Illustration of an interconnected port and logistics network with ships, warehouses, trucks, and trains

Pernahkah Anda menerbitkan faktur pajak tanpa PPN, lalu bingung harus memilih kode 07 atau 08? Di layar Coretax keduanya tampak serupa: pembeli tidak membayar PPN, dan kolom PPN pada faktur tetap terisi tetapi tidak ditagih. Namun, pilihan kode itu menentukan satu hal yang sangat berarti bagi arus kas, yaitu apakah pajak masukan (PPN yang Anda bayar saat membeli barang atau jasa untuk usaha) masih boleh dikreditkan atau harus ditanggung sendiri.

Kebingungan ini wajar, karena undang-undang memang tidak memberikan definisi harfiah untuk kedua istilah tersebut. Keduanya lahir dari pasal yang sama, yaitu Pasal 16B UU PPN, dan keduanya disebut “fasilitas”. Akibatnya, banyak pengusaha mengira bahwa “tidak dipungut” dan “dibebaskan” hanya beda nama. Kenyataannya, perbedaan keduanya bisa bernilai ratusan juta rupiah dalam setahun.

Artikel ini menjadi payung bagi beberapa tulisan fasilitas PPN yang sudah ada di blog ini, mulai dari PPN kawasan berikat, fasilitas jasa angkutan PP 49/2022, sampai PPN ditanggung pemerintah atas rumah. Mari kita bedah satu per satu, dimulai dari dasar hukumnya.

Dari Mana Asal Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan?

Semua fasilitas PPN bersumber dari Pasal 16B UU PPN sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa pajak yang terutang dapat tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Fasilitas itu dapat diberikan untuk kegiatan di kawasan atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu, impor BKP tertentu, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean.

Sebelum UU HPP, tujuan pemberian fasilitas hanya dirinci di penjelasan ayat (1) dan jumlahnya 15. UU HPP memindahkan kriteria itu ke batang tubuh, yaitu ayat (1a), dan memangkasnya menjadi 10 tujuan. Di antaranya adalah mendorong ekspor dan hilirisasi industri, menampung perjanjian perdagangan dan investasi, mendukung pendidikan dan kesehatan, menangani bencana, serta menjamin ketersediaan barang dan jasa strategis. Artinya, fasilitas PPN bukan hadiah yang bisa diberikan untuk alasan apa pun, melainkan instrumen kebijakan yang tujuannya dibatasi undang-undang.

Apa arti “tidak dipungut”?

Pada fasilitas tidak dipungut, transaksinya tetap terutang PPN, tetapi PKP penjual tidak wajib memungut PPN tersebut dari pembeli. Secara konsep, negara “menunda” atau “melepaskan” hak pungutnya di titik penyerahan itu saja, sementara rantai PPN di belakangnya dibiarkan utuh. Karena rantainya utuh, pajak masukan penjual tetap diakui. Fasilitas ini biasanya dipakai untuk kegiatan yang ingin didorong secara ekonomi tanpa membebani produsen, misalnya kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau alat angkutan tertentu.

Apa arti “dibebaskan”?

Pada fasilitas dibebaskan, penyerahan BKP atau JKP dibebaskan dari pengenaan PPN. Pembeli juga tidak membayar PPN, tetapi rantai PPN sengaja diputus di titik penyerahan itu. Konsekuensinya, PPN yang sudah dibayar penjual atas perolehan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut berhenti di tangan penjual. Inilah yang di literatur disebut exemption: pembeli akhir bebas PPN, tetapi sebagian beban PPN tetap “tersembunyi” di dalam harga melalui pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan.

Catatan penting: fasilitas dibebaskan berbeda dengan barang atau jasa yang bukan objek PPN menurut Pasal 4A UU PPN, seperti makanan dan minuman di restoran, jasa perhotelan, jasa parkir, atau jasa keagamaan. Barang dan jasa bukan objek PPN sama sekali tidak masuk sistem PPN, sehingga tidak ada faktur pajak yang diterbitkan. Sebaliknya, penyerahan yang dibebaskan tetap merupakan objek PPN dan tetap memerlukan faktur pajak. Penjelasan lebih lengkap tentang hal ini ada di artikel Objek PPN: Apa yang Wajib Diketahui Pengusaha.

Apa Beda Keduanya dan Bagaimana Nasib Pajak Masukannya?

