Modern housing development beside rice fields and a volcanic mountain range

Sudah menemukan rumah idaman, tapi ragu apakah harganya masih bisa bebas PPN kalau serah terimanya baru terjadi tahun depan? Pertanyaan ini wajar muncul di bulan-bulan terakhir 2026, ketika banyak calon pembeli seolah berlomba dengan kalender. Insentif PPN DTP rumah 2026 memang masih berjalan sampai 31 Desember 2026, dan pemerintah sudah mengumumkan rencana perpanjangannya sampai 2027. Namun, rencana belum sama dengan aturan yang sudah terbit.

Selisihnya tidak kecil. Untuk rumah seharga Rp2 miliar, PPN yang ditanggung pemerintah bisa mencapai Rp220 juta, setara uang muka di banyak proyek perumahan. Kesalahan yang tampak sepele, seperti membayar uang muka pada waktu yang keliru atau berita acara serah terima yang tidak didaftarkan pengembang, bisa membuat fasilitas ini gugur.

Artikel ini membahas PMK 90/2025 secara runtut: syarat rumah dan pembeli, cara menghitung bagian PPN yang ditanggung, kewajiban pengembang, sampai kondisi yang membuat insentif batal. Di bagian akhir, kita juga melihat status rencana 2027 dan hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda menandatangani transaksi. Tidak perlu khawatir, kita bahas pelan-pelan.

Apa Itu PPN DTP Rumah dan Apa Bedanya dengan Bebas PPN?

PPN DTP rumah adalah insentif yang membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN, pajak atas konsumsi barang dan jasa) atas pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun baru dibayar oleh pemerintah, bukan oleh pembeli. Besarnya 100% dari PPN atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar, untuk rumah dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Istilah DTP (Ditanggung Pemerintah, artinya negara membayar pajak itu dari anggaran belanja) sering disamakan dengan “bebas PPN”, padahal keduanya berbeda. Pada skema DTP, PPN tetap terutang secara hukum. Yang bergeser hanya pihak yang menanggungnya, dari pembeli ke APBN, sehingga pengembang tetap wajib membuat faktur pajak dan melaporkannya. Perbedaan ini mirip dengan perbedaan fasilitas yang dibahas dalam artikel PPN dibebaskan vs tidak dipungut.

Konsekuensinya penting untuk dipahami sejak awal. Karena PPN tetap terutang, setiap syarat yang tidak terpenuhi membuat PPN itu kembali ke perlakuan normal dan dapat ditagih. Kalau Anda ingin menyegarkan dasar konsepnya, artikel memahami konsep penghitungan PPN terutang bisa menjadi titik awal yang baik.

Dasar Hukum PPN DTP Rumah 2026: PMK 90/2025

Insentif tahun ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. PMK ini ditetapkan pada 18 Desember 2025, diundangkan pada 31 Desember 2025, dan berlaku mulai 1 Januari 2026. Pijakan utamanya adalah UU PPN, UU Keuangan Negara, serta PMK 92/2023 tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pajak DTP.

Insentif ini bukan kebijakan baru. Konsiderans PMK 90/2025 sendiri menyebut bahwa kebijakan serupa sudah diterapkan pada 2023, 2024, dan 2025, dengan besaran yang naik turun mengikuti anggaran.

PeriodeDasar hukumBesaran PPN DTP
Januari sampai Desember 2026PMK 90/2025100%
Juli sampai Desember 2025PMK 60/2025 (menggantikan skema 50% dalam PMK 13/2025)100%
Januari sampai Juni 2025PMK 13/2025100%
September sampai Desember 2024PMK 61/2024100%
Juli sampai Agustus 2024PMK 7/202450%
Januari sampai Juni 2024PMK 7/2024100%
November sampai Desember 2023PMK 120/2023100%

Pola dalam tabel itu memberi satu pelajaran: setiap tahun anggaran selalu membutuhkan PMK tersendiri. Ulasan awal PMK 90/2025 sudah pernah dibahas dalam artikel PPN DTP atas penyerahan rumah tahun anggaran 2026, sedangkan gambaran regulasi tahun sebelumnya bisa Anda baca di lanskap regulasi perpajakan Indonesia tahun 2025. Artikel ini melengkapinya dengan simulasi, jebakan yang sering terlewat, dan perkembangan rencana 2027.

Syarat PPN DTP Rumah 2026: Rumah Seperti Apa dan Siapa Pembelinya?

Objeknya ada dua, yaitu rumah tapak dan satuan rumah susun. Rumah tapak mencakup rumah tinggal atau rumah deret, bertingkat maupun tidak, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipakai sebagai toko atau kantor. Satuan rumah susun harus berfungsi sebagai hunian, sehingga unit apartemen yang dijual sebagai ruang kantor tidak masuk.

Rumah tersebut juga harus memenuhi dua syarat dalam Pasal 4. Pertama, harga jualnya paling banyak Rp5 miliar, dan yang dimaksud harga jual adalah harga sebelum PPN serta setelah potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kedua, rumahnya baru dan diserahkan dalam kondisi siap huni. “Baru” di sini berarti sudah memiliki kode identitas rumah dari aplikasi kementerian yang membidangi perumahan atau BP Tapera, serta pertama kali diserahkan oleh pengembang yang membangunnya dan belum pernah dipindahtangankan. Rumah second otomatis tidak masuk.

Dari sisi pembeli, fasilitas ini khusus untuk orang pribadi. Warga negara Indonesia cukup memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau NIK (Nomor Induk Kependudukan). Warga negara asing harus memiliki NPWP dan memenuhi aturan kepemilikan hunian bagi orang asing. Satu orang hanya boleh memanfaatkan fasilitas untuk satu unit, tetapi orang yang pernah menikmati PPN DTP pada 2023 sampai 2025 tetap boleh memakainya lagi pada 2026 untuk rumah yang lain.

SyaratKetentuanDasar
Jenis objekRumah tapak atau satuan rumah susun untuk hunianPasal 2
Harga jualPaling banyak Rp5 miliar, di luar PPNPasal 4 ayat (1) huruf a
KondisiBaru, siap huni, punya kode identitas rumahPasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
PembeliOrang pribadi WNI (NPWP atau NIK) atau WNA (NPWP)Pasal 6
Kuota1 orang pribadi untuk 1 unitPasal 5 ayat (1)

Kapan Penyerahan Rumah Dianggap Terjadi?

Bagian ini paling sering disalahpahami, jadi wajar kalau Anda perlu membacanya dua kali. Menurut Pasal 3 PMK 90/2025, PPN yang ditanggung adalah PPN atas penyerahan yang terjadi saat ditandatanganinya AJB (Akta Jual Beli, akta peralihan hak yang dibuat PPAT) atau PPJB lunas (Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang harganya sudah dibayar penuh) di hadapan notaris. Penandatanganan itu harus terjadi antara 1 Januari dan 31 Desember 2026.

Syaratnya belum berhenti di situ. Pada rentang waktu yang sama, harus ada penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah yang sudah siap huni, dibuktikan dengan BAST (Berita Acara Serah Terima). Jadi, AJB atau PPJB lunas dan BAST sama-sama harus jatuh di tahun 2026. Rumah yang akta jual belinya ditandatangani Desember 2026, tetapi kuncinya baru diserahkan Januari 2027, tidak lagi dilindungi PMK 90/2025.

BAST pun punya isi minimal, karena dokumen inilah yang dicocokkan dengan data pemerintah. Isinya meliputi:

  • nama dan NPWP pengembang penjual;
  • nama dan NPWP atau NIK pembeli;
  • harga jual rumah;
  • tanggal serah terima;
  • kode identitas rumah;
  • pernyataan bermeterai bahwa serah terima bangunan telah dilakukan; dan
  • nomor BAST.

Pengembang wajib mendaftarkan BAST ini ke aplikasi kementerian yang membidangi perumahan atau BP Tapera paling lama akhir bulan berikutnya setelah serah terima. Kaitan antara saat penyerahan dan kewajiban faktur dijelaskan lebih rinci dalam artikel saat terutang PPN dan pembuatan faktur pajak.

Cara Hitung PPN DTP Rumah: Simulasi Tiga Harga

Sebelum masuk ke angka, ada satu hal teknis yang perlu dipahami. Sejak 2025, tarif PPN memang 12%, tetapi untuk barang yang tidak tergolong mewah, PPN dihitung dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak, angka dasar untuk menghitung pajak) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Hasilnya, beban efektifnya tetap 11%. Mekanisme ini dibahas tuntas dalam artikel DPP nilai lain PPN dan cara hitungnya. Simulasi di bawah memakai asumsi tersebut.

Contoh kasus. Pak Andi membeli rumah tapak baru seharga Rp3,5 miliar dari PT Griya Asri Lestari. AJB ditandatangani dan BAST dibuat pada November 2026, dan Pak Andi belum pernah memanfaatkan PPN DTP tahun ini.

Bagian harga jual yang ditanggung pemerintah
Harga jual sampai Rp2 miliar : Rp2.000.000.000
DPP nilai lain (11/12) : Rp1.833.333.333
PPN 12% : Rp 220.000.000 -> ditanggung pemerintah
Bagian harga jual yang tidak ditanggung
Harga jual di atas Rp2 miliar : Rp1.500.000.000
DPP nilai lain (11/12) : Rp1.375.000.000
PPN 12% : Rp 165.000.000 -> dibayar Pak Andi
Total PPN terutang : Rp 385.000.000
PPN yang benar-benar dibayar pembeli : Rp 165.000.000

Jadi, Pak Andi menghemat Rp220 juta. Perhatikan bahwa yang ditanggung hanya PPN atas bagian Rp2 miliar pertama, bukan seluruh PPN rumah tersebut.

Harga jual rumahPPN terutangPPN DTPPPN dibayar pembeli
Rp1,8 miliarRp198.000.000Rp198.000.000Rp0
Rp3,5 miliarRp385.000.000Rp220.000.000Rp165.000.000
Rp5 miliarRp550.000.000Rp220.000.000Rp330.000.000
Rp5,5 miliarRp605.000.000Rp0Rp605.000.000

Dua baris terakhir menunjukkan efek “tebing” batas Rp5 miliar. Rumah seharga Rp5 miliar masih mendapat Rp220 juta, sedangkan rumah yang harganya sedikit di atas Rp5 miliar kehilangan seluruh fasilitas. Satu lagi yang perlu diingat, PPN DTP tidak menghapus pajak lain dalam transaksi properti, seperti BPHTB yang dibayar pembeli dan PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewajiban penjual.

Kewajiban Pengembang: Faktur Pajak Kode 07 dan Laporan Realisasi

Fasilitas ini memang dinikmati pembeli, tetapi nasibnya banyak ditentukan oleh kerapian administrasi pengembang. Pasal 8 PMK 90/2025 mewajibkan PKP (Pengusaha Kena Pajak, pengusaha yang wajib memungut PPN) penjual membuat dua hal, yaitu faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP.

Faktur pajaknya harus memuat nama pembeli beserta NPWP atau NIK, dan kode identitas rumah dicantumkan di kolom nama barang. Untuk rumah dengan harga sampai Rp2 miliar, pengembang cukup membuat satu faktur dengan kode transaksi 07 (kode untuk penyerahan yang mendapat fasilitas PPN). Untuk rumah di atas Rp2 miliar, pengembang membuat dua faktur: kode 07 untuk bagian Rp2 miliar yang ditanggung, dan kode 04 (kode untuk penyerahan dengan DPP nilai lain) untuk sisa harga yang PPN-nya tetap dipungut. Logika kode 07 ini serupa dengan yang dipakai pada faktur kode 07 untuk kawasan berikat.

Faktur juga wajib diberi keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR … TAHUN 2025”. Bila keterangan itu belum tersedia di aplikasi, pengembang memperbarui daftar keterangan di aplikasi. Bila setelah diperbarui masih belum muncul, keterangan ditulis di kolom referensi faktur pajak. Untuk konteks sistemnya, tantangan administrasi di aplikasi baru dibahas dalam artikel mengurai beban dan manfaat Coretax.

Kabar baiknya, laporan realisasi tidak perlu dibuat terpisah. Faktur yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sudah dianggap sebagai laporan realisasi. Pelaporan atau pembetulan SPT Masa PPN Januari sampai Desember 2026 masih diperlakukan sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat 31 Januari 2027. Untuk ketepatan waktu penerbitan faktur, rujukan yang relevan adalah artikel saat pembuatan faktur pajak.

Kapan PPN DTP Rumah Gugur dan PPN Bisa Ditagih?

Ini bagian yang paling perlu Anda perhatikan, karena banyak orang baru tahu setelah fasilitasnya hilang. Pasal 9 ayat (1) PMK 90/2025 menyebut delapan kondisi yang membuat PPN tidak ditanggung pemerintah. Agar mudah diingat, kita bisa mengelompokkannya ke dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama menyangkut objek dan waktu. Fasilitas gugur bila objeknya tidak memenuhi kriteria rumah dalam Pasal 2 sampai 4, bila penyerahannya terjadi sebelum 1 Januari 2026 atau setelah 31 Desember 2026, dan bila uang muka atau cicilan pertama sudah dibayar sebelum 1 Januari 2026. Syarat uang muka inilah yang paling sering mengejutkan pembeli rumah inden, karena transaksi yang dimulai pada 2025 bisa kehilangan fasilitas meski serah terimanya terjadi pada 2026.

Kelompok kedua menyangkut pembeli. Fasilitas gugur bila satu orang pribadi memperoleh lebih dari satu unit dengan fasilitas ini, atau bila rumah dipindahtangankan dalam jangka waktu satu tahun sejak penyerahan. Artinya, rumah ber-PPN DTP tidak cocok untuk dibeli lalu cepat dijual kembali.

Kelompok ketiga menyangkut administrasi pengembang. Fasilitas gugur bila pengembang tidak membuat faktur pajak sesuai ketentuan, tidak mendaftarkan BAST ke aplikasi pemerintah, atau tidak melaporkan laporan realisasi. Dalam semua kondisi tersebut, penyerahan dikenai PPN sesuai ketentuan umum.

Pasal 10 kemudian memberi kewenangan kepada kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk menagih PPN yang terutang bila kemudian ditemukan data yang menunjukkan pelanggaran tersebut, misalnya lewat penerbitan ketetapan pajak. Gambaran instrumen penagihannya dapat Anda baca di artikel memahami SKP dan STP. Terakhir, Pasal 11 menegaskan bahwa rumah yang sudah mendapat fasilitas pembebasan PPN, seperti rumah tertentu yang dibebaskan berdasarkan peraturan tersendiri, tidak bisa sekaligus memakai PPN DTP.

Bagaimana Rencana PPN DTP Rumah 2027?

Perpanjangan sampai 2027 sudah diumumkan, tetapi aturan teknisnya belum terbit. Dalam konferensi pers APBN KiTa 14 Oktober 2025, Menteri Keuangan menyatakan fasilitas yang semula berakhir 31 Desember 2026 diperpanjang hingga 31 Desember 2027, dan Kementerian Keuangan menyebut payung hukumnya akan dibuat dalam PMK tersendiri (DDTCNews). Menjelang akhir 2026, pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan paket insentif pajak 2027 yang di dalamnya memuat kelanjutan PPN DTP rumah (Ortax). Sampai artikel ini ditulis pada 29 Oktober 2026, nomor PMK untuk tahun anggaran 2027 belum ditemukan.

Mengapa pengumuman saja belum cukup? Insentif DTP dibiayai dari belanja subsidi pajak dalam APBN, sehingga berlaku per tahun anggaran. PMK 90/2025 sendiri membatasi fasilitasnya untuk Masa Pajak Januari sampai Desember 2026. Itu sebabnya setiap pergantian tahun selalu membutuhkan PMK baru, sama seperti insentif DTP lain, misalnya PPN tiket pesawat ditanggung pemerintah.

Ketika PMK 2027 terbit nanti, ada empat hal yang layak Anda cek. Pertama, apakah batas Rp2 miliar dan Rp5 miliar tetap sama. Kedua, apakah orang yang sudah memakai fasilitas pada 2026 boleh memakainya lagi, seperti pola Pasal 5 ayat (2) PMK 90/2025. Ketiga, apakah syarat BAST dan kode identitas rumah masih dipertahankan. Keempat, dan ini yang paling penting, bagaimana bunyi syarat uang muka.

Mengapa uang muka? Bila PMK 2027 meniru pola Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 90/2025, uang muka atau cicilan pertama yang dibayar sebelum 1 Januari 2027 berpotensi membuat fasilitas 2027 tidak berlaku. Ini baru kemungkinan, bukan kepastian, karena bunyi PMK barunya belum ada. Namun, bagi Anda yang berencana membayar uang muka pada November atau Desember 2026 untuk rumah yang baru diserahkan pada 2027, risiko ini layak dibicarakan dengan pengembang sejak sekarang.

Tips Memanfaatkan PPN DTP Rumah di Akhir 2026

Waktu tersisa kurang dari dua bulan, jadi langkah pertama adalah memastikan jadwal. AJB atau PPJB lunas dan BAST sama-sama harus selesai paling lambat 31 Desember 2026. Mintalah jadwal serah terima secara tertulis dari pengembang, dan ingat bahwa jadwal notaris atau PPAT di akhir tahun biasanya padat.

Langkah berikutnya adalah memeriksa dokumen yang memuat identitas Anda. Pastikan nama dan NIK atau NPWP di BAST dan faktur pajak sudah benar, karena data inilah yang dicocokkan dengan sistem pemerintah. Mintalah salinan faktur pajak berkode 07 dan konfirmasi dari pengembang bahwa BAST sudah didaftarkan ke aplikasi pemerintah.

Selanjutnya, perhatikan klausul perjanjian jual beli. Sebagian syarat fasilitas berada di tangan pengembang, misalnya pendaftaran BAST dan pelaporan faktur. Ada baiknya perjanjian mengatur siapa yang menanggung PPN bila fasilitas gugur karena kelalaian administrasi salah satu pihak.

Terakhir, rencanakan kepemilikan untuk jangka menengah. Rumah yang dipindahtangankan dalam satu tahun sejak penyerahan kehilangan fasilitasnya, dan setiap orang pribadi hanya bisa memakai fasilitas ini untuk satu unit pada tahun yang sama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang PPN DTP Rumah

Apakah rumah inden bisa mendapat PPN DTP?

Bisa, sepanjang rumah diserahkan dalam kondisi siap huni dan AJB atau PPJB lunas serta BAST terjadi pada 2026. Syarat tambahannya, uang muka atau cicilan pertama tidak dibayar sebelum 1 Januari 2026.

Apakah rumah second bisa mendapat PPN DTP?

Tidak. Rumah harus pertama kali diserahkan oleh pengembang yang membangunnya dan belum pernah dipindahtangankan.

Bagaimana kalau membangun rumah sendiri?

Membangun rumah sendiri tidak termasuk fasilitas ini. Kegiatan tersebut justru bisa terutang PPN dengan mekanisme tersendiri, seperti dijelaskan dalam artikel PPN kegiatan membangun sendiri.

Apakah perusahaan boleh memanfaatkan PPN DTP rumah?

Tidak. Fasilitas ini hanya untuk orang pribadi, dan Pasal 10 PMK 90/2025 memungkinkan PPN ditagih bila perolehan tidak dilakukan oleh orang pribadi.

Sudah memakai PPN DTP pada 2025, apakah boleh lagi pada 2026?

Boleh, untuk pembelian rumah lain. Pasal 5 ayat (2) PMK 90/2025 membolehkan orang yang sudah memanfaatkan fasilitas berdasarkan PMK sebelumnya untuk memakainya lagi.

Kunci Aman Memanfaatkan PPN DTP Rumah 2026 dan 2027

PPN DTP rumah 2026 bisa menghemat ratusan juta rupiah, asalkan tanggal transaksi, kondisi rumah, dan administrasi pengembang sama-sama memenuhi PMK 90/2025. Kebijakan ini juga menjadi salah satu cara pemerintah meringankan beban konsumsi yang selama ini membuat PPN bersifat regresif. Dengan memahami tiga kelompok syarat di atas, Anda sudah lebih siap daripada kebanyakan pembeli yang hanya mengandalkan janji “bebas PPN” dalam brosur.

Langkah berikutnya cukup sederhana. Pastikan jadwal AJB dan BAST Anda jatuh sebelum 31 Desember 2026, simpan salinan faktur berkode 07, dan pantau terbitnya PMK untuk tahun anggaran 2027 sebelum membayar uang muka untuk rumah yang baru diserahkan tahun depan.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Referensi dan Bacaan Lanjutan

Dasar hukum dan sumber:

Bacaan lanjutan di dudiwahyudi.id:

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi