Jika anak usaha sebuah grup multinasional di Indonesia membayar pajak terlalu sedikit, siapa sebenarnya yang menagih kekurangannya: Indonesia, negara induknya, atau negara lain sama sekali? Pertanyaan ini sering membuat bingung, bahkan bagi praktisi yang sudah lama berkecimpung di pajak internasional. Wajar saja, karena jawabannya bergantung pada tiga singkatan yang mirip-mirip: IIR, UTPR, dan DMTT.
Ketiganya adalah mekanisme pemungutan pajak tambahan dalam pajak minimum global. Tujuannya sama, yaitu memastikan grup multinasional besar membayar pajak paling sedikit 15% di setiap negara. Yang membedakan adalah siapa yang membayar, negara mana yang berhak memungut, dan kapan masing-masing mekanisme dipakai.
Dalam artikel ini, kita akan membedah ketiganya satu per satu, lengkap dengan contoh kasus sederhana, SPT yang harus diisi, dan kode setorannya di Indonesia. Jika Anda belum familier dengan konsep dasarnya, ada baiknya membaca dulu Apa Itu Pajak Minimum Global 15% dan Mengapa Indonesia Menerapkannya?.
Satu Tujuan, Tiga Penagih: Gambaran Besarnya
Sebelum masuk ke detail, mari kita pegang satu prinsip dasar. Pajak minimum global menghitung Tarif Pajak Efektif atau ETR (Effective Tax Rate, yaitu pajak yang benar-benar dibayar dibagi laba) per negara, bukan per grup secara keseluruhan. Jika ETR grup di suatu negara di bawah 15%, muncul selisih yang disebut pajak tambahan (top-up tax). IIR, UTPR, dan DMTT hanyalah tiga cara berbeda untuk menagih selisih yang sama itu.
Cara paling mudah membayangkannya adalah sebuah antrean penagih. Ada tiga pihak yang berhak menagih pajak tambahan, dan mereka maju sesuai urutan. Jika penagih pertama sudah memungut seluruhnya, penagih berikutnya tidak mendapat apa-apa.
- Penagih pertama: negara tempat laba itu berada, melalui DMTT. Negara tempat anak usaha berpajak rendah beroperasi berhak menagih lebih dulu.
- Penagih kedua: negara induk, melalui IIR. Jika negara tempat anak usaha tidak memungut DMTT, negara tempat entitas induk berada menagih pajak tambahan itu dari induknya.
- Penagih ketiga: negara-negara lain, melalui UTPR. Jika pajak tambahan masih belum terpungut juga, sisanya dibagi kepada negara-negara lain tempat grup beroperasi.
Urutan ini menjelaskan mengapa banyak negara, termasuk Indonesia, berlomba menerapkan DMTT. Siapa yang berada di depan antrean, dialah yang menikmati penerimaannya. Dasar hukum ketiga mekanisme ini di Indonesia adalah PMK 136 Tahun 2024, sedangkan tata cara pembayaran dan pelaporannya diatur dalam PER-6/PJ/2026, sebagaimana dibahas dalam Pajak Minimum Global di Indonesia: Panduan Lengkap PER-6/PJ/2026.
Apa Itu DMTT dan Siapa yang Membayarnya?
DMTT (Domestic Minimum Top-up Tax, yaitu pajak tambahan minimum yang dipungut di dalam negeri) adalah pajak tambahan yang dikenakan Indonesia kepada Entitas Konstituen (anggota grup multinasional) yang berkedudukan di Indonesia. DMTT muncul jika ETR seluruh entitas grup tersebut di Indonesia, dihitung secara gabungan, berada di bawah 15%. Mekanisme ini berlaku sejak 1 Januari 2025.
Siapa yang membayar? Jawabannya adalah anak usaha atau BUT grup itu sendiri di Indonesia, bukan induknya di luar negeri. Ada satu detail penting dari PER-6/PJ/2026: setiap Wajib Pajak GloBE wajib mengisi SPT Tahunan PPh DMTT, tetapi beban DMTT hanya dibagikan kepada entitas yang ETR-nya sendiri di bawah 15%, sebanding dengan laba GloBE masing-masing. Pembayarannya memakai kode akun pajak 411618 dengan kode jenis setoran 630.
DMTT yang memenuhi standar OECD disebut QDMTT (Qualified DMTT). Status “qualified” ini penting, karena negara lain wajib memperhitungkannya. Pajak yang sudah dipungut Indonesia melalui QDMTT akan mengurangi, bahkan bisa menghapus, pajak tambahan yang ditagih negara induk melalui IIR.
Contoh Kasus DMTT
Grup Andalas adalah grup manufaktur yang induknya berada di Negara A. Anak usahanya di Indonesia, PT Andalas Indonesia, menikmati tax holiday sehingga hanya membayar pajak Rp16 miliar atas laba GloBE Rp200 miliar. Grup ini tidak punya entitas lain di Indonesia. Untuk menyederhanakan, kita abaikan SBIE (Substance-Based Income Exclusion, yaitu bagian laba yang dikecualikan karena ada pegawai dan aset berwujud).
| Keterangan | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| ETR di Indonesia | Rp16 miliar ÷ Rp200 miliar | 8% |
| Persentase pajak tambahan | 15% − 8% | 7% |
| DMTT terutang | 7% × Rp200 miliar | Rp14 miliar |
| Yang membayar | PT Andalas Indonesia | Kode setoran 411618-630 |
| Pajak tambahan yang tersisa untuk Negara A | Rp14 miliar − Rp14 miliar | Rp0 |
Karena Indonesia sudah memungut seluruh kekurangannya, Negara A tidak bisa lagi menagih apa pun atas laba di Indonesia melalui IIR. Inilah alasan utama Indonesia berada di depan antrean.
Apa Itu IIR dan Siapa yang Membayarnya?
IIR (Income Inclusion Rule, yaitu aturan pengenaan pajak tambahan di tingkat entitas induk) bekerja dari arah sebaliknya. Pajak tambahan tidak ditagih dari anak usaha yang berpajak rendah, melainkan dari entitas induknya di negara lain. Di Indonesia, IIR dikenakan kepada entitas induk yang berkedudukan di Indonesia jika anak usahanya di luar negeri dipajaki dengan ETR di bawah 15%. Mekanisme ini juga berlaku sejak 1 Januari 2025.
Jadi, IIR hanya relevan bagi grup yang induknya berada di Indonesia dan punya anak usaha di luar negeri. Umumnya yang menerapkan IIR adalah entitas induk paling atas, yang disebut Entitas Induk Utama. Jika induk tidak memiliki anak usaha itu 100%, IIR hanya dihitung sebesar porsi kepemilikannya. Entitas Induk Utama di Indonesia melaporkan IIR dalam SPT Tahunan PPh GloBE dan membayarnya dengan kode akun pajak 411618 dan kode jenis setoran 610.
Perlu diingat, IIR berbeda dengan pajak atas dividen atau kredit pajak luar negeri yang selama ini kita kenal. IIR tidak menunggu laba anak usaha dibagikan. Pajak tambahan tetap terutang meskipun laba itu masih ditahan di luar negeri. Untuk membandingkannya dengan mekanisme penghindaran pajak berganda yang lama, Anda bisa membaca Panduan Kredit Pajak Luar Negeri untuk Wajib Pajak Indonesia.
Contoh Kasus IIR
PT Garuda Nusantara Tbk adalah Entitas Induk Utama sebuah grup yang berkedudukan di Indonesia. Perusahaan ini memiliki 100% saham Garuda Holdings Ltd di Negara X. Pada tahun yang sama, Garuda Holdings Ltd membukukan laba GloBE Rp200 miliar dan hanya membayar pajak Rp18 miliar. Negara X tidak menerapkan DMTT. Lagi-lagi, kita abaikan SBIE agar sederhana.
| Keterangan | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| ETR di Negara X | Rp18 miliar ÷ Rp200 miliar | 9% |
| Persentase pajak tambahan | 15% − 9% | 6% |
| Pajak tambahan | 6% × Rp200 miliar | Rp12 miliar |
| DMTT yang dipungut Negara X | Tidak ada | Rp0 |
| IIR yang terutang di Indonesia | 100% × Rp12 miliar | Rp12 miliar |
| Yang membayar | PT Garuda Nusantara Tbk | Kode setoran 411618-610 |
Bagaimana jika Negara X ternyata menerapkan QDMTT dan memungut Rp12 miliar itu sendiri? Dalam keadaan itu, IIR yang terutang di Indonesia menjadi nol. Penagih pertama sudah mengambil semuanya, sehingga penagih kedua tidak mendapat bagian.
Apa Itu UTPR dan Siapa yang Membayarnya?
UTPR (Undertaxed Payment Rule, yaitu aturan cadangan untuk pajak tambahan yang belum terpungut) adalah penagih terakhir dalam antrean. UTPR dipakai jika pajak tambahan belum dipungut sepenuhnya, baik melalui DMTT di negara tempat laba berada maupun melalui IIR di negara induk. Situasi ini biasanya terjadi ketika induk grup berada di negara yang tidak menerapkan IIR. Di Indonesia, UTPR berlaku lebih belakangan, yaitu sejak 1 Januari 2026.
Cara kerjanya agak berbeda dari dua mekanisme sebelumnya. Sisa pajak tambahan grup dibagi kepada semua negara yang menerapkan UTPR dan menjadi tempat beroperasinya anggota grup. Menurut aturan OECD, porsi tiap negara ditentukan oleh dua faktor dengan bobot sama: jumlah karyawan dan nilai aset berwujud grup di negara tersebut. Makin banyak karyawan dan aset grup di Indonesia, makin besar porsi UTPR yang dialokasikan ke Indonesia.
Setelah porsi Indonesia diketahui, PER-6/PJ/2026 membaginya lagi kepada setiap Wajib Pajak GloBE di Indonesia, sebanding dengan laba GloBE masing-masing terhadap laba GloBE seluruh entitas grup di Indonesia. Entitas yang menerima alokasi ini mengisi SPT Tahunan PPh UTPR dan membayar dengan kode akun pajak 411618 dan kode jenis setoran 620. Di sinilah letak keunikan UTPR: entitas yang membayar UTPR bisa saja entitas yang pajaknya sudah normal, karena yang ditagih adalah kekurangan pajak anggota grup di negara lain.
Contoh Kasus UTPR
Grup Atlas berinduk di Negara B, yang tidak menerapkan IIR. Salah satu anak usahanya di Negara C hanya berpajak 3% dan Negara C tidak memungut DMTT. Akibatnya, ada pajak tambahan Rp50 miliar yang belum ditagih siapa pun. Grup Atlas punya anak usaha di Indonesia dan di beberapa negara lain yang menerapkan UTPR. Berdasarkan jumlah karyawan dan aset berwujudnya, porsi Indonesia adalah 20%.
| Keterangan | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Pajak tambahan yang belum terpungut | Dari anak usaha di Negara C | Rp50 miliar |
| Porsi UTPR untuk Indonesia | 20% × Rp50 miliar | Rp10 miliar |
| Alokasi ke PT Atlas Jaya (laba GloBE Rp300 miliar) | Rp300 miliar ÷ Rp400 miliar × Rp10 miliar | Rp7,5 miliar |
| Alokasi ke PT Atlas Makmur (laba GloBE Rp100 miliar) | Rp100 miliar ÷ Rp400 miliar × Rp10 miliar | Rp2,5 miliar |
| Kode setoran | Untuk kedua entitas | 411618-620 |
Perhatikan bahwa PT Atlas Jaya dan PT Atlas Makmur tidak berpajak rendah sama sekali. Mereka membayar UTPR semata-mata karena menjadi bagian dari grup yang anggotanya di negara lain kurang membayar pajak. Bagi pembaca yang tertarik pada aspek “lintas negara” semacam ini, artikel Pentingnya Tax Treaty bagi Ekonomi Nasional memberi latar belakang yang berguna.
Perbedaan IIR, UTPR, dan DMTT dalam Satu Tabel
Setelah membahas ketiganya satu per satu, kita rangkum perbedaannya agar mudah dibandingkan. Tabel ini bisa Anda jadikan pegangan cepat ketika menemui ketiga istilah tersebut.
| Aspek | DMTT | IIR | UTPR |
|---|---|---|---|
| Urutan dalam antrean | Pertama | Kedua | Ketiga (cadangan) |
| Negara yang memungut | Negara tempat laba berpajak rendah berada | Negara tempat entitas induk berada | Negara-negara lain tempat grup beroperasi |
| Yang membayar di Indonesia | Entitas grup di Indonesia yang ETR-nya di bawah 15% | Entitas induk di Indonesia | Entitas grup di Indonesia yang menerima alokasi |
| Apa yang ditagih | Kekurangan pajak atas laba di Indonesia | Kekurangan pajak anak usaha di luar negeri | Sisa kekurangan pajak grup yang belum terpungut |
| Dasar pembagian di Indonesia | Porsi laba GloBE entitas ber-ETR di bawah 15% | Porsi kepemilikan induk | Porsi laba GloBE seluruh entitas grup di Indonesia |
| SPT yang diisi | SPT Tahunan PPh DMTT | SPT Tahunan PPh GloBE | SPT Tahunan PPh UTPR |
| Kode setoran | 411618-630 | 411618-610 | 411618-620 |
| Berlaku sejak | 1 Januari 2025 | 1 Januari 2025 | 1 Januari 2026 |
Ketiganya punya tenggat pembayaran yang sama. Menurut Pasal 20 PER-6/PJ/2026, pajak tambahan wajib dibayar paling lama pada akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu tahun sesudah tahun buku saat pajak tambahan itu timbul.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Kesalahan pertama adalah mengira semua entitas yang ETR-nya di atas 15% bebas dari kewajiban. Faktanya, setiap Wajib Pajak GloBE tetap wajib mengisi SPT DMTT, dan entitas yang berpajak normal pun bisa menerima alokasi UTPR. Kesalahan kedua adalah menyamakan IIR dengan pajak dividen. IIR terutang meskipun laba anak usaha di luar negeri tidak dibagikan sama sekali.
Kesalahan ketiga adalah menganggap pajak minimum global sebagai sanksi atas penghindaran pajak. Pajak tambahan bisa timbul dari fasilitas yang sepenuhnya sah, seperti tax holiday, tanpa ada unsur pelanggaran apa pun. Garis batas antara perencanaan pajak yang sah dan yang tidak sah dibahas lebih jauh dalam Penghindaran Pajak vs Pengelakan Pajak: Di Mana Garis Batas Legal dan Pidananya?.
Catatan Perkembangan
Pada Januari 2026, Inclusive Framework OECD/G20 menyepakati Side-by-Side Package. Paket ini antara lain memungkinkan grup yang induknya berada di negara dengan rezim pajak minimum setara dikecualikan dari IIR dan UTPR, sementara DMTT tetap berlaku. Penerapannya di Indonesia masih perlu dipantau melalui peraturan pelaksana berikutnya. Satu hal sudah jelas: posisi DMTT sebagai penagih pertama justru makin penting.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang IIR, UTPR, dan DMTT
Apakah satu perusahaan bisa membayar DMTT dan UTPR sekaligus?
Bisa. DMTT timbul karena pajak grup di Indonesia terlalu rendah, sedangkan UTPR timbul karena pajak anggota grup di negara lain terlalu rendah. Keduanya punya sebab yang berbeda, sehingga satu entitas bisa menanggung keduanya dalam tahun yang sama dan melaporkannya di bagian SPT yang berbeda.
Apakah grup yang induknya di luar negeri perlu memikirkan IIR di Indonesia?
Tidak secara langsung. IIR Indonesia hanya dikenakan kepada entitas induk yang berkedudukan di Indonesia. Namun, negara induknya mungkin menerapkan IIR atas laba di Indonesia. DMTT di Indonesia akan mendahului IIR negara induk tersebut, sehingga kekurangan pajaknya dibayar di Indonesia.
Kapan ketiga pajak tambahan ini harus dibayar?
Paling lama pada akhir Tahun Pajak GloBE. Untuk grup bertahun buku kalender, pajak tambahan Tahun Pengenaan 2025 harus dibayar paling lama 31 Desember 2026.
Penutup
IIR, UTPR, dan DMTT bukan tiga pajak yang menumpuk, melainkan tiga penagih yang mengantre untuk satu kekurangan pajak yang sama. DMTT di depan, IIR di tengah, dan UTPR menjadi jaring pengaman terakhir. Dengan memahami urutan ini, Anda sudah bisa menjawab pertanyaan terpenting dalam setiap kasus: siapa yang membayar, di negara mana, dan lewat SPT apa. Langkah berikutnya, petakan posisi perusahaan Anda dalam grup, apakah sebagai induk, anak usaha berpajak rendah, atau anggota grup yang berpotensi menerima alokasi UTPR. Setelah itu, pelajari kewajiban administrasinya dalam Pajak Minimum Global di Indonesia: Panduan Lengkap PER-6/PJ/2026 dan halaman resmi DJP tentang Pajak Minimum Global (GloBE).
Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
Dasar hukum: PMK 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional; PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.







Tinggalkan Balasan