Perbedaan paling menentukan ada di dua ayat yang berdampingan. Pasal 16B ayat (2) menyatakan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Sebaliknya, Pasal 16B ayat (3) menyatakan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Dua kalimat pendek ini yang membuat dampak ekonomi kedua fasilitas sangat berbeda.

AspekPPN Tidak DipungutPPN Dibebaskan
Dasar hukum pajak masukanPasal 16B ayat (2) UU PPNPasal 16B ayat (3) UU PPN
Status transaksiTerutang PPN, tetapi tidak dipungutDibebaskan dari pengenaan PPN
PPN dibayar pembeliTidakTidak
Pajak masukan penjualDapat dikreditkanTidak dapat dikreditkan
Kode transaksi faktur pajak07 (juga untuk PPN DTP)08
Potensi lebih bayarBesar, karena pajak keluaran nol sementara pajak masukan tetap dikreditkanKecil, karena pajak masukan terkait tidak ikut dikreditkan
Restitusi setiap Masa PajakDapat diajukan, Pasal 9 ayat (4b) UU PPNTidak relevan untuk penyerahan ini
Beban ekonomi pajak masukanHilang dari rantaiMenjadi biaya atau harga perolehan penjual

Mengapa “tidak dipungut” cenderung lebih bayar?

Bayangkan PKP yang seluruh penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut. Setiap bulan pajak keluaran yang dipungutnya nol, sedangkan pajak masukan dari pembelian bahan, mesin, dan jasa tetap dapat dikreditkan. Hasilnya, SPT Masa PPN hampir selalu lebih bayar. Itulah sebabnya Pasal 9 ayat (4b) UU PPN memberi hak kepada PKP yang melakukan penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut untuk mengajukan restitusi setiap Masa Pajak, tidak perlu menunggu akhir tahun buku. Bagi eksportir dan pengusaha di kawasan berikat, mekanisme ini menjaga arus kas tetap sehat.

Ke mana perginya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan?

Pada fasilitas dibebaskan, pajak masukan yang terkait penyerahan itu tidak hilang begitu saja dari pembukuan. Dalam praktik, PPN yang tidak dapat dikreditkan karena alasan ini lazim diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan aset atau sebagai biaya dalam penghitungan PPh, sepanjang pengeluarannya memang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun, perlakuan ini berbeda dari pajak masukan yang gagal dikreditkan karena kelalaian, misalnya faktur pajak cacat. Pastikan dokumentasi menunjukkan bahwa pajak masukan itu tidak dikreditkan karena fasilitas, bukan karena kesalahan administrasi.

Satu kode untuk tidak dipungut dan DTP

Di Coretax, kode 07 dipakai untuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP), sedangkan kode 08 khusus untuk penyerahan yang dibebaskan. Penggabungan ini wajar karena dari sisi penjual keduanya memiliki akibat yang sama, yaitu penjual tidak menerima PPN dari pembeli tetapi tetap berhak mengkreditkan pajak masukan. Contoh PPN DTP yang sudah dibahas di blog ini adalah PPN DTP rumah PMK 90/2025 dan PPN DTP tiket pesawat PMK 4/2026. Pada kedua kode, faktur pajak tetap wajib dibuat dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN, lengkap dengan keterangan dasar hukum fasilitasnya.

Fasilitas Apa Saja yang Termasuk Tidak Dipungut dan Dibebaskan?

Pasal 16B ayat (1b) menyerahkan rincian fasilitas kepada Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksana yang paling luas cakupannya adalah PP Nomor 49 Tahun 2022, yang mengatur PPN dibebaskan dan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor dan penyerahan BKP tertentu, penyerahan JKP tertentu, serta pemanfaatan JKP tertentu dari luar Daerah Pabean. Di luar PP itu, fasilitas berbasis kawasan diatur dalam peraturan tersendiri. Berikut peta ringkasnya.

Contoh fasilitas tidak dipungut (kode 07)

  1. Kawasan berikat, yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor atau barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean guna diolah dan sebagian besar hasilnya diekspor. Penyerahan dari pengusaha di luar ke kawasan berikat tidak dipungut PPN. Uraian lengkapnya ada di artikel PPN Kawasan Berikat: Filosofi, Mekanisme, dan Faktur Kode 07.
  2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan tertentu lain yang diberi fasilitas sejenis, untuk mendorong investasi di wilayah tersebut.
  3. Alat angkutan tertentu menurut PP 49/2022, seperti kapal angkutan laut, kapal penangkapan ikan, pesawat udara, dan kereta api beserta suku cadangnya yang diperoleh perusahaan angkutan nasional, termasuk jasa yang terkait dengannya seperti persewaan dan perawatan. Pembahasan rincinya ada di Fasilitas PPN Jasa Angkutan Menurut PP 49 Tahun 2022.
  4. Barang tertentu lain dalam PP 49/2022, misalnya emas batangan yang tidak untuk cadangan devisa negara.

Contoh fasilitas dibebaskan (kode 08)

  1. Barang kebutuhan pokok, yaitu beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran sesuai kriteria dalam lampiran PP 49/2022.
  2. Barang strategis, antara lain mesin dan peralatan pabrik, hasil kelautan dan perikanan, ternak, bibit dan benih, pakan ternak, air bersih, listrik (dengan pengecualian rumah tangga berdaya di atas 6.600 VA), rumah susun dan rumah tertentu, serta buku pelajaran dan kitab suci.
  3. Jasa tertentu, seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa tenaga kerja.

Kelompok ketiga ini menarik untuk dicermati. Sebelum UU HPP, banyak di antaranya berstatus bukan objek PPN menurut Pasal 4A. UU HPP mengeluarkannya dari daftar bukan objek dan memindahkannya ke kelompok fasilitas dibebaskan. Bagi konsumen hasilnya sama saja, karena PPN tetap tidak ditagih. Akan tetapi, bagi pengusaha perubahan ini berarti penyerahannya kini masuk sistem PPN, sehingga kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pembuatan faktur pajak perlu diperhatikan. Konsep PKP sendiri dijelaskan di artikel Konsep Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil menurut UU PPN.

Seberapa Besar Dampaknya? Contoh Kasus Hitungan

Agar perbedaannya terasa, mari kita bandingkan dua PKP dengan angka yang sama persis. PT Galangan Bahari membangun satu unit kapal untuk perusahaan pelayaran nasional, dan penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut berdasarkan PP 49/2022. PT Mesin Andalan menjual satu lini mesin produksi kepada pabrik, dan penyerahannya mendapat fasilitas dibebaskan sebagai mesin dan peralatan pabrik. Keduanya menjual dengan harga Rp10 miliar dan membeli bahan serta jasa senilai Rp6 miliar (sebelum PPN) untuk menghasilkan barang tersebut.

Untuk penyerahan yang tidak tergolong barang mewah, PPN dihitung dengan tarif 12% dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga tarif efektifnya 11%. Mekanisme ini dibahas di artikel DPP Nilai Lain PPN: PMK 11/2025 dan Cara Hitung.

PPN yang tercantum di faktur (tidak ditagih ke pembeli)
DPP nilai lain = 11/12 x Rp10.000.000.000 = Rp9.166.666.667
PPN = 12% x Rp9.166.666.667 = Rp1.100.000.000
Pajak masukan atas perolehan (dibayar ke pemasok)
DPP nilai lain = 11/12 x Rp6.000.000.000 = Rp5.500.000.000
PPN = 12% x Rp5.500.000.000 = Rp660.000.000
UraianPT Galangan Bahari (tidak dipungut)PT Mesin Andalan (dibebaskan)
Kode faktur0708
Pajak keluaran yang dipungutRp0Rp0
Pajak masukan dibayarRp660.000.000Rp660.000.000
Pajak masukan dapat dikreditkanRp660.000.000Rp0
Posisi SPT Masa PPNLebih bayar Rp660.000.000Nihil
RestitusiDapat diajukan setiap Masa PajakTidak ada
Harga pokok penjualanRp6.000.000.000Rp6.660.000.000
Laba kotorRp4.000.000.000Rp3.340.000.000

Hasilnya jelas. PT Galangan Bahari memperoleh kembali seluruh pajak masukannya melalui restitusi, sehingga PPN benar-benar netral bagi usahanya. PT Mesin Andalan harus menyerap Rp660 juta sebagai tambahan biaya, dan laba kotornya turun sekitar 16,5%. Jika ingin mempertahankan margin, PT Mesin Andalan perlu menaikkan harga jual, dan kenaikan itu pada akhirnya ditanggung pembeli.

Inilah yang sering disebut sebagai PPN tersembunyi (hidden VAT). Fasilitas dibebaskan memang membuat faktur bebas PPN, tetapi tidak membuat harga sepenuhnya bebas PPN, karena pajak masukan di tahap sebelumnya ikut terbawa di dalam harga. Untuk barang yang dijual kepada konsumen akhir, efek ini relatif kecil. Untuk barang modal yang dijual kepada pabrikan, efek ini dapat berlipat karena PPN tersembunyi itu tidak bisa dikreditkan lagi oleh pembeli. Diskusi tentang efek distribusi PPN dapat dibaca di artikel PPN Bersifat Regresif, PPnBM Menetralisir.

Bagaimana Jika Satu PKP Melakukan Penyerahan Campuran?

Di lapangan, jarang ada PKP yang seluruh penyerahannya dibebaskan. Lebih sering terjadi, sebagian penyerahan terutang PPN normal atau tidak dipungut, sementara sebagian lain dibebaskan. Misalnya, peternakan yang menjual telur segar (barang kebutuhan pokok, dibebaskan) sekaligus produk olahan telur seperti mayones (terutang PPN normal). Kendalanya ada pada pajak masukan yang dipakai bersama, seperti listrik gedung, truk pengiriman, atau jasa konsultan, yang tidak bisa dipisahkan secara pasti untuk masing-masing jenis penyerahan.

UU PPN mengaturnya dalam dua lapis. Pasal 9 ayat (5) mengatur keadaan ketika pajak masukan untuk penyerahan terutang dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan: hanya pajak masukan yang berkaitan langsung dengan penyerahan terutang yang dapat dikreditkan. Pasal 9 ayat (6) mengatur keadaan ketika bagian itu tidak dapat diketahui dengan pasti: jumlah yang dapat dikreditkan dihitung dengan pedoman pengkreditan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Rumus, masa manfaat, dan penyesuaian akhir tahunnya sudah dibahas di artikel Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.

Perlu dicatat, penyerahan yang tidak dipungut berada di sisi yang sama dengan penyerahan terutang biasa, karena pajak masukannya dapat dikreditkan. Penyerahan yang dibebaskan berada di sisi penyerahan yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Berikut ilustrasi sederhana untuk satu Masa Pajak.

PT Telur Nusantara, Masa Pajak Oktober 2026
Penyerahan mayones (terutang PPN normal) Rp3.000.000.000
Penyerahan telur segar (dibebaskan) Rp2.000.000.000
Total penyerahan Rp5.000.000.000
Pajak masukan bersama (listrik, truk, jasa) Rp110.000.000
Rasio Z = 3.000.000.000 / 5.000.000.000 = 60%
Pajak masukan bersama yang dapat dikreditkan = 60% x Rp110.000.000 = Rp66.000.000
Pajak masukan bersama yang tidak dikreditkan = Rp44.000.000 (menjadi biaya)

Pajak masukan yang jelas hanya untuk mayones, misalnya kemasan botol, tetap dapat dikreditkan penuh. Sebaliknya, pajak masukan yang jelas hanya untuk telur segar, misalnya egg tray khusus, tidak dapat dikreditkan sama sekali. Rasio Z hanya dipakai untuk pajak masukan bersama yang tidak dapat dipilah. Untuk perolehan barang modal, perhitungannya perlu disesuaikan kembali di akhir tahun berdasarkan realisasi penyerahan setahun penuh. Tata cara pelaporannya dalam SPT Masa PPN dapat dibaca di artikel Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dan Pelaporannya dalam SPT Masa PPN.

Kesalahan yang Sering Terjadi

  1. Mengkreditkan pajak masukan untuk penyerahan yang dibebaskan. Kesalahan ini paling sering ditemukan saat pemeriksaan, terutama pada PKP yang baru masuk sistem PPN setelah UU HPP mengubah status jasa atau barang tertentu menjadi fasilitas dibebaskan. Koreksinya berujung pada kurang bayar beserta sanksi administrasi.
  2. Memilih kode 07 untuk penyerahan yang seharusnya 08, atau sebaliknya. Kode faktur bukan formalitas, karena kode itulah yang menandai apakah pajak masukan terkait boleh dikreditkan. Kesalahan kode biasanya memicu pertanyaan dalam penelitian restitusi.
  3. Menganggap penyerahan yang dibebaskan sama dengan bukan objek PPN. Akibatnya, PKP tidak membuat faktur pajak dan tidak melaporkan penyerahan tersebut dalam SPT Masa PPN, padahal keduanya tetap wajib.
  4. Tidak mencantumkan dasar hukum fasilitas pada faktur. Faktur kode 07 atau 08 perlu disertai keterangan peraturan yang menjadi dasar fasilitas, misalnya PP 49/2022 atau ketentuan kawasan berikat. Tanpa keterangan yang tepat, fasilitas mudah dipersoalkan.
  5. Tidak memisahkan pajak masukan langsung dan pajak masukan bersama. PKP dengan penyerahan campuran sering langsung memakai rasio untuk seluruh pajak masukan, padahal pajak masukan yang jelas peruntukannya harus diperlakukan sesuai jenis penyerahannya terlebih dahulu.
  6. Lupa memenuhi syarat fasilitas. Sebagian fasilitas mensyaratkan dokumen atau kriteria tertentu, misalnya status sebagai perusahaan angkutan nasional atau kriteria barang dalam lampiran PP. Jika syarat tidak terpenuhi, fasilitas gugur dan PPN terutang dengan tarif normal.

Tanya Jawab Singkat

Apakah pembeli dengan faktur kode 07 atau 08 bisa mengkreditkan PPN yang tercantum di faktur?
Tidak. Pembeli tidak membayar PPN tersebut, sehingga tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Faktur itu tetap disimpan sebagai bukti bahwa transaksi memperoleh fasilitas.

Apakah PKP yang hanya melakukan penyerahan yang dibebaskan tetap wajib dikukuhkan sebagai PKP?
Karena penyerahan yang dibebaskan tetap merupakan penyerahan BKP atau JKP, pengusaha yang peredarannya melewati batas pengusaha kecil pada prinsipnya tetap wajib dikukuhkan. Namun, untuk beberapa jenis penyerahan yang dibebaskan, ketentuan pelaksananya memberikan pengaturan khusus, sehingga perlu dicek sesuai bidang usahanya.

Mana yang lebih menguntungkan bagi pengusaha, tidak dipungut atau dibebaskan?
Dari sisi penjual, fasilitas tidak dipungut lebih menguntungkan karena pajak masukan tetap dapat dikreditkan dan direstitusi. Namun, pengusaha tidak dapat memilih sendiri jenis fasilitasnya, karena jenis fasilitas ditentukan oleh peraturan untuk setiap barang, jasa, atau kawasan.

Apakah PPN DTP sama dengan PPN tidak dipungut?
Tidak sama. Pada PPN DTP, PPN tetap terutang dan pembayarannya ditanggung pemerintah melalui anggaran, sedangkan pada PPN tidak dipungut, PPN tidak dipungut sama sekali. Meski begitu, keduanya memakai kode faktur 07 dan dari sisi penjual pajak masukannya tetap dapat dikreditkan.

Menghadapi Fasilitas PPN dengan Lebih Tenang

Perbedaan antara PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut dapat diringkas dalam satu kalimat: keduanya sama-sama tidak ditagih kepada pembeli, tetapi hanya fasilitas tidak dipungut yang menjaga hak pengkreditan pajak masukan. Fasilitas tidak dipungut mempertahankan netralitas PPN dan sering berujung restitusi, sedangkan fasilitas dibebaskan memutus rantai PPN dan menjadikan pajak masukan sebagai biaya. Memahami hal ini membantu Anda memilih kode faktur yang tepat, menyiapkan arus kas untuk restitusi, dan menghitung harga jual secara realistis.

Langkah praktisnya sederhana. Petakan setiap jenis penyerahan usaha Anda, tentukan dasar hukum fasilitasnya, pisahkan pajak masukan yang berkaitan langsung, lalu gunakan pedoman pengkreditan untuk pajak masukan bersama. Untuk gambaran PPN yang lebih utuh, silakan mulai dari Panduan Ringkas PPN dan PPnBM, lalu lanjutkan ke artikel tentang saat pembuatan faktur pajak dan PPN besaran tertentu.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

One response to “PPN Dibebaskan vs Tidak Dipungut dan Nasib Pajak Masukannya”

  1. […] Istilah DTP (Ditanggung Pemerintah, artinya negara membayar pajak itu dari anggaran belanja) sering disamakan dengan “bebas PPN”, padahal keduanya berbeda. Pada skema DTP, PPN tetap terutang secara hukum. Yang bergeser hanya pihak yang menanggungnya, dari pembeli ke APBN, sehingga pengembang tetap wajib membuat faktur pajak dan melaporkannya. Perbedaan ini mirip dengan perbedaan fasilitas yang dibahas dalam artikel PPN dibebaskan vs tidak dipungut. […]

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi