Setiap bulan Anda menarik “gaji” dari CV milik sendiri, lalu saat menyusun SPT Tahunan konsultan pajak mengatakan gaji itu harus dikoreksi dan tidak boleh mengurangi laba. Kok bisa, padahal pengurus CV juga bekerja keras seperti direktur sebuah PT? Pertanyaan semacam ini sangat wajar, karena pajak CV dan firma memang punya logika yang berbeda dari perseroan terbatas. Banyak pemilik usaha yang sudah bertahun-tahun menjalankan CV pun baru menyadarinya ketika diperiksa.
Dalam hukum perdata, CV (Commanditaire Vennootschap, persekutuan komanditer) dan firma bukan badan hukum, melainkan perkumpulan orang yang menjalankan usaha bersama. Dalam hukum pajak, keduanya justru diperlakukan sebagai Wajib Pajak badan yang berdiri sendiri, punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sendiri, dan membayar PPh (Pajak Penghasilan) badan sendiri. Dari perbedaan cara pandang inilah lahir aturan khas pajak CV dan firma: gaji sekutu tidak boleh dibiayakan, tetapi bagian laba yang diterima sekutu bebas pajak.
Artikel ini mengajak Anda menelusuri persoalan tersebut secara runtut. Kita mulai dari kedudukan hukum persekutuan perdata, firma, dan CV, lalu pendaftarannya melalui sistem baru Kementerian Hukum, perlakuan PPh dan PPN, nasib PPh final 0,5% setelah PP 20 Tahun 2026, hingga urusan pajak saat CV dibubarkan. Ada juga contoh hitung yang membandingkan CV dan PT dengan angka.
Apa Itu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata?
CV, firma, dan persekutuan perdata adalah badan usaha persekutuan, yaitu usaha bersama dua orang atau lebih yang tidak berstatus badan hukum. Berbeda dengan PT yang merupakan persekutuan modal, ketiganya adalah persekutuan orang yang bertumpu pada kepercayaan pribadi antarsekutu (delectus personae). Konsekuensinya, sekutu pengurus ikut menanggung utang usaha sampai ke harta pribadinya. Inilah perbedaan paling mendasar dengan tanggung jawab terbatas (limited liability) pada PT.
Persekutuan Perdata (Maatschap): Wadah Para Profesional
Pasal 1618 KUHPerdata mendefinisikan persekutuan perdata (maatschap) sebagai perjanjian dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh. “Sesuatu” itu disebut inbreng (setoran sekutu, berupa uang, barang, atau keahlian), sebagaimana diatur Pasal 1619 KUHPerdata. Jika perjanjian tidak mengatur pembagian laba, Pasal 1633 KUHPerdata membaginya sebanding dengan nilai inbreng masing-masing.
Bentuk ini lazim dipakai kantor advokat, akuntan publik, arsitek, atau notaris yang menjalankan profesi di bawah satu manajemen. Karena sifatnya sangat personal, setiap sekutu pada dasarnya bertindak atas nama dirinya sendiri. Perbuatan seorang sekutu dengan pihak ketiga tidak otomatis mengikat sekutu lain, kecuali ada kuasa atau perbuatan itu nyata-nyata menguntungkan persekutuan.
Firma: Satu Nama Bersama, Tanggung Renteng Penuh
Pasal 16 KUHD menyebut firma sebagai persekutuan perdata untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama itu bisa berupa gabungan nama pendiri atau nama lain yang relevan dengan bidang usahanya. Karena tampil di pasar sebagai satu kesatuan, firma menuntut jaminan yang lebih kuat bagi kreditor.
Jaminan itu diatur Pasal 18 KUHD: setiap sekutu firma bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan firma, yang dikenal sebagai hoofdelijk voor het geheel (tanggung renteng atas keseluruhan utang). Seorang sekutu tidak memerlukan kuasa dari sekutu lain untuk bertindak keluar, karena tindakannya mengikat semua sekutu. Jika harta firma tidak cukup, kreditor dapat menagih ke harta pribadi sekutu mana pun.
CV: Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif
CV diatur Pasal 19 sampai Pasal 21 KUHD dan dirancang untuk mempertemukan orang yang punya keahlian mengelola dengan orang yang hanya punya modal. Sekutu komplementer (sekutu aktif) menjalankan usaha, mengambil keputusan, dan berhubungan dengan pihak ketiga. Kedudukannya sama dengan sekutu firma, sehingga ia menanggung utang CV sampai ke harta pribadi.
Sekutu komanditer (sekutu pasif) hanya menyetor modal, dan tanggung jawabnya terbatas sebesar modal yang disetor. Perlindungan ini bersyarat. Pasal 20 KUHD melarang sekutu komanditer ikut mengurus perusahaan atau namanya dipakai sebagai nama CV, dan Pasal 21 KUHD menetapkan bahwa pelanggaran larangan itu membuatnya ikut bertanggung jawab secara renteng atas seluruh utang CV. Jadi, sekutu pasif yang ikut menandatangani kontrak bisnis bisa kehilangan “payung” tanggung jawab terbatasnya.
Meski bukan badan hukum, harta yang dihimpun dari inbreng dan hasil usaha diakui sebagai harta terpisah (afgezonderd vermogen) dari harta pribadi sekutu. Kreditor persekutuan didahulukan atas harta ini, dan baru setelah harta persekutuan habis kreditor dapat mengejar harta pribadi sekutu yang bertanggung jawab renteng. Tabel berikut merangkum perbedaan ketiganya.
| Aspek | Persekutuan perdata | Firma | CV |
|---|---|---|---|
| Dasar hukum | Pasal 1618 sampai 1652 KUHPerdata | Pasal 16 sampai 35 KUHD | Pasal 19 sampai 21 KUHD |
| Pemakaian nama | Nama para rekan pendiri | Satu nama bersama | Nama bersama dengan penanda CV |
| Bidang usaha lazim | Jasa profesi (advokat, akuntan, arsitek) | Perdagangan atau jasa | Perdagangan, jasa, kontraktor |
| Tanggung jawab sekutu | Sebatas perbuatan masing-masing sekutu | Tanggung renteng penuh seluruh sekutu | Sekutu aktif: renteng penuh; sekutu pasif: sebatas modal |
Pendirian CV dan Firma Kini Lewat SABU: Apa Isi Permenkum 25/2025?
Dahulu, Pasal 23 KUHD mewajibkan akta pendirian firma dan CV didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Cara ini membuat data tersebar di banyak daerah dan sulit diakses bank maupun otoritas pajak. Sejak 2018 pencatatan dipindahkan ke SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha, sistem pendaftaran elektronik di Kementerian Hukum) melalui Permenkumham 17/2018.
Aturan itu kini dicabut dan diganti Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, yang ditetapkan 24 Juni 2025 dan berlaku sejak 13 Oktober 2025. Notaris tetap menjadi pintu masuk, karena pendirian harus dituangkan dalam akta notaris agar dapat didaftarkan. Permohonan pendaftaran wajib diajukan paling lambat 60 hari sejak akta ditandatangani, dan jika terlewat, akta pendirian harus dibuat ulang.
Hasil pendaftaran di SABU adalah SKT (Surat Keterangan Terdaftar, bukti bahwa persekutuan tercatat secara nasional), bukan surat pengesahan badan hukum seperti pada PT. SKT memuat data sekutu dan pemilik manfaat (beneficial owner) dan menjadi dasar untuk mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) serta membuka rekening usaha. Dengan kata lain, CV yang “hanya ada di atas kertas” semakin sulit bergerak di ekosistem bisnis formal.
Permenkum 25/2025 juga mengenal pemblokiran akses SABU. Permohonannya dapat diajukan sekutu yang bersengketa, kementerian atau lembaga dan aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan, atau kurator saat persekutuan pailit. Selama diblokir, persekutuan tidak dapat mencatatkan perubahan akta, pergantian sekutu, maupun pembubaran sampai blokir dibuka.
Mengapa CV dan Firma Menjadi Wajib Pajak Badan?
Di sinilah hukum pajak mengambil jalan sendiri. Pasal 1 angka 3 UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) memasukkan persekutuan, perseroan komanditer, firma, dan kongsi ke dalam pengertian “badan”. Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh kemudian menetapkan badan sebagai subjek pajak, sehingga CV dan firma wajib memiliki NPWP sendiri yang terpisah dari NPWP para sekutunya.
Sebuah analogi bisa membantu. Hukum perdata memandang CV seperti “rombongan orang” yang berjalan bersama, sedangkan hukum pajak memandangnya sebagai “satu rumah tangga ekonomi” yang punya rekening pajak sendiri. Konsep subjek pajak ini diulas lebih dalam pada Dasar-Dasar Pajak Penghasilan dan Memahami Konsep Kewajiban Pajak Subjektif.
Gaji Sekutu CV Tidak Boleh Dibiayakan, Bagian Laba Bebas Pajak
Bagian ini paling sering membuat bingung, jadi Anda tidak sendirian. Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh menyatakan bahwa gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa persekutuan dan para anggotanya dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga “gaji” itu pada hakikatnya adalah pengambilan laba oleh pemilik.
Dalam praktik, beban gaji sekutu tetap boleh dicatat di laporan keuangan komersial. Namun, saat menyusun SPT Tahunan, jumlah itu harus ditambahkan kembali melalui penyesuaian fiskal positif dan termasuk beda tetap (selisih yang tidak akan pernah berbalik di tahun lain). Perbedaan istilah dan mekanismenya dapat Anda baca di Penyesuaian Fiskal dan Koreksi Fiskal: Apa Bedanya? serta Memahami Beda Tetap dan Beda Waktu dalam Koreksi Fiskal.
Sebagai penyeimbang, Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh mengecualikan dari objek pajak bagian laba yang diterima anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Laba CV cukup dipajaki satu kali di tingkat badan. Setelah itu, uang yang mengalir ke sekutu, baik disebut gaji, prive (pengambilan pribadi oleh pemilik), maupun bagi laba akhir tahun, tidak dipotong PPh Pasal 21 dan tidak dikenai pajak dividen.
Ada dua catatan kecil yang patut diingat. Perlakuan ini hanya berlaku bagi persekutuan yang modalnya tidak terbagi atas saham, sehingga CV bersaham tidak otomatis menikmatinya. Selain itu, gaji untuk karyawan yang bukan sekutu, termasuk anggota keluarga yang benar-benar bekerja, tetap menjadi biaya yang boleh dikurangkan sepanjang wajar, dan PPh Pasal 21-nya tetap wajib dipotong. Daftar biaya lain yang tidak boleh dibebankan ada di Deductible dan Non-Deductible Expenses.
Contoh Kasus: Pajak CV vs PT, Mana yang Lebih Hemat?
Banyak orang meyakini CV pasti lebih hemat pajak daripada PT. Mari kita uji dengan angka, pelan-pelan saja. Andi dan Rina menjalankan usaha distribusi dengan omzet Rp60 miliar setahun, sehingga fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E UU PPh (khusus omzet sampai Rp50 miliar) tidak berlaku. Laba sebelum gaji pemilik Rp2.000.000.000, dan masing-masing menarik gaji Rp300.000.000 setahun dengan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) TK/0.
Kita bandingkan tiga skenario: usaha itu berbentuk CV Karya Mandiri, berbentuk PT Karya Mandiri yang membagikan seluruh laba sebagai dividen tunai, dan PT yang dividennya diinvestasikan kembali di Indonesia sehingga bebas pajak. Seluruh nama dan angka bersifat fiktif.
Pada skema PT, gaji pemilik yang menjabat direktur menjadi biaya, tetapi terkena PPh Pasal 21. Hitungan setahun untuk masing-masing pemilik adalah sebagai berikut.
Penghasilan bruto setahun : Rp300.000.000
Biaya jabatan (5%, maks Rp6 juta) : Rp 6.000.000
Penghasilan neto : Rp294.000.000
PTKP TK/0 : Rp 54.000.000
Penghasilan kena pajak : Rp240.000.000
PPh 21: 5% x Rp60.000.000 : Rp 3.000.000
15% x Rp180.000.000 : Rp 27.000.000
PPh 21 terutang setahun : Rp 30.000.000
Untuk dua orang : Rp 60.000.000
Mekanisme pemotongan bulanan dengan tarif efektif dan penghitungan ulang di bulan Desember dibahas di Cara Hitung PPh 21 Bulanan dan Desember dengan Skema TER. Sekarang kita masukkan semuanya ke dalam satu tabel perbandingan.
| Keterangan | CV Karya Mandiri | PT, dividen tunai | PT, dividen diinvestasikan |
|---|---|---|---|
| Laba sebelum gaji pemilik | Rp2.000.000.000 | Rp2.000.000.000 | Rp2.000.000.000 |
| Gaji pemilik di laporan keuangan | (Rp600.000.000) | (Rp600.000.000) | (Rp600.000.000) |
| Penyesuaian fiskal positif gaji sekutu | Rp600.000.000 | Rp0 | Rp0 |
| Penghasilan kena pajak badan | Rp2.000.000.000 | Rp1.400.000.000 | Rp1.400.000.000 |
| PPh badan 22% | Rp440.000.000 | Rp308.000.000 | Rp308.000.000 |
| PPh 21 atas gaji pemilik | Rp0 | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 |
| Pajak atas laba yang dibagikan | Rp0 | Rp109.200.000 (10% x Rp1.092.000.000) | Rp0 |
| Total pajak | Rp440.000.000 | Rp477.200.000 | Rp368.000.000 |
Hasilnya menarik. CV memang lebih ringan Rp37.200.000 dibanding PT yang membagikan dividen tunai, karena laba hanya dipajaki satu kali. Namun, PT justru lebih ringan Rp72.000.000 dibanding CV ketika dividennya diinvestasikan kembali sesuai syarat, karena gaji pemilik di PT mengurangi laba dengan tarif 22% sementara PPh 21-nya hanya sekitar 10% dari gaji tersebut.
Pelajarannya, anggapan “CV selalu lebih hemat” tidak selalu benar. Hasilnya bergantung pada besar gaji pemilik, kebijakan dividen, dan fasilitas yang tersedia, misalnya pengecualian dividen yang dibahas di Inilah Dividen yang Bebas Pajak Menurut Undang-Undang PPh dan fasilitas Pasal 31E di Tarif PPh Badan: Mekanisme, Fasilitas, dan Implementasi. Di luar urusan pajak, Andi dan Rina juga harus menimbang risiko tanggung renteng sampai harta pribadi yang melekat pada CV.
Masih Bisakah CV dan Firma Memakai PPh Final 0,5%?
Selama ini, daya tarik CV dan firma diperkuat oleh PPh final 0,5% dari omzet bagi usaha dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun. PP 55/2022 mengizinkan CV dan firma memakainya paling lama 4 tahun pajak, sebagaimana diuraikan dalam Panduan PPh Final UMKM 0,5% bagi Pelaku Usaha. Ketentuan ini sudah berubah, dan banyak pemilik CV belum menyadarinya.
PP 20 Tahun 2026, yang berlaku sejak 22 April 2026, mempersempit pengguna PPh final UMKM menjadi hanya Wajib Pajak orang pribadi, koperasi, dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. CV, firma, PT biasa, dan BUMDes tidak lagi termasuk. Alasannya, pemerintah menemukan praktik memecah usaha besar menjadi banyak CV atau PT kecil agar tetap menikmati tarif 0,5%. Rinciannya dapat Anda baca di Update PPh Final UMKM: Perubahan Signifikan dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 dan penjelasan DJP di pajak.go.id.
Ketentuan peralihan dalam Pasal II PP 20/2026 tetap melindungi CV dan firma yang sudah terdaftar sebelum 22 April 2026. Mereka boleh meneruskan PPh final sampai jatah 4 tahunnya habis, sepanjang omzetnya tetap di bawah Rp4,8 miliar. Contohnya, CV yang terdaftar pada Maret 2024 memakai tarif 0,5% untuk tahun pajak 2024 sampai 2027 dan wajib memakai tarif umum mulai 1 Januari 2028, sedangkan CV yang terdaftar pada Februari 2026 masih bisa memakainya sampai tahun pajak 2029.
CV atau firma yang terdaftar mulai 22 April 2026 langsung menghitung PPh badan dengan tarif umum dan wajib menyelenggarakan pembukuan. Jika telanjur menyetor PPh final 0,5%, setoran itu dapat dimintakan kembali sebagai pajak yang seharusnya tidak terutang, sementara PPh badannya dihitung ulang dengan tarif umum. Bagi CV lama yang omzetnya melampaui Rp4,8 miliar di tengah tahun, tarif 0,5% masih dipakai sampai akhir tahun itu, dan tarif umum berlaku mulai tahun pajak berikutnya.
Kapan CV dan Firma Wajib Menjadi PKP?
Selain PPh, CV dan firma juga harus memantau PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pengusaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun berstatus pengusaha kecil yang belum wajib memungut PPN. Begitu omzetnya melampaui batas itu dalam satu tahun buku, ia wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak, pengusaha yang wajib memungut dan melaporkan PPN), sebagaimana dijelaskan dalam Konsep Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak, dan Pengusaha Kecil menurut UU PPN.
PMK 164/2023 memberi kelonggaran waktu: laporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP disampaikan paling lambat akhir tahun buku saat omzet melampaui Rp4,8 miliar. Jika batas itu terlewati pada Agustus 2026, misalnya, permohonan pengukuhan PKP paling lambat diajukan 31 Desember 2026. Setelah dikukuhkan, CV wajib membuat faktur pajak pada saat yang tepat, sebagaimana diulas dalam Saat Terutang PPN dan Pembuatan Faktur Pajak.
Mengabaikan kewajiban ini berisiko besar. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dapat mengukuhkan CV sebagai PKP secara jabatan, lalu menerbitkan ketetapan atas PPN yang seharusnya dipungut beserta sanksi bunganya. Beban itu ditanggung CV sendiri karena PPN-nya tidak pernah ditagih ke pembeli, dan gambaran konsekuensinya ada di Mengenal SKP Jabatan dan Konsekuensinya bagi Wajib Pajak serta Sanksi Bunga Pajak.
Membubarkan CV dan Firma: Urusan Pajak Belum Tentu Selesai
Persekutuan dapat berakhir karena jangka waktunya habis, tujuannya tercapai, kesepakatan para sekutu, atau kematian dan kepailitan seorang sekutu, sebagaimana diatur Pasal 1646 KUHPerdata. Kematian sekutu tidak membubarkan persekutuan jika akta pendirian sudah mengatur bahwa usaha diteruskan oleh ahli waris atau sekutu yang tersisa. Menurut Permenkum 25/2025, akta pembubaran dari notaris wajib dicatatkan di SABU paling lambat 30 hari sejak ditandatangani untuk memperoleh Surat Keterangan Pembubaran.
Surat keterangan itu baru langkah awal. Persekutuan masih harus menjalani likuidasi atau pemberesan, yaitu menjual aset, menagih piutang, dan melunasi kewajiban, yang dijalankan oleh pemberes (likuidator). Jika tidak ada pihak yang ditunjuk, sekutu pengurus lazimnya bertindak sebagai pemberes. Utang pajak memiliki hak mendahulu (hak didahulukan atas kreditor lain) berdasarkan Pasal 21 UU KUP, sehingga harus diperhitungkan sebelum sisa harta dibagikan kepada sekutu.
Jika hasil pemberesan tidak cukup menutup utang, prinsip tanggung renteng berlaku dan sekutu aktif CV maupun sekutu firma wajib menutup kekurangannya dari harta pribadi. Untuk urusan pajak, Pasal 32 ayat (2) UU KUP juga menetapkan bahwa pengurus sebagai wakil badan bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pajak terutang, kecuali dapat membuktikan bahwa ia telah bertindak sesuai kewajibannya. Tagihan semacam ini dapat berlanjut ke penagihan pajak dengan surat paksa.
NPWP CV juga tidak terhapus otomatis setelah SABU menerbitkan Surat Keterangan Pembubaran. Pemberes harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak), yang umumnya diikuti pemeriksaan untuk tujuan lain atas kepatuhan bertahun-tahun ke belakang. Tahapan pemeriksaannya dapat Anda pelajari di Proses Pemeriksaan Pajak (PMK 15 Tahun 2025), dan selama masih ada utang pajak atau sengketa yang berjalan, penghapusan NPWP belum dapat diselesaikan.
Hal yang Sering Keliru soal Pajak CV dan Firma
Kekeliruan pertama adalah memotong PPh Pasal 21 atas gaji sekutu sekaligus membiayakannya di SPT Tahunan. Keduanya sama-sama tidak tepat, karena gaji sekutu bukan biaya fiskal dan bukan pula objek PPh Pasal 21. Akibat salah urus ini, laba fiskal tercatat terlalu kecil dan berpotensi dikoreksi saat pemeriksaan.
Kekeliruan kedua adalah mengira semua CV masih boleh memakai PPh final 0,5%. Sejak PP 20/2026 berlaku, CV yang baru terdaftar tidak lagi berhak, dan CV lama hanya meneruskan sisa jatah 4 tahunnya. Pemilik CV perlu menghitung kapan jatahnya berakhir dan menyiapkan pembukuan jauh sebelum tanggal itu tiba.
Kekeliruan ketiga adalah menganggap sekutu pasif sepenuhnya aman. Sekutu komanditer yang ikut menandatangani kontrak atau mengurus operasional dapat dibebani tanggung jawab renteng menurut Pasal 21 KUHD. Kekeliruan keempat adalah menutup CV hanya di atas kertas notaris tanpa membereskan NPWP dan PKP, sehingga kewajiban lapor terus berjalan dan sanksi terus menumpuk.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pajak CV dan Firma
Apakah gaji sekutu CV dipotong PPh 21?
Tidak. Gaji yang dibayarkan kepada sekutu CV atau firma yang modalnya tidak terbagi atas saham dipandang sebagai pengambilan laba, sehingga tidak boleh dibiayakan (Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh) dan bukan objek pajak bagi sekutu (Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh). Pajaknya sudah tercakup dalam PPh badan CV.
Apakah CV yang baru didirikan masih bisa memakai PPh final 0,5%?
Tidak, jika terdaftar mulai 22 April 2026. Berdasarkan PP 20/2026, PPh final UMKM hanya untuk orang pribadi, koperasi, dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang. CV yang terdaftar sebelum tanggal tersebut masih boleh memakainya sampai jatah 4 tahunnya berakhir.
Apa beda sekutu aktif dan sekutu pasif dalam CV?
Sekutu aktif (komplementer) mengelola CV dan menanggung utang sampai ke harta pribadi. Sekutu pasif (komanditer) hanya menyetor modal dan menanggung kerugian sebatas modal itu, selama ia tidak ikut mengurus perusahaan sebagaimana dilarang Pasal 20 KUHD.
Apakah CV wajib punya NPWP sendiri?
Ya. CV dan firma termasuk “badan” menurut Pasal 1 angka 3 UU KUP, sehingga wajib mendaftarkan diri dan memiliki NPWP terpisah dari NPWP para sekutunya.
Menjalankan CV dan Firma dengan Tenang dan Patuh
Inti pajak CV dan firma sebenarnya sederhana: laba dipajaki sekali di tingkat badan, gaji sekutu dikembalikan sebagai laba, dan apa yang diterima sekutu sesudahnya bebas pajak. Dengan memahami logika itu, Anda tidak perlu lagi kaget ketika gaji sekutu dikoreksi, dan Anda bisa menimbang secara jernih apakah bentuk CV masih paling cocok untuk usaha Anda. Aturan memang terus berubah, tetapi pemilik usaha yang mengikuti perubahannya akan selalu selangkah di depan.
Langkah berikutnya cukup konkret. Periksa tanggal terdaftar CV Anda untuk mengetahui kapan jatah PPh final berakhir, pantau omzet bulanan terhadap batas Rp4,8 miliar, dan pastikan gaji sekutu di SPT Tahunan sudah disesuaikan dengan benar. Jika sedang mempertimbangkan beralih ke PT, buatlah simulasi seperti contoh di atas dengan angka usaha Anda sendiri sebelum memutuskan.
Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.







Tinggalkan Balasan