Penumpang mengantre di terminal bandara dengan pesawat terlihat di landasan malam hari

Sudah mulai berburu tiket mudik atau liburan akhir tahun, tetapi ragu apakah harga yang tampil di aplikasi sudah memasukkan potongan pajak dari pemerintah? Pertanyaan itu wajar, karena tahun ini ada kabar yang cukup menggembirakan. Melalui PMK 77 Tahun 2026, pemerintah menanggung 100% PPN tiket pesawat Nataru untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.

Angka 100% ini naik tajam dibandingkan tahun lalu. Pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, PMK 71/2025 hanya menanggung 6% dari PPN efektif 11%, sehingga penumpang masih membayar sisanya. Kali ini, seluruh PPN atas komponen utama tiket tidak lagi dibebankan kepada Anda.

Namun, tidak semua tiket dan tidak semua komponen harga ikut menikmati fasilitas ini. Artikel ini membahas dua tanggal kunci yang wajib dipenuhi, komponen tiket yang bebas PPN dan yang tetap kena PPN, simulasi harga, serta keadaan yang membuat insentif gugur. Tidak perlu khawatir, kita bahas pelan-pelan.

Apa Itu PPN DTP Tiket Pesawat menurut PMK 77 Tahun 2026?

PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah, yaitu PPN yang tetap terutang tetapi dibayar oleh negara) adalah salah satu bentuk insentif fiskal yang sering dipakai untuk menjaga daya beli. Pajaknya tidak dihapus, hanya pihak yang menanggungnya berpindah dari konsumen ke pemerintah. Mekanisme serupa pernah Anda jumpai pada PPN DTP rumah, dan berbeda dengan fasilitas PPN dibebaskan atau tidak dipungut.

PMK 77 Tahun 2026 mengatur PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur Natal dan Tahun Baru yang ditanggung pemerintah. Peraturan ini ditetapkan pada 12 Oktober 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 20 Oktober 2026. Menurut Pasal 2, PPN tetap terutang dan dihitung sesuai PMK 131/2024, lalu pemerintah menanggung 100% dari PPN yang terutang itu.

Berdasarkan PMK 131/2024, PPN atas tiket pesawat dihitung dengan tarif 12% dikali DPP nilai lain (Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai tertentu, di sini 11/12 dari harga). Hasil akhirnya setara dengan 11% dari harga tiket sebelum pajak. Cara kerja DPP nilai lain dibahas lebih lengkap dalam DPP Nilai Lain PPN: PMK 11/2025 dan Cara Hitung.

Dua Tanggal Kunci PPN Tiket Pesawat Nataru

Bagian ini yang paling sering membuat orang salah paham, jadi mari kita pastikan sejak awal. Pasal 3 PMK 77/2026 menetapkan dua periode yang harus dipenuhi sekaligus. Jika salah satunya meleset, insentif tidak berlaku.

PeriodeRentang tanggal
Periode pembelian tiket20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027
Periode penerbangan22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027

Artinya, tiket yang dibeli 15 Oktober 2026 untuk terbang 25 Desember 2026 tidak mendapat insentif, karena dibeli sebelum periode pembelian dimulai. Tiket yang dibeli 1 Desember 2026 untuk terbang 15 Januari 2027 juga tidak mendapat insentif, karena tanggal terbangnya di luar periode penerbangan. Sebaliknya, tiket yang dibeli 1 Desember 2026 untuk terbang 5 Januari 2027 memenuhi kedua syarat.

Jadi, kalau Anda berencana pulang kampung tanggal 20 atau 21 Desember untuk menghindari antrean, perlu dihitung ulang. Terbang dua hari lebih awal memang bisa lebih nyaman, tetapi PPN-nya tetap Anda bayar penuh.

Komponen Tiket yang Bebas PPN dan yang Tetap Kena PPN

Harga tiket pesawat tersusun dari beberapa komponen, dan tidak semuanya mendapat fasilitas. Pasal 2 ayat (4) PMK 77/2026 membatasi PPN DTP hanya pada dua komponen, yaitu tarif dasar (base fare, harga pokok jasa angkut) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Komponen lain di luar keduanya tidak termasuk dalam fasilitas.

KomponenStatus PPN
Tarif dasar (base fare)PPN ditanggung pemerintah 100%
Biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge)PPN ditanggung pemerintah 100%
Kelebihan bagasi (extra baggage)Tetap kena PPN, dibayar penumpang
Pilih kursi (seat selection)Tetap kena PPN, dibayar penumpang
Iuran wajib Jasa Raharja dan passenger service charge bandaraDi luar fasilitas PPN DTP

Perhatikan cara harga layanan tambahan ditampilkan di aplikasi pemesanan. Jika harga bagasi atau kursi ditulis sebelum pajak, PPN-nya 11% dari harga itu. Jika harganya sudah termasuk PPN, bagian pajaknya dihitung 11/111 dari harga yang tertera.

Contoh Kasus dan Simulasi PPN Tiket Pesawat Nataru

Siti membeli tiket pesawat kelas ekonomi rute Jakarta-Yogyakarta pada 10 November 2026 untuk keberangkatan 24 Desember 2026. Rincian harganya adalah tarif dasar Rp900.000, fuel surcharge Rp100.000, dan tambahan bagasi Rp200.000 sebelum pajak. Untuk menyederhanakan, iuran Jasa Raharja dan passenger service charge tidak dimasukkan dalam simulasi.

Tanggal beli 10 November masuk periode pembelian, dan tanggal terbang 24 Desember masuk periode penerbangan. Dengan demikian, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung pemerintah. Bagaimana jika Siti memilih terbang 18 Desember 2026? Tabel berikut membandingkan keduanya.

RincianTerbang 24 Desember 2026Terbang 18 Desember 2026
Tarif dasar + fuel surchargeRp1.000.000Rp1.000.000
PPN atas tarif dasar + fuel surcharge (12% × 11/12 × Rp1.000.000)Rp110.000, ditanggung pemerintahRp110.000, dibayar Siti
Tambahan bagasiRp200.000Rp200.000
PPN atas tambahan bagasi (11% × Rp200.000)Rp22.000, dibayar SitiRp22.000, dibayar Siti
Total yang dibayar SitiRp1.222.000Rp1.332.000

Dengan terbang dalam periode Nataru, Siti hemat Rp110.000 untuk satu tiket sekali jalan. Untuk keluarga empat orang yang berangkat dan pulang dalam periode tersebut dengan tarif yang sama, penghematannya menjadi Rp880.000. Jumlah yang cukup untuk ongkos taksi bandara atau oleh-oleh.

Sebagai pembanding, dengan skema tahun lalu dalam PMK 71/2025, pemerintah hanya menanggung 6% sehingga Siti tetap membayar PPN 5% atau Rp50.000 atas tarif dasar dan fuel surcharge yang sama. Tahun ini, bagian itu menjadi Rp0.

Kapan PPN DTP Tiket Pesawat Gugur? Pasal 6 PMK 77/2026

Pasal 6 ayat (1) menyebut tiga keadaan yang membuat PPN tidak ditanggung pemerintah. Pertama, jasa angkutan diserahkan di luar periode pembelian dan periode penerbangan. Kedua, penumpang tidak menggunakan kelas ekonomi. Ketiga, maskapai terlambat menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP, yang batas waktunya 31 Maret 2027. Dalam ketiga keadaan itu, PPN dikenakan sesuai ketentuan umum.

Dua keadaan pertama berada di tangan Anda sebagai penumpang. Jika Anda mengubah jadwal (reschedule) ke tanggal di luar 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, syarat periode penerbangan tidak lagi terpenuhi, sehingga PPN atas tiket tersebut berpotensi ditagihkan kembali. Begitu pula jika Anda meningkatkan kelas (upgrade) ke bisnis.

Keadaan ketiga sepenuhnya kewajiban maskapai. Menurut Pasal 4 dan Pasal 5, maskapai selaku PKP (Pengusaha Kena Pajak, pengusaha yang wajib memungut PPN) harus menerbitkan faktur pajak atau dokumen tertentu, yaitu tiket itu sendiri, yang mencantumkan PPN ditanggung pemerintah. Maskapai juga wajib melaporkannya dalam SPT Masa PPN beserta daftar rincian transaksi melalui saluran elektronik DJP.

Tips agar Tidak Kehilangan Insentif PPN Tiket Pesawat

Sebelum membayar, periksa rincian harga di aplikasi atau situs maskapai. Tiket yang memenuhi syarat biasanya mencantumkan PPN ditanggung pemerintah secara terpisah dari PPN yang Anda bayar. Simpan juga tiket elektronik Anda, karena tiket itulah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Bagi bagian keuangan atau HRD yang memesan tiket dinas akhir tahun, pastikan tanggal terbang perjalanan dinas jatuh dalam periode penerbangan jika memungkinkan. Selisih Rp110.000 per tiket akan terasa ketika dikalikan puluhan pegawai. Jika ada perubahan jadwal, cek kembali apakah tanggal barunya masih berada di rentang yang sama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang PPN Tiket Pesawat Nataru

Apakah tiket yang dibeli sebelum 20 Oktober 2026 bisa mendapat PPN DTP?

Tidak. PMK 77/2026 mensyaratkan tiket dibeli antara 20 Oktober 2026 dan 10 Januari 2027, sekalipun tanggal terbangnya berada dalam periode penerbangan.

Apakah tiket kelas bisnis dan penerbangan internasional ikut mendapat insentif?

Tidak. Fasilitas hanya berlaku untuk penerbangan niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Berapa besar PPN tiket pesawat yang ditanggung pemerintah?

Seluruhnya, yaitu 100% dari PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge. Dengan tarif efektif 11%, untuk tarif dasar dan fuel surcharge Rp1.000.000, PPN yang ditanggung pemerintah Rp110.000.

Apakah biaya bagasi tambahan juga bebas PPN?

Tidak. PPN atas kelebihan bagasi dan pilih kursi tetap dibayar penumpang, karena keduanya berada di luar komponen yang ditanggung pemerintah.

Rencanakan Libur Nataru dengan PPN Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah

PPN tiket pesawat Nataru tahun ini ditanggung penuh pemerintah, asalkan tiket dibeli dan dipakai dalam periodenya, kelasnya ekonomi, dan rutenya domestik. Anda tidak perlu mengajukan apa pun, karena fasilitas ini sudah dihitung langsung oleh maskapai saat transaksi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih tanggal terbang dengan cermat dan memeriksa rincian harga sebelum membayar.

Langkah berikutnya cukup konkret: cocokkan rencana keberangkatan dan kepulangan keluarga dengan rentang 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, lalu batasi layanan tambahan seperti pilih kursi jika tidak benar-benar diperlukan. Jika ingin memahami mengapa insentif PPN seperti ini sering dipakai untuk menjaga daya beli, PPN Bersifat Regresif, PPnBM Menetralisir dan Panduan Ringkas PPN dan PPnBM bisa menjadi bacaan lanjutan.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Rujukan

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah, ditetapkan 12 Oktober 2026, diundangkan 20 Oktober 2026 (BN 2026 Nomor 715).
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 tentang PPN DTP atas tiket pesawat periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
  • DDTCNews, Resmi! Pemerintah Kembali Tanggung PPN Tiket Pesawat saat Libur Nataru, 21 Oktober 2026.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi