Gaji bulan ini sama persis dengan bulan lalu, tetapi mengapa potongan PPh 21 di slip gaji Desember tiba-tiba berbeda jauh? Pertanyaan ini hampir selalu muncul setiap akhir tahun, baik dari karyawan yang membaca slip gajinya maupun dari staf payroll yang menyiapkannya. Wajar kalau Anda bingung, karena sejak 2024 cara hitung PPh 21 memang tidak lagi sama untuk setiap bulan.
Sejak skema TER berlaku, penghitungan PPh 21 karyawan tetap terbagi menjadi dua pola. Januari sampai November memakai tarif efektif yang sederhana, sedangkan Desember memakai penghitungan setahun penuh dengan tarif progresif. Selisih kedua pola inilah yang membuat angka Desember sering terlihat janggal, padahal justru di bulan itulah pajak setahun dibereskan.
Artikel ini membahas kedua pola tersebut pelan-pelan, mulai dari dasar hukumnya, langkah penghitungannya, sampai satu contoh kasus lengkap dari Januari hingga Desember. Kalau Anda ingin menyegarkan konsep dasarnya lebih dulu, tulisan tentang dasar-dasar Pajak Penghasilan bisa menjadi titik awal yang baik.
Apa Itu PPh 21 dan Mengapa Desember Dihitung Berbeda?
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima orang pribadi dalam negeri. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja, sehingga karyawan tidak perlu menyetor sendiri. Perusahaanlah yang menghitung, memotong dari gaji, menyetor ke kas negara, lalu melaporkannya. Perbedaan PPh 21 dengan jenis pemotongan lain dibahas lebih jauh dalam panduan perbedaan PPh Pasal 21, 22, dan 23 di era Coretax.
Desember dihitung berbeda karena kedudukannya sebagai Masa Pajak Terakhir (bulan penutup tempat pajak setahun dihitung ulang). Tarif efektif bulanan sebenarnya hanya alat bantu agar potongan setiap bulan mendekati pajak yang sesungguhnya. Pajak yang sebenarnya tetap dihitung dari penghasilan setahun dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, dan Desember menjadi tempat mencocokkan keduanya.
Bayangkan TER sebagai cicilan, sedangkan Desember adalah saat pelunasan. Kalau cicilan selama sebelas bulan ternyata kurang, Desember menambah kekurangannya. Kalau cicilannya berlebih, kelebihan itu dikembalikan kepada karyawan.
Perlu dicatat, Masa Pajak Terakhir tidak selalu jatuh pada Desember. Bagi pegawai tetap yang berhenti bekerja di tengah tahun, bulan berhentinya itulah yang menjadi Masa Pajak Terakhir. Artikel ini berfokus pada kasus yang paling umum, yaitu karyawan yang bekerja penuh dari Januari sampai Desember pada satu pemberi kerja.
Dasar Hukum Cara Hitung PPh 21 Skema TER
Landasan utamanya adalah Pasal 21 dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 21 mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memotong, sedangkan Pasal 17 memuat lapisan tarif progresif yang dipakai pada Masa Pajak Terakhir. Kedua pasal ini menjadi “induk” bagi semua aturan turunan di bawahnya.
Tarif efektif bulanan ditetapkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Petunjuk pelaksanaannya ada dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang merinci komponen penghasilan bruto, pengurang yang diperbolehkan, dan cara menghitung pajak pada Masa Pajak Terakhir. Besaran PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak, batas penghasilan setahun yang tidak dikenai pajak) masih mengacu pada PMK Nomor 101/PMK.010/2016.
Dari sisi administrasi, pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa (laporan pajak bulanan) melalui Coretax (sistem administrasi pajak DJP yang baru) diatur dalam PER-11/PJ/2025. Teks lengkap seluruh peraturan ini dapat Anda unduh di JDIH Kementerian Keuangan atau di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak.
Siapa yang Dihitung dengan Cara Ini dan Kategori TER Mana yang Dipakai?
Pola Januari sampai November dengan TER (Tarif Efektif Rata-rata, satu persentase yang langsung dikalikan dengan penghasilan bruto bulanan), lalu Desember dengan Pasal 17, berlaku bagi pegawai tetap. Pola yang sama juga berlaku bagi pensiunan yang menerima uang pensiun bulanan. Pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan penerima honorarium memiliki cara hitung tersendiri. Untuk pegawai tidak tetap dan pegawai harian, uraian lengkapnya ada dalam tulisan PPh 21 pegawai tidak tetap dan harian: cara hitung dan bedanya.
Ini salah satu bagian yang paling sering ditanyakan, jadi Anda tidak sendirian kalau sempat bingung. TER dibagi menjadi tiga tabel, yaitu kategori A, B, dan C, dan pilihan tabelnya ditentukan oleh status PTKP karyawan. Status itu sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak, sesuai Pasal 7 ayat (2) UU PPh.
| Kategori TER | Status PTKP | PTKP setahun (Rp) | Bruto bulanan bertarif 0% |
|---|---|---|---|
| A | TK/0 | 54.000.000 | sampai dengan Rp5.400.000 |
| A | TK/1 dan K/0 | 58.500.000 | sampai dengan Rp5.400.000 |
| B | TK/2 dan K/1 | 63.000.000 | sampai dengan Rp6.200.000 |
| B | TK/3 dan K/2 | 67.500.000 | sampai dengan Rp6.200.000 |
| C | K/3 | 72.000.000 | sampai dengan Rp6.600.000 |
Kode TK berarti tidak kawin dan K berarti kawin, sedangkan angka di belakangnya menunjukkan jumlah tanggungan. PTKP disusun dari Rp54.000.000 untuk diri sendiri, ditambah Rp4.500.000 bila kawin dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, paling banyak tiga orang. Mengapa PTKP penting dalam sistem pajak kita dibahas dalam tulisan Difference Principle dalam Pajak Penghasilan.
Karena status dikunci pada awal tahun, anak yang lahir pada bulan Mei tidak mengubah kategori TER dan PTKP tahun berjalan. Perubahan itu baru diperhitungkan mulai Januari tahun berikutnya. Hal kecil seperti ini sering terlewat dalam pembaruan data payroll.
Cara Hitung PPh 21 Bulanan (Januari sampai November)
Untuk setiap masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, cara hitung PPh 21 hanya terdiri atas empat langkah berikut.
- Jumlahkan seluruh penghasilan bruto bulan itu, termasuk THR atau bonus yang dibayarkan pada bulan tersebut.
- Tentukan kategori TER berdasarkan status PTKP karyawan pada awal tahun.
- Cari lapisan tarif yang sesuai dengan jumlah bruto pada tabel kategori tersebut.
- Kalikan penghasilan bruto dengan tarif itu untuk memperoleh PPh 21 bulan berjalan.
Kesederhanaannya terletak pada satu hal: tidak ada pengurang apa pun. Biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP belum dikurangkan pada tahap ini, karena semuanya sudah “tertanam” di dalam besaran tarif efektif. Yang perlu diperhatikan justru ketepatan menghitung penghasilan bruto (seluruh penghasilan sebelum dikurangi apa pun).
Menurut Pasal 5 ayat (3) PMK 168/2023, penghasilan bruto pegawai tetap mencakup gaji, segala tunjangan, uang lembur, serta bonus dan THR. Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), iuran JKM (Jaminan Kematian), dan iuran BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan juga ikut dijumlahkan. Sebaliknya, iuran JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun) yang ditanggung perusahaan tidak termasuk penghasilan karyawan, demikian pula natura yang dikecualikan sebagaimana diuraikan dalam tulisan tentang perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan menurut PMK 66/2023.
Pada bulan ketika THR atau bonus dibayarkan, bruto bulan itu membengkak sehingga masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi. Akibatnya, potongan bulan tersebut terasa jauh lebih besar dari biasanya. Fenomena ini dibahas khusus dalam tulisan pajak THR 2026 dengan skema TER dan, untuk aparatur negara, dalam tulisan tentang gaji ke-13.
Cara Hitung PPh 21 Desember (Masa Pajak Terakhir)
Bagian ini memang tidak sesederhana bulan-bulan sebelumnya, jadi kita uraikan satu per satu. Pasal 15 ayat (1) huruf b PMK 168/2023 menyatakan bahwa PPh 21 Masa Pajak Terakhir adalah selisih antara pajak terutang setahun dan pajak yang sudah dipotong pada masa-masa sebelumnya. Dengan kata lain, Desember bukan dihitung dengan TER, melainkan dengan “hitungan setahun” lalu dikurangi cicilan yang sudah dibayar.
- Jumlahkan penghasilan bruto dari Januari sampai Desember.
- Kurangkan biaya jabatan sebesar 5% dari bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun.
- Kurangkan iuran pensiun atau JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan melalui pemberi kerja, serta zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja, sehingga diperoleh penghasilan neto setahun.
- Kurangkan PTKP untuk memperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak, dasar yang dikalikan tarif progresif), lalu bulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah.
- Kalikan PKP dengan tarif Pasal 17 untuk memperoleh PPh 21 terutang setahun.
- Kurangkan PPh 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Hasilnya adalah PPh 21 Desember.
Biaya jabatan (pengurang standar untuk menutup biaya yang berkaitan dengan pekerjaan) diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 168/2023. Zakat yang dibayarkan melalui pemberi kerja juga dapat menjadi pengurang, sebagaimana diulas dalam tulisan Ramadhan, zakat, dan pajak. Perlakuan iuran pensiun dan JHT, dari saat dibayar sampai saat dicairkan, dapat Anda baca dalam pajak pensiun dan pajak JHT.
Tarif yang dipakai pada langkah kelima adalah tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh berikut ini.
| Lapisan Penghasilan Kena Pajak setahun | Tarif |
|---|---|
| sampai dengan Rp60.000.000 | 5% |
| di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 | 15% |
| di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 | 25% |
| di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 | 30% |
| di atas Rp5.000.000.000 | 35% |
Logika langkah-langkah di atas sama dengan penghitungan pajak pada SPT Tahunan orang pribadi. Uraian yang lebih luas mengenai hal ini tersedia dalam panduan penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi.
Contoh Kasus: Menghitung PPh 21 Budi dari Januari sampai Desember
Budi adalah karyawan tetap PT Maju Bersama yang bekerja penuh sepanjang 2026. Pada 1 Januari 2026 ia sudah menikah dan memiliki satu anak, sehingga statusnya K/1 dengan PTKP Rp63.000.000 dan masuk TER kategori B. Setiap bulan Budi menerima gaji pokok Rp8.500.000 dan tunjangan tetap Rp1.500.000, sedangkan pada Maret 2026 ia menerima THR sebesar Rp10.000.000.
Perusahaan menanggung iuran JKK 0,24% (tingkat risiko sangat rendah), JKM 0,30%, dan BPJS Kesehatan 4% dari upah Rp10.000.000. Dari gaji Budi sendiri dipotong iuran JHT 2% dan JP 1%, atau Rp300.000 per bulan. Iuran JHT 3,7% dan JP 2% bagian perusahaan tidak perlu dimasukkan ke penghitungan, karena bukan penghasilan bagi Budi.
Langkah 1: Menghitung Penghasilan Bruto Bulanan
| Komponen | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Gaji pokok | 8.500.000 |
| Tunjangan tetap | 1.500.000 |
| Iuran JKK dibayar perusahaan (0,24% × Rp10.000.000) | 24.000 |
| Iuran JKM dibayar perusahaan (0,30% × Rp10.000.000) | 30.000 |
| Iuran BPJS Kesehatan dibayar perusahaan (4% × Rp10.000.000) | 400.000 |
| Penghasilan bruto sebulan | 10.454.000 |
Langkah 2: Menghitung PPh 21 Januari sampai November
Bruto Rp10.454.000 berada pada lapisan kategori B “di atas Rp9.200.000 sampai dengan Rp10.750.000” dengan tarif 1,5%. Pada Maret, bruto naik menjadi Rp20.454.000 karena ada THR, sehingga bergeser ke lapisan “di atas Rp18.450.000 sampai dengan Rp21.850.000” dengan tarif 8%.
| Masa Pajak | Bruto (Rp) | Tarif TER B | PPh 21 (Rp) |
|---|---|---|---|
| Januari, Februari, April sampai November (10 bulan) | 10.454.000 per bulan | 1,5% | 156.810 per bulan, atau 1.568.100 |
| Maret (gaji + THR) | 20.454.000 | 8% | 1.636.320 |
| Jumlah Januari sampai November | 3.204.420 |
Jangan kaget melihat potongan Maret yang melonjak lebih dari sepuluh kali lipat. Lonjakan itu bukan pajak tambahan, melainkan cicilan yang dimajukan. Hitungan setahun pada bulan Desemberlah yang menentukan angka akhirnya.
Langkah 3: Menghitung PPh 21 Desember
| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penghasilan bruto setahun (12 × Rp10.454.000 + THR Rp10.000.000) | 135.448.000 |
| Dikurangi biaya jabatan (5% = Rp6.772.400, dibatasi paling banyak) | (6.000.000) |
| Dikurangi iuran JHT dan JP dibayar Budi (12 × Rp300.000) | (3.600.000) |
| Penghasilan neto setahun | 125.848.000 |
| Dikurangi PTKP K/1 | (63.000.000) |
| Penghasilan Kena Pajak | 62.848.000 |
| PPh 21 setahun: 5% × Rp60.000.000 | 3.000.000 |
| PPh 21 setahun: 15% × Rp2.848.000 | 427.200 |
| PPh 21 terutang setahun | 3.427.200 |
| Dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong Januari sampai November | (3.204.420) |
| PPh 21 yang dipotong pada Desember | 222.780 |
Jadi, pada Desember PT Maju Bersama memotong PPh 21 Budi sebesar Rp222.780. Dengan potongan itu, jumlah PPh 21 Budi selama 2026 menjadi Rp3.427.200, tepat sama dengan pajak terutang menurut tarif Pasal 17. Satu catatan kecil: iuran BPJS Kesehatan 1% yang dipotong dari gaji Budi tidak menjadi pengurang, karena Pasal 10 ayat (1) PMK 168/2023 hanya mengenal biaya jabatan, iuran pensiun atau JHT, dan zakat.
Setelah Masa Pajak Terakhir, perusahaan wajib membuat bukti potong tahunan untuk Budi (formulir BPA1, yang merangkum penghasilan dan pajak setahun) dan menyerahkannya paling lama satu bulan kemudian. Bukti potong itulah yang menjadi bekal Budi untuk mengisi SPT Tahunan. Peran SPT dalam sistem pajak kita diulas dalam tulisan Surat Pemberitahuan sebagai pilar utama kepatuhan pajak.
Bagaimana Jika PPh 21 Desember Hasilnya Minus?
Hasil minus berarti potongan Januari sampai November lebih besar daripada pajak terutang setahun. Keadaan ini cukup sering terjadi, misalnya ketika bonus besar dibayarkan pada satu bulan sehingga tarif efektif bulan itu melonjak tinggi. Dalam istilah teknis, keadaan ini disebut lebih potong.
Pasal 21 ayat (1) PMK 168/2023 mewajibkan pemotong mengembalikan kelebihan tersebut kepada pegawai, disertai bukti potong, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir. Untuk penghitungan Desember, artinya kelebihan itu harus sudah kembali ke tangan karyawan paling lambat akhir Januari. Kelebihan ini merupakan hak karyawan, bukan keuntungan perusahaan.
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Menghitung PPh 21
Banyak orang salah paham soal ini, termasuk staf payroll yang sudah bertahun-tahun bekerja. Kesalahan paling umum adalah mengurangkan biaya jabatan atau iuran JHT saat memakai TER bulanan. Padahal tarif efektif dikalikan langsung dengan bruto, dan semua pengurang baru dipakai pada Masa Pajak Terakhir.
Kesalahan kedua adalah lupa menambahkan iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan ke dalam bruto. Selisihnya memang kecil, tetapi dapat menggeser bruto ke lapisan tarif yang berbeda. Kesalahan ketiga adalah memakai status PTKP yang berubah di tengah tahun, padahal status dikunci pada keadaan awal tahun pajak.
Kesalahan keempat adalah menyetahunkan penghasilan karyawan yang baru masuk bekerja, misalnya pada bulan Juli. Menurut Pasal 15 ayat (3) PMK 168/2023, penyetahunan hanya dilakukan bila kewajiban pajak subjektif (status seseorang sebagai subjek pajak dalam negeri) dimulai setelah Januari atau berakhir sebelum Desember. Sekadar mulai bekerja di tengah tahun tidak termasuk keadaan itu, sebagaimana diuraikan dalam tulisan memahami konsep kewajiban pajak subjektif.
Terakhir, perhatikan identitas dan tenggat. Karyawan yang tidak memiliki NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi dikenai tarif 20% lebih tinggi sesuai Pasal 21 ayat (5a) UU PPh. Pajak yang terlambat disetor juga menimbulkan sanksi, sebagaimana dibahas dalam tulisan sanksi bunga pajak. SPT Masa PPh 21 sendiri wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
Catatan Khusus Tahun 2026: PPh 21 Ditanggung Pemerintah
Melalui PMK Nomor 105 Tahun 2025, pemerintah menanggung PPh 21 pegawai pada sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata untuk masa pajak Januari sampai Desember 2026. Bagi pegawai tetap, insentif ini berlaku bila penghasilan bruto pada Masa Januari 2026 (atau bulan pertama bekerja) tidak melebihi Rp10.000.000. PPh 21 yang ditanggung pemerintah tidak dipotong dari gaji, melainkan dibayarkan tunai kepada pegawai bersama penghasilannya.
Dalam contoh di atas, Budi tidak memenuhi syarat itu, karena PT Maju Bersama tidak bergerak di sektor tersebut dan bruto Budi Rp10.454.000 sudah melampaui batas. Bila perusahaan Anda berada di salah satu sektor itu, pastikan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha, kode bidang usaha yang terdaftar di DJP) utamanya sesuai sebelum memanfaatkan insentif ini.
Pertanyaan yang Sering Muncul tentang PPh 21 Bulanan dan Desember
Apakah karyawan dengan gaji di bawah batas tarif 0% bisa tetap dipotong pada Desember?
Bisa. Misalkan seorang karyawan TK/0 menerima bruto tepat Rp5.400.000 setiap bulan tanpa iuran pensiun, sehingga potongannya nihil dari Januari sampai November. Pada Desember, bruto setahunnya Rp64.800.000, dikurangi biaya jabatan Rp3.240.000 dan PTKP Rp54.000.000, menghasilkan PKP Rp7.560.000 dan PPh 21 sebesar Rp378.000 yang seluruhnya dipotong pada Desember.
Apakah karyawan yang sudah dipotong PPh 21 masih harus lapor SPT Tahunan?
Ya. Pemotongan oleh perusahaan tidak menghapus kewajiban karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Bukti potong BPA1 dari perusahaan menjadi dasar pengisiannya, sehingga untuk karyawan dengan satu pemberi kerja, pelaporannya umumnya berstatus nihil.
Mengapa PPh 21 Desember bisa jauh lebih besar dari bulan biasa?
Biasanya karena ada bonus, kenaikan gaji, atau komponen bruto yang terlewat selama tahun berjalan. Tarif efektif bulanan hanya pendekatan, sehingga selisihnya baru terlihat saat dihitung ulang dengan tarif Pasal 17. Itulah sebabnya ketepatan data bruto setiap bulan sangat menentukan besarnya “kejutan” di Desember.
Menghitung PPh 21 Tidak Serumit yang Dibayangkan
Pada intinya, cara hitung PPh 21 hanya memiliki dua pola: TER yang dikalikan langsung dengan bruto setiap bulan, dan hitungan setahun dengan tarif Pasal 17 pada Desember. Begitu Anda memahami bahwa Desember adalah saat “pelunasan” atas cicilan selama sebelas bulan, angka di slip gaji akhir tahun tidak lagi terasa misterius. Anda bahkan dapat memeriksa sendiri apakah potongan yang Anda terima sudah tepat.
Langkah berikutnya cukup sederhana. Bagi karyawan, cocokkan jumlah potongan pada slip gaji Januari sampai Desember dengan angka pada bukti potong BPA1 yang Anda terima awal tahun depan. Bagi staf payroll, sandingkan total potongan Januari sampai November dan pastikan status PTKP setiap karyawan sesuai keadaan 1 Januari sebelum menghitung Masa Pajak Terakhir.
Referensi peraturan: Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 58 Tahun 2023; PMK Nomor 168 Tahun 2023; PMK Nomor 101/PMK.010/2016; PMK Nomor 66 Tahun 2023; PMK Nomor 105 Tahun 2025; PER-11/PJ/2025.
Artikel ini bersifat informatif dan edukatif. Untuk keputusan perpajakan yang berdampak signifikan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau hubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.







Tinggalkan Balasan