Businessperson walking across a world map beside scales holding coins and a legal document

Pernahkah Anda heran, bagaimana perusahaan raksasa dunia bisa mencatat laba triliunan rupiah tetapi membayar pajak yang sangat kecil? Pertanyaan ini wajar muncul, dan Anda tidak sendirian. Selama bertahun-tahun, banyak grup perusahaan multinasional memindahkan labanya ke negara yang tarif pajaknya sangat rendah, bahkan nol.

Untuk menghentikan praktik itu, lebih dari 140 negara sepakat menerapkan pajak minimum global 15%. Indonesia termasuk di dalamnya dan sudah memberlakukannya sejak 1 Januari 2025. Istilahnya memang terdengar teknis, tetapi gagasan dasarnya sebenarnya sederhana.

Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu pajak minimum global dengan bahasa sehari-hari, mengapa aturan ini lahir, siapa yang terkena, dan mengapa Indonesia ikut menerapkannya. Tidak perlu latar belakang akuntansi untuk memahaminya. Kita mulai dari satu gambaran sederhana: lantai.

Apa Itu Pajak Minimum Global 15%?

Pajak minimum global adalah kesepakatan internasional yang mewajibkan grup perusahaan multinasional besar membayar pajak paling sedikit 15% dari labanya di setiap negara tempat mereka beroperasi. Jika pajak yang dibayar di suatu negara kurang dari 15%, selisihnya ditagih sebagai pajak tambahan.

Aturan ini disusun oleh OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) bersama negara-negara G20 dalam forum yang disebut Inclusive Framework. Nama teknisnya adalah GloBE (Global Anti-Base Erosion Rules, yaitu aturan global untuk mencegah penggerusan basis pajak). Di berbagai media, aturan ini juga sering disebut Global Minimum Tax atau Pilar Dua.

Bayangkan Sebuah Lantai

Cara termudah memahami pajak minimum global adalah membayangkan sebuah lantai. Setiap negara tetap bebas menentukan tarif pajaknya sendiri, mau tinggi atau rendah. Bedanya, kini ada lantai di angka 15%, dan beban pajak sebuah grup perusahaan besar tidak boleh jatuh di bawah lantai itu.

Jika ada negara yang menetapkan tarif 5% untuk menarik investor, perusahaan itu memang hanya membayar 5% di negara tersebut. Namun, kekurangan 10% sampai lantai 15% tetap harus dibayar, entah di negara itu sendiri, entah di negara induk perusahaannya. Akibatnya, “jatuh” ke negara bertarif rendah tidak lagi memberi keuntungan berarti.

Konsepnya mirip dengan upah minimum. Perusahaan boleh menggaji karyawannya lebih tinggi dari upah minimum, tetapi tidak boleh lebih rendah. Begitu pula pajak minimum global: negara boleh memungut pajak lebih dari 15%, tetapi beban pajak grup multinasional besar tidak boleh di bawah 15%.

15% dari Apa?

Ini bagian yang paling sering membingungkan. Angka 15% bukan tarif yang tertulis di undang-undang, melainkan Tarif Pajak Efektif atau ETR (Effective Tax Rate, yaitu pajak yang benar-benar dibayar dibagi laba). Di Indonesia, tarif PPh Badan memang 22%. Namun, perusahaan yang menikmati fasilitas seperti tax holiday (pembebasan PPh Badan untuk jangka waktu tertentu) bisa saja punya ETR jauh di bawah 15%.

Jadi, pertanyaannya bukan “berapa tarif pajak di negara itu?”, melainkan “berapa pajak yang sungguh-sungguh dibayar?”. Jika Anda ingin mengenal tarif dan fasilitas PPh Badan lebih jauh, silakan baca Tarif PPh Badan: Mekanisme, Fasilitas, dan Implementasi. Ulasan konsep dasarnya juga tersedia di Konsep Dasar Pajak Minimum Global (GMT).

Mengapa Pajak Minimum Global Diperlukan?

Untuk memahami alasannya, kita perlu melihat dua masalah yang selama ini terjadi di dunia perpajakan internasional. Masalah pertama adalah perpindahan laba, dan masalah kedua adalah perlombaan menurunkan tarif. Keduanya saling berkaitan.

Laba yang “Pindah Alamat”

Grup perusahaan multinasional punya banyak anak usaha di berbagai negara. Melalui transaksi antaranggota grup, misalnya pembayaran royalti atas merek, bunga pinjaman, atau biaya jasa, laba bisa digeser dari negara bertarif tinggi ke negara bertarif rendah. Pabrik dan karyawannya tetap di Indonesia, tetapi sebagian besar labanya tercatat di negara lain yang hampir tidak memungut pajak.

Praktik ini dikenal sebagai BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, yaitu penggerusan basis pajak dan pengalihan laba). Indonesia sebenarnya sudah punya alat untuk menghadapinya, seperti prinsip kewajaran harga transaksi antaranggota grup. Penjelasannya bisa Anda baca di Arm’s Length Principle (ALP) Menurut OECD TP Guidelines 2022 dan Mengenal Hard-to-Value Intangibles. Namun, pengujian transaksi satu per satu memakan waktu dan sering berujung sengketa panjang.

Perlombaan Menuju Titik Terendah

Masalah kedua muncul dari sisi negara. Untuk menarik investasi, banyak negara berlomba menawarkan tarif pajak makin rendah dan insentif makin besar. Fenomena ini disebut race to the bottom (perlombaan menuju titik terendah). Jika terus dibiarkan, semua negara pada akhirnya kehilangan penerimaan, padahal pajak dibutuhkan untuk membiayai sekolah, rumah sakit, dan jalan.

Pajak minimum global menjawab kedua masalah itu sekaligus. Memindahkan laba ke negara bertarif rendah tidak lagi menguntungkan, karena kekurangannya tetap ditagih sampai 15%. Negara-negara pun tidak perlu lagi berlomba menurunkan tarif di bawah lantai tersebut. Gagasan bahwa beban pajak harus dibagi secara adil juga sejalan dengan tulisan Keadilan Pajak: Kunci untuk Masyarakat yang Adil.

Siapa yang Terkena Pajak Minimum Global?

Kabar baiknya bagi kebanyakan orang: pajak minimum global tidak menyasar karyawan, pedagang, UMKM, atau perusahaan lokal biasa. Aturan ini hanya berlaku bagi Grup PMN (Grup Perusahaan Multinasional, yaitu grup usaha yang punya anak usaha atau cabang di lebih dari satu negara) yang ukurannya sangat besar.

Ukuran “sangat besar” di sini punya angka yang jelas. Peredaran bruto (omzet) gabungan seluruh grup harus mencapai paling sedikit EUR750 juta, atau setara belasan triliun rupiah per tahun. Angka itu juga harus tercapai paling sedikit dalam 2 dari 4 tahun terakhir. Jadi, yang terkena umumnya adalah nama-nama besar yang produknya mungkin Anda pakai sehari-hari, seperti produsen otomotif, elektronik, atau barang konsumsi global.

Jika grup tersebut punya anak usaha di Indonesia, anak usaha itu akan berstatus Wajib Pajak GloBE. Mereka wajib mendaftarkan status, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tambahan sesuai PMK 136 Tahun 2024 dan PER-6/PJ/2026. Rincian teknisnya sudah dibahas lengkap dalam Pajak Minimum Global di Indonesia: Panduan Lengkap PER-6/PJ/2026.

Mengapa Indonesia Menerapkan Pajak Minimum Global?

Mungkin muncul pertanyaan: bukankah Indonesia justru butuh insentif pajak untuk menarik investor? Pertanyaan ini masuk akal, dan jawabannya ada pada cara kerja aturan ini. Pajak minimum global berlaku di banyak negara sekaligus. Ikut atau tidak, perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia tetap akan terkena dampaknya.

Alasan Pertama: Agar Pajaknya Tidak “Lari” ke Luar Negeri

Inilah alasan terpenting. Jika anak usaha di Indonesia membayar pajak di bawah 15%, kekurangannya tetap akan ditagih. Pertanyaannya hanya satu: siapa yang menagih? Jika Indonesia tidak bertindak, negara tempat induk perusahaan berada yang akan memungutnya. Karena itu, Indonesia menerapkan DMTT (Domestic Minimum Top-up Tax, yaitu pajak tambahan minimum yang dipungut di dalam negeri) agar Indonesia sendiri yang menagih kekurangan tersebut.

Mari kita lihat contoh sederhana. PT Sentosa Elektrik adalah anak usaha sebuah grup elektronik global yang induknya berada di Negara A. Karena mendapat tax holiday, PT Sentosa Elektrik hanya membayar pajak Rp5 miliar atas laba Rp100 miliar, sehingga ETR-nya 5%. Kekurangan sampai lantai 15% adalah 10%, atau Rp10 miliar (angka disederhanakan).

KeteranganTanpa DMTT di IndonesiaDengan DMTT di Indonesia
Pajak yang dibayar di IndonesiaRp5 miliarRp5 miliar
Pajak tambahan sampai 15%Rp10 miliarRp10 miliar
Siapa yang memungut pajak tambahanNegara A (negara induk)Indonesia
Total pajak yang ditanggung grupRp15 miliarRp15 miliar
Penerimaan pajak IndonesiaRp5 miliarRp15 miliar

Tabel di atas memperlihatkan hal yang menarik. Beban pajak grup sama saja, yaitu Rp15 miliar, apa pun pilihan Indonesia. Yang berbeda hanyalah ke kas negara mana Rp10 miliar itu mengalir. Tanpa DMTT, insentif yang diberikan Indonesia justru dinikmati kas negara lain.

Alasan Kedua: Komitmen sebagai Anggota G20

Indonesia adalah anggota G20 sekaligus anggota Inclusive Framework yang ikut merumuskan kesepakatan ini. Menerapkannya adalah bagian dari komitmen internasional, sama seperti ketika Indonesia ikut dalam konvensi multilateral perpajakan. Hal serupa pernah dibahas dalam Bagaimana Konvensi Multilateral (MLI) Mengubah Lanskap Bisnis di Indonesia.

Alasan Ketiga: Melindungi Basis Pajak dan Penerimaan Negara

Pajak minimum global membantu memastikan laba yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di Indonesia ikut dipajaki secara layak di Indonesia. Bagi negara yang masih berjuang menaikkan rasio pajaknya, hal ini sangat berarti. Tantangan itu sudah lama dibahas, misalnya dalam Tantangan dalam Meningkatkan Tax Ratio di Indonesia.

Alasan Keempat: Persaingan yang Lebih Setara

Selama ini, perusahaan lokal yang membayar PPh Badan penuh harus bersaing dengan grup multinasional yang bisa menekan pajaknya lewat perencanaan lintas negara. Dengan adanya lantai 15%, selisih beban pajak itu menyempit. Persaingan pun menjadi lebih setara, dan yang menentukan adalah kualitas produk serta efisiensi usaha, bukan kepandaian memindahkan laba.

Apa Dampak Pajak Minimum Global bagi Kita?

Bagi masyarakat umum, pajak minimum global tidak menambah kewajiban apa pun. Anda tidak perlu mengisi formulir baru, dan tarif pajak penghasilan karyawan maupun UMKM tidak berubah. Dampaknya lebih terasa pada kebijakan negara dan perusahaan besar.

Dampak yang paling nyata adalah pada insentif pajak. Fasilitas seperti tax holiday bagi grup multinasional besar tidak lagi seampuh dulu, karena pajak yang dibebaskan bisa ditagih kembali sampai 15%. Kondisi ini dapat mendorong pemerintah meninjau ulang bentuk insentif agar tetap menarik bagi investor tanpa kehilangan penerimaan. Di sisi lain, perusahaan besar yang terkena harus menyiapkan data dan sistem pelaporan baru yang cukup rumit.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pajak Minimum Global

Apakah tarif PPh Badan di Indonesia berubah menjadi 15%?

Tidak. Tarif PPh Badan tetap 22%. Angka 15% adalah batas minimum Tarif Pajak Efektif bagi grup multinasional besar, bukan tarif baru untuk semua perusahaan.

Apakah konsumen ikut membayar pajak minimum global?

Tidak secara langsung. Pajak minimum global dikenakan kepada grup perusahaan atas labanya, bukan kepada konsumen saat membeli barang atau jasa.

Sejak kapan pajak minimum global berlaku di Indonesia?

Pajak minimum global berlaku sejak 1 Januari 2025 untuk IIR dan DMTT, serta sejak 1 Januari 2026 untuk UTPR. Ketiganya adalah mekanisme penagihan pajak tambahan yang dijelaskan lebih rinci dalam panduan lengkap PER-6/PJ/2026.

Penutup

Pajak minimum global pada dasarnya adalah lantai bersama: tidak ada grup multinasional besar yang boleh membayar pajak di bawah 15%, di negara mana pun ia berada. Bagi Indonesia, menerapkan aturan ini berarti memastikan pajak atas laba yang lahir di negeri sendiri tidak dinikmati kas negara lain. Kini Anda sudah memahami gagasan besarnya, dan itu bekal yang cukup untuk mengikuti berita atau diskusi tentang topik ini dengan percaya diri. Langkah berikutnya, jika Anda bekerja di perusahaan multinasional atau ingin mendalami sisi teknisnya, lanjutkan dengan membaca Pajak Minimum Global di Indonesia: Panduan Lengkap PER-6/PJ/2026 dan informasi resmi DJP di halaman Pajak Minimum Global (GloBE).

Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Dasar hukum: PMK 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional; PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

One response to “Apa Itu Pajak Minimum Global 15% dan Mengapa Indonesia Menerapkannya?”

  1. […] Dalam artikel ini, kita akan membedah ketiganya satu per satu, lengkap dengan contoh kasus sederhana, SPT yang harus diisi, dan kode setorannya di Indonesia. Jika Anda belum familier dengan konsep dasarnya, ada baiknya membaca dulu Apa Itu Pajak Minimum Global 15% dan Mengapa Indonesia Menerapkannya?. […]

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi