datang bersama tagihan pajak yang tidak kecil.

Hapus Tagih Kredit UMKM dan Posisi Bank BUMN

Bank swasta relatif leluasa melakukan hapus tagih sesuai kebijakan internalnya. Bank BUMN berbeda, karena selama bertahun-tahun ada kekhawatiran bahwa hapus tagih kredit macet akan dianggap merugikan keuangan negara. Kekhawatiran inilah yang membuat banyak kredit UMKM di bank BUMN bertahan bertahun-tahun di rekening administratif tanpa pernah dihapus tagih.

UU P2SK (UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) kemudian memberi dasar hukum hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM oleh bank BUMN. Pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang menurut Menteri UMKM membatasi nilai hapus tagih paling banyak Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perorangan. Debitur yang utangnya dihapus tagih dicatat telah melunasi utangnya, sehingga dapat kembali mengajukan kredit.

Ruang lingkupnya terus melebar. OJK menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, yang menegaskan bank dan lembaga keuangan nonbank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM dengan kewajiban mencatat datanya. Pada Juni 2026, perubahan UU P2SK yang disetujui DPR, sebagaimana diberitakan Bisnis.com, memperluas kewenangan itu kepada bank dan lembaga keuangan milik BUMD.

Dari sisi pajak, ada dua pelajaran penting. Bagi bank, dokumen hapus tagih dalam program ini sekaligus memperkuat bukti penghapusan untuk keperluan fiskal. Bagi debitur, pembebasan utang UMKM sampai Rp350 juta yang memenuhi kriteria debitur kecil tidak menjadi objek PPh, tetapi bagian yang melebihinya atau yang tidak memenuhi kriteria tetap perlu dicermati.

Perlu diingat pula bahwa penghapusan menurut ketentuan perbankan tidak otomatis memenuhi syarat penghapusan menurut ketentuan pajak. Daftar piutang dan bukti dalam PMK 74/2024 tetap harus disiapkan tersendiri, karena keduanya diuji oleh otoritas yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula.

Kesalahan yang Sering Terjadi soal Hapus Buku dan Hapus Tagih

Banyak orang keliru di titik yang sama, termasuk yang sudah lama bekerja di perbankan, jadi Anda tidak sendirian. Kesalahan pertama adalah menyamakan hapus buku dengan hapus tagih, sehingga debitur mengira utangnya sudah lunas atau bank berhenti menagih terlalu dini. Kesalahan kedua adalah menganggap setiap hapus buku otomatis mengurangi penghasilan kena pajak, padahal tanpa daftar piutang dan bukti upaya penagihan manfaat fiskalnya hilang.

Kesalahan ketiga adalah lupa memperlakukan penerimaan kembali sebagai penghasilan fiskal, terutama bila dananya masuk melalui rekening penampungan atau dicatat langsung mengurangi beban. Kesalahan keempat ada di sisi debitur, yaitu tidak melaporkan keuntungan pembebasan utang di atas Rp350 juta pada tahun hapus tagih. Terakhir, masih ada yang mengira penghapusan menurut ketentuan perbankan sudah cukup untuk keperluan pajak, padahal persyaratannya berbeda.

Tanya Jawab Singkat Seputar Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Bank

Apa beda hapus buku dan hapus tagih? Hapus buku mengeluarkan kredit macet dari neraca bank, tetapi hak tagihnya tetap ada. Hapus tagih melepaskan hak tagih itu, sehingga utang debitur hapus secara hukum.

Apakah debitur masih wajib membayar setelah kreditnya dihapus buku? Ya. Hapus buku hanya tindakan pembukuan bank, sehingga utang debitur tetap ada dan tetap dapat ditagih.

Apakah hapus buku kredit bisa dibiayakan secara pajak? Bisa, melalui pengurangan cadangan awal fiskal dalam PMK 74/2024, sepanjang memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, yaitu dibebankan secara komersial, tercantum dalam daftar piutang, dan didukung bukti upaya penagihan.

Apakah penerimaan kembali kredit yang sudah dihapus buku kena pajak? Ya. Pasal 9 PMK 74/2024 menyatakan penerimaan kembali itu merupakan penghasilan pada tahun pajak diterimanya.

Apakah utang yang dihapus tagih menjadi penghasilan debitur? Pada dasarnya ya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh. Pengecualiannya berlaku untuk pembebasan utang usaha debitur kecil paling banyak Rp350 juta sesuai PP Nomor 130 Tahun 2000.

Menghadapi Hapus Buku dan Hapus Tagih dengan Lebih Tenang

Hapus buku dan hapus tagih kredit bank adalah dua langkah dalam satu rangkaian, dengan akibat yang berbeda bagi bank dan debitur. Dengan memahami kapan kredit keluar dari neraca, kapan hak tagih benar-benar hilang, dan dokumen apa yang dibutuhkan pajak, Anda bisa memastikan tidak ada manfaat fiskal yang terbuang dan tidak ada kewajiban pajak debitur yang terlewat. Langkah berikutnya, bagi tim bank, cocokkan daftar hapus buku tahun berjalan dengan bukti upaya penagihannya sebelum SPT Tahunan disusun. Bagi debitur yang menerima hapus tagih, hitung dulu apakah pembebasan utangnya melewati batas Rp350 juta.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi