Timbangan dengan batu di kiri dan dokumen bertuliskan “Risk Management & Liability Coverage” di kanan

Perusahaan tambang Anda membentuk provisi reklamasi miliaran rupiah setiap tahun, dan perusahaan asuransi di grup usaha yang sama memupuk cadangan klaim. Apakah keduanya boleh dibiayakan seperti cadangan kerugian kredit di bank? Pertanyaan ini wajar, karena banyak praktisi mengira PMK 74/2024 mengatur semua jenis cadangan, padahal tidak demikian.

Pada dasarnya, dana cadangan tidak boleh dibiayakan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh. Undang-undang memberi pengecualian terbatas, dan di luar bank serta lembaga pembiayaan, cadangan yang boleh dibiayakan hanyalah cadangan asuransi, cadangan penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), cadangan biaya reklamasi pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali kehutanan, serta cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Aturan teknisnya ternyata tidak berada di PMK 74/2024.

Artikel ini melanjutkan dua tulisan sebelumnya, CKPN PSAK 71 vs PMK 74/2024: Rekonsiliasi Fiskal Bank dan Beban Cadangan Piutang Tak Tertagih Sektor Perbankan Berdasarkan PMK 74 Tahun 2024. Kali ini kita membahas cadangan di luar bank: dasar hukumnya, perbandingannya dengan provisi menurut PSAK 237, dan contoh penyesuaian fiskalnya.

Apakah PMK 74/2024 Mengatur Semua Dana Cadangan?

Tidak. PMK 74/2024 hanya mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi bank dan badan usaha yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang. Pasal 11 PMK 74/2024 hanya mencabut Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 sampai Pasal 11 PMK 81/PMK.03/2009, yaitu bagian yang mengatur cadangan piutang. Ketentuan lain dalam PMK 81/2009 tidak ikut dicabut.

Artinya, cadangan asuransi, penjaminan, reklamasi, penanaman kembali, dan penutupan tempat pembuangan limbah masih tunduk pada Pasal 12 sampai Pasal 18 PMK 81/2009 sebagaimana diubah dengan PMK 219/PMK.011/2012. Bahan sosialisasi DJP tentang PMK 74/2024 juga menandai pasal-pasal asuransi tersebut masih berlaku. Khusus perusahaan asuransi, Tahun Pajak 2025 juga diatur PER-5/PJ/2026 karena perubahan standar akuntansi kontrak asuransi.

Jenis cadanganSiapa yang boleh membentukDasar teknis
Cadangan piutang tak tertagihBank, lembaga pembiayaan, dan entitas tertentuPMK 74/2024
Cadangan premi dan klaim asuransiPerusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwaPasal 12 sampai 14 PMK 81/2009, ditambah PER-5/PJ/2026 untuk TP 2025
Cadangan penjaminanLembaga Penjamin SimpananPasal 15 PMK 81/2009
Cadangan biaya reklamasiUsaha pertambanganPasal 16 PMK 81/2009
Cadangan biaya penanaman kembaliUsaha kehutananPasal 17 PMK 81/2009
Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industriUsaha pengolahan limbah industriPasal 18 PMK 81/2009

Provisi PSAK 237 dan Cadangan Fiskal: Apa Bedanya?

PSAK 237 (dahulu PSAK 57) tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi mewajibkan entitas mengakui provisi, yaitu liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti. Syaratnya ada tiga: terdapat kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan terjadi arus keluar sumber daya, dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Kewajiban memulihkan lahan tambang atau menutup tempat pembuangan limbah adalah contoh klasik provisi semacam ini.

Provisi jangka panjang diukur pada nilai kini (present value, nilai sekarang dari pengeluaran masa depan). Untuk kewajiban restorasi yang timbul dari pembangunan atau penggunaan aset, PSAK 216 tentang Aset Tetap memasukkan estimasi biayanya ke harga perolehan aset. Akibatnya, beban yang muncul di laba rugi adalah penyusutan komponen restorasi dan beban akresi (unwinding of discount, kenaikan provisi karena berlalunya waktu), bukan angka cadangan itu sendiri.

Cadangan fiskal bekerja dengan logika lain. Besarnya ditentukan oleh peraturan sektor dan PMK 81/2009, bukan oleh model nilai kini, dan selisihnya baru diselesaikan ketika masa kontrak atau kegiatan berakhir. Perbedaan dua logika inilah yang melahirkan penyesuaian fiskal setiap tahun. Wajar kalau bagian ini terasa abstrak, karena contoh angka di bawah akan memperjelasnya.

Asuransi adalah pengecualian penting. Cadangan teknis asuransi tidak diatur PSAK 237, tetapi oleh standar kontrak asuransi. Sejak 1 Januari 2025, standar tersebut adalah PSAK 117, yang menggantikan pendekatan PSAK 104 lama.

Cadangan Biaya Reklamasi untuk Usaha Pertambangan

Pasal 16 PMK 81/2009 membolehkan perusahaan pertambangan membebankan cadangan biaya reklamasi (kegiatan memulihkan dan memperbaiki lahan bekas tambang). Besarnya dihitung sesuai peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang dalam praktik bertumpu pada rencana reklamasi yang disetujui kementerian. Jika setelah masa kontrak berakhir terdapat selisih antara cadangan dan biaya reklamasi yang sebenarnya, selisih itu menjadi penghasilan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan.

Perlu dibedakan antara cadangan biaya dan jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi berupa rekening bersama, deposito, atau bank garansi adalah penempatan dana, bukan biaya, sehingga tetap menjadi aset perusahaan. Bunga dari penempatan tersebut merupakan penghasilan, dan atas bunga deposito berlaku pemotongan PPh final. Karakter usaha tambang lain, termasuk pajak bumi dan bangunannya, dapat Anda baca dalam PBB Sektor Pertambangan Minerba: Cara Hitung dan Contoh Kasus.

Cadangan Biaya Penanaman Kembali untuk Usaha Kehutanan

Pasal 17 PMK 81/2009 memberi ruang yang sama bagi perusahaan kehutanan untuk membentuk cadangan biaya penanaman kembali. Besarnya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dan selisih antara cadangan dengan biaya penanaman kembali yang sebenarnya dikeluarkan menjadi keuntungan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan. Dokumen rencana kerja yang disahkan instansi kehutanan menjadi bukti penting saat pemeriksaan.

Di sisi akuntansi, kewajiban menanam kembali dapat diakui sebagai provisi menurut PSAK 237 jika memenuhi tiga syarat tadi. Namun, biaya penanaman pada hutan tanaman yang dikelola sebagai aset biologis mengikuti PSAK 241 (dahulu PSAK 69). Jadi, sebelum menyusun rekonsiliasi, pastikan dulu pos mana yang benar-benar merupakan provisi dan pos mana yang merupakan biaya perolehan aset biologis. Perlakuan pajak aset biologis diulas dalam Pajak Aset Biologis Agrikultur: Panduan PMK 72/2023.

Cadangan Penutupan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Limbah Industri

Pasal 18 PMK 81/2009 mengatur cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Besarnya dihitung sesuai peraturan di bidang lingkungan hidup. Selisih antara cadangan dan biaya yang sebenarnya dikeluarkan setelah masa kontrak berakhir menjadi penghasilan atau kerugian pada tahun yang bersangkutan.

Perhatikan subjeknya, karena di sinilah kekeliruan paling sering terjadi. Pengecualian ini diberikan kepada badan yang usahanya adalah pengolahan limbah industri. Pabrik yang memiliki tempat pembuangan limbah sendiri untuk menampung limbah produksinya bukan usaha pengolahan limbah. Provisi penutupan yang dibentuknya tetap wajar menurut PSAK 237, tetapi tidak termasuk cadangan yang dikecualikan Pasal 9 ayat (1) huruf c. Akibatnya, provisi itu dikoreksi positif dan baru dapat dibiayakan ketika pengeluaran penutupan benar-benar terjadi.

Cadangan Asuransi: PMK 81/2009 dan PER-5/PJ/2026

Bagi perusahaan asuransi kerugian, Pasal 12 PMK 81/2009 menetapkan cadangan premi tanggungan sendiri (premi yang menjadi risiko perusahaan sendiri setelah dikurangi bagian reasuradur) sebesar 40% dari premi tanggungan sendiri tahun berjalan. Cadangan ini menjadi penghasilan pada tahun pajak berikutnya, sehingga yang benar-benar menjadi biaya bersih setiap tahun adalah kenaikannya. Pasal 13 menetapkan cadangan klaim tanggungan sendiri sebesar 100% dari klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang masih dalam proses penyelesaian.

Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, yang dalam akuntansi dikenal sebagai IBNR (incurred but not reported), tidak termasuk cadangan klaim fiskal. Bagi perusahaan asuransi jiwa, Pasal 14 menetapkan cadangan premi sesuai perhitungan aktuaria yang disahkan otoritas pengawas, kini OJK, dan kenaikan saldonya menjadi biaya tahun berjalan. Sementara itu, Pasal 15 membolehkan LPS membentuk cadangan penjaminan sebesar 80% dari surplus tahunannya.

Perubahan besar datang dari PSAK 117 yang berlaku sejak 2025. Untuk menjembatani perbedaan itu, PER-5/PJ/2026 yang berlaku sejak 20 April 2026 menetapkan bahwa penghasilan kena pajak Tahun Pajak 2025 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun dengan standar kontrak asuransi lama, dengan tetap menerapkan PMK 81/2009. Laporan keuangan auditan berbasis PSAK 117 dan laporan berbasis standar lama sama-sama dilampirkan dalam SPT Tahunan. Untuk Tahun Pajak 2026 dan seterusnya, perusahaan asuransi perlu memantau ketentuan lanjutan dari DJP.

Contoh Penyesuaian Fiskal Cadangan di Luar Bank

Bagian ini memang padat angka, tetapi tidak perlu khawatir, kita telusuri satu per satu. Ada dua kasus fiktif, yaitu perusahaan tambang dan perusahaan asuransi kerugian. Angka-angkanya disederhanakan agar logikanya mudah diikuti.

Kasus 1: Reklamasi PT Bumi Hijau Tambang

PT Bumi Hijau Tambang memegang izin usaha pertambangan batubara yang berakhir pada 2028. Rencana reklamasi yang disetujui memuat biaya Rp6.000.000.000, yaitu Rp2.000.000.000 per tahun untuk 2026 sampai 2028. Di sisi akuntansi, perusahaan mengakui provisi reklamasi pada 1 Januari 2026 sebesar nilai kininya, Rp5.200.000.000, dengan tingkat diskonto 7%, lalu mengkapitalisasinya ke aset pertambangan yang disusutkan selama tiga tahun.

Pos 2026Komersial (PSAK 237 dan PSAK 216)Fiskal (Pasal 16 PMK 81/2009)Penyesuaian fiskal
Penyusutan komponen reklamasi (Rp5.200.000.000 ÷ 3)Rp1.733.333.333–+Rp1.733.333.333
Beban akresi provisi (7% × Rp5.200.000.000)Rp364.000.000–+Rp364.000.000
Biaya cadangan reklamasi sesuai rencana–Rp2.000.000.000(Rp2.000.000.000)
JumlahRp2.097.333.333Rp2.000.000.000+Rp97.333.333

Penyusutan dan beban akresi dikeluarkan agar biaya reklamasi tidak dibebankan dua kali, lalu cadangan fiskal sesuai rencana dimasukkan sebagai pengurang. Hasilnya penyesuaian fiskal positif bersih Rp97.333.333 pada 2026. Pengeluaran reklamasi yang benar-benar terjadi, misalnya Rp1.500.000.000 pada 2026, tidak dibiayakan lagi karena dibebankan ke cadangan, baik secara akuntansi maupun fiskal.

Sekarang kita lihat akhir masa izin. Misalkan realisasi pengeluaran reklamasi 2026 sampai 2028 berjumlah Rp5.400.000.000, terdiri dari Rp1.500.000.000, Rp1.800.000.000, dan Rp2.100.000.000. Cadangan fiskal yang sudah dibiayakan Rp6.000.000.000, sehingga sisa Rp600.000.000 diakui sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan 2028 sesuai Pasal 16 ayat (3). Jika realisasinya justru melebihi Rp6.000.000.000, kelebihannya menjadi kerugian yang dapat dibiayakan pada tahun itu.

Penyesuaian seperti ini bersifat beda waktu, karena dalam jangka panjang jumlah biaya komersial dan fiskal akan bertemu. Karena itu, perusahaan perlu menghitung pajak tangguhannya, sebagaimana dijelaskan dalam Memahami Beda Tetap dan Beda Waktu dalam Koreksi Fiskal dan Akuntansi Pajak Penghasilan Sesuai PSAK 46.

Kasus 2: PT Asuransi Nusantara, Tahun Pajak 2025

PT Asuransi Nusantara adalah perusahaan asuransi kerugian fiktif. Sesuai PER-5/PJ/2026, angka komersial di bawah ini diambil dari laporan keuangan berbasis standar kontrak asuransi lama, bukan dari laporan PSAK 117. Premi tanggungan sendiri 2025 berjumlah Rp50.000.000.000, sedangkan pada 2024 berjumlah Rp45.000.000.000.

Cadangan premiKomersialFiskal (Pasal 12)
Saldo akhir 2024Rp19.000.000.000Rp18.000.000.000 (40% × Rp45 miliar)
Saldo akhir 2025Rp22.000.000.000Rp20.000.000.000 (40% × Rp50 miliar)
Beban bersih 2025Rp3.000.000.000Rp2.000.000.000

Secara fiskal, cadangan Rp20.000.000.000 dibiayakan pada 2025, sementara cadangan 2024 sebesar Rp18.000.000.000 menjadi penghasilan 2025. Biaya bersihnya Rp2.000.000.000, lebih kecil Rp1.000.000.000 dibandingkan beban komersial. Selisih ini menjadi penyesuaian fiskal positif.

Cadangan klaimKomersialFiskal (Pasal 13)
Saldo akhir 2024 (termasuk IBNR Rp2.500.000.000)Rp11.000.000.000Rp8.500.000.000
Saldo akhir 2025: klaim disepakati belum dibayar Rp6.000.000.000, klaim dalam proses Rp4.000.000.000, IBNR Rp3.000.000.000Rp13.000.000.000Rp10.000.000.000
Kenaikan cadangan klaim 2025Rp2.000.000.000Rp1.500.000.000

Selisih kenaikan Rp500.000.000 berasal dari kenaikan IBNR, yang tidak diakui sebagai cadangan klaim fiskal. Dengan demikian, total penyesuaian fiskal positif PT Asuransi Nusantara atas kedua cadangan pada 2025 adalah Rp1.500.000.000. Klaim yang benar-benar dibayar selama 2025 tetap menjadi biaya di kedua sisi, sehingga tidak menimbulkan penyesuaian.

Ringkasan penyesuaian fiskal 2025Jumlah
Cadangan premi+Rp1.000.000.000
Cadangan klaim (kenaikan IBNR)+Rp500.000.000
Total penyesuaian fiskal positif+Rp1.500.000.000

Hal yang Sering Keliru soal Dana Cadangan di Luar Bank

Kekeliruan pertama adalah menganggap semua provisi PSAK 237 boleh dibiayakan. Provisi garansi produk, provisi restrukturisasi, provisi sengketa hukum, dan provisi pembongkaran aset di luar sektor yang dikecualikan tetap dikoreksi positif sampai pengeluarannya benar-benar terjadi. Banyak orang salah paham soal ini, termasuk yang sudah lama menyusun rekonsiliasi fiskal.

Kekeliruan kedua adalah membiayakan ganda, yaitu memasukkan cadangan fiskal sambil tetap membiarkan penyusutan komponen reklamasi dan beban akresi di laba rugi. Kekeliruan ketiga adalah lupa mengakui sisa cadangan sebagai penghasilan ketika masa kontrak berakhir. Pemeriksa biasanya menelusuri kedua hal ini lebih dulu.

Kekeliruan keempat khusus sektor asuransi, yaitu langsung memakai angka PSAK 117 untuk SPT Tahunan 2025. PER-5/PJ/2026 menegaskan bahwa dasar penghitungannya adalah laporan berbasis standar lama. Kekeliruan kelima adalah mengira PMK 74/2024 telah mencabut seluruh PMK 81/2009, sehingga sebagian praktisi ragu apakah cadangan reklamasi masih boleh dibiayakan.

Secara praktis, ada tiga dokumen yang sebaiknya selalu siap. Pertama, rencana reklamasi, rencana penanaman kembali, atau rencana penutupan yang disetujui instansi sektor. Kedua, kertas kerja yang memisahkan beban komersial terkait cadangan, yaitu penyusutan, akresi, dan pemakaian. Ketiga, mutasi cadangan fiskal sejak awal kontrak, agar selisih akhir dapat dihitung tanpa kesulitan. Seluruhnya bermuara pada penyesuaian fiskal yang rapi dalam SPT Tahunan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Dana Cadangan yang Boleh Dibiayakan

Cadangan apa saja yang boleh dibiayakan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh?

Cadangan piutang tak tertagih untuk bank dan lembaga pembiayaan tertentu, cadangan usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial BPJS, cadangan penjaminan LPS, cadangan biaya reklamasi pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali kehutanan, serta cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri. Di luar itu, pembentukan dana cadangan tidak boleh dibiayakan.

Apakah PMK 74/2024 mencabut aturan cadangan reklamasi dan asuransi?

Tidak. PMK 74/2024 hanya mencabut Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 sampai Pasal 11 PMK 81/2009 yang mengatur cadangan piutang. Pasal 12 sampai Pasal 18 tentang asuransi, penjaminan, reklamasi, penanaman kembali, dan tempat pembuangan limbah industri masih berlaku.

Apa yang terjadi jika cadangan reklamasi lebih besar dari biaya sebenarnya?

Setelah masa kontrak berakhir, sisa cadangan diakui sebagai penghasilan pada tahun yang bersangkutan. Sebaliknya, jika biaya sebenarnya lebih besar, kekurangannya menjadi kerugian yang dapat dibiayakan.

Apakah perusahaan asuransi memakai laporan PSAK 117 untuk menghitung pajak?

Untuk Tahun Pajak 2025, tidak. PER-5/PJ/2026 menetapkan bahwa penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan laporan keuangan dengan standar kontrak asuransi lama dan ketentuan PMK 81/2009, sedangkan laporan PSAK 117 tetap dilampirkan dalam SPT Tahunan.

Menata Cadangan di Luar Bank dengan Dasar Hukum yang Tepat

Cadangan di luar bank boleh dibiayakan hanya untuk sektor yang disebut tegas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh, dan aturan teknisnya tetap berada di PMK 81/2009, bukan PMK 74/2024. Anda tidak perlu menghafal setiap paragraf PSAK 237 untuk menyusun rekonsiliasinya dengan benar. Kuncinya adalah disiplin memisahkan beban komersial dari cadangan fiskal dan menyimpan dokumen sektor yang mendukungnya.

Langkah berikutnya cukup konkret: sebelum tutup buku 2026, buat daftar seluruh provisi PSAK 237 di laporan keuangan, tandai mana yang termasuk sektor yang dikecualikan, lalu susun mutasi cadangan fiskal sejak awal kontrak. Jika Anda ingin melihat bagaimana logika cadangan bekerja di sektor perbankan, kembali ke CKPN PSAK 71 vs PMK 74/2024 dan Panduan Pajak Penghasilan untuk konsep dasarnya.


Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Rujukan

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 9 ayat (1) huruf c.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012, Pasal 12 sampai Pasal 18.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Pasal 11.
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2026 tentang pengakuan penghasilan dan biaya serta penghitungan penghasilan kena pajak Tahun Pajak 2025 bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi mengenai kontrak asuransi.
  • Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 237 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (dahulu PSAK 57); PSAK 216 Aset Tetap; PSAK 241 Agrikultur; PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Jangan lewatkan tulisan berikutnya

Masukkan alamat email Anda untuk menerima artikel baru dari dudiwahyudi.id. Gratis, dan Anda bisa berhenti kapan saja.

Tinggalkan Balasan

© 2026 Dudi Wahyudi · Pajak, Hukum, Akuntansi